REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Transmigrasi menyiapkan ribuan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Transmigrasi Patriot. Program tersebut mengajak talenta muda untuk berperan dalam pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

Program Transmigrasi Patriot menjadi upaya pemerintah memperkuat pembangunan wilayah sekaligus mengurangi ketimpangan kesempatan di berbagai daerah.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pembangunan Indonesia ke depan tidak bisa hanya bertumpu pada pusat pemerintahan atau pusat ekonomi yang telah berkembang.

“Indonesia masa depan tidak akan dibangun hanya dari Jakarta. Indonesia masa depan akan dibangun dari ribuan pusat pertumbuhan baru yang tersebar di seluruh Nusantara,” kata Iftitah dalam keterangan resminya, Ahad.

Menurut Iftitah, program transmigrasi selama ini telah melahirkan 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten, dan tiga ibu kota provinsi.

Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi persoalan pendapatan, melainkan ketimpangan kesempatan dalam mengembangkan potensi daerah dan sumber daya manusia.

“Ketimpangan terbesar yang kita hadapi hari ini bukanlah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan terbesar bangsa ini adalah ketimpangan kesempatan,” ujar Iftitah.

Melalui Transmigrasi Patriot, Kementerian Transmigrasi ingin memperluas distribusi talenta, pengetahuan, teknologi, dan inovasi ke kawasan transmigrasi. Program tersebut melibatkan peneliti, dosen, inovator, serta agen perubahan untuk mendukung pengembangan wilayah.

Iftitah mengatakan paradigma transmigrasi kini tidak lagi hanya berfokus pada perpindahan penduduk, tetapi juga perpindahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan talenta.

Ia pun mengajak perguruan tinggi berpartisipasi melalui Tim Ekspedisi Patriot agar hasil riset dan inovasi dapat diterapkan langsung di masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan ilmu pengetahuan. Kami ingin mendekatkan kampus dengan masyarakat. Kami ingin menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup pembangunan Indonesia,” kata Iftitah.

Menurut dia, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah diharapkan mampu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten Sumedang memantapkan langkah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat dengan mengoptimalkan tiga pilar utama pembangunan, yakni posisi kewilayahan yang strategis, kekayaan budaya, serta transformasi digital yang konsisten.

Sebagai bagian dari Kawasan Rebana yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan metropolitan, Sumedang dinilai memiliki posisi strategis yang didukung kelengkapan infrastruktur.

Keunggulan geografis tersebut menjadikan Sumedang sebagai penghubung penting bagi pengembangan kawasan industri di wilayah timur Jawa Barat.

Selain kekuatan infrastruktur, Sumedang juga mempertegas identitas daerah melalui komitmen pelestarian budaya Sunda. Melalui Perda Sumedang Puseur Budaya Sunda, pemerintah daerah memastikan arah pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.

"Kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian budaya. Budaya menjadi identitas sekaligus kekuatan dalam membangun daerah," ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Dalam aspek tata kelola, Sumedang hingga kini masih menjadi rujukan nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik berbasis digital.

Tercatat lebih dari 200 kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia telah melakukan studi banding ke Sumedang untuk mempelajari berbagai inovasi digital yang dikembangkan pemerintah daerah.

Menariknya, berbagai aplikasi pelayanan publik tersebut dikembangkan secara mandiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumedang. Dengan memanfaatkan teknologi open source, pemerintah daerah mampu berinovasi tanpa bergantung pada vendor eksternal.

"Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan instrumen untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan masyarakat, hingga mendorong partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah," jelas Dony.

Bisnis.com, JAKARTA — Percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi dinilai menjadi kunci strategis untuk menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini membebani daya saing industri dan ekspor Indonesia di tengah tekanan ketidakpastian global.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, tingginya biaya logistik selama ini bukan semata disebabkan sektor transportasi dan distribusi, melainkan persoalan struktural ekonomi yang belum merata.

Menurutnya, aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan berada di luar Jawa. Kondisi tersebut memicu ketimpangan arus barang dan perdagangan sehingga banyak armada logistik kembali tanpa muatan atau empty backhaul.

“Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yukki dalam keterangannya dikutip Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan, percepatan hilirisasi di sektor unggulan seperti mineral dan energi, pertanian, perikanan, serta perkebunan akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dengan demikian, daerah penghasil komoditas tidak lagi hanya mengirim bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah.

Yukki menilai, kondisi tersebut akan menciptakan keseimbangan arus perdagangan dua arah atau inbound-outbound equilibrium sehingga utilisasi kapal, truk, dan kontainer menjadi lebih optimal. Efisiensi logistik pun dinilai dapat terbentuk secara alami seiring meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, dia menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi impor menggunakan skema cost, insurance and freight (CIF) dan ekspor dengan free on board (FOB). Akibatnya, sebagian besar nilai tambah jasa logistik, pelayaran, dan asuransi masih dinikmati pihak luar negeri.

“Oleh karena itu, penguatan ekosistem logistik nasional perlu dilakukan bertahap, khususnya dengan mengakselerasi re-industrialisasi dan hilirisasi nasional,” ujarnya.

Menurut Yukki yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, re-industrialisasi dan hilirisasi juga akan mendorong pembangunan kawasan industri, manufaktur, cold chain, pergudangan, hingga jaringan distribusi regional di luar Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional.

“Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik tanpa aktivitas manufaktur yang bernilai tambah,” sebutnya.

Bisnis.com, Batam - Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Batam terus dikebut dengan target pembangunan di 64 titik yang tersebar di seluruh kelurahan.

Komandan Kodim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra mengatakan pembangunan koperasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kelurahan.

“Pembangunan dilakukan di 64 titik sesuai jumlah kelurahan di Batam,” kata Yan Eka Putra di Batam.

Ia menjelaskan dari total 64 titik pembangunan, sebanyak lima titik telah selesai dibangun. Sementara 37 titik masih dalam tahap pembangunan fisik dan 22 titik lainnya masih dalam proses administrasi serta penyelesaian kebutuhan lahan.

“Pembangunan terus berjalan dengan baik. Kami optimistis target penyelesaian dapat tercapai meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pengadaan lahan,” ujarnya.

Menurut Yan Eka Putra, percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait agar seluruh koperasi dapat segera beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan Pemerintah Kota Batam mendukung penuh percepatan pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Merah Putih.

Ia menilai program tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM dan penciptaan peluang usaha baru di tingkat kelurahan.

“Ketika ekonomi masyarakat bergerak dari bawah, UMKM tumbuh dan lapangan usaha terbuka, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud. Itu semangat utama dari program Koperasi Merah Putih,” kata Amsakar.

Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Merah Putih nantinya mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara merata di Kota Batam.

Bisnis.com, SUBANG - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional melalui pengerjaan Proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan ini memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas logistik nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan industri di wilayah Jawa Barat.

Pembangunan Pelabuhan Patimban ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan sektor maritim secara nasional. Proyek ini berperan dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor utara Pulau Jawa serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan berstandar internasional.

Kehadiran Pelabuhan Patimban dirancang sebagai hub logistik strategis yang terintegrasi dengan kawasan industri utama di Jawa Barat, seperti Karawang dan Subang. Pelabuhan ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, menurunkan biaya logistik nasional, serta mempercepat distribusi ekspor dan impor, khususnya pada sektor otomotif dan manufaktur.

Pelabuhan Patimban ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan nasional. Proyek Pelabuhan ini diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan efisiensi rantai pasok industri nasional, serta menjadi simbol keunggulan konstruksi BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri Indonesia.

Hingga saat ini, progres pembangunan Proyek Pelabuhan Patimban telah mencapai 83,37%, melampaui rencana progres. Pekerjaan yang tengah dilaksanakan meliputi pekerjaan reklamasi dan pavement sebagai bagian dari penyelesaian infrastruktur utama pelabuhan. Proyek ini ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dan pelaksanaannya masih berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaannya, WIKA menyelesaikan berbagai pekerjaan utama konstruksi maritim dan infrastruktur pendukung pelabuhan secara terintegrasi. Seluruh pekerjaan dikendalikan secara ketat dari aspek mutu, waktu, dan biaya guna memastikan pembangunan berjalan optimal dan sesuai standar teknis yang ditetapkan.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), menyampaikan bahwa WIKA berkomitmen menyelesaikan proyek Pelabuhan Patimban secara profesional dan berkelanjutan.

“WIKA terus melakukan percepatan pekerjaan serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Pelabuhan Patimban dapat diselesaikan sesuai target serta memberikan manfaat optimal bagi penguatan konektivitas logistik nasional,” ujar Agung BW.

Dalam pembangunan Pelabuhan Patimban, WIKA juga menerapkan berbagai inovasi konstruksi maritim. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan silt curtain pada pekerjaan pengerukan (dredging) untuk meminimalisir penyebaran sedimen dan menjaga kualitas air di sekitar area proyek. Selain itu, WIKA juga menerapkan teknologi Cement Deep Mixing (CDM) sebagai metode perbaikan tanah untuk meningkatkan stabilitas struktur pelabuhan.

Penerapan inovasi tersebut berkontribusi terhadap efisiensi pelaksanaan pekerjaan dengan meminimalisir gangguan lingkungan yang berpotensi menghambat operasional pengerukan, sehingga jadwal proyek tetap terjaga. Dari sisi kualitas konstruksi, pengendalian sedimentasi membantu memastikan kedalaman alur pelayaran sesuai spesifikasi teknis. Sementara itu, penerapan teknologi perbaikan tanah meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap beban muatan berat serta risiko abrasi, khususnya pada kondisi tanah lunak.

Dari sisi keberlanjutan, WIKA menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat di seluruh tahapan pekerjaan untuk mendukung target zero accident. Selain itu, pengelolaan lingkungan dilakukan melalui penerapan teknologi konstruksi ramah lingkungan, pengendalian sedimentasi, serta pengelolaan limbah secara sistematis sebagai wujud implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah pusat bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kawasan Tanjung Banun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Batam.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan perbekalan serta santunan nilai rumah asal secara penuh kepada masyarakat transmigrasi lokal di Tanjung Banun, Senin (22/12/2025).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad serta Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Bantuan perbekalan yang disalurkan meliputi perlengkapan sandang, peralatan tidur, dapur, pertukangan, pertanian, jaring nelayan, hingga kebutuhan rumah tangga. Adapun santunan nilai rumah asal diberikan secara penuh sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Skema ini berbeda dari kebijakan sebelumnya, di mana warga hanya menerima selisih nilai antara rumah lama dan rumah relokasi. Dalam kebijakan terbaru ini, nilai rumah relokasi turut dikembalikan kepada warga, sehingga masyarakat memperoleh santunan penuh atas aset tempat tinggal sebelumnya.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil usulan BP Batam dan dirancang untuk memastikan pembangunan Tanjung Banun tidak berhenti pada proses relokasi semata, melainkan menjadi bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang.

"Ini bukan hanya memindahkan warga, tetapi membangun kehidupan baru, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menambahkan, pembangunan Tanjung Banun merupakan bagian strategis dari pengembangan Rempang Eco City yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.

"Dengan santunan penuh dan perbekalan ini, masyarakat bisa lebih fokus menata kehidupan dan beradaptasi dengan kawasan baru yang terus kami siapkan infrastrukturnya," tegasnya.

Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mempercepat pengembangan Tanjung Banun sebagai kawasan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan di Batam.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR– Pemerintah menetapkan kawasan perbatasan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam arah kebijakan pembangunan 2025–2029. Isu penguatan ekonomi perbatasan menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Bogor, Selasa (18/11/2025).

Forum ini menghimpun kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program lintas sektor agar pembangunan perbatasan tidak hanya memperkuat kedaulatan, tetapi sekaligus menumbuhkan pusat ekonomi baru yang produktif.

Rakorendal 2025 dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan sejumlah pesan kunci terkait penguatan tata kelola perbatasan.

“Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” ujar Djamari dalam siaran pers BNPP, Selasa (18/11/2025).

Ia menegaskan penyusunan program berbasis Rencana Induk (Renduk) BWNKP menjadi kunci agar investasi infrastruktur, transportasi, hingga layanan dasar mampu membuka ruang ekonomi baru di wilayah terluar.

Mendagri Tito Karnavian menyoroti tiga mandat utama BNPP RI, salah satunya akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan. Ia menyebut penyelesaian batas negara dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus diikuti pembentukan ekosistem ekonomi yang mendukung aktivitas perdagangan rakyat.

Ia juga menegaskan rencana penambahan 11 PLBN baru yang diharapkan dapat memperkuat arus barang dan jasa. “PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” ujar Tito.

Hingga saat ini BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 PLBN sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.

Pemerintah menilai keberadaan PLBN telah memacu pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM, distribusi logistik antarwilayah, dan perdagangan perbatasan.

Tito menegaskan mandat ketiga BNPP adalah memperkuat sektor ekonomi sebagai penopang kesejahteraan dan ketahanan. “Membangun pusat ekonomi baru di wilayah perbatasan tidak mudah. Ini memerlukan kerja sama solid antara pusat dan daerah,” katanya.

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi turut menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian/lembaga. Ia menyatakan bahwa komitmen bersama merupakan fondasi untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan kompetitif.

“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ungkapnya.

Kegiatan Rakorendal 2025 dihadiri 18 Gubernur dari provinsi perbatasan, para Bupati/Wali Kota perbatasan, Kepala Bappeda, serta pimpinan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan batas wilayah negara.

BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025–2029.

Dengan kolaborasi antarsektor, BNPP optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia akan semakin tangguh, berdaulat, serta mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel) mencatat peningkatantenancy ratiodari 1,51 menjadi 1,55 pada sembilan bulan pertama tahun ini.

Direktur Investasi Mitratel, Hendra Purnama, menjelaskan kenaikan tersebut didorong oleh tingginya permintaan kolokasi dari operator seluler (Mobile Network Operator/MNO) yang terus memperluas jangkauan jaringan 4G.

“Sekaligus mempersiapkan infrastruktur layanan 5G,” kata Hendra kepada Bisnis pada Rabu (5/11/2025).

Hendra mengatakan ekspansi jaringan ke luar Pulau Jawa, termasuk ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) turut menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan tenancy ratio. Menurutnya wilayah-wilayah tersebut kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membutuhkan dukungan infrastruktur konektivitas yang lebih merata.

Lebih lanjut, Hendra menyebut Mitratel juga melakukan optimalisasi portofolio menara untuk meningkatkan produktivitas aset dan memperluas potensi kolokasi. Langkah tersebut sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperkuat efisiensi operasional dan daya saing bisnis menara di tengah peningkatan kebutuhan jaringan digital.

Selain menambah jumlah menara, Mitratel juga memperluas jaringanfiber opticsebagai bagian dari penguatan ekosistem digitalnya. Hingga akhir kuartal III/2025, panjang jaringanfiberMitratel telah mencapai 55.593 kilometer, tumbuh 40 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Hendra mengatakan kehadiran jaringan fiber ini menjadi nilai tambah bagi aset menara Mitratel, terutama dalam mendukung kualitas layanan dan kesiapan adopsi teknologi digital di masa depan.

“Mitratel juga fokus pada efisiensi biaya operasional (COE) untuk menjaga profitabilitas dan memperkuat kinerja keuangan secara berkelanjutan,” ujar Hendra.

Sebelumnya, laporan keuangan tiga emiten besar menara hingga kuartal III/2025 menunjukkan pergerakan beragam pada tenancy ratio. Mitratel menjadi satu-satunya perusahaan yang mencatat kenaikan, sementara dua pesaing utamanya, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG), justru mengalami penurunan.

Mitratel mencatattenancyratio sebesar 1,55 kali hingga kuartal III/2025, naik dari 1,51 kali pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan mengoperasikan 40.102 menara dengan 61.987 tenant, bertambah 698 menara baru dalam sembilan bulan pertama tahun ini.

Sebaliknya, TOWR mencatat penurunan tenancy ratiodari 1,64 kali pada 2024 menjadi 1,61 kali per kuartal III/2025, level terendah sejak 2018. TOWR kini mengoperasikan 36.049 menara dengan 58.213 tenant.

Sementara itu, TBIG mencatat rasio kolokasi sebesar 1,76 kali, turun dari 1,79 kali di akhir 2024 dan 1,83 kali pada kuartal I/2024. TBIG mengelola 24.318 menara dengan 42.771 penyewaan hingga September 2025.

Bisnis.com, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur semakin bergeliat untuk menunjukkan berbagai potensi investasi yang terkandung di berbagai kabupaten/kota.

Berbagai macam proyek yang dibiayai oleh para pemodal lokal maupun asing saat ini tidak hanya berpusat di ibukota provinsi, Surabaya, melainkan juga tersebar di 37 kabupaten/kota lainnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 13 kawasan industri yang telah beroperasi dan 11 lainnya masih dalam tahap pengembangan.

Dari total 24 kawasan industri tersebut, Emil berharap bahwa hal tersebut dapat semakin membuka lebar pintu investasi di Provinsi Jawa Timur, yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Apalagi, Provinsi Jawa Timur memiliki posisi geografis yang strategis bagi tumbuhnya berbagai kawasan industri dari berbagai sektor. Serta jumlah penduduk yang tercatat lebih dari 42 juta jiwa.

"Memang kan Jawa Timur ini padat penduduk. Jadi, kita perlu pekerjaan di sektor-sektor sekunder dan tersier. Dari mana lagi kalau bukan investasi. Makanya, kita harus ada, hadir untuk memberikan assurance [bagi para calon investor]," tegas Emil, Kamis (23/10/2025).

Emil juga membeberkan bahwa perkembangan dan kemajuan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintah telah mendorong berbagai kawasan industri tumbuh dan merambah di wilayah selatan Jawa Timur dan wilayah tapal kuda.

“Kalau yang 13 itu sudah matang semua, sudah beroperasi, sudah siap, tinggal bahasanya plug and play, investor datang langsung jalan. Pipa gas sudah sampai ke Ploso, Jombang, dan jalan tol telah menembus hingga Trenggalek. Ini membuka akses ekonomi baru,” ungkapnya.

Selain infrastruktur yang merata, struktur upah tenaga kerja juga menjadi daya tarik tersendiri.

Wilayah aglomerasi seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo memiliki besaran UMK yang cukup tinggi, sedangkan daerah penyangga menawarkan biaya 50-60% lebih rendah.

“Untuk industri padat karya, Probolinggo sangat kompetitif, dengan pelabuhan laut dalam dan akses tol hanya memakan durasi satu setengah jam dari Surabaya,” tambahnya.

Selain itu, Emil juga menegaskan bahwa seluruh aset milik Pemprov Jatim saat ini bisa dipantau dan dapat dikelola bersama dengan publik.

Ia pun mengajak kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Anda punya ide apa, manfaatkan. Nanti kita nilai. Nah, bahkan Pemkot Surabaya juga ikut begitu. Jadi, asetnya Pemprov itu sekarang terang-benderang. Masyarakat bisa melihat, bisa tahu siapa yang bisa memberi nilai tambah tertinggi, dampak ekonomi terbaik, itu yang kita pilih jadi mitra kita," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim menjelaskan kontribusi sektor investasi terhadap perekonomian Jawa Timur mencapai 27% dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

BI Jawa Timur juga mencatat, investasi menjadi penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Jawa Timur, dengan pertumbuhan sebesar 6,13% pada kuartal II/2025.

Kawasan industri, perumahan, dan manufaktur yang telah tersedia, seperti KEK Gresik, KEK Sidoarjo, Kawasan Industri Pasuruan, Tuban, Lamongan, dan Halal Industrial Park Sidoarjo saat ini menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jawa Timur.

"KI-KEK ini kan potensi-potensi luar biasa bisa plug and play, langsung jalan seperti itu. Jadi sekali lagi itu yang kami harapkan forum investasi ini bisa tetap mendorong pertumbuhan Jawa Timur tinggi dan berkelanjutan," pungkasnya.