Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G di Indonesia mencapai US$30 miliar–US$50 miliar atau sekitar Rp540 triliun–Rp900 triliun hingga 2030 untuk mendorong cakupan layanan generasi kelima tersebut ke 60%–70% populasi.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel Teguh Prasetya mengatakan estimasi tersebut didasarkan pada asumsi pembangunan jaringan secara masif melalui densifikasi base transceiver station (BTS), perluasan jaringan serat optik (fiberisasi), serta pengembangan ekosistem pendukung layanan 5G.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi layanan 5G mencapai 32% pada 2030. Target tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih besar mengingat tingkat adopsi 5G Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah mencapai sekitar 80%.

Menurut Teguh, besarnya kebutuhan investasi tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi operator telekomunikasi apabila tidak dibarengi dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa restrukturisasi insentif fiskal dan skema berbagi infrastruktur yang lebih agresif, kebutuhan belanja modal tersebut dapat menjadi hambatan struktural bagi percepatan implementasi 5G di Indonesia.

“Secara langsung mempengaruhi realisasi proyeksi kontribusi 5G terhadap PDB,” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Estimasi Mastel tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah studi dan proyeksi investasi yang telah dipublikasikan berbagai lembaga.

Studi GSMA memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G Indonesia mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun hingga 2030 dengan asumsi berbagi infrastruktur dan densifikasi jaringan pada tingkat moderat.

Sementara itu, penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan kebutuhan investasi yang lebih besar, yakni Rp473 triliun–Rp591 triliun sepanjang periode 2021–2030. Perhitungan tersebut mencakup biaya spektrum frekuensi, pembangunan BTS, jaringan backhaul, hingga peningkatan core network.

GSMA juga mencatat kebutuhan investasi tambahan sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp288 triliun pada periode 2024–2030 untuk mendukung implementasi layanan 5G oleh operator telekomunikasi dan sektor industri.

Sebagai perbandingan, investasi infrastruktur seluler yang telah dikeluarkan operator untuk pengembangan jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G selama periode 2015–2025 secara kumulatif mencapai sekitar US$29 miliar atau setara Rp522 triliun.

Menurut perhitungan Mastel, kebutuhan investasi akan meningkat signifikan apabila Indonesia ingin menghadirkan cakupan 5G yang setara dengan jaringan 4G saat ini yang menjangkau sekitar 97% populasi.

Dengan jumlah BTS 4G yang diperkirakan mencapai sekitar 350.000 unit, kebutuhan BTS 5G diproyeksikan mencapai 1 juta–1,05 juta unit. Adapun jumlah BTS 5G yang telah beroperasi hingga awal 2026 diperkirakan baru sekitar 12.000–15.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pembangunan sekitar 985.000–1,035 juta BTS tambahan.

Dengan asumsi biaya rata-rata pembangunan sebesar US$150.000 atau sekitar Rp2,7 miliar per site, kebutuhan investasi infrastruktur saja diperkirakan mencapai US$147 miliar–US$155 miliar atau sekitar Rp2.646 triliun–Rp2.790 triliun.

Mastel menilai biaya pembangunan satu site 5G baru (greenfield) di Indonesia secara realistis berada pada kisaran US$120.000–US$180.000 atau sekitar Rp2,16 miliar–Rp3,24 miliar per site. Biaya tersebut mencakup perangkat radio access network (RAN) 5G berbasis massive multiple-input multiple-output(massive MIMO), pembangunan jaringan backhaul fiber, sistem daya dan pendingin, pekerjaan sipil, instalasi, hingga biaya sewa lahan menara.

Teguh mengatakan kebutuhan pendanaan sebesar itu akan sulit dipenuhi hanya dari arus kas internal operator, terutama di tengah kondisi average revenue per user (ARPU) yang cenderung stagnan. Dalam skenario cakupan nasional, beban investasi per operator diperkirakan mencapai US$10 miliar–US$17 miliar atau sekitar Rp180 triliun–Rp306 triliun hingga 2030.

Karena itu, lanjut Teguh, Mastel menilai diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti infrastructure sharing melalui model Multi-Operator Core Network (MOCN) maupun Single Wholesale Network(SWN), perluasan model tower as a service, kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), penerbitan sukuk infrastruktur, serta masuknya investasi strategis dari luar negeri.

“Insentif fiskal yang diperlukan yakni tax credit untuk capex 5G, pengurangan BHP frekuensi proporsional terhadap dampak makroekonomi, dan akses pembiayaan murah dari bank BUMN untuk proyek di daerah 3T,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) mencatatkan pencapaian signifikan dalam satu tahun perjalanan operasionalnya di industri digital Tanah Air. Hingga Maret 2026, operator hasil integrasi ini telah merangkul 73 juta pelanggan dengan dukungan infrastruktur jaringan yang masif di berbagai wilayah Indonesia.

Momentum ulang tahun perdana ini menjadi tonggak penting bagi XLSMART dalam memperkuat posisi sebagai salah satu pemain utama di sektor telekomunikasi. Keberhasilan menghimpun basis pengguna yang besar tersebut ditopang oleh sebaran 225.000 unit Base Transceiver Station (BTS), yang mencakup teknologi 4G serta ekspansi agresif jaringan 5G.

Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART David Arcelus Oses mengatakan catatan statistik ini sebagai representasi kepercayaan masyarakat. Menurutnya, satu tahun perjalanan perusahaan bukan sekadar persoalan angka pertumbuhan, melainkan konsistensi dalam menjaga kualitas pengalaman pengguna.

“Satu tahun bukan hanya tentang angka, melainkan tentang kepercayaan jutaan pelanggan yang terus kami jaga setiap harinya,” ujar David dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).

Selain jumlah BTS yang mencapai ratusan ribu unit, kekuatan jaringan perusahaan didukung oleh tulang punggung (backbone) serat optik yang telah menjangkau sebagian besar wilayah kepulauan. Fokus manajemen ke depan tetap tertuju pada penguatan investasi jaringan guna mengakomodasi kebutuhan konektivitas digital yang terus meningkat.

Langkah strategis yang disiapkan mencakup percepatan fiberisasi jaringan serta modernisasi infrastruktur eksis. Upaya ini dipandang krusial untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan data, terutama dalam menyongsong adopsi teknologi 5G yang lebih luas di segmen korporasi maupun ritel.

Sebagai bagian dari perayaan satu tahun beroperasi, XLSMART meluncurkan beragam program apresiasi lintas portofolio layanan, mulai dari jenama XL, AXIS, Smartfren, hingga layanan konvergensi XL SATU.

Pada segmen XL, perusahaan menawarkan program penukaran poin melalui aplikasi myXL serta paket khusus Ultra 5G+ dengan diskon berlangganan. Sementara itu, AXIS tetap difokuskan untuk menyasar pasar anak muda melalui paket kuota Bronet dan program loyalitas ALIFETIME yang menawarkan berbagai voucer gaya hidup.

Di sisi lain, Smartfren yang kini berada di bawah naungan XLSMART turut memeriahkan hari jadi perusahaan melalui Festival SmartPoin. Pelanggan diberikan kemudahan untuk menukarkan poin dengan kuota aplikasi populer seperti TikTok dan YouTube, hingga voucer belanja di berbagai mitra merchant.

Strategi penguatan juga menyasar layanan internet rumah melalui XL SATU. Mengusung kampanye “SATU untuk Semua”, layanan konvergensi ini menawarkan efisiensi bagi pelanggan baru berupa gratis satu bulan berlangganan untuk paket kecepatan tinggi 50 Mbps dan 100 Mbps. Langkah ini diharapkan mampu memperluas penetrasi pasar WiFi rumah tangga yang pasarnya masih sangat potensial.

David memaparkan komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh bersama pelanggan dan memastikan setiap koneksi yang terjalin memberikan nilai manfaat nyata. Transformasi XLSMART dalam setahun terakhir diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan visi sebagai operator telekomunikasi pilihan utama masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mendorong rerata kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps dinilai sulit terealisasi, khususnya di wilayah pedesaan. Bahkan, kecepatan internet 60 Mbps, batas paling moderat yang ditetapkan tahun ini, hanya dapat terealisasi di perkotaan.

Group Head Regulatory & Government Relations PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Alvin Aslam mengatakan kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan di wilayah perkotaan saat ini pada umumnya sudah berada di kisaran puluhan Mbps dan dalam kondisi tertentu mendekati bahkan melampaui target nasional yang sebesar 60 Mbps. Namun, untuk di luar perkotaan angka 60 Mbps masih sulit teralisasi.

“Di luar perkotaan, kecepatan masih bervariasi dan relatif lebih rendah,” kata Alvin kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, target peningkatan kecepatan tidak hanya berkaitan dengan angka Mbps, tetapi juga menyangkut stabilitas dan konsistensi layanan.

Alvin menegaskan, operator pada prinsipnya siap mendukung target kecepatan 60 Mbps, khususnya di wilayah dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pasca integrasi, XLSMART terus melakukan pengembangan jaringan secara menyeluruh.

Modernisasi jaringan dilakukan melalui pembaruan perangkat 4G yang ada serta penggelaran teknologi 5G secara bertahap.

Selain itu, perusahaan juga memperluas fiberisasi pada site-site eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan. Upaya tersebut dilengkapi dengan optimalisasi spektrum serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) untuk mendukung kinerja layanan yang lebih andal.

Meski demikian, Alvin menyebut masih terdapat sejumlah tantangan struktural dalam mendorong peningkatan kualitas jaringan secara merata. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi.

“Karena itu, diperlukan sinergi kebijakan,kolaborasi dan dukungan semua pihak/stakeholders termasuk pemerintah dalam hal insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, dan persaingan sehat dalam landscape digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan,” katanya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 yang tercatat sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada tahun berikutnya.

Sementara itu, PT Indosat Tbk. menilai pencapaian target peningkatan kecepatan mobile broadband nasional sebesar 60 Mbps pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem pendukung, terutama ketersediaan spektrum yang memadai serta kebijakan harga spektrum yang terjangkau dan berkelanjutan.

Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti mengatakan aspek tersebut berlaku baik untuk spektrum yang saat ini telah digunakan maupun spektrum baru yang akan dirilis ke depan.

“Disertai juga dengan kemudahan perizinan dan kebijakan lain yang mendorong keberlanjutan investasi jaringan dan layanan telekomunikasi,” kata Reski kepada Bisnis.

Dari sisi kesiapan infrastruktur, Reski menyebut Indosat terus memperkuat kapasitas jaringan melalui perluasan base transceiver station (BTS) 4G dan 5G secara bertahap di berbagai wilayah.

Pada dasarnya, Indosat mendukung arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029, termasuk peningkatan target kecepatan broadband nasional.

Indosat menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk mendorong pemerataan akses digital sekaligus memastikan kualitas konektivitas yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Reski, peningkatan kecepatan dan kualitas jaringan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital nasional, termasuk pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan artifisial yang membutuhkan konektivitas stabil, berkapasitas tinggi, dan berlatensi rendah.

“Karena itu, fokus pada stabilitas layanan dan pemerataan kualitas akses menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target kecepatan nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reski menegaskan pencapaian target broadband nasional merupakan agenda bersama yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri.

“Dengan kerangka regulasi yang seimbang antara kepentingan publik dan keberlangsungan industri, agar pemerataan kualitas layanan dapat terwujud secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut capaian cakupan jaringan saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan dan pemerataan.

Menurutnya, upaya mengejar target 97,5% memerlukan belanja modal operator yang lebih besar serta insentif khusus untuk wilayah 3T.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026)

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan jaringan perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai.

Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ian, juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya fiberisasi dan pengembangan backbone secara menyeluruh dan terencana, serta kemudahan proses pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai target Komdigi untuk mendekati pemerataan cakupan 4G secara nasional secara teknis relatif mudah dicapai. Namun, dia mengingatkan agar regulator tidak hanya berfokus pada angka sebaran wilayah semata.

Menurut Kamilov, tantangan utama justru terletak pada kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen. Dia menekankan pentingnya penetapan standar layanan minimum agar perluasan cakupan tidak berhenti pada pencapaian statistik semata.

“Penting disadari oleh regulator apabila sekedar untuk menunjukan sebaran wilayah, tanpa ada standar layanan yang minimal ini pastinya target sia-sia saja,” kata Kamilov.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menilai target pemerintah untuk meningkatkan kecepatan rata-rata layanan internet bergerak menjadi 60 Mbps pada 2026 dapat dicapai, terutama di wilayah perkotaan yang telah memiliki kesiapan infrastruktur jaringan.

Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART, Alvin Aslam, mengatakan kecepatan broadband seluler yang dirasakan pelanggan di wilayah perkotaan saat ini pada umumnya sudah berada di kisaran puluhan Mbps dan dalam kondisi tertentu mendekati bahkan melampaui target nasional.

“Di luar perkotaan, kecepatan masih bervariasi dan relatif lebih rendah,” kata Alvin kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, target peningkatan kecepatan tidak hanya berkaitan dengan angka Mbps, tetapi juga menyangkut stabilitas dan konsistensi layanan.

Alvin menegaskan, operator pada prinsipnya siap mendukung target kecepatan 60 Mbps, khususnya di wilayah dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pasca integrasi, XLSMART terus melakukan pengembangan jaringan secara menyeluruh.

Modernisasi jaringan dilakukan melalui pembaruan perangkat 4G yang ada serta penggelaran teknologi 5G secara bertahap.

Selain itu, perusahaan juga memperluas fiberisasi pada site-site eksisting guna memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan. Upaya tersebut dilengkapi dengan optimalisasi spektrum serta peningkatan kapasitas jaringan inti (core) untuk mendukung kinerja layanan yang lebih andal.

Meski demikian, Alvin menyebut masih terdapat sejumlah tantangan struktural dalam mendorong peningkatan kualitas jaringan secara merata. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur fiber dan backhaul, keterbatasan spektrum untuk peningkatan kapasitas, serta skala permintaan dan keekonomian jaringan di wilayah dengan trafik yang belum tinggi.

“Karena itu, diperlukan sinergi kebijakan,kolaborasi dan dukungan semua pihak/stakeholders termasuk pemerintah dalam hal insentif pembangunan, peninjauan regulatory charges, kemudahan perizinan, dan persaingan sehat dalam landscape digital agar peningkatan kecepatan tetap sejalan dengan pemerataan dan kualitas layanan,” katanya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 yang tercatat sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Dari sisi keterjangkauan, Komdigi menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang masih membayangi industri telekomunikasi nasional, mulai dari layanan mobile broadband (MBB), fixed broadband (FBB), hingga layanan satelit.

Pada segmen mobile broadband operator seluler, Ian menilai isu paling krusial adalah ketersediaan spektrum frekuensi baru. Menurutnya, kebutuhan frekuensi bagi operator seluler sudah berada pada tingkat yang sangat mendesak.

“Beberapa frekuensi juga sudah ‘nganggur’ sebenarnya, 700, 2600, 26 GHz sudah siap. PR besar masih di 3500, khususnya mengenai mekanisme clearance,” kata Ian saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Ian menegaskan pita frekuensi 3.500 megahertz (MHz) memegang peran strategis dalam peta persaingan industri telekomunikasi sekaligus peningkatan kualitas layanan mobile broadband kepada pelanggan. Hal ini menjadi semakin penting jika pemerintah ingin mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk kecepatan layanan hingga 100 megabit per second (Mbps).

Ke depan, Ian melihat peluang besar bagi industri mobile broadband seiring rencana pemerintah untuk merilis spektrum frekuensi baru dalam waktu dekat. Namun demikian, dia menekankan bahwa kesiapan kebijakan menjadi kunci agar industri dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Dari sisi pemerintah harus mempersiapkan reserve price yang memungkinkan price recovery terjadi. Desain lelang juga harus mempertimbangkan kesehatan dan sustainable industri,” ungkapnya.

Sementara itu, di sektor fixed broadband, tantangan terbesar masih berkaitan dengan keterjangkauan harga layanan. Ian menilai harga layanan fixed broadband saat ini relatif tinggi sehingga belum mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Selain itu, apabila layanan tersedia, pilihan masyarakat kerap jatuh pada paket dengan kualitas yang kurang optimal, seperti kecepatan rendah dan tingkat latency yang tidak terjaga dengan baik.

Ian mengakui teknologi Fixed Wireless Access (FWA) dapat membantu menekan biaya penyediaan layanan. Namun, dalam jangka panjang, kualitas layanan fixed broadband tetap sangat bergantung pada pembangunan jaringan serat optik atau fiberisasi.

Oleh karena itu, lanjut dia, fiberisasi membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar sehingga untuk memperluas jangkauan layanan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut Ian, manfaat fiberisasi tidak hanya terbatas pada layanan fixed broadband, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan digital lainnya, seperti mobile broadband, pusat data (data center), hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Di sisi lain, layanan satelit juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam mendukung target cakupan layanan nasional secara efisien dari sisi biaya.

“Di satelit tantangan ada pada bagaimana mengoptimalkan penggunaan satelit untuk meningkatkan target coverage RPJMN secara cost effective,” kata Ian.

Selain itu, tantangan lain terletak pada koordinasi penggunaan satelit agar tidak tumpang tindih dengan jaringan terestrial. Wilayah yang telah tercakup jaringan terestrial dinilai tidak perlu lagi menjadi target layanan satelit. Sebaliknya, satelit dapat difokuskan untuk melayani daerah yang benar-benar sulit dijangkau.

Ian menambahkan, pemanfaatan satelit di wilayah komersial sebaiknya lebih diarahkan sebagai penopang ketahanan digital nasional.

“Terutama sebagai backup ketika terjadi bencana seperti Sumatera kemarin,” kata Ian.