Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengungkapkan sejumlah faktor yang masih menghambat adopsi 5G untuk kebutuhan industri dan enterprise di Indonesia. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan spektrum, tingginya biaya investasi, tantangan regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem pendukung.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan kendala implementasi 5G enterprise dapat dikelompokkan ke dalam empat lapis tantangan yang bersifat hierarkis, mulai dari aspek fundamental hingga operasional.

Lapis pertama adalah spektrum dan infrastruktur fisik. Menurut Teguh, keterbatasan spektrum mid-band 3,5 gigahertz (GHz), yang secara global dikenal sebagai sweet spot untuk 5G, menjadi tantangan utama karena pita frekuensi tersebut masih digunakan untuk layanan satelit C-band hingga 2034.

“Hanya 360 MHz mid-band yang telah dialokasikan untuk mobile use, kurang dari separuh rerata APAC [850 MHz],” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat operator menggelar layanan 5G menggunakan spektrum eksisting 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz yang dibagi dengan layanan 4G melalui skema Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Akibatnya, performa 5G di Indonesia belum dapat menyamai negara-negara yang telah memiliki alokasi C-band tersendiri.

Selain itu, alokasi spektrum yang tersedia juga belum kontinu. Padahal, operator membutuhkan sekitar 100 MHz spektrum kontinu untuk memaksimalkan kapasitas teknologi 5G New Radio (5G NR).

Menurut Teguh, kondisi tersebut membuat throughput 5G di Indonesia hanya mencapai sekitar 1,5 hingga 3 kali throughput 4G, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 6,3 kali dan Korea Selatan yang melampaui 10 kali.

Tantangan lain datang dari kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dia menyebut jaringan 5G membutuhkan kerapatan base transceiver station (BTS) sekitar tiga kali lebih tinggi dibandingkan jaringan 4G.

Estimasi biaya pembangunan satu situs 5G berkisar antara US$50.000 hingga US$500.000 atau sekitar Rp900 juta hingga Rp9 miliar, bergantung pada lokasi, biaya sewa lahan, dan ketersediaan fiber backhaul.

“Pada saat yang sama, fiberisasi BTS nasional baru mencapai sekitar 60%, sehingga banyak situs masih bergantung pada microwave backhaul yang kapasitasnya menjadi bottleneck untuk 5G,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan fiber backhaul juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat biaya pembangunan jaringan serat optik per kilometer 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan negara-negara di daratan benua. Meskipun proyek Palapa Ring membantu memperkuat jaringan backbone, kesenjangan distribusi atau last-mile fiber menuju BTS masih cukup besar.

Struktur biaya dan pembiayaan

Teguh mengatakan biaya regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berkontribusi sekitar 11% hingga 14% terhadap total operating expenditure (OPEX) operator, seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik (APAC) yang berada di kisaran 7% hingga 9%, maupun Eropa Barat yang hanya 4% hingga 6%.

Menurutnya, tambahan beban berupa Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbagai kontribusi sektoral lainnya membuat beban fiskal efektif sektor telekomunikasi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan.

Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk pengembangan 5G juga sangat besar. Teguh menyebut estimasi kebutuhan investasi mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun berdasarkan data Global System for Mobile Communications Association (GSMA). Bahkan, kebutuhan investasi tersebut dapat mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp900 triliun hingga 2030 berdasarkan sejumlah estimasi konservatif.

“Tidak adanya skema insentif fiskal yang setara dengan negara-negara peers [Korea Selatan, Singapura, Malaysia] membuat IRR proyek 5G di Indonesia kurang menarik bagi investor pasar modal,” katanya.

Menurut Teguh, tantangan pembiayaan semakin berat karena rata-rata pendapatan per pengguna atau average revenue per user (ARPU) seluler di Indonesia masih berkisar Rp36.000 hingga Rp42.000 per bulan. Angka tersebut hanya sekitar sepertiga ARPU Malaysia dan seperdelapan ARPU Singapura.

Akibatnya, investasi 5G membutuhkan volume pelanggan yang sangat besar untuk mencapai titik impas (break-even point).

Regulasi dan tata kelola

Teguh menilai ketidakpastian jadwal pelelangan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih menjadi kendala karena prosesnya belum rampung. Kondisi tersebut menyulitkan operator dalam menyusun rencana belanja modal (capital expenditure atau capex) jangka panjang.

Selain itu, proses refarming spektrum juga dinilai masih berjalan lambat. Menurutnya, skema kompensasi migrasi C-band dari operator satelit ke layanan mobile broadband belum final, padahal melibatkan empat operator satelit nasional, tiga di antaranya berada di bawah Holding Danantara.

Dia juga menyoroti belum jelasnya regulasi terkait jaringan privat 5G (private 5G network), mulai dari skema perizinan, alokasi frekuensi nonpublik, hingga kewajiban interkoneksi. Menurutnya, kerangka aturan di Indonesia masih belum sejelas yang diterapkan di negara seperti Jerman dan Jepang.

Kesiapan SDM dan ekosistem

Teguh mengatakan kebutuhan talenta digital nasional diperkirakan mencapai 9 juta orang hingga 2030 berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan McKinsey. Namun, masih terdapat kekurangan tenaga ahli pada bidang network slicing, Open Radio Access Network (Open RAN), edge computing, serta integrasi information technology dan operational technology (IT/OT).

Menurutnya, berbagai program pengembangan talenta yang telah berjalan saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara menyeluruh.

Program seperti ZTE 5G Rising Star, Nokia 5G Academy, serta kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Indonesia disebut baru mencakup sebagian kecil kebutuhan talenta digital nasional.

Selain itu, jumlah vendor dan system integrator yang memiliki kompetensi Industry 4.0 dalam skala produksi masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek. Ekspansi ke sejumlah kawasan industri di luar Jawa seperti Sei Mangkei, Bitung, Morowali, dan Bintuni masih terbatas. Di sisi lain, standardisasi IoT juga dinilai belum sepenuhnya matang.

“Meskipun terdapat SNI IoT yang sudah berjalan, harmonisasi antar K/L dan industri vertikal masih dalam proses, mempersulit skalabilitas solusi,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan berdasarkan pemetaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Komdigi, pengembangan jaringan 5G difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi besar dan membutuhkan karakteristik khusus teknologi tersebut.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan terdapat sejumlah sektor prioritas utama, yakni industri manufaktur (smart industry) untuk mendukung inisiatif Making Indonesia 4.0, sektor pertambangan (smart mining) yang membutuhkan jaringan 5G sebagai solusi vital karena latensinya yang sangat rendah sehingga mendukung keselamatan kerja, serta sektor kesehatan (smart healthcare) guna mempercepat digitalisasi layanan kesehatan.

Selain itu, terdapat sejumlah sektor strategis lainnya yang juga didorong melalui pemanfaatan teknologi 5G.

“Seperti pertanian dan Kelautan Modern [Smart Agriculture & Maritime], Sektor Residensial & Perumahan, Sektor Pariwisata Destinasi Super Prioritas, Sektor Transportasi & Kota Cerdas [Smart Cities], dan sektor-sektor lainnya,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Wayan menambahkan, transformasi digital yang menyentuh berbagai sektor prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, dia menekankan 5G tidak semata-mata menghadirkan akses internet yang lebih cepat, tetapi juga menjadi fondasi utama (enabler) transformasi digital nasional di berbagai sektor strategis.

Pemanfaatan 5G dinilai dapat mendorong digitalisasi industri dan manufaktur (smart industry), revolusi layanan kesehatan (smart healthcare), pembangunan kota cerdas (smart cities), pertanian dan kelautan modern (smart agriculture & maritime), hingga sektor pendidikan.

Namun, meski potensinya besar, Wayan mengakui implementasi 5G untuk mendukung transformasi digital nasional tidak dapat terjadi secara instan. Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan pertama adalah ketersediaan spektrum frekuensi. Pemerintah, kata dia, harus memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio yang memadai agar operator seluler dapat menggelar jaringan 5G secara optimal dan efisien.

Kedua, tingginya kebutuhan investasi infrastruktur. Teknologi 5G memerlukan pembangunan BTS (base transceiver station) dalam jumlah besar yang didukung jaringan serat optik (fiberisasi) yang memadai.

Ketiga, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan talenta digital.

“Teknologi canggih ini tidak akan berdampak maksimal jika SDM [sumber daya manusia] nasional belum siap mengelola teknologi yang diimplementasikan melalui 5G,” kata Wayan.

Meski demikian, dia menilai potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengembangan 5G sangat besar. Wayan mengatakan teknologi tersebut diproyeksikan mampu memberikan kontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, 5G merupakan katalisator yang akan mendorong Indonesia menuju ekonomi digital yang lebih maju sekaligus mempercepat adopsi teknologi masa depan.

“Tanpa adopsi 5G yang merata dan tepat guna, transformasi digital nasional berisiko berjalan lambat dan tertinggal dalam persaingan global,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi telekomunikasi asal Swedia, Ericsson, mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk merilis spektrum frekuensi 5G dengan harga yang terjangkau (affordable).

Langkah ini dinilai krusial guna menekan biaya produksi operator seluler yang pada akhirnya akan berdampak pada murahnya tarif layanan di tingkat konsumen.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, mengungkapkan tren global saat ini menunjukkan pergeseran kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya spektrum. Di Eropa, misalnya, pemerintah mulai mengurangi beban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang selama ini dianggap terlalu besar bagi operator.

Sebagai contoh, pada 2018, pemerintah Prancis memutuskan untuk tidak memaksimalkan pendapatan negara dari lelang frekuensi. Sebagai gantinya, mereka memberikan lisensi spektrum dengan harga rendah (atau perpanjangan gratis) kepada operator.

Namun, operator wajib berkomitmen menghilangkan "zona buta" (dead zones) di area pedesaan dan mempercepat penggelaran 4G/5G di jalur transportasi utama. Alhasil, Prancis mengalami lonjakan dalam jangkauan seluler di wilayah terpencil dalam waktu singkat dibandingkan negara Eropa lainnya yang menerapkan lelang harga tinggi.

"Tujuannya supaya operator justru berinvestasi di jaringan (network). Karena dana operator terbatas, daripada habis untuk bayar BHP, pemerintah meminta mereka membangun cakupan 5G dengan komitmen tertentu," ujar Ronni, dikutip Jumat (3/4/2026).

Diketahui, Studi global dari GSMA terhadap lebih dari 250 operator di 100 negara mengungkapkan penurunan biaya spektrum sebesar 10 poin persentase (dalam rasio biaya terhadap pendapatan) berkorelasi dengan peningkatan kecepatan unduh rata-rata sebesar 8% dan biaya spektrum yang lebih rendah 10 poin persentase mampu meningkatkan cakupan jaringan (4G/5G) hingga 6%.

Hal itu terjadi karena operator seluler mengalihkan biaya spektrum mereka untuk investasi di jaringan.

Sementara itu di Indonesia, menurut laporan yang sama, biaya spektrum tahunan terhadap pendapatan rutin operator seluler mencapai 12,2%. Lebih tinggi dari media regional Asia Pasifik yang sebesar 8,7% dan median global yang sebesar 7%.

Ronni juga mengatakan biaya lelang yang murah menurunkan cost per GB bagi operator. Di Eropa, kebijakan ini memungkinkan operator menawarkan paket data besar dengan harga lebih terjangkau karena mereka tidak perlu "mengejar setoran" untuk menutupi biaya lisensi yang mahal di awal.

Menurut Ronni, ketersediaan spektrum frekuensi menjadi kunci utama dalam mengantisipasi lonjakan trafik data, terutama dengan masifnya adopsi Kecerdasan Buatan (AI) ke depan. Tanpa tambahan spektrum, beban operator untuk mengakomodasi kebutuhan data tinggi akan semakin berat, yang berisiko melambatkan adopsi teknologi mutakhir di Tanah Air.

Ericsson merekomendasikan pemerintah untuk segera merilis pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz secara bersamaan. Frekuensi 700 MHz dinilai unggul untuk penetrasi sinyal di dalam ruangan (deep penetration), sementara 2,6 GHz sangat ideal untuk kapasitas 5G guna mengelola pertumbuhan trafik.

"Dengan tambahan frekuensi, operator bisa memanfaatkan efisiensi cost per GB. Jika biaya produksi per gigabita turun, maka operator punya ruang lebih untuk memberikan harga yang kompetitif bagi masyarakat," tambahnya.

Skema Berkeadilan

Terkait perdebatan mengenai skema pembagian spektrum, Ronni menekankan pentingnya menciptakan kompetisi yang sehat bagi tiga operator seluler yang tersisa di Indonesia pascakonsolidasi. Ericsson memandang skema frekuensi yang berkeadilan cukup penting agar seluruh pemain dapat menjaga keberlangsungan bisnisnya.

Idealnya, setiap operator membutuhkan lebar pita sekitar 80 MHz hingga 100 MHz untuk menghadirkan layanan 5G yang optimal. Namun, pembagian di angka 60 MHz hingga 70 MHz pada pita 2,6 GHz dinilai masih cukup masuk akal (reasonable) untuk membantu menurunkan biaya operasional operator.

Selain 700 MHz dan 2,6 GHz, Ericsson juga mengingatkan pemerintah untuk mulai memikirkan peta jalan frekuensi 3.500 MHz (C-Band). Meski saat ini masih digunakan untuk layanan satelit, frekuensi ini merupakan "ladang emas" 5G global karena menyediakan lebar pita hingga 300 MHz yang dapat dibagi merata kepada operator.

"Jika spektrum ini segera dirilis, forecast kebutuhan masyarakat akan response time cepat dan penggunaan multi-aplikasi dapat terpenuhi tanpa harus membebani struktur biaya industri telekomunikasi kita," pungkas Ronni.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun Kuda Api 2026 diprediksi akan menjadi momentum bagi saham-saham sektor telekomunikasi.

Menilik data pasar dalam rentang 9–13 Februari 2026, IDXINFRA, yang juga memuat saham-saham telekomunikasi, menguat 5,52% ke 2.269,08. Namun, IDXINFRA pada perdagangan harian Jumat (13/2/2026), turun 1,23%.

Saat indeks melemah, saham konstituen di sektor telekomunikasi tetap menguat, seperti INET yang naik 2,13% ke Rp384, MTEL naik 0,92% ke Rp550, sampai ISAT yang tumbuh tipis 0,45% ke Rp2.230.

Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan tahun ini emiten sektor telekomunikasi diharapkan akan mencatat perbaikan pendapatan rata-rata per pengguna (average revenue per user/ARPU).

"Harapan itu seiring dengan perbaikanpurchasing power, serta ekspektasi lelang frekuensi 5G tahun ini," ujarnya kepadaBisnis, Selasa (17/2/2026).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital akan melelang pita frekuensi 700 Mhz dan 2,6 GHz tahun ini untuk mendukung perluasan jangkauanmobile broadbanddan pengembangan layanan 5G.

Di antara sejumlah emiten operator seluler yang berpeluang mendapat katalis positif, Samuel Sekuritas menempatkan PT Indosat Tbk. (ISAT) sebagaitop pickdi sektor telekomunikasi.

"Pilihan ini didorong oleh ARPU yang cukup tinggi di atas rata-rata 5 tahun, AI-related business, dan potensi kas tambahan dari penjualanfiber asset-nya. Target harga ISAT di Rp2.700," ujarnya.

Sebelumnya, Founder Feng Shui Consulting Indonesia Yulius Fang menjelaskan bahwa Tahun Kuda Api membawa dua energi sekaligus, yaitu optimisme terhadap peluang pasar, namun dibarengi dengan kecenderungan investor menjadi tidak sabar terhadap hasil.

Yulius menguraikan sektor-sektor yang berpotensi menonjol. Sektor dengan elemen kayu, tanah, air dan api berpeluang menguat, sedangkan sektor dengan elemen logam diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar.

Beberapa sektor yang mengandung elemen logam adalah seperti otomotif, elektronik, komputer, atau mesin, dinilai bakal mendapatkan tantangan yang serius pada tahun ini.

Sementara itu, sektor dengan elemen air, seperti lini bisnis konsumer, pariwisata, transportasi, perikanan, perkapalan, mediaonline, hinggalaundrydinilai memiliki peluang yang cukup besar.

Kemudian, elemen kayu meliputi industri tekstil dan fashion, layanan kesehatan, kehutanan dan perkebunan, percetakan, hingga ekspedisi dan logistik diramal bakal moncer. Begitu juga dengan elemen tanah yang meliputi industri properti, infrastruktur, konstruksi, perbankan, hingga asuransi tradisional.

"Tahun ini adalah tahun ketidakstabilan dan tantangan. Jadi aturcashflow, jangan semuaall in. Tahun ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketidakstabilan," ujarnya, Jumat (13/2/2026).

----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penggelaran seleksi frekuensi dengan menggunakan skema lelang harga tidak selalu harus membebani perusahaan telekomunikasi yang terlibat. Di China hingga Vietnam, lelang digelar dengan skema yang lebih kreatif sehingga peserta lelang tidak terlalu terbebani.

Sebagai gambaran, biaya frekuensi menjadi perhatian di tengah kondisi industri telekomunikasi yang masuk ke tahap saturasi. Pendapatan yang dibukukan cenderung melandai, namun biaya penggunaan frekuensi tetap stabil meski nilai ekonominya tidak semenarik dulu. Alhasil rasio biaya regulasi terhadap total pendapatan operator seluler di Indonesia berada di 12,2%, lebih tinggi dari rerata Asia Tenggara yang sekitar 8%.

Beban frekuensi ini sebenarnya dapat ditekan jika merujuk ke beberapa negara seperti China, Thailand, Vietnam, dan Kolombia. Dalam dokumen yang diterima Bisnis, Senin (9/2/2026), China secara aktif berupaya mengurangi biaya seleksi spektrum 3,5 GHz (dan pita menengah lainnya) untuk mengakselerasi penggelaran 5G.

Untuk pita 3 GHz - 4 GHz, China menurunkan biaya frekuensi hingga 62% dari harga awal yang ditetapkan. Makin tinggi spektrum frekuensi, biaya yang dibayarkan makin turun.

Tidak hanya itu, pemerintah China juga menerapkan grace period atau kelonggaran waktu dalam pembayaran frekuensi, di mana pada tahun pertama hingga tahun ketiga para peserta lelang dibebaskan dari pembayaran biaya frekuensi. Selanjutnya pada tahun ke-4 hingga tahun ke-6 ada diskon yang diberikan secara bertahap.

Sementara itu Vietnam menerapkan harga spektrum frekuensi baru yang lebih terjangkau dan menetapkan durasi waktu pemanfaatan spektrum yang lebih panjang dari Indonesia yaitu 15 tahun.

Sebagai gambaran, harga dasar pada seleksi pita frekuensi 2,6 GHz di Vietnam mengalami penurunan hingga 19% dibandingkan dengan harga dasar saat lelang frekuensi 2,3 GHz. Kemudian harga dasar lelang pita 3,5 GHz juga 9% lebih rendah dibandingkan dengan harga dasar lelang 2,3 GHz.

Thailand menurunkan biaya untuk frekuensi eksisting dan frekuensi baru di pita 850 MHz, 2,1 GHz, 3 GHz dan lain sebagainya. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakselerasi penggelaran 4G dan 5G. Adapun penurunan biaya frekuensi bervariasi mulai dari 15% untuk biaya penggunaan frekuensi 2,6 GHz hingga 40% untuk biaya penggunaan frekuensi pita 5 GHz.

Thailand juga menerapkan keringanan dalam pembayaran frekuensi tahunan atau annual fee (AF) dengan skema penundaan pembayaran selama 3 tahun pertama. Kemudian, bagi operator seluler yang memenuhi komitmen penggelaran jaringan diberi keringanan berupa diskon biaya frekuensi.

Kolombia menetapkan skema fleksibel untuk pembayaran up front fee atau biaya di awal penggunaan spektrum frekuensi. Pemenang lelang hanya dibebankan 14% dari biaya up front fee dan sisanya dicicil selama 14 tahun. Kemudian, mereka juga mentransfer 26% biaya spektrum ke kewajiban penggelaran jaringan.

Di Indonesia, inovasi skema lelang pernah dilakukan pada lelang 2,1 GHz dan 2,3 GHz pada tahun 2017. Saat itu ada 2 blok yang dilelang. 1 blok di pita 2,3 GHz dan 1 blok di pita 2,1 GHz. Namun inovasinya saat itu adalah dengan membatasi peserta hanya boleh memenangkan satu blok saja sehingga terjadi pemerataan spektrum frekuensi.

Adapun saat ini situasinya mirip. Pemerintah perencana menggelar lelang di pita 700 MHz dengan bandwidth tersedia sekitar 90 MHz dan di pita 2,6 GHz dengan bandwidth tersedia sekitar 190 MHz. Namun, pemerintah belum menetapkan skema apa yang akan diambil, termasuk potensi insentif yang diberikan.

Dampak Insentif Frekuensi

Sebelumnya, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berpendapat spektrum seharusnya dapat dilihat sebagai struktur ekonomi, bukan hanya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel, Sigit Jarot, mengatakan kebijakan perlu berorientasi pada peningkatan kapasitas jaringan nasional, penurunan biaya per bit dan menciptakan multiplier effect ekonomi digital.

Pasalnya, jika melakukan regulasi pendekatan secara business as usual, Sigit berpendapat hal ini justru akan membuat kondisi di Indonesia tidak berubah dan justru akan tertinggal dengan negara lainnya.

"Jadi, regulasi kita itu kalau masih tetap business as usual dengan pendekatan regulasi yang sudah-sudah seperti sekarang, yaitu kita masih di generasi ke-2 yang sangat tertinggal. Sebenarnya negara-negara yang sudah maju, lebih maju penggunaan 5G-nya, sudah masuk generasi ke-4, bahkan ke-5," Jelas Sigit dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Sigit juga menuturkan pengalaman global menunjukan harga spektrum yang terlalu mahal justru akan memperlambat investasi jaringan, menurunkan kualitas layanan dan kemudian pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sebab demikian, pihaknya memberikan rekomendasi kebijakan yakni lelang 2,6 GHz perlu dirancang dengan filosofi investment-friendly spectrum policy dan bukan revenue-maximizing auction.

Sebagai informasi, sebelumnya Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

Usai lelang pita 1,4 GHz tersebut, pemerintah menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yakni pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

Pita 700 MHz termasuk kategori low band dengan cakupan luas, cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok. Adapun pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan urban.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) bakal menghadirkan jaringan XL Ultra 5G+ di 88 kota pada tahun ini. XLSMART ingin masyarakat merasakan layanan 5G yang sesungguhnya.

Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan dengan XL Ultra 5G+, perusahaan menghadirkan kecepatan internet 5G yang sesungguhnya, yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan saat berinternet.

Rajev mengatakan jaringan 5G XLSMART akan menjadi ‘selimut’ bagi 88 kota yang terlayani nanti, sehingga masyarakat akan merasakan kualitas jaringan 5G tanpa putus dengan kecepatan yang mumpuni.

Hal tersebut bukan hanya teori. Dalam uji coba di salah satu smartphone 5G pengguna di Jakarta, kecepatan internet Axis, salah satu produk XLSMART, naik signifikan menjadi 200 Mbps untuk unduh dari yang sebelumnya hanya puluhan Mbps.

“Saya ingin tekankan lagi. 5G hadir di 88 kota bukanlah 5G yang terbatas. Di 88 kota itu, 5G akan hadir secara blanket atau menyelimuti, bukan seperti di banyak negara lain di mana hanya sebagian situs saja yang dapat 5G,” kata Rajev di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Rajev meyakini bahwa misi menghadirkan jaringan 5G yang menyelimuti kota dapat dilakukan oleh XLSMART. Dengan menghadirkan pengalaman 5G brilian, menurutnya, smartphone 5G akan datang dan terus berkembang.

Berdasarkan informasi yang beredar saat ini penetrasi smartphone 5G pada kisaran 15%-18%. Sementara itu, laporan Counterpoint Research menunjukkan adopsi smartphone 5G di Indonesia masih berjalan lambat. Pada kuartal III/2025, perangkat 5G hanya menguasai 35% dari total pengapalan, stagnan dibandingkan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya naik tipis 4%, menunjukkan penetrasi yang belum masif.

Counterpoint juga mencatat fluktuasi dalam empat kuartal terakhir. Pada kuartal IV/2024, pangsa pengapalan perangkat 5G turun ke 25% dari 31% pada kuartal sebelumnya.

Pemulihan terjadi pada kuartal I/2025 yang naik menjadi 26%, kemudian melonjak ke 35% pada kuartal II/2025, dan bertahan pada kuartal III/2025. Stabilitas ini didorong meningkatnya ketersediaan perangkat 5G yang lebih terjangkau, terutama di kelas menengah.

“Kami sangat excited dan yakin Indonesia akan cepat maju menjadi negara 5G, yang sayangnya beberapa tahun terakhir belum begitu. Secara pribadi, saya sangat yakin, dan kami semua excited,” kata Rajev.

Dia juga mengatakan bahwa untuk menggunakan jaringan 5G XLSMART sangatlah mudah. Pengguna yang telah memakai kartu XLSMART tidak perlu ganti SIM card. Jadi, selama sudah punya smartphone yang mendukung jaringan 5G, maka kartu secara otomatis akan terhubung ke 5G.

“Tentu saja, kalau beli Ultra 5G Plus, Anda dapat manfaat tambahan yang lebih banyak. Tapi seperti yang kami katakan, kami ingin setiap interaksi jadi lebih baik. Itu langkahnya. Dengan dua bahan utama ini—blanket coverage dan kemudahan adopsi—kami yakin device akan mengikuti,” kata Rajev.

⁠Direktur & Chief Technology Officer XLSMART, Shurish Subbramaniam mengatakan dalam menggelar 5G di 88 kota, perusahaan telah menyiapkan beberapa langkah dari sisi infrastruktur.

Pertama, XLSMART telah melakukan penggabungan spektrum frekuensi milik XL dan Smartfren. Untuk 5G, rencananya akan berjalan di pita 2,3 GHz di mana perusahaan memiliki pita frekuensi sekitar 40 MHz.

Dengan frekuensi tersebut, XLSMART akan memberikan layanan yang andal kepada para pelanggan.

“Pada waktu yang sama, kami investasi untuk coverage extension, kami tambah menara, itu investasi kedua. Dan investasi ketiga, pada waktu yang sama, pasang 5G,” kata Shurish.

Adapun alasan perusahaan hanya akan masuk di 88 kota pada tahun ini, kata Shurish, karena perusahaan melihat penetrasi smartphone di puluhan kota tersebut cukup matang sehingga hadirnya jaringan 5G dapat dirasakan oleh banyak pengguna.

“Kami monitor kalau kami pasang 5G tetapi tidak ada perangkat untuk apa. Di 88 kota itu penetrasi 5G sudah 20% lebih dan ini akan makin naik,” kata Shurish.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan layanan internet murah melalui pita frekuensi 1,4 GHz dapat melayani hingga 10,8 juta rumah tangga pada 2030.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pada 2025 pemerintah masih berada dalam tahap persiapan terkait implementasi internet murah. Namun demikian, layanan tersebut disebut sudah siap untuk dioperasikan secara bertahap.

“Dengan komitmen melayani 10,8 juta rumah tangga pada tahun 2030,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (26/1/2026).

Secara bertahap pada 2026, layanan internet murah melalui penyelenggaraan BWA pita frekuensi 1,4 GHz ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 1,99 juta penduduk atau rumah tangga.

Selain itu, Komdigi menargetkan cakupan jaringan 5G mencapai 8,5% dari total luas permukiman nasional pada 2026. Adapun pada 2025, layanan 5G telah menjangkau 6,33% dari luas permukiman Indonesia.

Meutya menyebut capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 4,4%. Meutya mengatakan pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai. Pasalnya, Komdigi berencana kembali menggelar lelang frekuensi yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan 5G.

Untuk cakupan layanan 4G, Meutya menyebutkan pada 2025 jaringan tersebut telah menjangkau 98,95% populasi penduduk Indonesia. Pada 2026, cakupan 4G ditargetkan meningkat menjadi 99,05%, atau melampaui target RPJMN 2029.

“Mudah-mudahan bisa tercapai, kami cukup confident [percaya diri] karena kami akan melakukan lelang untuk 5G yang juga mudah-mudahan bisa membantu layanan 4G,” katanya.

Sebelumnya pada 2025, Komdigi telah menggelar lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Seleksi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum dalam mendukung layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband).

Dalam hasil seleksi, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) memenangkan Regional I yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. Telemedia mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar serta PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan nilai penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan Telkom sebesar Rp259 miliar dan Telemedia sebesar Rp136 miliar. Perusahaan yang sama juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Usai penyelenggaraan lelang pita 1,4 GHz, pemerintah juga dikabarkan akan menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yakni pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

Pita 700 MHz termasuk kategori low band yang memiliki jangkauan luas dan cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok. Sementara itu, pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, sehingga ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengusulkan terobosan regulasi berupa pendekatan spektrum hybrid guna mengatasi hambatan beban biaya tinggi dalam implementasi teknologi 5G di Indonesia.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel Sigit Jarot menjelaskan bahwa strategi ini dinilai lebih masuk akal untuk memacu akselerasi digital karena menggabungkan berbagai mekanisme alokasi frekuensi, melampaui skema lelang konvensional yang selama ini diterapkan.

“Konsep hybrid lebih masuk akan dengan mengkombinasi antara lelang atau beauty contest” ujarnya di dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum dengan tajuk “Menanti Frekuensi Baru, Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” Selasa (23/12/2025).

Sejauh ini, pemerintah dipandang cenderung menggunakan mekanisme lelang yang bersifat mengejar pendapatan negara secara maksimal. Namun, bagi ekosistem 5G, skema lelang murni dinilai terlalu berat bagi ketahanan finansial operator seluler di tanah air.

Pakar menyarankan agar regulator lebih kreatif dengan tidak menyamakan perlakuan terhadap seluruh blok frekuensi yang tersedia.

Sebagai ilustrasi, pemerintah dapat tetap menerapkan mekanisme lelang untuk wilayah perkotaan di mana model bisnis telekomunikasi sudah dianggap matang.

Sementara itu, dia juga menjelaskan untuk daerah rural atau wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), pemerintah disarankan menggunakan skema beauty contest atau kerja sama berbagi infrastruktur.

"Kita perlu inovasi sedikitlah regulasinya, dibedakan antara penugasan frekuensi untuk daerah perkotaan dengan daerah rural," tambahnya.

Pendekatan hybrid ini juga dapat diterapkan pada manajemen pita frekuensi itu sendiri, yakni dengan menggabungkan pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz dalam satu paket kebijakan. Dengan menyatukan dua pita 5G tersebut, operator seluler diharapkan memiliki pilihan yang lebih luas dengan harga spektrum yang lebih kompetitif.

Selain itu, pemanfaatan frekuensi rendah (low band) seperti 700 MHz harus ditarik ke dalam strategi ini untuk menjamin cakupan jaringan secara nasional. Adapun pita tengah (mid-band) dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas data masyarakat di wilayah padat penduduk.

Tujuan utama dari inovasi ini adalah mengubah paradigma kebijakan dari sekadar mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di muka.

Pemerintah didorong untuk lebih fokus pada penciptaan dampak ekonomi digital yang lebih luas bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Melalui strategi hybrid, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) bagi operator. Insentif ini dikhususkan bagi perusahaan yang berkomitmen membangun infrastruktur di daerah sulit, sehingga beban finansial perusahaan tidak menumpuk di awal investasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mendorong pemerintah untuk menerapkan skema beauty contest berbasis komitmen pembangunan, ketimbang lelang harga, dalam rencana pembukaan pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk pengembangan jaringan 5G nasional.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menilai beban regulatory charge yang ditanggung industri operator seluler di Indonesia sudah terlalu tinggi dan berpotensi menggerus kesehatan industri apabila skema lelang harga tetap dipertahankan.

Saat ini, rasio regulatory charge Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi industri telekomunikasi Indonesia tercatat di atas 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berada di bawah 5%, rasio global sekitar 7%, serta kawasan Asia Pasifik (APAC) sebesar 8,7%.

Berdasarkan analisis internal ATSI, estimasi regulatory charge secara industri berpotensi melonjak hingga lebih dari 28% apabila seleksi pita frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, 3,5 GHz, dan 26 GHz masih menggunakan skema seleksi serta formula BHP yang sama seperti saat ini.

“Itu bisa lebih di atas 12,2%, kalau skemanya masih seleksi dan BHP masih seperti sekarang. Masih lelang dan bukan beauty contest ya maka akan seperti itu,” kata Marwan dalam Bisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Marwan menambahkan, sejumlah negara telah mulai mengubah pendekatan dalam seleksi spektrum. Bahkan, Amerika Serikat (AS) disebut telah beralih ke pendekatan beauty contest.

Menurut ATSI, skema tersebut memungkinkan pemerintah menilai kesiapan serta komitmen operator dalam membangun jaringan, tidak semata-mata berdasarkan kemampuan membayar.

“Beauty contest itu tiga kandidat yang ikut tiga kandidat yang menang. Namun harganya nanti ditentukan,” kata Marwan.

Saat ini, operator seluler di Indonesia terdiri dari Telkomsel, XLSMART, dan Indosat. Marwan menyebutkan, total spektrum yang digunakan industri seluler baru mencapai sekitar 1.012 MHz, sehingga ruang untuk ekspansi jaringan 5G masih terbuka lebar.

Dia menjelaskan, rencana pembukaan pita 700 MHz (low band) serta pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz (mid band) perlu dikaji secara matang, terutama terkait kebutuhan bandwidth riil untuk layanan 5G.

Sebagian operator telah memiliki pita low band seperti 900 MHz, sehingga minat terhadap pita 700 MHz dapat berbeda antaroperator.

“Ada satu yang memiliki low band 700 Mhz, tapi yang dua belum tentu itu, mungkin mereka lebih 2,6 atau 3,5, karena real 5G spektrum,” kata Marwan.

Menurut ATSI, tambahan bandwidth tetap diperlukan, baik di low band maupun mid band, guna menjaga keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan.

Berdasarkan studi GSMA, dalam periode 2024–2030, teknologi 5G diperkirakan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp650 triliun atau sekitar US$41 miliar.

Pada 2030, kontribusi 5G diproyeksikan mencapai 0,6% terhadap PDB atau sekitar Rp172 triliun.

Namun demikian, Marwan menilai kontribusi tersebut masih bersifat makro dan belum sepenuhnya tercermin pada pendapatan operator seluler.

“Jadi 0,6 [kontribusi 5G] ini untuk operator-nya masih belum kelihatan, sebenarnya para operator melihat,“ katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

Pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G.

Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi untuk layanan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi menilai kehadiran pita frekuensi 2,6 GHz berpeluang membuat industri telekomunikasi lebih bergairah dan keluar dari masa sulit, selama pita tengah tersebut dilelang dengan harga terjangkau.

sejumlah peluang sekaligus hambatan bagi operator untuk mendapatkan harga lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz yang lebih terjangkau.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan beban regulatory cost operator telekomunikasi saat ini sudah sangat tinggi, yakni mencapai 12%. Karena itu, dia menilai industri berharap harga frekuensi untuk 5G bisa lebih terjangkau.

Menurut dia, realisasi harapan tersebut sangat bergantung pada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan struktur biaya frekuensi.

“Tapi memang ini juga harus jadi pertimbangan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (2/12/2025).

Heru menjelaskan industri telekomunikasi saat ini tidak lagi seramai 10—20 tahun lalu. Nilai sebuah frekuensi jauh berbeda. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan melakukan merger dan konsolidasi untuk tetap dapat bertahan..

Dia menambahkan, perubahan lanskap bisnis telekomunikasi menyebabkan porsi pendapatan kini lebih banyak mengalir ke penyedia layanan over the top (OTT).

Operator, katanya, masih harus membangun jaringan, tetapi ‘kue’-nya diambil oleh OTT yang justru tidak membangun jaringan.

Heru menilai pendapatan besar OTT tidak diimbangi dengan kewajiban yang sama seperti operator, baik dari sisi spektrum maupun perpajakan. Pemerintah diharapkan melek terhadap kondisi ini dan berani bertindak.

“Kami harapkan juga Menteri Keuangan yang baru bisa melihat hal ini. Operator seluler nampaknya kesulitan untuk bisa mendapatkan frekuensi 5G jika harganya mahal sehingga memang harus ada dorongan untuk bisa memberikan harga frekuensi yang 5G ini yang di 2,6 atau mungkin juga 700 Mbz yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Dia menegaskan harga frekuensi yang terjangkau penting agar industri bisa bergerak. Dengan demikian, operator dapat mempercepat adopsi 5G dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut dia, hal itu juga akan merangsang kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital dan menggerakkan industri perangkat yang berkewajiban memenuhi TKDN.

“Kalau kita tetap konservatif misalnya menetapkan biaya frekuensi yang tinggi tentu dampak bagi operatornya juga sangat berat, mungkin mereka tidak akan mengambil frekuensi yang ditawarkan oleh pemerintah,” katanya.

Heru menuturkan jika operator tidak ikut lelang, pemerintah juga kehilangan potensi pendapatan besar. Karena itu, diperlukan inovasi kebijakan, termasuk opsi skema pembayaran tambahan dari OTT. “Kalau tidak ya kita akan tertinggal kalau misalnya 5G tidak kemudian diadopsi secara cepat di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai lelang frekuensi 2,6 GHz menjadi momentum penting bagi industri, terutama untuk layanan 5G.

“Untuk lelang frekuensi di 2,6 GHz, untuk 5G ya, ini sebenarnya adalah darah baru ya untuk industri telco, khususnya kawan-kawan di ATSI,” katanya.

Menurut dia, kapasitas baru dari frekuensi ini akan kembali meningkatkan semangat operator. Terlebih saat ini penggunaan 5G masih terbatas.

Kamilov menekankan beban BHP frekuensi selama ini cukup tinggi sehingga kompetisi menjadi berat, apalagi operator harus membangun ekosistem 5G dari awal. Karena itu, dia meminta pemerintah menghitung ulang harga lelang.

“Pas di sini artinya para pelaku industri itu tidak bisa atau tidak berat lah menjalankan usaha bisnisnya untuk bisa frekuensi di 2,6 ini jadi optimal itu,” katanya.

Dia mengingatkan kebijakan lelang bukan semata untuk menambah PNBP. “Saya pikir harusnya pemerintah memberikan ruang bagi industri agar mereka darahnya hidup lagi, darahnya mengalir lagi,” ujarnya.

Menurut Kamilov, keberlanjutan industri pada akhirnya juga akan menambah pendapatan negara di masa depan. Dia mengingatkan bahwa risiko turunnya minat peserta lelang sangat mungkin terjadi jika harga tidak tepat.

“Artinya tidak ada yang minat bisa saja walaupun dipaksa nanti ada yang minat, tapi untuk implementasinya berat gitu,” katanya.

Dia menambahkan tantangan industri bukan hanya bersaing satu sama lain, tetapi juga memastikan pembangunan ekosistem 5G berjalan berkelanjutan. Karena itu, regulator perlu memberi ruang agar operator kembali bersemangat.

Adapun Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward, menilai harga lelang perlu dirancang untuk mempercepat pembangunan 5G.

“Untuk harga lelang, untuk percepatan 5G. Diberi insentif diawal pembangunan dan meningkat setelah penyebaran banyak. Yang hasilnya PNBP sama,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) juga meminta pemerintah menetapkan harga lelang 2,6 GHz yang lebih terjangkau. Lelang pita tengah ini dibuka setelah pemerintah merampungkan proses lelang frekuensi 1,4 GHz.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya mendukung pembukaan lelang, tetapi berharap harga tidak terlalu tinggi.

“Harapannya harganya affordable untuk pemain. Dari ATSI kami memang tidak ikut melihat dokumen lelangnya, tetapi kami peduli dengan anggota kami,” kata Marwan usai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

Menurut Marwan, harga lelang yang terjangkau akan mempercepat implementasi 5G dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Harganya bagus, masyarakat dapat internet yang lebih baik speednya,” katanya.

Marwan menambahkan beban regulatory cost operator saat ini berkisar 12,4% hingga hampir 13% dari pendapatan kotor.

“Nah kalau itu diberi insentif, harga rata-rata di lelang yang sekarang bisa turun,” ujarnya.

Pemerintah melalui Komdigi sebelumnya memastikan lelang 2,6 GHz akan dibuka tahun ini. Uji publik pita frekuensi tersebut telah dilakukan sejak Mei 2025, sementara penyusunan perangkat regulasi masih berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi.

Saat ini jaringan 5G di Indonesia masih 10%, sementara itu negara tetangga, Malaysia, disebut telah mencapai 80%.

Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

“Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya.

Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

“Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler.

Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

Menurut dia, pelepasan spektrum 5G ke operator dengan harga terjangkau harus dibarengi dengan pemantauan pembangunan infrastruktur dan penetapan target yang jelas oleh pemerintah.

Heru juga menekankan pentingnya pengembangan use case atau penerapan konkret teknologi 5G agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dan industri.

“Karena persoalan 5G di banyak negara itu kan use case. Kalaupun misalnya di Indonesia use case yang mungkin hanya data, untuk kuota, untuk kecepatan segala macam, untuk menonton video apa gitu, tapi kan memang kita berharap ada use case yang lebih juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri misalnya,” tuturnya.

Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

“Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar.

Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

“Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G.

Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia.

“Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

“Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025).

Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G.

Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

“Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.