Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G di Indonesia mencapai US$30 miliar–US$50 miliar atau sekitar Rp540 triliun–Rp900 triliun hingga 2030 untuk mendorong cakupan layanan generasi kelima tersebut ke 60%–70% populasi.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel Teguh Prasetya mengatakan estimasi tersebut didasarkan pada asumsi pembangunan jaringan secara masif melalui densifikasi base transceiver station (BTS), perluasan jaringan serat optik (fiberisasi), serta pengembangan ekosistem pendukung layanan 5G.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi layanan 5G mencapai 32% pada 2030. Target tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih besar mengingat tingkat adopsi 5G Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah mencapai sekitar 80%.

Menurut Teguh, besarnya kebutuhan investasi tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi operator telekomunikasi apabila tidak dibarengi dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa restrukturisasi insentif fiskal dan skema berbagi infrastruktur yang lebih agresif, kebutuhan belanja modal tersebut dapat menjadi hambatan struktural bagi percepatan implementasi 5G di Indonesia.

“Secara langsung mempengaruhi realisasi proyeksi kontribusi 5G terhadap PDB,” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Estimasi Mastel tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah studi dan proyeksi investasi yang telah dipublikasikan berbagai lembaga.

Studi GSMA memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G Indonesia mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun hingga 2030 dengan asumsi berbagi infrastruktur dan densifikasi jaringan pada tingkat moderat.

Sementara itu, penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan kebutuhan investasi yang lebih besar, yakni Rp473 triliun–Rp591 triliun sepanjang periode 2021–2030. Perhitungan tersebut mencakup biaya spektrum frekuensi, pembangunan BTS, jaringan backhaul, hingga peningkatan core network.

GSMA juga mencatat kebutuhan investasi tambahan sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp288 triliun pada periode 2024–2030 untuk mendukung implementasi layanan 5G oleh operator telekomunikasi dan sektor industri.

Sebagai perbandingan, investasi infrastruktur seluler yang telah dikeluarkan operator untuk pengembangan jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G selama periode 2015–2025 secara kumulatif mencapai sekitar US$29 miliar atau setara Rp522 triliun.

Menurut perhitungan Mastel, kebutuhan investasi akan meningkat signifikan apabila Indonesia ingin menghadirkan cakupan 5G yang setara dengan jaringan 4G saat ini yang menjangkau sekitar 97% populasi.

Dengan jumlah BTS 4G yang diperkirakan mencapai sekitar 350.000 unit, kebutuhan BTS 5G diproyeksikan mencapai 1 juta–1,05 juta unit. Adapun jumlah BTS 5G yang telah beroperasi hingga awal 2026 diperkirakan baru sekitar 12.000–15.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pembangunan sekitar 985.000–1,035 juta BTS tambahan.

Dengan asumsi biaya rata-rata pembangunan sebesar US$150.000 atau sekitar Rp2,7 miliar per site, kebutuhan investasi infrastruktur saja diperkirakan mencapai US$147 miliar–US$155 miliar atau sekitar Rp2.646 triliun–Rp2.790 triliun.

Mastel menilai biaya pembangunan satu site 5G baru (greenfield) di Indonesia secara realistis berada pada kisaran US$120.000–US$180.000 atau sekitar Rp2,16 miliar–Rp3,24 miliar per site. Biaya tersebut mencakup perangkat radio access network (RAN) 5G berbasis massive multiple-input multiple-output(massive MIMO), pembangunan jaringan backhaul fiber, sistem daya dan pendingin, pekerjaan sipil, instalasi, hingga biaya sewa lahan menara.

Teguh mengatakan kebutuhan pendanaan sebesar itu akan sulit dipenuhi hanya dari arus kas internal operator, terutama di tengah kondisi average revenue per user (ARPU) yang cenderung stagnan. Dalam skenario cakupan nasional, beban investasi per operator diperkirakan mencapai US$10 miliar–US$17 miliar atau sekitar Rp180 triliun–Rp306 triliun hingga 2030.

Karena itu, lanjut Teguh, Mastel menilai diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti infrastructure sharing melalui model Multi-Operator Core Network (MOCN) maupun Single Wholesale Network(SWN), perluasan model tower as a service, kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), penerbitan sukuk infrastruktur, serta masuknya investasi strategis dari luar negeri.

“Insentif fiskal yang diperlukan yakni tax credit untuk capex 5G, pengurangan BHP frekuensi proporsional terhadap dampak makroekonomi, dan akses pembiayaan murah dari bank BUMN untuk proyek di daerah 3T,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga operator telekomunikasi terbesar di Indonesia mencatatkan lonjakan jumlah menara pemancar atau Base Transceiver Station (BTS) 5G yang sangat signifikan sepanjang periode kuartal I/2025 hingga kuartal I/2026.

XLSMART memimipin pada urutan pertama dengan BTS 5G terbanyak di Indonesia. Disusul oleh Indosat, dan terakhir Telkomsel.

Pertumbuhan masif infrastruktur jaringan generasi kelima ini mencerminkan komitmen sektor industri dalam mempercepat transformasi ekosistem digital nasional sekaligus memperluas jangkauan konektivitas berkecepatan tinggi di berbagai wilayah tanah air.

Dilansir dari presentasi korporasi, Minggu (7/6/2026), akselerasi pembangunan pemancar digital ini digerakkan oleh persaingan ketat dalam meningkatkan kualitas layanan data nirkabel.

Telkomsel, sebagai operator seluler dengan basis jaringan terluas, mencatatkan kenaikan jumlah infrastruktur dari 1.910 unit BTS 5G pada kuartal I/2025 menjadi lebih dari 5.400 unit pada kuartal I/2026.

Melalui strategi ekspansi bertajuk "Hyper 5G", jangkauan pemancar emiten telekomunikasi ini kini telah tersebar secara berkala di sekitar 80 kota dan kabupaten di Indonesia.

Langkah ekspansi yang tidak kalah agresif ditunjukkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). Operator ini mencatatkan lompatan ekspansi tertinggi secara persentase, di mana pada kuartal I/2025 perusahaan hanya mengoperasikan 107 unit BTS 5G.

Masuk kuartal pertama tahun ini, jumlah menara pemancar IOH melonjak drastis hingga nyaris menyentuh angka 10.000 unit, atau tepatnya berada di kisaran 9.000 unit lebih.

Sementara itu, posisi puncak kepemilikan jumlah infrastruktur pengirim sinyal generasi kelima ini dipegang oleh XLSMART, entitas baru pasca-merger antara XL Axiata dan Smartfren. Kekuatan konsolidasi korporasi tersebut berhasil mengatrol jumlah pemancar dari 4.864 unit BTS 5G pada kuartal IV/2025 menjadi 12.631 unit pada kuartal I/2026. Aksi korporasi penggabungan usaha ini mempercepat proses integrasi infrastruktur telekomunikasi di lapangan.

Manajemen XLSMART mengarahkan fokus investasinya untuk membangun blanket coverage 5G di 43 kota besar utama di Indonesia.

Pemilihan lokasi fokus perluasan sebaran pemancar tersebut didasarkan pada tingkat penetrasi kepemilikan perangkat gawai masyarakat yang dinilai sudah memadai untuk menangkap spektrum frekuensi mutakhir.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengungkapkan sejumlah faktor yang masih menghambat adopsi 5G untuk kebutuhan industri dan enterprise di Indonesia. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan spektrum, tingginya biaya investasi, tantangan regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem pendukung.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan kendala implementasi 5G enterprise dapat dikelompokkan ke dalam empat lapis tantangan yang bersifat hierarkis, mulai dari aspek fundamental hingga operasional.

Lapis pertama adalah spektrum dan infrastruktur fisik. Menurut Teguh, keterbatasan spektrum mid-band 3,5 gigahertz (GHz), yang secara global dikenal sebagai sweet spot untuk 5G, menjadi tantangan utama karena pita frekuensi tersebut masih digunakan untuk layanan satelit C-band hingga 2034.

“Hanya 360 MHz mid-band yang telah dialokasikan untuk mobile use, kurang dari separuh rerata APAC [850 MHz],” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat operator menggelar layanan 5G menggunakan spektrum eksisting 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz yang dibagi dengan layanan 4G melalui skema Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Akibatnya, performa 5G di Indonesia belum dapat menyamai negara-negara yang telah memiliki alokasi C-band tersendiri.

Selain itu, alokasi spektrum yang tersedia juga belum kontinu. Padahal, operator membutuhkan sekitar 100 MHz spektrum kontinu untuk memaksimalkan kapasitas teknologi 5G New Radio (5G NR).

Menurut Teguh, kondisi tersebut membuat throughput 5G di Indonesia hanya mencapai sekitar 1,5 hingga 3 kali throughput 4G, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 6,3 kali dan Korea Selatan yang melampaui 10 kali.

Tantangan lain datang dari kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dia menyebut jaringan 5G membutuhkan kerapatan base transceiver station (BTS) sekitar tiga kali lebih tinggi dibandingkan jaringan 4G.

Estimasi biaya pembangunan satu situs 5G berkisar antara US$50.000 hingga US$500.000 atau sekitar Rp900 juta hingga Rp9 miliar, bergantung pada lokasi, biaya sewa lahan, dan ketersediaan fiber backhaul.

“Pada saat yang sama, fiberisasi BTS nasional baru mencapai sekitar 60%, sehingga banyak situs masih bergantung pada microwave backhaul yang kapasitasnya menjadi bottleneck untuk 5G,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan fiber backhaul juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat biaya pembangunan jaringan serat optik per kilometer 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan negara-negara di daratan benua. Meskipun proyek Palapa Ring membantu memperkuat jaringan backbone, kesenjangan distribusi atau last-mile fiber menuju BTS masih cukup besar.

Struktur biaya dan pembiayaan

Teguh mengatakan biaya regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berkontribusi sekitar 11% hingga 14% terhadap total operating expenditure (OPEX) operator, seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik (APAC) yang berada di kisaran 7% hingga 9%, maupun Eropa Barat yang hanya 4% hingga 6%.

Menurutnya, tambahan beban berupa Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbagai kontribusi sektoral lainnya membuat beban fiskal efektif sektor telekomunikasi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan.

Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk pengembangan 5G juga sangat besar. Teguh menyebut estimasi kebutuhan investasi mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun berdasarkan data Global System for Mobile Communications Association (GSMA). Bahkan, kebutuhan investasi tersebut dapat mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp900 triliun hingga 2030 berdasarkan sejumlah estimasi konservatif.

“Tidak adanya skema insentif fiskal yang setara dengan negara-negara peers [Korea Selatan, Singapura, Malaysia] membuat IRR proyek 5G di Indonesia kurang menarik bagi investor pasar modal,” katanya.

Menurut Teguh, tantangan pembiayaan semakin berat karena rata-rata pendapatan per pengguna atau average revenue per user (ARPU) seluler di Indonesia masih berkisar Rp36.000 hingga Rp42.000 per bulan. Angka tersebut hanya sekitar sepertiga ARPU Malaysia dan seperdelapan ARPU Singapura.

Akibatnya, investasi 5G membutuhkan volume pelanggan yang sangat besar untuk mencapai titik impas (break-even point).

Regulasi dan tata kelola

Teguh menilai ketidakpastian jadwal pelelangan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih menjadi kendala karena prosesnya belum rampung. Kondisi tersebut menyulitkan operator dalam menyusun rencana belanja modal (capital expenditure atau capex) jangka panjang.

Selain itu, proses refarming spektrum juga dinilai masih berjalan lambat. Menurutnya, skema kompensasi migrasi C-band dari operator satelit ke layanan mobile broadband belum final, padahal melibatkan empat operator satelit nasional, tiga di antaranya berada di bawah Holding Danantara.

Dia juga menyoroti belum jelasnya regulasi terkait jaringan privat 5G (private 5G network), mulai dari skema perizinan, alokasi frekuensi nonpublik, hingga kewajiban interkoneksi. Menurutnya, kerangka aturan di Indonesia masih belum sejelas yang diterapkan di negara seperti Jerman dan Jepang.

Kesiapan SDM dan ekosistem

Teguh mengatakan kebutuhan talenta digital nasional diperkirakan mencapai 9 juta orang hingga 2030 berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan McKinsey. Namun, masih terdapat kekurangan tenaga ahli pada bidang network slicing, Open Radio Access Network (Open RAN), edge computing, serta integrasi information technology dan operational technology (IT/OT).

Menurutnya, berbagai program pengembangan talenta yang telah berjalan saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara menyeluruh.

Program seperti ZTE 5G Rising Star, Nokia 5G Academy, serta kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Indonesia disebut baru mencakup sebagian kecil kebutuhan talenta digital nasional.

Selain itu, jumlah vendor dan system integrator yang memiliki kompetensi Industry 4.0 dalam skala produksi masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek. Ekspansi ke sejumlah kawasan industri di luar Jawa seperti Sei Mangkei, Bitung, Morowali, dan Bintuni masih terbatas. Di sisi lain, standardisasi IoT juga dinilai belum sepenuhnya matang.

“Meskipun terdapat SNI IoT yang sudah berjalan, harmonisasi antar K/L dan industri vertikal masih dalam proses, mempersulit skalabilitas solusi,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan berdasarkan pemetaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Komdigi, pengembangan jaringan 5G difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi besar dan membutuhkan karakteristik khusus teknologi tersebut.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan terdapat sejumlah sektor prioritas utama, yakni industri manufaktur (smart industry) untuk mendukung inisiatif Making Indonesia 4.0, sektor pertambangan (smart mining) yang membutuhkan jaringan 5G sebagai solusi vital karena latensinya yang sangat rendah sehingga mendukung keselamatan kerja, serta sektor kesehatan (smart healthcare) guna mempercepat digitalisasi layanan kesehatan.

Selain itu, terdapat sejumlah sektor strategis lainnya yang juga didorong melalui pemanfaatan teknologi 5G.

“Seperti pertanian dan Kelautan Modern [Smart Agriculture & Maritime], Sektor Residensial & Perumahan, Sektor Pariwisata Destinasi Super Prioritas, Sektor Transportasi & Kota Cerdas [Smart Cities], dan sektor-sektor lainnya,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Wayan menambahkan, transformasi digital yang menyentuh berbagai sektor prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, dia menekankan 5G tidak semata-mata menghadirkan akses internet yang lebih cepat, tetapi juga menjadi fondasi utama (enabler) transformasi digital nasional di berbagai sektor strategis.

Pemanfaatan 5G dinilai dapat mendorong digitalisasi industri dan manufaktur (smart industry), revolusi layanan kesehatan (smart healthcare), pembangunan kota cerdas (smart cities), pertanian dan kelautan modern (smart agriculture & maritime), hingga sektor pendidikan.

Namun, meski potensinya besar, Wayan mengakui implementasi 5G untuk mendukung transformasi digital nasional tidak dapat terjadi secara instan. Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan pertama adalah ketersediaan spektrum frekuensi. Pemerintah, kata dia, harus memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio yang memadai agar operator seluler dapat menggelar jaringan 5G secara optimal dan efisien.

Kedua, tingginya kebutuhan investasi infrastruktur. Teknologi 5G memerlukan pembangunan BTS (base transceiver station) dalam jumlah besar yang didukung jaringan serat optik (fiberisasi) yang memadai.

Ketiga, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan talenta digital.

“Teknologi canggih ini tidak akan berdampak maksimal jika SDM [sumber daya manusia] nasional belum siap mengelola teknologi yang diimplementasikan melalui 5G,” kata Wayan.

Meski demikian, dia menilai potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengembangan 5G sangat besar. Wayan mengatakan teknologi tersebut diproyeksikan mampu memberikan kontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, 5G merupakan katalisator yang akan mendorong Indonesia menuju ekonomi digital yang lebih maju sekaligus mempercepat adopsi teknologi masa depan.

“Tanpa adopsi 5G yang merata dan tepat guna, transformasi digital nasional berisiko berjalan lambat dan tertinggal dalam persaingan global,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA – Adopsi teknologi 5G diproyeksikan tumbuh pesat dalam satu dekade mendatang. Laporan terbaru Ericsson Mobility Report memperlihatkan jumlah pelanggan 5G global bakal menyentuh angka 2,9 miliar pada akhir 2025. Angka ini diprediksi melonjak drastis hingga 6,4 miliar pelanggan pada 2032.

Adapun mayoritas dari jumlah tersebut adalah pengguna seluler Seiring pertumbuhan tersebut, trafik data seluler diproyeksikan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama. Indonesia pun berpeluang menghadapi lompatan trafik serupa imbas adopsi 5G.

Di tengah proyeksi besar tersebut, President Director Ericsson Indonesia, Nora Wahby mengatakan peran 5G sangat penting bagi kemajuan ekonomi nasional. Dia memandang teknologi ini sebagai infrastruktur vital yang akan mempercepat transformasi digital Indonesia melalui jaringan berkecepatan tinggi, andal, serta berlatensi rendah.

“5G telah menjadi infrastruktur nasional yang krusial. Teknologi ini akan mempercepat transformasi digital Indonesia untuk mendukung aplikasi digital canggih serta teknologi baru di berbagai sektor industri,” ujar Nora, dikutip Rabu (6/5/2026).

Menurut Nora, jaringan seluler telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan memegang peran sentral dalam kemajuan ekonomi, terutama untuk layanan vital. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan jaringan 5G yang aman, tangguh, cerdas, serta berkinerja tinggi guna mengembangkan berbagai use case baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur digital saat ini menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital dan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menuntut jaringan lebih cepat.

Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan ekosistem kondusif melalui kepastian regulasi, ketersediaan spektrum yang memadai, serta iklim investasi sehat.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini sedang dalam proses menyiapkan pelelangan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz. Langkah ini diharapkan mampu menjadi katalisator dalam penggelaran jaringan yang lebih merata.

Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, menambahkan adopsi AI dan 5G di Indonesia masih berada pada tahap awal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun, dengan kebijakan spektrum tepat, kolaborasi kuat, serta dukungan ekosistem vendor yang seimbang, Indonesia memiliki peluang besar mempercepat transformasi digital.

“Keputusan yang diambil hari ini, terutama dalam membangun dan mengelola jaringan, akan menentukan seberapa cepat Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata Ronni.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menilai operator seluler yang telah gencar membangun jaringan 5G masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya keterbatasan spektrum frekuensi khususnya di pita 700 MHz dan 2,6 GHz.

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala mengatakan operator seluler atau pemilik BTS 5G saat ini berharap regulator tidak kembali membebani pelaku usaha terkait biaya frekuensi.

Menurut dia, regulator perlu memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan bisnis dengan mereduksi regulasi yang dinilai tidak lagi relevan.

“Atau aturan yang tidak perlu lagi sehingga ada efisiensi dari segi aturan yg telah banyak membebani pelaku bisnis BTS dan juga Jartup [jaringan tetap tertutup],” kata Kamilov kepada Bisnis pada Selasa (17/2/2026).

Kamilov menambahkan ekosistem 5G belum dapat bergerak maju dan masif apabila lelang frekuensi 700 MHz belum dijalankan. Selain itu, nilai lelang frekuensi tersebut juga menjadi perhitungan serius bagi operator.

Dia menilai regulator perlu menjaga keberlanjutan ekosistem 5G sebagai momentum untuk menstimulasi industri telekomunikasi digital dengan mempertimbangkan beban industri, memberikan insentif yang nyata, serta menjaga kesehatan industri agar tetap kuat.

Berdasarkan laporan Info Memo yang dikutip Selasa (17/2/2026), PT Indosat Tbk. (ISAT) mengoperasikan 6.872 unit Base Transceiver Station (BTS) 5G sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang hanya tercatat 107 unit BTS 5G. Selain penguatan 5G, perusahaan juga menambah sekitar 18.000 BTS 4G sepanjang tahun lalu.

Manajemen Indosat menyatakan perluasan infrastruktur dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan trafik data dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna.

“Perusahaan memperluas infrastruktur jaringan dengan meningkatkan jumlah BTS 4G menjadi 214.000,” tulis manajemen Indosat. Secara rinci, total BTS 4G yang dioperasikan perusahaan mencapai 213.898 unit pada 2025, tumbuh 8,9% dibandingkan 196.348 unit pada 2024.

Sementara itu, Telkomsel mencatat lonjakan BTS 5G dari sekitar 975 unit pada akhir 2024 menjadi sekitar 5.300 unit pada akhir 2025. Sepanjang 2025, strategi penggelaran 5G perusahaan bergeser dari pendekatan spot-per-titik menjadi continuous coverage melalui kampanye “Hyper 5G”.

Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan pembangunan jaringan teknologi baru tersebut akan dilanjutkan pada tahun depan. Perusahaan berkomitmen tetap agresif mengembangkan 5G, meski belum dapat mengungkap jumlah BTS 5G yang akan dibangun pada 2026.

“Kita komitmen akan terus dilakukan ke depan. Tetapi lagi kita melihat perkembangan perangkat. Karena sayang spektrum terbatas,” kata Indra kepada Bisnis.

Adapun PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mengklaim telah menghadirkan jaringan 5G secara blanket coverage di 33 kota. Tahun ini, perusahaan menargetkan perluasan hingga 88 kota melalui layanan XL Ultra 5G+.

Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan melalui XL Ultra 5G+, perusahaan menghadirkan kecepatan internet 5G yang lebih optimal guna meningkatkan pengalaman pelanggan.

“Saya ingin tekankan lagi. 5G hadir di 88 kota bukanlah 5G yang terbatas. Di 88 kota itu, 5G akan hadir secara blanket atau menyelimuti, bukan seperti di banyak negara lain di mana hanya sebagian situs saja yang dapat 5G,” kata Rajev.

Bisnis.com, JAKARTA — Lambatnya adopsi teknologi 5G di Tanah Air disinyalir akibat jaringan yang digelar oleh operator seluler masih terbatas dan kurangnya dukungan spektrum frekuensi.

Laporan Counterpoint Research mencatat adopsi smartphone 5G di Indonesia masih berjalan lambat.

Pada kuartal III/2025, pengiriman perangkat 5G hanya mencapai 35% dari total pasar, stagnan dibandingkan kuartal sebelumnya. Meski begitu, angka tersebut hanya naik tipis 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi menilai lambatnya pertumbuhan tersebut mencerminkan persoalan di sisi jaringan, bukan sekadar harga perangkat.

Menurut dia, vendor sebenarnya telah membuka akses melalui smartphone 5G di segmen entry-level dan menengah, namun adopsi tak beranjak karena infrastruktur belum bisa menunjang.

“Hambatan utama jelas terletak pada kesiapan jaringan yang masih minim di mana cakupan 5G baru 10% populasi per Oktober 2025, jauh di belakang Malaysia (80%),” kata Heru kepada Bisnis pada Rabu (26/11/2025).

Heru menjelaskan, keterbatasan spektrum frekuensi terutama pita 700 MHz yang belum dilelang sepenuhnya menjadi penyebab lambatnya pembangunan jaringan 5G.

Kondisi tersebut diperparah oleh infrastruktur yang belum merata serta tingginya biaya investasi, sehingga membuat konsumen ragu membeli perangkat 5G yang berisiko tidak terpakai, khususnya di wilayah pedesaan.

Heru juga menuturkan persoalan tak hanya soal jaringan, tetapi juga kesadaran masyarakat yang belum memahami manfaat nyata 5G. Menurutnya perangkat G masih memadai untuk kebutuhan sehari-hari seperti streaming dan sosial media.

“Kebijakan pemerintah yang kurang progresif, termasuk sosialisasi minim, memperlemah dorongan adopsi. Tanpa kolaborasi operator, pemerintah dan juga pengguna, penetrasi 5G akan terus tertatih, menghambat transformasi digital Indonesia menuju target 32% pada 2030,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai konsumen di Indonesia masih merasa cukup dengan smartphone 4G. Menurut dia, masyarakat membutuhkan alasan lebih kuat untuk beralih, bukan sekadar kecepatan internet semata.

“Perlu ada value added lain, misal bisa lebih hemat atau sinyal lebih stabil. Intinya, pemakai mesti dibuat yakin dahulu, apa manfaat mereka upgrade ke 5G,” kata Tesar.

Counterpoint sebelumnya menggambarkan dinamika pangsa pasar 5G yang bergerak fluktuatif dalam empat kuartal terakhir.

Pada kuartal IV/2024, pangsa perangkat 5G sempat turun ke 25% dari 31% pada kuartal III/2024. Pemulihan belum terjadi signifikan pada kuartal I/2025, yang hanya naik 1 poin persentase ke 26%.

Tren positif baru terlihat pada kuartal II/2025 ketika pangsa 5G kembali terdongkrak menjadi 35%, lalu bertahan pada level yang sama pada kuartal III/2025. Stabilnya pangsa tersebut terutama ditopang semakin banyaknya model perangkat 5G berharga terjangkau serta meningkatnya ketersediaan perangkat 5G di kelas menengah.

Secara keseluruhan, pasar smartphone Indonesia menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Counterpoint mencatat pengapalan smartphone tumbuh 12% secara tahunan pada kuartal III/2025.

Pemulihan tersebut didorong oleh stabilitas ekonomi nasional yang terbangun dari kebijakan moneter dan fiskal, pertumbuhan ekspor, serta meningkatnya permintaan domestik yang turut memperbaiki indeks kepercayaan konsumen.

Segmen entry-level menjadi penggerak utama pertumbuhan pasar ini. Pengiriman smartphone dengan harga di bawah US$150 (sekitar Rp2,49 juta) melonjak 42% dibandingkan tahun sebelumnya dan kini menguasai 55% pangsa pasar.

Sebaliknya, segmen menengah hingga premium masih tertekan. Pengapalan perangkat pada rentang US$150–349 (sekitar Rp2,49 juta–Rp5,81 juta) turun 10%, kelas US$350–699 (sekitar Rp5,83 juta–Rp11,64 juta) turun 11%, dan segmen premium di atas US$700 (lebih dari Rp11,66 juta) merosot 14% pada periode yang sama.

Dari sisi merek, Samsung kembali mendominasi pasar smartphone Indonesia pada kuartal III/2025 dengan pangsa 20%. Diikuti Xiaomi sebesar 17%, OPPO 16%, vivo 14%, serta Infinix 12% yang disebut paling agresif mencatat pertumbuhan hingga 45% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis mengungkap jaringan yang belum siap menjadi penyebab masih adopsi smartphone 5G di Indonesia yang masih stagnan.

Berdasarkan laporan Counterpoint Research, adopsi smartphone 5G di Indonesia pada kuartal III/2025 tercatat stagnan di level 35% dari total pengiriman, sama dengan capaian kuartal sebelumnya. Meski begitu, angka tersebut meningkat tipis, yakni 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone SEQARA Communications Aryo Meidianto Aji mengatakan permasalahan utama stagnansi adopsi 5G adalah jaringan yang belum siap.

“Cakupan jaringan 5G masih sangat terbatas dan kurang konsisten, bahkan di kota besar,” kata Aryo kepada Bisnis pada Rabu (26/11/2025).

Dia mengatakan bagi konsumen di luar kota besar, keberadaan fitur 5G pada perangkat belum memberikan manfaat nyata karena jaringan belum tersedia merata. Aryo juga menegaskan infrastruktur 5G hingga saat ini masih belum siap.

Tidak hanya soal jaringan, dari sisi kegunaan, 5G dinilai belum memberikan solusi baru yang benar-benar dibutuhkan pengguna. Menurutnya kecepatan tinggi hanya jadi angka-angka dalam pemasaran.

“Pada kenyataannya, aplikasi sehari-hari yang digunakan pengguna [medsos, streaming] sudah cukup lancar dengan 4G. Tidak ada ‘pain point’ yang dipecahkan 5G bagi rata-rata pengguna,” kata Aryo.

Selain itu, preferensi konsumen pada kelas harga terjangkau turut menahan penetrasi perangkat 5G. Dia menjelaskan konsumen cenderung lebih mempertimbangkan selisih harga sekitar Rp200–300 ribu dan kekhawatiran terkait konsumsi baterai, ketimbang memilih perangkat dengan fitur 5G yang manfaatnya belum benar-benar terasa.

“Value for money dan daya tahan masih jadi raja,” ujarnya.

Aryo juga merujuk hasil survei terbaru dari Growth from Knowledge (GfK), lembaga riset pasar global. Survei tersebut menunjukkan konsumen di Indonesia saat ini lebih mengutamakan durabilitas, kualitas, dan manfaat perangkat yang dapat mereka rasakan secara langsung.

Sebelumnya, Counterpoint menggambarkan pergerakan pangsa pasar 5G yang fluktuatif dalam empat kuartal terakhir. Pada kuartal IV/2024, pangsa perangkat 5G turun ke 25% dari 31% pada kuartal sebelumnya. Pemulihan minim terjadi di kuartal I/2025 dengan kenaikan hanya satu poin persentase ke 26%.

Tren positif baru muncul di kuartal II/2025 yang melonjak ke 35% dan bertahan pada kuartal III/2025. Stabilnya angka ini ditopang oleh meningkatnya ketersediaan perangkat 5G berharga terjangkau dan memperluasnya pilihan di segmen menengah.

Secara keseluruhan, pasar smartphone domestik menunjukkan pemulihan yang lebih kuat. Counterpoint mencatat bahwa pengapalan smartphone tumbuh 12% secara tahunan pada kuartal III/2025, didorong oleh stabilitas ekonomi nasional, pertumbuhan ekspor, serta penguatan permintaan domestik.

Segmen entry-level menjadi motor utama pasar. Pengiriman smartphone dengan harga di bawah US$150 (sekitar Rp2,49 juta) melonjak 42% dibandingkan tahun sebelumnya dan kini menguasai 55% pangsa pasar. Kondisi ini menggambarkan strategi agresif produsen dalam menawarkan portofolio perangkat terjangkau guna menyesuaikan daya beli masyarakat.

Sebaliknya, pasar kelas menengah hingga premium tertekan. Pengapalan pada rentang US$150–349 turun 10%, kelas US$350–699 turun 11%, dan segmen premium di atas US$700 merosot 14%.

Dari sisi merek, Samsung kembali memimpin pasar smartphone Indonesia dengan pangsa 20%, disusul Xiaomi 17%, OPPO 16%, vivo 14%, dan Infinix 12% yang mencatat pertumbuhan paling agresif dengan lonjakan 45% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel) mencatat peningkatantenancy ratiodari 1,51 menjadi 1,55 pada sembilan bulan pertama tahun ini.

Direktur Investasi Mitratel, Hendra Purnama, menjelaskan kenaikan tersebut didorong oleh tingginya permintaan kolokasi dari operator seluler (Mobile Network Operator/MNO) yang terus memperluas jangkauan jaringan 4G.

“Sekaligus mempersiapkan infrastruktur layanan 5G,” kata Hendra kepada Bisnis pada Rabu (5/11/2025).

Hendra mengatakan ekspansi jaringan ke luar Pulau Jawa, termasuk ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) turut menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan tenancy ratio. Menurutnya wilayah-wilayah tersebut kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membutuhkan dukungan infrastruktur konektivitas yang lebih merata.

Lebih lanjut, Hendra menyebut Mitratel juga melakukan optimalisasi portofolio menara untuk meningkatkan produktivitas aset dan memperluas potensi kolokasi. Langkah tersebut sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperkuat efisiensi operasional dan daya saing bisnis menara di tengah peningkatan kebutuhan jaringan digital.

Selain menambah jumlah menara, Mitratel juga memperluas jaringanfiber opticsebagai bagian dari penguatan ekosistem digitalnya. Hingga akhir kuartal III/2025, panjang jaringanfiberMitratel telah mencapai 55.593 kilometer, tumbuh 40 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Hendra mengatakan kehadiran jaringan fiber ini menjadi nilai tambah bagi aset menara Mitratel, terutama dalam mendukung kualitas layanan dan kesiapan adopsi teknologi digital di masa depan.

“Mitratel juga fokus pada efisiensi biaya operasional (COE) untuk menjaga profitabilitas dan memperkuat kinerja keuangan secara berkelanjutan,” ujar Hendra.

Sebelumnya, laporan keuangan tiga emiten besar menara hingga kuartal III/2025 menunjukkan pergerakan beragam pada tenancy ratio. Mitratel menjadi satu-satunya perusahaan yang mencatat kenaikan, sementara dua pesaing utamanya, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG), justru mengalami penurunan.

Mitratel mencatattenancyratio sebesar 1,55 kali hingga kuartal III/2025, naik dari 1,51 kali pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan mengoperasikan 40.102 menara dengan 61.987 tenant, bertambah 698 menara baru dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Sebaliknya, TOWR mencatat penurunan tenancy ratiodari 1,64 kali pada 2024 menjadi 1,61 kali per kuartal III/2025, level terendah sejak 2018. TOWR kini mengoperasikan 36.049 menara dengan 58.213 tenant.

Sementara itu, TBIG mencatat rasio kolokasi sebesar 1,76 kali, turun dari 1,79 kali di akhir 2024 dan 1,83 kali pada kuartal I/2024. TBIG mengelola 24.318 menara dengan 42.771 penyewaan hingga September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai bisnis menara telekomunikasi di Indonesia tengah menghadapi fase stagnasi bahkan potensi penurunan, jika hanya diukur dari rasio tenancy atau tingkat penyewaan menara.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan tren ini dipicu oleh sejumlah faktor struktural dan perubahan teknologi di industri telekomunikasi.

Dia menjelaskan, penyebab pertama adalah efisiensi akibat konsolidasi operator seluler menjadi hanya tiga entitas besar. Sementara perusahaan yang merger, akan melakukan efisiensi.

Adapun dalam 5 tahun terakhir ada dua merger besar di industri telekomunikasi. Pertama, merger Indosat dan Tri Indonesia. Kedua, merger XL dan Smartfren.

“Tower adalah salah satu sasaran bisnis efisiensi,” kata Mastel kepada Bisnis pada Selasa (4/11/2025).

Selain itu, lanjut Sarwoto, disrupsi dari perkembangan teknologi Base Transceiver Station (BTS) satelit atau yang dikenal dengan Sat Direct to Device (D2D) juga turut memengaruhi.

Sarwoto menilai perlu adanya peninjauan ulang terhadap strategi bisnis penyedia menara ke depan.

Dia menekankan operator menara tidak bisa lagi hanya bergantung pada kekuatan utama berupa tower power, tetapi harus memperluas layanan ke fasilitas lain seperti jaringan fiber optik, backhauling IP core, serta BTS indoor.

Meski begitu, Sarwoto melihat masih ada peluang di sektor infrastruktur 5G, yang membutuhkan lebih banyak menara dan backhaul untuk mendukung implementasi Internet of Things (IoT), data center, dan cloud. Menurutnya, momentum ini juga menjadi waktu yang tepat bagi para penyedia menara untuk melakukan konsolidasi agar dapat mendukung terbentuknya jaringan netral di masa mendatang.

“Saatnya tower provider berkonsolidasi untuk mendukung terjadinya teknologi jaringan netral di waktu dekat ini,” tutur Sarwoto.

Sebelumnya, laporan keuangan tiga emiten besar menara hingga kuartal III/2025 menunjukkan pergerakan beragam pada rasio tenancy. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel) menjadi satu-satunya yang mencatat kenaikan, sementara PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) justru mengalami penurunan.

Mitratel mencatat rasio tenancy sebesar 1,55 kali hingga kuartal III/2025, naik tipis dari 1,51 kali pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan mengoperasikan 40.102 menara dengan 61.987 tenant, bertambah 698 menara baru dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Sebaliknya, TOWR mencatat penurunan rasio tenancy dari 1,64 kali pada 2024 menjadi 1,61 kali per kuartal III/2025, level terendah sejak 2018. TOWR kini mengoperasikan 36.049 menara dengan 58.213 tenant.

Sementara itu, TBIG mencatat rasio kolokasi sebesar 1,76 kali, turun dari 1,79 kali di akhir 2024 dan 1,83 kali pada kuartal I/2024. TBIG mengelola 24.318 menara dengan 42.771 penyewaan hingga September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) mengungkapkan ada beberapa hal yang saat ini menjadi tantangan perluasan 5G di Indonesia.

Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART Alvin Aslam mengatakan tantangan-tantangan tersebut antara lain adanya keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia untuk layanan 5G, infrastruktur 5G dan penunjangnya yang relatif masih belum merata terutama di wilayah Timur Indonesia.

“Besarnya beban biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan 5G termasuk untuk biaya perangkat, backhaul fiber optic dan perangkat pendukung lainnya juga menjadi tantangan,” kata Alvin kepada Bisnis pada Rabu (29/10/2025).

Alvin menambahkan kebutuhan penggunaan (use case) 5G juga masih terbatas dan belum bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

Terakhir menurutnya regulatory charges, terutama biaya lisensi spektrum yang relatif tinggi juga menjadi beban memperlambat ekspansi jaringan 5G.

Namun demikian, dia menegaskan XLSMART masih berkomitmen untuk melakukan perluasan 5G di Indonesia.

“Namun tentunya dilakukan secara bertahap menyesuaikan rencana bisnis perusahaan dan kebutuhan pasar,” katanya.

Hal serupa diungkapkan oleh Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi yang menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi.

Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

“Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya. Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

“Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler.

Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi.

Saat ini jaringan 5G di Indonesia masih 10%, sementara itu negara tetangga, Malaysia, disebut telah mencapai 80%.

Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

“Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya.

Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

“Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler.

Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

Menurut dia, pelepasan spektrum 5G ke operator dengan harga terjangkau harus dibarengi dengan pemantauan pembangunan infrastruktur dan penetapan target yang jelas oleh pemerintah.

Heru juga menekankan pentingnya pengembangan use case atau penerapan konkret teknologi 5G agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dan industri.

“Karena persoalan 5G di banyak negara itu kan use case. Kalaupun misalnya di Indonesia use case yang mungkin hanya data, untuk kuota, untuk kecepatan segala macam, untuk menonton video apa gitu, tapi kan memang kita berharap ada use case yang lebih juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri misalnya,” tuturnya.

Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

“Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.