PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Apen Kobogau berinisial EK (18) ditangkap di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. EK tercatat pernah melakukan pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya dan penembakan pesawat caravan PK-RVV di Bandara Bilorai.

“Seorang pria berinisial EK (18) yang diduga merupakan anggota kelompok KKB Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau diamankan,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Minggu (31/5/2026).

EK ditangkap di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu, 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIT. EK diamankan saat personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga kota Sugapa.

"Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan awal, EK diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Intan Jaya. Meski begitu, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap yang bersangkutan beserta barang bukti yang diamankan.

Lihat video: Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB Penebar Teror di Yahukimo



“Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting untuk mengungkap jaringan kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan, EK terlibat berbagai aksi gangguan keamanan di antaranya pembakaran Barak Bandara Bilorai pada 29 Oktober 2021. EK bersama kelompoknya turut membakar mobil tangki air di area bandara kala itu.

Selain itu EK pernah terlibat pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya pada 2021. EK melakukan penembakan terhadap warga sipil bernama Joni Hendra hingga meninggal dunia pada 25 Juni 2025.

“Penembakan terhadap pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025 dan terlibat aksi penembakan pesawat caravan PK-RVV disekitar area bandara Bilorai pada tanggal 31 Januari 2026,” ungkapnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.

"Setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan akan didalami secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami mengedepankan proses penegakan hukum yang terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelasnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pihaknya turut mengimbau warga mempercayakan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

“Kepolisian akan terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Credit foto: Istimewa

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga plastik sebagai bahan kemasan.

Kendati demikian, ia memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng di dalam negeri masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan.

"Pada prinsipnya stok barang ada, enggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik," ujar Budi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan rata-rata harga Minyakita saat ini berada di kisaran Rp15.900 per liter, sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700. Sementara itu, harga minyak goreng premium di sejumlah daerah tercatat lebih tinggi, terutama di wilayah dengan tantangan distribusi seperti Papua.

"Kalau kesediaan minyaknya enggak ada masalah, tetapi kan tadi faktor dari plastiknya. Makanya plastik yang harus kita selesaikan," katanya.

Menurut Budi, sebagian besar minyak goreng dijual dalam kemasan plastik, sehingga kenaikan harga bahan baku plastik di tingkat hulu ikut mendorong biaya produksi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada harga jual di tingkat konsumen, termasuk untuk produk minyak goreng kemasan sederhana.

[Gambas:Youtube]

"Salah satu faktornya karena kemasan, kan rata-rata kemasan dari plastik semua. Sekarang ya dari hulunya," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah saat ini tengah berupaya menstabilkan pasokan bahan baku plastik melalui komunikasi dengan pelaku industri. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya produksi dan menjaga harga minyak goreng agar tidak terus meningkat.

"Ya, secepatnya (harga minyak mulai stabil), karena kita kan tidak mesti ngomongin minyaknya saja kan. Karena tadi saya bilang yang kebanyakan faktornya karena dari plastik. Ini yang plastik juga harus diselesaikan," ucap Budi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kenaikan harga minyak goreng memang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mencatat kenaikan harga terjadi di 207 kabupaten/kota pada pekan ketiga April 2026, meningkat dari 177 daerah pada pekan sebelumnya. Artinya, lebih dari separuh wilayah Indonesia mengalami tekanan harga komoditas tersebut.

Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng tercatat naik dari sekitar Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter. Untuk Minyakita, harga rata-rata berada di kisaran Rp15.982 per liter, sedikit melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.

Namun, di beberapa daerah, lonjakan harga terjadi lebih signifikan. BPS mencatat harga minyak goreng tertinggi bahkan menyentuh Rp60 ribu per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sementara harga terendah berada di kisaran Rp15.500 per liter.

BPS menegaskan bahwa kenaikan harga ini tidak disebabkan oleh kelangkaan pasokan. Pasokan minyak goreng secara umum masih tersedia di pasar, baik untuk kategori premium, Minyakita, maupun produk alternatif lainnya.

Meski demikian, tekanan harga tetap muncul dari sisi biaya produksi, terutama pada komponen kemasan. Ateng menyebut kenaikan harga plastik sebagai salah satu faktor yang ikut mendorong kenaikan harga minyak goreng di berbagai daerah.

Dampak kenaikan harga plastik ini juga mulai merambat ke komoditas lain, seperti gula pasir, yang turut mengalami kenaikan harga karena menggunakan bahan kemasan serupa.

"Terkait dengan gula pasir tersebut kami mengidentifikasikan salah satu pendorongnya ini dari kenaikan harga plastik karena plastik digunakan sebagai packaging atau kemasan di gula pasir," tutur Ateng.

Harga minyak goreng di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan terpantau mengalami kenaikan pada Selasa (21/4). Tren harga tinggi diakui pedagang telah terjadi sejak periode Lebaran.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga minyak goreng kemasan untuk beberapa merek berada di kisaran Rp45 ribu per 2 liter, seperti Bimoli dan Sanco. Sementara itu, minyak goreng merek Kunci Mas dijual Rp23 ribu per liter.

Seorang pedagang sembako di Pasar Lenteng Agung, Edi mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak usai Lebaran dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp3 ribu.

"Iya pada naik, udah dari habis Lebaran," ujar Edi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Ia juga mengungkapkan saat ini tidak ada kelangkaan stok minyak goreng di pasar. Namun, penjualan Minyakita cenderung minim karena harganya ikut melonjak.

"Kita enggak jual Minyakita lagi karena mahal," katanya.

Saat ini, harga Minyakita disebut telah menyentuh kisaran Rp22 ribu per liter di tingkat pedagang.

[Gambas:Youtube]

Kondisi ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada pekan ketiga April 2026.

Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60 ribu per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sementara harga terendah tercatat sebesar Rp15.500 per liter yang masih berada di kisaran harga acuan nasional.

Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng dari seluruh kategori, baik curah, premium, maupun Minyakita, naik dari sekitar Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter. Khusus Minyakita, harganya berada di kisaran Rp15.982 per liter, sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut kenaikan harga terjadi di semakin banyak wilayah dalam sepekan terakhir.

"Minyak goreng, ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten/kota. Sengaja kami memberikan tanda seru, karena pada minggu keduanya itu hanya 177 kabupaten/kota, sekarang menjadi 207 kabupaten-kota," ujar Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (20/4).

Ia menambahkan jika dipersentasekan, kenaikan tersebut telah mencakup lebih dari separuh wilayah Indonesia.

"Kalau dipersentasekan, itu sebesar 57,50 persen wilayah Indonesia yang mengalami peningkatan harga minyak gorengnya," kata dia.

Secara keseluruhan, harga minyak goreng nasional memang tidak melonjak tajam, namun tetap mengalami kenaikan sebesar 1,21 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra menyampaikan harga Minyakita juga mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir.

"Terkait dengan perkembangan harga komoditas Minyakita, memang ada sedikit kenaikan dalam minggu ini, yaitu sebesar Rp15.982 per liter," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh kelangkaan pasokan.

"Dalam forum ini kami informasikan bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan. Untuk ketersediaan minyak goreng secara umum ini melimpah dan sangat aman," kata Nawandaru.

Ia menjelaskan pasokan minyak goreng saat ini masih ditopang oleh berbagai jenis produk yang tersedia di pasar, mulai dari minyak goreng premium hingga merek alternatif atau second brand.

Meski pasokan aman, tekanan harga tetap muncul dari sisi biaya produksi, terutama kemasan. Kenaikan harga plastik disebut berpengaruh terhadap biaya minyak goreng kemasan yang kemudian mendorong harga jual di tingkat konsumen.

Harga minyak goreng di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan terpantau mengalami kenaikan pada Selasa (21/4). Tren harga tinggi diakui pedagang telah terjadi sejak periode Lebaran.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga minyak goreng kemasan untuk beberapa merek berada di kisaran Rp45 ribu per 2 liter, seperti Bimoli dan Sanco. Sementara itu, minyak goreng merek Kunci Mas dijual Rp23 ribu per liter.

Seorang pedagang sembako di Pasar Lenteng Agung, Edi mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak usai Lebaran dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp3 ribu.

"Iya pada naik, udah dari habis Lebaran," ujar Edi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Ia juga mengungkapkan saat ini tidak ada kelangkaan stok minyak goreng di pasar. Namun, penjualan Minyakita cenderung minim karena harganya ikut melonjak.

"Kita enggak jual Minyakita lagi karena mahal," katanya.

Saat ini, harga Minyakita disebut telah menyentuh kisaran Rp22 ribu per liter di tingkat pedagang.

[Gambas:Youtube]

Kondisi ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada pekan ketiga April 2026.

Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60 ribu per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sementara harga terendah tercatat sebesar Rp15.500 per liter yang masih berada di kisaran harga acuan nasional.

Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng dari seluruh kategori, baik curah, premium, maupun Minyakita, naik dari sekitar Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter. Khusus Minyakita, harganya berada di kisaran Rp15.982 per liter, sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut kenaikan harga terjadi di semakin banyak wilayah dalam sepekan terakhir.

"Minyak goreng, ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten/kota. Sengaja kami memberikan tanda seru, karena pada minggu keduanya itu hanya 177 kabupaten/kota, sekarang menjadi 207 kabupaten-kota," ujar Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (20/4).

Ia menambahkan jika dipersentasekan, kenaikan tersebut telah mencakup lebih dari separuh wilayah Indonesia.

"Kalau dipersentasekan, itu sebesar 57,50 persen wilayah Indonesia yang mengalami peningkatan harga minyak gorengnya," kata dia.

Secara keseluruhan, harga minyak goreng nasional memang tidak melonjak tajam, namun tetap mengalami kenaikan sebesar 1,21 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra menyampaikan harga Minyakita juga mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir.

"Terkait dengan perkembangan harga komoditas Minyakita, memang ada sedikit kenaikan dalam minggu ini, yaitu sebesar Rp15.982 per liter," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh kelangkaan pasokan.

"Dalam forum ini kami informasikan bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan. Untuk ketersediaan minyak goreng secara umum ini melimpah dan sangat aman," kata Nawandaru.

Ia menjelaskan pasokan minyak goreng saat ini masih ditopang oleh berbagai jenis produk yang tersedia di pasar, mulai dari minyak goreng premium hingga merek alternatif atau second brand.

Meski pasokan aman, tekanan harga tetap muncul dari sisi biaya produksi, terutama kemasan. Kenaikan harga plastik disebut berpengaruh terhadap biaya minyak goreng kemasan yang kemudian mendorong harga jual di tingkat konsumen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga sejumlah komoditas pangan utama masih berada di level tinggi hingga pekan pertama Februari 2026 atau menjelang Ramadan.

Tekanan harga tidak hanya terjadi pada cabai rawit dan bawang putih, tetapi juga meluas ke daging ayam ras, telur ayam ras, serta minyak goreng rakyat Minyakita.

Meski sebagian komoditas mengalami penurunan secara bulanan, rata-rata harga nasional masih tercatat berada di atas harga acuan pemerintah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan cabai rawit menjadi komoditas dengan tekanan harga paling kuat.

Hingga pekan pertama Februari 2026, harga cabai rawit secara nasional naik 9,82 persen dibanding Januari dan posisinya masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

"Kalau kita cermati perkembangan di cabai rawit sampai dengan minggu pertama Februari 2026, harga cabai rawit mengalami peningkatan 9,82 persen. Kalau kita bandingkan dengan HAP, maka kondisi sampai dengan Februari 2026 berada di atas HAP," ujar Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2).

Secara rata-rata nasional, harga cabai rawit pada Februari 2026 sebesar Rp63.138 per kilogram (kg), melampaui HAP sebesar Rp57 ribu per kg.

Dari sisi sebaran wilayah, BPS mencatat sebanyak 189 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit, meningkat tajam dibanding pekan sebelumnya yang hanya 82 daerah.

Disparitas harga juga sangat lebar, dengan harga tertinggi mencapai sekitar Rp200 ribu per kg di Kabupaten Nduga, disusul Kabupaten Mappi sekitar Rp190 ribu per kg dan Kabupaten Intan Jaya sekitar Rp170 ribu per kg.

Sementara itu, harga terendah cabai rawit tercatat sekitar Rp20 ribu per kg. Di Pulau Jawa, sejumlah daerah seperti Kabupaten Situbondo, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Nganjuk, Pamekasan, Sidoarjo, Trenggalek hingga Pacitan juga mencatat kenaikan IPH yang tinggi dan harga yang sudah jauh di atas HAP.

Tekanan harga juga masih terlihat pada bawang putih. Walaupun secara bulanan harga bawang putih turun tipis 0,17 persen, rata-rata harga nasional hingga minggu pertama Februari 2026 masih berada di atas HAP. Ateng menyebutkan rata-rata harga bawang putih berada di kisaran Rp39.743 per kg, lebih tinggi dari HAP sebesar Rp38 ribu per kg.

"Walaupun bawang putih mengalami penurunan yang cukup kecil, tetapi kalau kita bandingkan dengan HAP, maka kondisi bawang putih masih berada di atasnya," kata Ateng.

BPS mencatat sebanyak 122 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan IPH bawang putih, dengan harga tertinggi mencapai sekitar Rp100 ribu per kg di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang, sementara harga terendah berada di kisaran Rp24 ribu per kg.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras tercatat turun tipis 0,08 persen dibanding Januari 2026. Namun, rata-rata harga nasional masih berada di atas HAP Rp40 ribu per kg, dengan kisaran harga Rp40.095-Rp40.126 per kg.

Ateng menuturkan meski pergerakannya relatif stabil, masih banyak daerah yang menjual di atas harga acuan. Hingga minggu pertama Februari 2026, tercatat 124 kabupaten/kota dengan harga daging ayam ras di atas HAP.

Harga tertinggi daging ayam ras tercatat di Kabupaten Intan Jaya sekitar Rp100 ribu per kg, diikuti Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Arfak yang masing-masing sekitar Rp80 ribu per kg. Sementara harga terendah berada di kisaran Rp25 ribu per kg.

Kondisi serupa juga terjadi pada telur ayam ras. Harga telur ayam ras secara nasional turun 2,19 persen dibanding Januari 2026 menjadi sekitar Rp31.573 per kg. Meski turun, harga tersebut masih sedikit berada di atas HAP Rp30 ribu per kg.

BPS mencatat sebanyak 41 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH telur ayam ras. Harga tertinggi telur ayam ras tercatat di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah yang mencapai sekitar Rp100 ribu per kg, serta Kabupaten Puncak Jaya sekitar Rp90 ribu per kg. Adapun harga terendah telur ayam ras berada di kisaran Rp25 ribu per kg.

Sementara itu, untuk minyak goreng rakyat Minyakita, harga rata-rata nasional hingga minggu pertama Februari 2026 tercatat turun 2,15 persen menjadi sekitar Rp16.973 per liter. Namun, harga ini masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

BPS mencatat terdapat 267 kabupaten/kota yang menjual Minyakita di atas HET, terdiri dari 23 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan 244 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.

Harga Minyakita tertinggi tercatat di Kabupaten Pegunungan Bintang sekitar Rp50 ribu per liter, disusul Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Yahukimo yang masing-masing mencapai sekitar Rp40 ribu per liter.

Ateng menegaskan mahalnya harga sejumlah komoditas ini tidak hanya tercermin dari kenaikan bulanan, tetapi juga dari sebaran wilayah yang luas dan posisi harga yang masih berada di atas acuan pemerintah.

"Disparitas harga antardaerah masih cukup tinggi, dan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH untuk beberapa komoditas juga cukup banyak," ujarnya.

Perum Bulog menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh wilayah Papua guna menjaga keterjangkauan harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan penyaluran dilakukan serentak ke kabupaten/kota di Papua termasuk wilayah terjauh. Hal ini sebagai upaya Bulog memberikan akses beras murah bagi masyarakat.

"Kami sempatkan kemarin, tiga minggu yang lalu kami ke Papua Raya, di Papua, yaitu kita laksanakan penyaluran beras SPHP secara serentak ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Papua, yaitu mulai dari Merauke sampai Jayapura. Dari mulai yang paling bawah sampai paling atas. Dari mulai yang paling jauh semuanya kita distribusikan," ujar Ahmad di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/12).

Menurut Ahmad, penyaluran ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait untuk memastikan kesiapan pangan jelang perayaan Nataru.

Bulog menempatkan stok beras SPHP di titik-titik distribusi yang dekat dengan masyarakat, termasuk kepolisian dan komando distrik militer.

"Di tiap Polres di Papua itu kita stokkan 10 ton beras SPHP. Dengan harapan teman-teman yang melaksanakan Natal dan Tahun Baru di Papua dapat membeli beras dengan harga yang sangat murah. Karena kita tahu bersama kan di sana beras mahal tuh katanya," ujar Rizal.

Ia menjelaskan penyaluran dilakukan tanpa terkecuali, termasuk ke wilayah terpencil yang aksesnya menantang.

"Kita stokkan di Polres-Polres, di gudangnya Dandim dan Kodim, itu 10 ton beras. Itu tanpa terkecuali, semuanya 10 ton minimal. Sampai yang di Intan Jaya, Lanny Jaya, semuanya 10 ton dengan harapan para umat Kristiani yang melaksanakan Natal dan Tahun Baru di Papua dapat menikmati beras dengan harga murah dan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik," ungkapnya.

Secara keseluruhan, Bulog menyalurkan total 1.200 ton beras SPHP dalam operasi distribusi kali ini yang diarahkan untuk meredam harga di Papua jelang puncak konsumsi akhir tahun.

Penyaluran tersebut melanjutkan agenda stabilisasi pangan yang sebelumnya juga dilakukan pemerintah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan distribusi besar-besaran beras SPHP di Papua Raya.

Pada awal bulan ini, pemerintah bersama Bulog dan Polri juga telah melepas 4.634 ton beras SPHP untuk 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua Raya, ditambah distribusi awal 852 ton oleh Polda Papua.

Operasi ini menyasar wilayah yang sulit dijangkau, termasuk menggunakan pesawat untuk transportasi udara, sebagai bagian dari komitmen menjaga pasokan dan stabilisasi harga menjelang Nataru serta meningkatkan ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia.

Harga sejumlah komoditas pangan utama, terutama bawang merah dan cabai-cabaian, tercatat semakin mahal pada pekan kedua Desember 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga terjadi secara luas di berbagai daerah seiring bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan dari 11 komoditas yang dipantau, sembilan komoditas secara umum mengalami kenaikan harga pada minggu kedua Desember 2025, dengan sebaran kenaikan yang semakin meluas.

"Berikutnya kita lihat perkembangan beberapa komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH. Dari 11 komoditas, sembilan ya, seluruh komoditas secara umum seluruh komoditas, semuanya mengalami kenaikan harga dan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga juga bertambah di minggu ke-2 Desember 2025 ini," ujar Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (15/12).

Kenaikan harga bawang merah tercatat semakin meluas. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH bawang merah meningkat dari 276 daerah pada pekan sebelumnya menjadi 301 kabupaten/kota pada pekan kedua Desember 2025.

Secara nasional, rata-rata harga bawang merah sudah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) dengan rata-rata Rp46.851 per kilogram (kg), atau naik 15,28 persen dibandingkan November 2025.

Harga tertinggi tercatat mencapai Rp100 ribu per kg, antara lain di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

BPS juga mencatat kenaikan IPH beras di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Pudji menyebut terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan IPH beras, yakni Aceh, Sumatera Barat, Papua Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, dan Bengkulu.

"Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu ke-2 Desember 2025 ini," ujar Pudji.

Sementara itu, cabai merah juga mengalami kenaikan signifikan. Hingga pekan kedua Desember 2025, rata-rata harga cabai merah naik 10,73 persen dibandingkan November dan terjadi di 266 kabupaten/kota atau 73,89 persen wilayah Indonesia, dengan rata-rata nasional Rp59.665 per kg.

Harga cabai merah tertinggi tercatat mencapai Rp200 ribu per kg di Kabupaten Nduga, disusul Kabupaten Mappi Rp155.500 per kg dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp147 ribu per kg.

Lonjakan lebih tajam terjadi pada cabai rawit. Secara nasional, harga cabai rawit hingga pekan kedua Desember 2025 naik 49,88 persen dibandingkan November.

Rata-rata harga nasional melonjak dari sekitar Rp43.728 per kg pada November menjadi Rp65.541 per kg pada pekan kedua Desember, dengan kenaikan terjadi di 75,56 persen wilayah Indonesia atau sekitar 722 kabupaten/kota.

Pudji mengatakan kondisi cuaca turut memengaruhi kenaikan harga cabai rawit.

"Memang saat ini kita ketahui kondisi cuaca sehingga tanaman hortikultura juga ikut terpengaruh sehingga ini menjadi salah satu pendorong mungkin ya terjadinya kenaikan harga cabai rawit di minggu ke-2 Desember 2025 ini," ujarnya.

Selain itu, harga telur ayam ras hingga pekan kedua Desember 2025 tercatat berada di atas HAP dan naik 1,84 persen dibandingkan November, dengan rata-rata nasional Rp32.287 per kg.

Kenaikan terjadi di 176 kabupaten/kota atau 48,9 persen wilayah Indonesia, dengan harga tertinggi mencapai Rp100 ribu per kg di sejumlah daerah seperti Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Intan Jaya.

Adapun harga daging ayam ras secara nasional berada sedikit di atas harga acuan penjualan dengan rata-rata Rp40.039 per kg, atau naik 4,02 persen dibandingkan November.

Kenaikan ini terjadi di 228 kabupaten/kota atau 63,33 persen wilayah Indonesia, dengan harga tertinggi mencapai Rp100 ribu per kg, sementara harga terendah sekitar Rp23.200 per kg.

Sementara itu, harga Minyakita juga tercatat meningkat. Hingga pekan kedua Desember 2025, rata-rata harga Minyakita secara nasional mencapai Rp17.387 per liter, atau naik 0,62 persen dibandingkan November, dan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Tercatat 409 kabupaten/kota memiliki harga Minyakita di atas HET.

Adapun minyak goreng secara umum juga mengalami kenaikan. Pada pekan kedua Desember 2025, rata-rata harga minyak goreng nasional tercatat naik 0,33 persen dengan harga rata-rata Rp19.556 per liter. Kenaikan harga minyak goreng terjadi di 117 kabupaten/kota atau sekitar 32,5 persen wilayah Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan memanggil perusahaan-perusahaan besar menyusul kenaikan harga telur ayam ras di berbagai daerah.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali.

"Nanti kami panggil, kami panggil perusahaan-perusahaan besarnya," ujar Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Amran menjelaskan pemerintah saat ini tengah mendorong peningkatan produksi dengan memperbanyak pasokan bibit ayam (day old chick/DOC) dan menambah stok indukan (grand parent stock).

Upaya tersebut diharapkan dapat menekan harga sekaligus memberi peluang bagi peternak untuk kembali bangkit setelah sebelumnya banyak yang merugi.

"Kita sekarang ini mengeluarkan DOC, menambah grand parent stock-nya, semua kita tambah. Kita dorong peternak supaya berproduksi. Ini kesempatan peternak untuk bangkit. Kan banyak peternak merugi sebelumnya, kan. Nah, ini kesempatan. Inilah dampak positif daripada MBG (Makan Bergizi Gratis)," katanya.

Ia menilai kenaikan harga telur saat ini tidak sepenuhnya berdampak negatif karena turut menggerakkan ekonomi di sektor peternakan. Amran menyebut harga telur tiga bulan lalu masih berada di kisaran Rp18 ribu per kilogram (kg), sementara kini melonjak di sejumlah wilayah.

"Kita sekarang mendorong karena kan ada MBG. Ini kan kenaikannya dampak bagus untuk pergerakan ekonomi. Kan tiga bulan lalu harga telur kan Rp18 ribu, iya kan?" ujarnya.

Dalam jangka pendek, pemerintah berencana meningkatkan produksi nasional menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk menjaga ketersediaan stok di pasaran.

"Kita tingkatkan produksi, DOC-nya kita tambah, grand parent stock-nya kita tambah, semua kita tambah," imbuhnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Amran mengatakan pemerintah akan membangun ekosistem produksi telur dan ayam secara terintegrasi agar rantai pasok lebih efisien dan berkelanjutan.

"Solusi permanennya adalah kita akan bangun ekosistem untuk telur dan ayam. Kita membangun secara terintegrasi ekosistemnya untuk memenuhi MBG," tuturnya.

Kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah yang menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat pasokan bahan pangan untuk mendukung program MBG.

Amran sebelumnya menjelaskan pembangunan peternakan ayam ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat finalisasi hilirisasi sektor pertanian, pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan bersama sejumlah kementerian dan lembaga.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga pekan pertama November 2025, harga telur ayam ras tercatat mengalami kenaikan di 43,33 persen wilayah Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga terjadi di tengah meningkatnya permintaan akibat berbagai kegiatan masyarakat, seperti hajatan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta kebutuhan pasokan untuk program MBG.

Beberapa daerah mencatat harga yang jauh di atas harga acuan penjualan (HAP). Di Kabupaten Kampar, harga telur mencapai Rp48.333 per kg atau 61,11 persen di atas HAP.

Di Kabupaten Melawi, harga berada di level Rp42 ribu per kg, sementara di Kabupaten Alor mencapai Rp39.667.

Harga tertinggi secara nasional tercatat di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp100 ribu per kg, disusul Kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya yang masing-masing mencapai Rp90 ribu per kg. Harga terendah di kisaran Rp23.300 per kg di beberapa daerah sentra produksi.

Kenaikan harga telur juga dipengaruhi faktor distribusi, pasokan pakan yang tidak stabil, serta kenaikan harga di tingkat produsen dan pemasok.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar penerbitan izin tambang emas di Wabu, Intan Jaya, Papua Tengah.

Ia memastikan belum pernah memberikan izin kepada perusahaan mana pun untuk melakukan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya mineral emas di Blok Wabu.

"Saya katakan bahwa blok Wabu sampai hari ini belum tanda tangan izinnya. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kabar-kabar burung yang macam-macam," kata Bahlil di Timika, Jumat (7/11), dilansir Antara.

Ia berkata memang sempat ada pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk pengelolaan tambang emas Blok Wabu. Pengajuan dilakukan oleh mantan Gubernur Papua almarhum Lukas Enembe.

Saat itu, Bahlil belum menjabat Menteri ESDM. Ia berkata hingga saat ini pun permohonan itu belum direspons melalui penerbitan izin.

"Pada saat saya belum menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah pernah diserahkan WIUPK-nya, tapi IUPK-nya belum," ungkapnya.

Bahlil berkata sempat didatangi sejumlah anggota DPRP Papua Tengah untuk menanyakan perizinan apa saja yang sudah diterbitkan Kementerian ESDM untuk mengelola pertambangan emas Blok Wabu.

Setelah pertemuan itu, Bahlil mengaku heran kenapa DPRP yang bertanya kepadanya, bukan pemerintah daerah.

Tambang Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya adalah area bekas konsesi PT Freeport Indonesia yang dikembalikan kepada pemerintah. Kawasan ini memiliki cadangan mineral emas sangat besar dan berpotensi dikelola oleh PT Aneka Tambang (Antam) melalui MIND ID.

Meski demikian, pengelolaan blok ini mendapat penolakan keras oleh kelompok masyarakat lokal. Sejumlah organisasi, seperti Amnesty International Indonesia juga menyatakan penolakan.

Mereka beralasan ada potensi dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar Blok Wabu, seperti pengusiran, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Timika (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya sama sekali belum pernah memberikan izin kepada perusahaan manapun untuk melakukan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya mineral emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Saat menghadiri acara Musyawarah Daerah Partai Golkar Provinsi Papua Tengah di Timika, Jumat, Bahlil mengatakan hingga saat ini belum ada penandatanganan dan penerbitan perizinan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk pengelolaan tambang emas di Blok Wabu.

"Saya katakan bahwa blok Wabu sampai hari ini belum tanda tangan izinnya. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kabar-kabar burung yang macam-macam," ujar Bahlil.

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Kabinet Indonesia Maju saat pemerintahan Presiden Joko Widodo itu mengakui mantan Gubernur Papua Almarhum Lukas Enembe pernah mengajukan kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk meminta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk pengelolaan tambang emas Blok Wabu.

"Memang pernah diajukan sebelumnya oleh Pak Lukas Enembe untuk adanya WIUPK, tapi sampai sekarang IUPK-nya belum pernah ada. Pada saat saya belum menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah pernah diserahkan WIUPK-nya tapi IUPK-nya belum," beber Bahlil.

Beberapa waktu lalu Bahli didatangi oleh sejumlah anggota DPRP Papua Tengah untuk menanyakan perizinan apa saja yang sudah diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mengelola pertambangan emas Blok Wabu.

"Kemarin saya didatangi oleh beberapa teman dari DPRP Papua Tengah untuk menanyakan beberapa izin termasuk Blok Wabu. Saya juga heran, kenapa bukan Pemdanya yang datang," ungkapnya.

Tambang Blok Wabu yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya merupakan area bekas konsesi PT Freeport Indonesia yang dikembalikan kepada pemerintah.

Kawasan yang berada di wilayah yang cukup sulit topografisnya dan terisolasi itu disebut-sebut memiliki cadangan mineral emas sangat besar dan berpotensi dikelola oleh PT Aneka Tambang (Antam) melalui MIND ID.

Pengelolaan blok ini mendapat penolakan keras oleh kelompok masyarakat lokal serta menjadi sorotan dari berbagai pihak, terutama Amnesty International Indonesia, karena potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat di sekitar itu, seperti pengusiran, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025