Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G di Indonesia mencapai US$30 miliar–US$50 miliar atau sekitar Rp540 triliun–Rp900 triliun hingga 2030 untuk mendorong cakupan layanan generasi kelima tersebut ke 60%–70% populasi.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel Teguh Prasetya mengatakan estimasi tersebut didasarkan pada asumsi pembangunan jaringan secara masif melalui densifikasi base transceiver station (BTS), perluasan jaringan serat optik (fiberisasi), serta pengembangan ekosistem pendukung layanan 5G.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi layanan 5G mencapai 32% pada 2030. Target tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih besar mengingat tingkat adopsi 5G Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah mencapai sekitar 80%.

Menurut Teguh, besarnya kebutuhan investasi tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi operator telekomunikasi apabila tidak dibarengi dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa restrukturisasi insentif fiskal dan skema berbagi infrastruktur yang lebih agresif, kebutuhan belanja modal tersebut dapat menjadi hambatan struktural bagi percepatan implementasi 5G di Indonesia.

“Secara langsung mempengaruhi realisasi proyeksi kontribusi 5G terhadap PDB,” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Estimasi Mastel tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah studi dan proyeksi investasi yang telah dipublikasikan berbagai lembaga.

Studi GSMA memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G Indonesia mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun hingga 2030 dengan asumsi berbagi infrastruktur dan densifikasi jaringan pada tingkat moderat.

Sementara itu, penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan kebutuhan investasi yang lebih besar, yakni Rp473 triliun–Rp591 triliun sepanjang periode 2021–2030. Perhitungan tersebut mencakup biaya spektrum frekuensi, pembangunan BTS, jaringan backhaul, hingga peningkatan core network.

GSMA juga mencatat kebutuhan investasi tambahan sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp288 triliun pada periode 2024–2030 untuk mendukung implementasi layanan 5G oleh operator telekomunikasi dan sektor industri.

Sebagai perbandingan, investasi infrastruktur seluler yang telah dikeluarkan operator untuk pengembangan jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G selama periode 2015–2025 secara kumulatif mencapai sekitar US$29 miliar atau setara Rp522 triliun.

Menurut perhitungan Mastel, kebutuhan investasi akan meningkat signifikan apabila Indonesia ingin menghadirkan cakupan 5G yang setara dengan jaringan 4G saat ini yang menjangkau sekitar 97% populasi.

Dengan jumlah BTS 4G yang diperkirakan mencapai sekitar 350.000 unit, kebutuhan BTS 5G diproyeksikan mencapai 1 juta–1,05 juta unit. Adapun jumlah BTS 5G yang telah beroperasi hingga awal 2026 diperkirakan baru sekitar 12.000–15.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pembangunan sekitar 985.000–1,035 juta BTS tambahan.

Dengan asumsi biaya rata-rata pembangunan sebesar US$150.000 atau sekitar Rp2,7 miliar per site, kebutuhan investasi infrastruktur saja diperkirakan mencapai US$147 miliar–US$155 miliar atau sekitar Rp2.646 triliun–Rp2.790 triliun.

Mastel menilai biaya pembangunan satu site 5G baru (greenfield) di Indonesia secara realistis berada pada kisaran US$120.000–US$180.000 atau sekitar Rp2,16 miliar–Rp3,24 miliar per site. Biaya tersebut mencakup perangkat radio access network (RAN) 5G berbasis massive multiple-input multiple-output(massive MIMO), pembangunan jaringan backhaul fiber, sistem daya dan pendingin, pekerjaan sipil, instalasi, hingga biaya sewa lahan menara.

Teguh mengatakan kebutuhan pendanaan sebesar itu akan sulit dipenuhi hanya dari arus kas internal operator, terutama di tengah kondisi average revenue per user (ARPU) yang cenderung stagnan. Dalam skenario cakupan nasional, beban investasi per operator diperkirakan mencapai US$10 miliar–US$17 miliar atau sekitar Rp180 triliun–Rp306 triliun hingga 2030.

Karena itu, lanjut Teguh, Mastel menilai diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti infrastructure sharing melalui model Multi-Operator Core Network (MOCN) maupun Single Wholesale Network(SWN), perluasan model tower as a service, kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), penerbitan sukuk infrastruktur, serta masuknya investasi strategis dari luar negeri.

“Insentif fiskal yang diperlukan yakni tax credit untuk capex 5G, pengurangan BHP frekuensi proporsional terhadap dampak makroekonomi, dan akses pembiayaan murah dari bank BUMN untuk proyek di daerah 3T,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengungkapkan sejumlah faktor yang masih menghambat adopsi 5G untuk kebutuhan industri dan enterprise di Indonesia. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan spektrum, tingginya biaya investasi, tantangan regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem pendukung.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan kendala implementasi 5G enterprise dapat dikelompokkan ke dalam empat lapis tantangan yang bersifat hierarkis, mulai dari aspek fundamental hingga operasional.

Lapis pertama adalah spektrum dan infrastruktur fisik. Menurut Teguh, keterbatasan spektrum mid-band 3,5 gigahertz (GHz), yang secara global dikenal sebagai sweet spot untuk 5G, menjadi tantangan utama karena pita frekuensi tersebut masih digunakan untuk layanan satelit C-band hingga 2034.

“Hanya 360 MHz mid-band yang telah dialokasikan untuk mobile use, kurang dari separuh rerata APAC [850 MHz],” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat operator menggelar layanan 5G menggunakan spektrum eksisting 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz yang dibagi dengan layanan 4G melalui skema Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Akibatnya, performa 5G di Indonesia belum dapat menyamai negara-negara yang telah memiliki alokasi C-band tersendiri.

Selain itu, alokasi spektrum yang tersedia juga belum kontinu. Padahal, operator membutuhkan sekitar 100 MHz spektrum kontinu untuk memaksimalkan kapasitas teknologi 5G New Radio (5G NR).

Menurut Teguh, kondisi tersebut membuat throughput 5G di Indonesia hanya mencapai sekitar 1,5 hingga 3 kali throughput 4G, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 6,3 kali dan Korea Selatan yang melampaui 10 kali.

Tantangan lain datang dari kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dia menyebut jaringan 5G membutuhkan kerapatan base transceiver station (BTS) sekitar tiga kali lebih tinggi dibandingkan jaringan 4G.

Estimasi biaya pembangunan satu situs 5G berkisar antara US$50.000 hingga US$500.000 atau sekitar Rp900 juta hingga Rp9 miliar, bergantung pada lokasi, biaya sewa lahan, dan ketersediaan fiber backhaul.

“Pada saat yang sama, fiberisasi BTS nasional baru mencapai sekitar 60%, sehingga banyak situs masih bergantung pada microwave backhaul yang kapasitasnya menjadi bottleneck untuk 5G,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan fiber backhaul juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat biaya pembangunan jaringan serat optik per kilometer 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan negara-negara di daratan benua. Meskipun proyek Palapa Ring membantu memperkuat jaringan backbone, kesenjangan distribusi atau last-mile fiber menuju BTS masih cukup besar.

Struktur biaya dan pembiayaan

Teguh mengatakan biaya regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berkontribusi sekitar 11% hingga 14% terhadap total operating expenditure (OPEX) operator, seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik (APAC) yang berada di kisaran 7% hingga 9%, maupun Eropa Barat yang hanya 4% hingga 6%.

Menurutnya, tambahan beban berupa Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbagai kontribusi sektoral lainnya membuat beban fiskal efektif sektor telekomunikasi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan.

Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk pengembangan 5G juga sangat besar. Teguh menyebut estimasi kebutuhan investasi mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun berdasarkan data Global System for Mobile Communications Association (GSMA). Bahkan, kebutuhan investasi tersebut dapat mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp900 triliun hingga 2030 berdasarkan sejumlah estimasi konservatif.

“Tidak adanya skema insentif fiskal yang setara dengan negara-negara peers [Korea Selatan, Singapura, Malaysia] membuat IRR proyek 5G di Indonesia kurang menarik bagi investor pasar modal,” katanya.

Menurut Teguh, tantangan pembiayaan semakin berat karena rata-rata pendapatan per pengguna atau average revenue per user (ARPU) seluler di Indonesia masih berkisar Rp36.000 hingga Rp42.000 per bulan. Angka tersebut hanya sekitar sepertiga ARPU Malaysia dan seperdelapan ARPU Singapura.

Akibatnya, investasi 5G membutuhkan volume pelanggan yang sangat besar untuk mencapai titik impas (break-even point).

Regulasi dan tata kelola

Teguh menilai ketidakpastian jadwal pelelangan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih menjadi kendala karena prosesnya belum rampung. Kondisi tersebut menyulitkan operator dalam menyusun rencana belanja modal (capital expenditure atau capex) jangka panjang.

Selain itu, proses refarming spektrum juga dinilai masih berjalan lambat. Menurutnya, skema kompensasi migrasi C-band dari operator satelit ke layanan mobile broadband belum final, padahal melibatkan empat operator satelit nasional, tiga di antaranya berada di bawah Holding Danantara.

Dia juga menyoroti belum jelasnya regulasi terkait jaringan privat 5G (private 5G network), mulai dari skema perizinan, alokasi frekuensi nonpublik, hingga kewajiban interkoneksi. Menurutnya, kerangka aturan di Indonesia masih belum sejelas yang diterapkan di negara seperti Jerman dan Jepang.

Kesiapan SDM dan ekosistem

Teguh mengatakan kebutuhan talenta digital nasional diperkirakan mencapai 9 juta orang hingga 2030 berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan McKinsey. Namun, masih terdapat kekurangan tenaga ahli pada bidang network slicing, Open Radio Access Network (Open RAN), edge computing, serta integrasi information technology dan operational technology (IT/OT).

Menurutnya, berbagai program pengembangan talenta yang telah berjalan saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara menyeluruh.

Program seperti ZTE 5G Rising Star, Nokia 5G Academy, serta kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Indonesia disebut baru mencakup sebagian kecil kebutuhan talenta digital nasional.

Selain itu, jumlah vendor dan system integrator yang memiliki kompetensi Industry 4.0 dalam skala produksi masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek. Ekspansi ke sejumlah kawasan industri di luar Jawa seperti Sei Mangkei, Bitung, Morowali, dan Bintuni masih terbatas. Di sisi lain, standardisasi IoT juga dinilai belum sepenuhnya matang.

“Meskipun terdapat SNI IoT yang sudah berjalan, harmonisasi antar K/L dan industri vertikal masih dalam proses, mempersulit skalabilitas solusi,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Operator seluler di Indonesia dituntut cermat dalam meracik strategi spektrum frekuensi demi menyongsong era 5G yang lebih matang. Penggunaan spektrum frekuensi menjadi aset paling vital bagi perusahaan dalam menentukan arah bisnis jangka panjang di tengah tantangan teknologi yang semakin kompleks.

President Director Ericsson Indonesia, Nora Wahby, mengatakan kombinasi penggunaan pita frekuensi oleh operator saat ini telah menjadi modal utama dalam membangun 5G berkualitas.

Strategi ini menjadi pembeda utama dalam memberikan layanan yang stabil bagi konsumen maupun kebutuhan spesifik sektor korporasi. Menurut Nora, operator perlu melakukan perpaduan strategis antara pita rendah dan pita tinggi untuk memaksimalkan potensi teknologi 5G.

“Anda memerlukan low band untuk menjamin jangkauan yang luas, dan Anda juga harus mengombinasikannya demi performa 5G standalone yang terbaik,” kata Nora, Rabu (30/4/2026).

Nora mengatakan oenambahan pita frekuensi tinggi seperti 2600 MHz dan 3,5 GHz menjadi komponen esensial untuk mencapai kecepatan tinggi serta latensi rendah bagi cakupan dalam ruangan (indoor). Hal ini membuat pemanfaatan spektrum tidak bisa dilakukan secara parsial.

Nora juga mengatakan bahwa era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa pergeseran fundamental dalam kebutuhan konektivitas di seluruh dunia. Layanan 5G masa depan tidak lagi menggunakan prinsip best effort. Infrastruktur digital kini berubah menjadi aset krusial bagi keberlangsungan bisnis.

Operator harus mampu menawarkan jaminan kualitas layanan (guaranteed quality of service) yang mumpuni. Latensi rendah untuk aplikasi industri tertentu, ditambah tingkat keamanan tinggi, menjadi kebutuhan mutlak bagi ekosistem bisnis modern.

Nora menuturkan investasi pada jaringan 5G berkinerja tinggi memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi pelaku industri telekomunikasi. Aset terbesar operator terletak pada performa jaringan 5G yang dihasilkan. Langkah ini bukan hanya tentang penguasaan spektrum, melainkan upaya membangun ekosistem digital tangguh yang mampu menjawab tantangan pasar di masa mendatang.

“Jadi, kombinasi kedua spektrum tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan performa yang tepat,” kata Nora.

Kesehatan Industri

Sementara itu, Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Komdigi terus menyerap aspirasi operator seluler mengenai penggelaran lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang dilakukan secara bersamaan, termasuk mengenai beban baru operator.

“Biasa permintaan operator, sampai saat ini kami masih menerima masukan dan belum bisa menjawab. Harga dasar sudah diterima dan mendapat masukan dari BPKP,” ujar Wayan kepada Bisnis.

Diketahui, pada lelang frekuensi kali ini total pita yang akan ditebar oleh Komdigi adalah sebesar 260 MHz, yang merupakan pita terbesar yang pernah dilelang sepanjang sejarah operator seluler.

Tambahan frekuensi baru akan menjadi peluang bagi pengembangan layanan telekomunikasi operator seluler, dan di lain sisi juga sebagai beban baru karena perusahaan harus membayar pita frekuensi dengan 2x pembayaran di muka pada tahun pertama dan biaya BHP per tahun.

Terakhir, lelang operator seluler digelar pada 2022 untuk pita selebar 2x5 MHz di pita 2,1 GHz. Telkomsel menjadi pemenang dengan membayar lelang sebesar Rp605 miliar per tahun selama 10 tahun.

Biaya frekuensi ini terus meningkat yang kemudian membuat rasio antara pendapatan dengan beban frekuensi operator seluler menyentuh angka 12,2%, lebih rendah dari kawasan ASEAN dan global.

Lelang kali ini memang membawa konsekuensi investasi yang besar. Untuk pita 700 MHz dengan total lebar 70 MHz, operator diharapkan pada komitmen perluasan cakupan jaringan (coverage) hingga ke wilayah rural. Frekuensi rendah ini menjadi krusial karena jangkauan sinyalnya yang luas dan daya tembus dinding yang kuat, namun menuntut penggelaran infrastruktur baru di area yang secara ekonomi menantang.

Di sisi lain, lelang pada pita 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz diarahkan untuk penguatan kapasitas data dan akselerasi 5G di wilayah urban. Kombinasi kedua frekuensi ini memaksa operator menyeimbangkan antara kewajiban membangun jaringan luas dengan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil.

Aspek fleksibilitas juga menjadi strategi pemerintah dalam menjaga ritme investasi operator. Komdigi membuka peluang bagi satu peserta lelang untuk menguasai lebih dari dua blok frekuensi sekaligus, tergantung pada kesiapan finansial dan kebutuhan teknis masing-masing perusahaan.

“Saya memungkinkan begitu tergantung dari keinginan mereka,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengusulkan agar operator seluler dengan jumlah pelanggan terbanyak mendapatkan tambahan frekuensi, terutama untuk mendukung pengembangan jaringan 5G ke depan.

Tanggapan rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar lelang frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz pada tahun ini.

Vice President Global Network Operation Telkomsel Juanita Erawati memastikan Telkomsel akan mengikuti lelang frekuensi tersebut. Namun, menurutnya, mekanisme lelang seharusnya tidak semata-mata ditentukan oleh penawaran harga tertinggi.

Juanita menilai operator dengan basis pelanggan yang besar semestinya memperoleh alokasi spektrum yang lebih luas.

“Kami melihat dari sisi pelanggan ya, experience pelanggan, harusnya yang pelanggannya banyak mendapatkan spektrum lebih banyak. Logikanya gitu kan,” kata Juanita di Kantor Telkomsel, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan apabila operator seluler dengan jumlah pelanggan terbanyak tidak memperoleh spektrum tambahan, maka akan kesulitan dalam melayani kebutuhan pelanggannya.

Meski demikian, Juanita menegaskan bahwa untuk pengembangan 5G, Telkomsel saat ini masih menunggu kesiapan ekosistem yang mencakup device, network, application (DNA).

Menurutnya, kesiapan tersebut terutama masih terkendala dari sisi perangkat. Sebagaimana diketahui, penetrasi smartphone 5G di Indonesia saat ini masih terbatas, yakni baru sekitar 10%.

Juanita mengkhawatirkan investasi 5G menjadi tidak sepadan karena adopsi perangkat yang masih rendah. Dari sudut pandang operator, kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap pengembalian investasi.

Bahkan, dia menilai pengembangan 5G berpotensi mengganggu layanan pelanggan 4G apabila spektrum yang digunakan harus dialihkan untuk 5G. Kendati demikian, Juanita mengakui adanya pertumbuhan pengguna 5G, meskipun belum signifikan. Dia juga menyampaikan Telkomsel sebenarnya lebih mendorong pelanggan untuk beralih ke 5G.

“Kenapa? Karena, kalau ini semakin banyak populasi BTS 5G, harga akan turun. 5G itu lebih stabil, lebih bagus, dan spektrumnya lebih gede, itu lebih nyaman. Pelanggan pun harusnya lebih nyaman,” katanya.

Dia menegaskan pihaknya pada dasarnya sangat antusias untuk mengembangkan layanan 5G. “Tapi balik lagi, populasi device-nya itu ada nggak sih?” ungkapnya.

Juanita mengatakan biasanya pengguna yang beralih dari 4G ke 5G memiliki tingkat pemakaian yang lebih tinggi dengan payload yang lebih besar. Namun, menurutnya, kapasitas spektrum yang tersedia saat ini masih terbatas.

Oleh karena itu, Telkomsel terus mendorong pemerintah untuk memberikan tambahan spektrum agar pelanggan dapat menikmati layanan dengan lebih nyaman.

Juanita mengatakan apabila spektrum yang tersedia terbatas, operator harus menambah lebih banyak perangkat keras.

“Kalau nambah banyak, berarti investasinya lebih gede,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai kesepakatan pertukaran data lintas negara antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) berisiko melonggarkan arus data lintas batas.

Kondisi tersebut dinilai dapat menekan permintaan data center domestik hingga investasi di bidang 5G.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan memastikan transfer data melalui sarana elektronik lintas batas yang tepercaya, disertai perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan bisnis.

Ketua Indonesia Data Center Provider Organization Hendra Suryakusuma mengatakan kesepakatan tersebut memuat komitmen Indonesia untuk memfasilitasi transfer data lintas negara serta “menahan diri” dari kebijakan yang membatasi pemrosesan data secara onshore, termasuk yang secara khusus disebutkan di sektor keuangan.

“Ini berpotensi mengurangi insentif sebagian pelaku untuk menempatkan beban kerja [workload] di data center Indonesia jika mereka dapat melakukan hosting di luar negeri dengan lebih mudah,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurut Hendra, implikasi praktis dari kesepakatan tersebut adalah tekanan terhadap pipeline layanan colocation dan hyperscale yang selama ini bertumpu pada narasi kewajiban atau pertumbuhan akibat kebijakan lokalisasi data.

Tekanan tersebut terutama dirasakan pada segmen tertentu, seperti sebagian jasa keuangan dan layanan digital.

Dia menambahkan Indonesia berisiko “dikunci” agar tidak agresif dalam memajaki atau menarik nilai ekonomi digital.

Akibatnya, ekosistem data center lokal berpotensi kehilangan pengungkit kebijakan yang selama ini digunakan untuk mendorong investasi dan permintaan domestik.

Selain itu, Hendra menyoroti adanya klausul yang melarang Indonesia menerapkan pajak layanan digital (digital services tax atau DST) yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal Amerika Serikat.

Dalam lampiran komitmen digital, Indonesia juga diminta menahan diri dari penerapan dukungan wajib platform ke media, seperti paid license, pembagian data pengguna (user data sharing), atau skema bagi hasil (profit sharing).

Menurut Hendra, kebijakan tersebut sangat relevan bagi industri data center karena strategi fiskal dan regulasi platform kerap digunakan negara untuk mendorong reinvestasi lokal, menciptakan ruang bagi kewajiban kehadiran lokal (local presence), serta memperkuat ekosistem konten dan layanan domestik yang pada akhirnya meningkatkan permintaan komputasi lokal.

Di sisi lain, Hendra juga menyoroti risiko pada rantai pasok server dan perangkat data center yang berkaitan dengan isu pengendalian ekspor (export controls) dan penyelarasan sanksi (sanctions alignment).

Dia mengatakan kesepakatan ART memuat klausul penyelarasan ekonomi dan keamanan nasional, di mana Indonesia diminta mengadopsi langkah dengan “equivalent restrictive effect” ketika Amerika Serikat menerapkan pembatasan terhadap negara ketiga.

“Di lampiran perjanjian terdapat dorongan penguatan kerangka pengendalian ekspor serta pembatasan atas item asal Amerika Serikat yang dikendalikan oleh rezim Export Administration Regulations,” katanya.

Implikasi praktis bagi industri data center, lanjut Hendra, antara lain potensi menyempitnya pilihan vendor server, storage, dan jaringan.

Selain itu juga bertambahnya waktu tunggu pengadaan (lead time), meningkatnya biaya kepatuhan seperti pemeriksaan penggunaan akhir (end-use checks), audit, dan due diligence rantai pasok; serta risiko gangguan apabila terdapat entitas atau negara tertentu yang terkena pembatasan.

Selain itu, perjanjian juga mengatur kewajiban Indonesia untuk berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain yang dinilai membahayakan kepentingan penting Amerika Serikat.

Hendra menilai ketentuan ini dapat memengaruhi perkembangan konektivitas ke depan, termasuk pengembangan jaringan generasi kelima dan keenam (5G/6G), infrastruktur kabel bawah laut, serta satelit, yang berpotensi mengubah peta vendor.

Menurutnya, kondisi tersebut akan berdampak langsung pada biaya konektivitas data center. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia juga diwajibkan menggunakan pemasok teknologi komunikasi yang tidak mengompromikan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk 5G/6G, satelit, dan kabel bawah laut, serta melakukan konsultasi dengan Amerika Serikat.

“Efek ke data center, perubahan vendor dan arsitektur jaringan dapat mengubah belanja modal (capital expenditure/CAPEX) dan belanja operasional (operational expenditure/OPEX) konektivitas, serta mempercepat konsolidasi ke vendor tertentu,” kata Hendra.

Hendra juga menyoroti klausul terkait “essential U.S. interests” dan mekanisme penghentian perjanjian.

Dalam ketentuan tersebut, Amerika Serikat dapat mengakhiri perjanjian apabila Indonesia membuat kesepakatan lain yang dinilai “jeopardize essential U.S. interests”, serta terdapat mekanisme penegakan melalui tindakan sesuai hukum domestik Amerika Serikat.

“Bagi investor data center yang memiliki horizon investasi 10–20 tahun, hal ini meningkatkan risk premium karena kepastian aturan dapat berubah akibat penilaian sepihak atas kepentingan esensial,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pengaturan transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada ketentuan hukum domestik, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis, terutama yang berkaitan dengan sistem aplikasi.

“Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya,” kata Haryo dalam jawaban tertulis yang dikutip pada Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) bakal menghadirkan jaringan XL Ultra 5G+ di 88 kota pada tahun ini. XLSMART ingin masyarakat merasakan layanan 5G yang sesungguhnya.

Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan dengan XL Ultra 5G+, perusahaan menghadirkan kecepatan internet 5G yang sesungguhnya, yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan saat berinternet.

Rajev mengatakan jaringan 5G XLSMART akan menjadi ‘selimut’ bagi 88 kota yang terlayani nanti, sehingga masyarakat akan merasakan kualitas jaringan 5G tanpa putus dengan kecepatan yang mumpuni.

Hal tersebut bukan hanya teori. Dalam uji coba di salah satu smartphone 5G pengguna di Jakarta, kecepatan internet Axis, salah satu produk XLSMART, naik signifikan menjadi 200 Mbps untuk unduh dari yang sebelumnya hanya puluhan Mbps.

“Saya ingin tekankan lagi. 5G hadir di 88 kota bukanlah 5G yang terbatas. Di 88 kota itu, 5G akan hadir secara blanket atau menyelimuti, bukan seperti di banyak negara lain di mana hanya sebagian situs saja yang dapat 5G,” kata Rajev di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Rajev meyakini bahwa misi menghadirkan jaringan 5G yang menyelimuti kota dapat dilakukan oleh XLSMART. Dengan menghadirkan pengalaman 5G brilian, menurutnya, smartphone 5G akan datang dan terus berkembang.

Berdasarkan informasi yang beredar saat ini penetrasi smartphone 5G pada kisaran 15%-18%. Sementara itu, laporan Counterpoint Research menunjukkan adopsi smartphone 5G di Indonesia masih berjalan lambat. Pada kuartal III/2025, perangkat 5G hanya menguasai 35% dari total pengapalan, stagnan dibandingkan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya naik tipis 4%, menunjukkan penetrasi yang belum masif.

Counterpoint juga mencatat fluktuasi dalam empat kuartal terakhir. Pada kuartal IV/2024, pangsa pengapalan perangkat 5G turun ke 25% dari 31% pada kuartal sebelumnya.

Pemulihan terjadi pada kuartal I/2025 yang naik menjadi 26%, kemudian melonjak ke 35% pada kuartal II/2025, dan bertahan pada kuartal III/2025. Stabilitas ini didorong meningkatnya ketersediaan perangkat 5G yang lebih terjangkau, terutama di kelas menengah.

“Kami sangat excited dan yakin Indonesia akan cepat maju menjadi negara 5G, yang sayangnya beberapa tahun terakhir belum begitu. Secara pribadi, saya sangat yakin, dan kami semua excited,” kata Rajev.

Dia juga mengatakan bahwa untuk menggunakan jaringan 5G XLSMART sangatlah mudah. Pengguna yang telah memakai kartu XLSMART tidak perlu ganti SIM card. Jadi, selama sudah punya smartphone yang mendukung jaringan 5G, maka kartu secara otomatis akan terhubung ke 5G.

“Tentu saja, kalau beli Ultra 5G Plus, Anda dapat manfaat tambahan yang lebih banyak. Tapi seperti yang kami katakan, kami ingin setiap interaksi jadi lebih baik. Itu langkahnya. Dengan dua bahan utama ini—blanket coverage dan kemudahan adopsi—kami yakin device akan mengikuti,” kata Rajev.

⁠Direktur & Chief Technology Officer XLSMART, Shurish Subbramaniam mengatakan dalam menggelar 5G di 88 kota, perusahaan telah menyiapkan beberapa langkah dari sisi infrastruktur.

Pertama, XLSMART telah melakukan penggabungan spektrum frekuensi milik XL dan Smartfren. Untuk 5G, rencananya akan berjalan di pita 2,3 GHz di mana perusahaan memiliki pita frekuensi sekitar 40 MHz.

Dengan frekuensi tersebut, XLSMART akan memberikan layanan yang andal kepada para pelanggan.

“Pada waktu yang sama, kami investasi untuk coverage extension, kami tambah menara, itu investasi kedua. Dan investasi ketiga, pada waktu yang sama, pasang 5G,” kata Shurish.

Adapun alasan perusahaan hanya akan masuk di 88 kota pada tahun ini, kata Shurish, karena perusahaan melihat penetrasi smartphone di puluhan kota tersebut cukup matang sehingga hadirnya jaringan 5G dapat dirasakan oleh banyak pengguna.

“Kami monitor kalau kami pasang 5G tetapi tidak ada perangkat untuk apa. Di 88 kota itu penetrasi 5G sudah 20% lebih dan ini akan makin naik,” kata Shurish.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) mengungkapkan ada beberapa hal yang saat ini menjadi tantangan perluasan 5G di Indonesia.

Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART Alvin Aslam mengatakan tantangan-tantangan tersebut antara lain adanya keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia untuk layanan 5G, infrastruktur 5G dan penunjangnya yang relatif masih belum merata terutama di wilayah Timur Indonesia.

“Besarnya beban biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan 5G termasuk untuk biaya perangkat, backhaul fiber optic dan perangkat pendukung lainnya juga menjadi tantangan,” kata Alvin kepada Bisnis pada Rabu (29/10/2025).

Alvin menambahkan kebutuhan penggunaan (use case) 5G juga masih terbatas dan belum bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

Terakhir menurutnya regulatory charges, terutama biaya lisensi spektrum yang relatif tinggi juga menjadi beban memperlambat ekspansi jaringan 5G.

Namun demikian, dia menegaskan XLSMART masih berkomitmen untuk melakukan perluasan 5G di Indonesia.

“Namun tentunya dilakukan secara bertahap menyesuaikan rencana bisnis perusahaan dan kebutuhan pasar,” katanya.

Hal serupa diungkapkan oleh Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi yang menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi.

Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

“Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya. Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

“Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler.

Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar.

Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

“Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G.

Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia.

“Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

“Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025).

Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G.

Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

“Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) melakukan lompatan investasi jaringan dengan membangun infrastruktur 5G secara agresif pada 2025.

Adapun penggelaran 5G pada tahun ini akan sangat bergantung pada kesiapan perangkat smartphone di pasar.