Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memastikan perpanjangan kereta rel listrik (KRL) Cikarang-Cikampek dipercepat guna meningkatkan kapasitas layanan, mempercepat waktu tempuh, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Jabodetabek.

"Mengenai perpanjangan KRL Jabodetabek Cikarang menuju Cikampek, elektrifikasi ini kami sudah diskusi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI)," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, di Jakarta, Sabtu.

Dia menyatakan ada beberapa langkah percepatan yang sedang disusun oleh PT KAI dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

"Dan kita akan percepat segala sesuatu," ucap Allan.

Ia menegaskan percepatan proyek ini dilakukan karena tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kereta rel listrik yang lebih cepat, nyaman, dan terintegrasi menuju Jakarta.

Saat ini layanan KRL Jabodetabek masih berakhir di Stasiun Cikarang karena jalur Cikarang-Karawang hingga Karawang-Cikampek belum dilengkapi infrastruktur elektrifikasi untuk mendukung operasional kereta rel listrik.

Melalui elektrifikasi, warga Cikampek dapat menikmati layanan KRL secara langsung dengan waktu perjalanan yang lebih singkat menuju Jakarta.

"Kita akan dorong karena memang banyak masyarakat sekitar yang meminta pelayanan ini, karena diharapkan dengan adanya elektrifikasi dengan kereta rel listrik waktu tempuh dari rumah di sekitaran sana menuju tengah Kota Jakarta akan lebih cepat," ucap Allan.

Pemerintah juga memulai peningkatan elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung guna mengatasi kepadatan penumpang yang meningkat setiap hari.

"Seperti yang disampaikan oleh KAI, jam sibuk itu bahkan kapasitasnya (yang terisi) sampai 161 persen. Jadi ini memang isu yang perlu segera kita carikan solusinya," kata dia.

Peningkatan sistem traksi listrik di Green Line akan menciptakan operasi rangkaian KRL yang lebih panjang sehingga kapasitas angkut penumpang meningkat secara signifikan pada jam sibuk.

Allan menyatakan pemerintah juga mempercepat pembangunan jalur double-double track (DDT) agar lintasan kereta jarak jauh terpisah dari jalur KRL sehingga perjalanan menjadi lebih lancar, aman, dan tepat waktu.

Pemisahan jalur bisa meningkatkan keandalan operasional perkeretaapian dan mendukung pengembangan layanan KRL hingga Cikampek tanpa mengganggu perjalanan kereta antarkota yang menggunakan lintasan sama.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya 'transfer of shares' atau pengalihan saham sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan, pihaknya telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada pemerintah untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah,” ujar Tony kepada ANTARA ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6) malam.

Tony menjelaskan bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut harus sudah ditandatangani sebelum penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan terjadi pada 2041.

Pengalihan kepemilikan saham Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebesar 12 persen di PTFI kepada pemerintah termaktub di dalam Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah.

Dengan demikian, draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen merupakan tindak lanjut dari MoU perpanjangan IUPK PTFI di Grasberg, Papua Tengah.

“Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses,” kata Tony.

MoU tentang perpanjangan IUPK PTFI ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

Melalui MoU tersebut, pemerintah, FCX dan PTFI menyepakati enam poin, yakni IUPK Freeport akan diubah untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan; kemudian, PTFI akan meningkatkan dukungannya bagi masyarakat di Papua, termasuk melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan sebuah rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan di bidang medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat pelaksanaan studi guna mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang serta peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi di dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya.

Selain itu, PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat berdasarkan mekanisme pasar apabila Amerika Serikat memerlukan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah tanpa biaya, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041, dan kepemilikannya akan menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

Poin keenam adalah struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.

“Semoga kami bisa mendapatkan perpanjangan IUPK, sehingga operasional kami atau manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang itu,” ujar Tony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mempertimbangkan berbagai masukan dari wajib pajak.

Ia menjelaskan relaksasi yang diberikan saat ini baru mencakup pelaporan SPT, sedangkan untuk pembayaran masih dalam tahap kajian.

"Saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya dan akan segera kami rilis," kata Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Menurut dia, permintaan perpanjangan cukup tinggi, tercermin dari sekitar 4 ribu permohonan yang masuk dari wajib pajak badan serta dorongan dari asosiasi intemediary dan pelaku usaha.

"Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan asosiasi intermediary," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bimo menegaskan keputusan relaksasi tetap memperhitungkan target penerimaan negara, khususnya pada April 2026.

Untuk itu, DJP masih mengkaji kemungkinan relaksasi pembayaran agar tetap selaras dengan ketentuan undang-undang dan kondisi penerimaan pajak.

"Untuk perpanjangan relaksasi pembayaran sedang kami hitung dahulu, sedang kami analisis dahulu. Kira-kira akan segera kami umumkan setelah analisis final," ucapnya.

Sementara itu, DJP mencatat sejauh ini jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai sekitar 12,6 juta hingga 12,7 juta.

Angka tersebut setara sekitar 67 persen dari wajib SPT, dengan target tahun ini mencapai lebih dari 15 juta pelaporan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu kewajiban pelaporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan hingga 31 Desember 2027.

Selain itu, OJK juga memberi kelonggaran tenggat penyampaian laporan keuangan tahunan audited untuk industri asuransi dan reasuransi.

Kebijakan tersebut diumumkan OJK sebagai respons untuk menjaga kualitas pelaporan sekaligus memberi ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam menyiapkan infrastruktur, data, dan tata kelola yang dibutuhkan agar kewajiban pelaporan dapat berjalan lebih optimal.

Perpanjangan terbesar diberikan pada implementasi kewajiban sebagai pelapor SLIK bagi perusahaan asuransi umum, asuransi umum syariah yang memasarkan asuransi kredit dan/atau suretyship, serta perusahaan penjaminan dan penjaminan syariah.

Semula, kewajiban itu dijadwalkan mulai berlaku penuh paling lambat 31 Juli 2025. Namun, OJK memutuskan tenggat tersebut diundur sekitar dua setengah tahun menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur," tulis OJK dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Artinya, perusahaan-perusahaan di sektor ini mendapat waktu lebih panjang untuk membereskan kesiapan teknis sebelum benar-benar wajib mengirim data debitur ke dalam sistem SLIK yang selama ini menjadi basis informasi kredit nasional.

Meski diberi kelonggaran, OJK menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti kewajiban pelaporan dihapus atau ditunda tanpa batas. Pelaku industri tetap diminta segera menyesuaikan kerja sama dengan pihak terkait dan memperkuat sistem informasi internal agar siap saat tenggat baru berlaku.

"OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan," demikian keterangan OJK.

Tak hanya soal SLIK, OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi.

Jika sebelumnya laporan audited berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi wajib masuk paling lambat 30 April 2026, kini tenggatnya digeser menjadi 30 Juni 2026.

Perpanjangan ini diberikan karena OJK menilai industri masih membutuhkan waktu untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan standar akuntansi baru tersebut.

Sejalan dengan itu, OJK ikut menyesuaikan sejumlah kewajiban turunan yang terkait langsung dengan laporan keuangan tersebut.

Pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK ditunda sampai laporan audited diterima, batas penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan publikasi mundur menjadi 31 Juli 2026, dan Laporan Keberlanjutan diperpanjang hingga 30 Juni 2026.

Lewat dua kebijakan ini, OJK pada dasarnya sedang memberi napas tambahan kepada industri asuransi dan penjaminan yang masih beradaptasi dengan standar pelaporan baru sekaligus integrasi sistem data debitur.

Namun di sisi lain, otoritas itu menegaskan pengawasan dan evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelonggaran waktu tersebut benar-benar dipakai untuk memperkuat kesiapan, bukan sekadar menunda kewajiban administratif.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunda tenggat serangan terhadap fasilitas energi Iran selama 10 hari, dengan alasan negosiasi dengan Teheran masih terus berlangsung dan berjalan sangat baik.

Melansir Bloomberg pada Jumat (27/3/2026) Trump menyatakan akan memperpanjang selama 10 hari komitmennya untuk menahan diri dari serangan terhadap fasilitas energi Iran. Ini menjadi perpanjangan kedua sejak ancaman pada Sabtu lalu untuk menghancurkan pembangkit listrik Iran apabila tidak tercapai kesepakatan.

Sebelumnya pada Kamis (26/3/2026), Trump kembali menyebut operasi militer dapat berlangsung selama empat hingga enam pekan dan menyatakan upaya perang AS berjalan lebih cepat dari jadwal.

Namun demikian, perpanjangan tenggat tersebut juga memberi waktu tambahan bagi AS untuk memperkuat pengerahan pasukan. Laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat anonim di Pentagon menyebut Departemen Pertahanan mempertimbangkan pengiriman hingga 10.000 tambahan pasukan ke Timur Tengah, sehingga memberi lebih banyak opsi bagi Trump.

“Menanggapi permintaan pemerintah Iran, pernyataan ini menegaskan bahwa saya menunda periode penghancuran pembangkit energi selama 10 hari hingga Senin, 6 April 2026 pukul 20.00 waktu Timur. Pembicaraan masih berlangsung dan, meskipun ada pernyataan keliru dari media berita palsu dan pihak lain, negosiasi berjalan sangat baik," tulis Trump dalam unggahan media sosial.

Adapun, di pasar keuangan, saham-saham Asia melemah pada Jumat setelah penurunan di Wall Street. Sementara itu, harga minyak mentah Brent terkoreksi setelah sebelumnya melonjak pada perdagangan Kamis.

Belum jelas dengan siapa AS melakukan negosiasi mengingat sejumlah pejabat tinggi Iran telah tewas. Trump mengatakan kepada Fox News bahwa Iran awalnya meminta penundaan tujuh hari, tetapi dia memberikan waktu 10 hari.

Laporan Wall Street Journal kemudian menyebut para mediator mengatakan Teheran sebenarnya tidak meminta penundaan 10 hari tersebut.

Melalui kantor berita Tasnim News Agency, pemerintah Iran menyatakan masih menunggu respons setelah menolak rencana perdamaian 15 poin yang diajukan AS dan menawarkan syaratnya sendiri. Syarat tersebut mencakup jaminan bahwa AS dan Israel tidak akan melanjutkan serangan, pembayaran reparasi perang, serta pengakuan atas otoritas Iran di Selat Hormuz.

Iran juga menuntut penghentian perang di seluruh front konflik yang kemungkinan merujuk pada perang paralel Israel melawan kelompok militan Hezbollah yang didukung Teheran di Lebanon.

Dalam rapat kabinet, Trump mengatakan Iran telah mengizinkan 10 kapal pengangkut minyak melintasi selat tersebut sebagai isyarat itikad baik. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menambahkan program asuransi AS untuk mendorong pelayaran akan segera diluncurkan.

Sementara itu, pejabat militer Prancis menyatakan mereka bersama mitra internasional tengah menyiapkan inisiatif untuk memulihkan kebebasan navigasi setelah konflik mereda.

Di sisi lain, parlemen Iran sedang menyusun rancangan undang-undang untuk mengenakan biaya transit kapal yang melintasi selat tersebut, menurut kantor berita Fars News Agency.

Kenaikan harga energi juga mendorong Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menaikkan proyeksi inflasi negara-negara G20 tahun ini menjadi 4%, dengan tingkat yang bahkan lebih tinggi di AS.

Meski pembicaraan berlangsung, pertempuran masih berlanjut. Israel Defense Forces melaporkan serangan udara ke Teheran dan Isfahan, sementara televisi pemerintah Iran mengumumkan gelombang serangan rudal ke Israel. Dua orang dilaporkan tewas setelah puing rudal yang berhasil dicegat jatuh di Abu Dhabi.

Secara keseluruhan, lebih dari 4.500 orang telah tewas dalam konflik tersebut, menurut pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Sekitar tiga perempat korban jiwa terjadi di Iran. Hampir 1.100 orang tewas di Lebanon, sementara lebih dari satu juta orang mengungsi. Puluhan korban juga dilaporkan di Israel serta negara-negara Teluk Arab.

Beberapa negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dilaporkan tengah mempertimbangkan kemungkinan bergabung dalam perang, menurut sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk AS Yousef Al Otaiba dalam opini di Wall Street Journal menulis bahwa Iran tidak boleh dibiarkan menyandera AS, UEA, dan perekonomian global.

“Gencatan senjata sederhana tidaklah cukup,” tulisnya.

Trump sebelumnya juga menegaskan bahwa setiap perjanjian damai harus melarang Iran memperoleh senjata nuklir atau memperkaya material radioaktif bahkan untuk tujuan sipil.

Rencana AS juga mengharuskan Iran membatasi persenjataan rudalnya hanya untuk pertahanan diri. Sebagai imbalannya, Iran berpotensi memperoleh pelonggaran sanksi ekonomi.

Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan bahwa perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional.

“Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Kebijakan ini melengkapi berbagai kemudahan yang sudah diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah atau apartemen baru senilai hingga Rp2 miliar yang diperpanjang hingga tahun 2027.

Selain untuk MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.

Calon penghuni cukup menyiapkan uang muka (DP) sebesar 1 persen, sementara pemerintah menanggung PPN sepenuhnya dan memberikan subsidi kemudahan Rp25 juta untuk biaya awal seperti provisi, notaris, dan asuransi.

Dukungan atas kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.

“Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang.

“Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat, dan ekonomi ikut terdorong,” katanya.

Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan rampungnya fasilitas pengolahan hilir (smelter) PTFI pada 2025, FCX dan PTFI melanjutkan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasi,

Jakarta (ANTARA) - Freeport-McMoRan Inc. (FCX) menyatakan akan mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2026, setelah merampungkan pembangunan smelter pada 2025.

“Dengan rampungnya fasilitas pengolahan hilir (smelter) PTFI pada 2025, FCX dan PTFI melanjutkan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasi,” tulis FCX dalam laporan kinerja yang diterima di Jakarta, Jumat.

Saat ini, Freeport memegang IUPK hingga tahun 2041. Perpanjangan izin usaha pertambangan khusus untuk periode produksi selepas 2041 dibutuhkan oleh Freeport untuk melanjutkan operasional berskala besar.

“PTFI mempersiapkan permohonan perpanjangan izin yang diharapkan mencakup masa pakai sumber daya, (permohonan) akan diajukan pada 2026,” tulis FCX.

Seiring dengan permohonan perpanjangan izin, PTFI berencana untuk melakukan eksplorasi tambahan, memulai kajian untuk pengembangan lanjutan, dan memperluas program-program sosial.

“FCX berharap mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 49 persen (terhadap PTFI) hingga 2041 dan akan melepas saham PTFI untuk BUMN pada awal 2042,” kata FCX.

Dengan demikian, setelah 2041, saham FCX di PTFI berada di kisaran 37 persen.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.

Langkah ini diambil karena cadangan dan produksi mineral Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada 2035, seiring pengelolaan tambang yang kini sepenuhnya dilakukan di bawah tanah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.

Bahlil mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan negosiasi lanjutan terkait hal itu. Negosiasi itu merupakan langkah pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bersama KAI Commuter berencana untuk memperpanjang lintasan Commuter Line relasi Surabaya—Pasuruan (Supas) hingga wilayah Probolinggo.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan, saat ini pihak terkait masih melakukan pembahasan secara intensif terkait pengembangan layanan Commuter Line di Jawa Timur.

Langkah strategis ini juga diambil Pemerintah dan KAI Commuter untuk meningkatkan jangkauan layanan KA Lokal PSO (Public Service Obligation) yang saat ini perjalanannya berakhir di Stasiun Pasuruan.

“Lintas pelayanan Commuter Line akan diperpanjang hingga Stasiun Probolinggo, dengan jarak tempuh dari 63 km menjadi 101 km,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Karina menambahkan, Commuter Line Supas yang saat ini melayani relasi Surabaya – Pasuruan nantinya menjadi Surabaya–Pasuruan–Probolinggo.

Rencana ini juga dilakukan sebagai dukungan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung sektor pariwisata, serta mendorong perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur.

Dirinya menjelaskan, pemilihan Stasiun Probolinggo dinilai memiliki potensi tertinggi karena lokasinya yang strategis di pusat kota, dekat dengan kawasan industri, perkantoran, sekolah, serta destinasi wisata.

KAI Commuter pun telah melakukan survei kepada masyarakat Probolinggo terkait kehadiran layanan ini. Bahkan seluruhnya menyatakan minatnya untuk menggunakan layanan kereta yang terhubung ke Surabaya tersebut. Potensi akuisisi pengguna di Stasiun Probolinggo diprediksi mencapai 304 orang per hari.

Dari sisi prasarana, Stasiun Probolinggo saat ini memiliki 4 jalur pelayanan dan 2 jalur stabling.

Beberapa perbaikan fasilitas penunjang juga akan direncanakan untuk dilakukan, seperti penambahan kanopi area peron, perluasan ruang tunggu pengguna, serta penambahan petugas operasional seperti petugas loket, pengamanan, dan kebersihan untuk memastikan pelayanan prima bagi pengguna.

Terlebih saat ini rata-rata volume pengguna Commuter Line Supas sebanyak 4.417 orang perhari dan 130 -140 ribu orang perbulan. Perpanjangan Commuter Line Supas menuju Kota Probolinggo diharapkan akan mendongkrak okupansi layanan kereta ini.

Perpanjangan Commuter Line Supas menuju Kota Probolinggo diharapkan akan mendongkrak okupansi layanan kereta ini.

Terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Arif Anwar mengungkapkan, pihaknya telah meminta KAI Commuter untuk segera memenuhi kelengkapan pelayanan penumpang yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keberadaan PSO pun turut memastikan tarif KRL ini akan terjangkau. Saat ini tarif Commuter Line Supas dibanderol seharga Rp6.000 per perjalanan.

“Saat ini kami terus mengawal proses persiapan operasional KA ini agar dapat dioperasikan sesuai target,” tuturnya.

Nanti apabila belum pulih, nanti Gubernur akan menetapkan tambahan bencana alam, periodenya, dan kami akan menyesuaikan kembali (relaksasinya).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas membuka peluang memperpanjang relaksasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan minyak solar tanpa QR Code di Aceh.

“Nanti apabila belum pulih, nanti Gubernur akan menetapkan tambahan bencana alam, periodenya, dan kami akan menyesuaikan kembali (relaksasinya),” ujar Wahyudi Anas, setelah pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM, di Gedung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jakarta, Senin.

Wahyudi menjelaskan BPH Migas sudah memberi relaksasi sebanyak dua kali, yang pertama berakhir pada tanggal 11 Desember 2025, dan yang kedua merupakan perpanjangan dari 12 Desember-25 Desember 2025.

Relaksasi pembelian pertalite tanpa menggunakan QR Code bertujuan untuk mengurai antrean pembelian BBM. Di sisi lain, BPH Migas juga mempertimbangkan sumber listrik yang masih belum tersedia di sebagian daerah, sehingga tidak memungkinkan masyarakat untuk menunjukkan QR Code mereka.

Selain itu, BPH Migas juga memfasilitasi pembelian pertalite untuk kendaraan-kendaraan dinas berpelat merah, kendaraan posko, alat berat, dan lain-lain.

Adapun yang menjadi pertimbangan BPH Migas untuk memberi relaksasi pembelian pertalite kepada pengguna kendaraan pelat merah adalah penggunaan kendaraan tersebut untuk mengirim bantuan kepada masyarakat.

“Tidak ada rental kendaraan yang bisa disewakan di lokasi bencana, jadi pasti mengoptimalkan kendaraan-kendaraan pemerintah yang ada. Pelat merah juga digunakan untuk membawa bantuan,” kata Wahyudi.

Langkah tersebut merupakan respons yang diberikan oleh BPH Migas terkait permohonan masing-masing kepala daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada penghujung November lalu.

Sebelumnya, BPH Migas memberi kelonggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan (JBKP) pertalite dan keringanan pembelian jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar tanpa QR Code di Aceh.

Relaksasi berlaku di wilayah terdampak bencana selama perpanjangan masa status tanggap darurat mulai 12 Desember 2025 sampai dengan 25 Desember 2025, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

Terkait dengan permohonan penambahan kuota BBM, ujar Wahyudi, BPH Migas terus menjaga ketersediaan pasokan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi di wilayah Aceh.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ditregident Korlantas Polri resmi mengoperasionalkan 153 Satuan Penyelenggara Administrasi SIM ( Satpas ) sebagai penyedia layanan SINAR (SIM Nasional Presisi) mulai 1 Desember 2025. Perluasan layanan ini menjadi tonggak penting akselerasi transformasi digital Polri, khususnya dalam pelayanan publik berbasis teknologi.

Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, menjelaskan jumlah Satpas layanan SINAR sebelumnya baru mencakup 54 Satpas. Mulai 1 Desember 2025, Polri menambah 99 Satpas baru sehingga total menjadi 153 Satpas yang tersebar di 27 provinsi dengan tingkat permohonan pelayanan perpanjangan SIM yang tinggi. Jenis-jenis SIM A: Bukan Sekadar Surat Izin, tapi Kunci Pembuka Gerbang Jalanan Jakarta!

Langkah ini merupakan implementasi nyata dari 10 Program Quick Wins Akselerasi Transformasi Pelayanan Publik Korlantas Polri. Khususnya pada agenda Optimalisasi Pelayanan perpanjangan SIM melalui Aplikasi SINAR. ”Dengan penambahan jangkauan layanan di 99 Satpas, kami memastikan masyarakat semakin mudah mengakses layanan perpanjangan SIM secara digital di seluruh Indonesia,” katanya, Senin (1/12/2025).

Sejak diluncurkan, SINAR dirancang untuk memangkas proses birokrasi, meningkatkan transparansi, serta menghadirkan kemudahan pengurusan perpanjangan SIM secara online. Berikut perkembangan penting implementasinya hingga 2025, pertama, peningkatan pengguna SINAR. Penggunaan layanan SINAR terus meningkat signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Permohonan perpanjangan SIM melalui aplikasi SINAR tercatat tumbuh pesat, didorong oleh kemudahan layanan tanpa tatap muka.

Kedua, efisiensi proses pelayanan perpanjangan SIM. SINAR berhasil memangkas waktu pelayanan perpanjangan SIM dari rata-rata 60-90 menit menjadi kurang dari 15 menit untuk proses digital, dengan kedatangan ke Satpas hanya untuk pengambilan foto dan cetak saja.

Ketiga, integrasi sistem dan penguatan basis data Ditregident Korlantas Polri secara berkelanjutan memperkuat integrasi basis data identitas, rekam jejak pengendara, serta fitur verifikasi biometrik untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan identitas.

Keempat, respons publik yang positif. Layanan perpanjangan SINAR mendapatkan apresiasi karena dinilai lebih transparan, mudah dijangkau masyarakat di kota maupun daerah penyangga, serta mampu mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi. Komisi III Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Kakorlantas: Mohon Doa Restu

Kelima, memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan. Penambahan 99 Satpas ini sekaligus menegaskan komitmen Ditregident Korlantas Polri dalam menghadirkan pelayanan perpanjangan SIM yang lebih merata dan berstandar digital. Provinsi-provinsi dengan volume permohonan layanan perpanjangan SIM tinggi kini memperoleh akses lebih luas, sehingga distribusi pelayanan menjadi lebih proporsional dan efisien.

Ditregident Korlantas Polri akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan fitur aplikasi SINAR untuk mendukung pelayanan yang semakin presisi, cepat, dan akuntabel sesuai kebutuhan masyarakat. “Dengan percepatan implementasi aplikasi SINAR di 153 titik pelayanan Satpas, kami ingin memastikan bahwa transformasi digital Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Modernisasi pelayanan publik harus menyentuh seluruh wilayah, bukan hanya kota besar,” jelasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan pemberian hak guna lahan bagi para investor di Ibu Kota Negara (IKN) hingga 190 tahun.

MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor: 185/PUU-XXII/2024 dengan pemohon Stepanus Febyan Babaro (Karyawan Swasta) dan Ronggo Wasito (Pedagang) yang menguji konstitusionalitas norma pasal 16A ayat 1, ayat 2, ayat 3 UU 21/2023 tentang Perubahan Kedua atas UU 3/2022 tentang IKN.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Kamis (13/11).

MK menyatakan mekanisme dua siklus Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) yang jangka waktunya bisa mencapai 190 tahun untuk HGU serta 160 tahun untuk HGB dan HP sebagaimana termuat dalam Undang-undang IKN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan pemberian Hak Atas Tanah (HAT) di wilayah IKN dalam waktu jangka panjang dalam dua siklus jauh melebihi apa yang ditentukan oleh Undang-undang Pembaruan Agraria (UUPA).

Guntur menuturkan persoalan itu memiliki kaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 22 UU 25/2007 yang telah diputus lewat putusan nomor: 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Putusan itu menegaskan harus ada evaluasi berkelanjutan untuk pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak. Kata dia, negara tidak mungkin dapat melakukan evaluasi apabila HAT diberikan dalam jangka waktu yang panjang.

"Implikasinya, kewenangan kontrol oleh negara yang seharusnya tetap eksis untuk melakukan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad) maupun pengelolaan (beheersdaad) menjadi berkurang atau bahkan terhalang karena tidak diaturnya evaluasi," imbuhnya.

Ketentuan hak guna lahan, termasuk HGU paling lama 190 tahun bagi investor di IKN sebelumnya diatur dalam beleid yang diteken Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada 11 Juli 2024.

Pasal 9 beleid tersebut menyebutkan pemberian HGU diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah itu, hak bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Dengan demikian, totalnya menjadi 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi pasal 9 ayat 2a beleid itu.

Beleid itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) juga bisa diberikan untuk dua siklus. Siklus pertama untuk jangka waktu paling lama 80 tahun. Kemudian bisa ditambah satu siklus dengan jangka waktu yang sama sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Begitu juga hak pakai bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Dengan demikian, totalnya menjadi 160 tahun.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi ayat 3 pasal yang sama.

Sementara itu, pasal 9 ayat 4 mengatur Otorita IKN bakal melakukan evaluasi dalam lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama dengan lima persyaratan.

Pertama, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.

Kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Ketiga, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak.

Keempat, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Kelima, tanahnya tidak terindikasi terlantar.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,63 triliun per 12 November 2025.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

"Realisasi PNBP per 12 November tahun 2025 sebesar Rp2,63 triliun atau 82,12 persen dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif meskipun masih memerlukan langkah-langkah percepatan untuk memastikan capaian optimal di akhir tahun nanti," kata Dalu Agung.

Dalu Agung juga menjelaskan realisasi dan proyeksi PNBP Kementerian ATR/BPN menunjukkan tren cukup positif dalam 5 tahun terakhir.

Tahun ini, kemeteriannya menargetkan setoran PNBP mencapai Rp3,2 triliun. Target tersebut disusun dengan perhitungan potensi layanan pertanahan dan tata ruang, serta didukung oleh upaya optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan.

Namun, ia memprediksi target tersebut tak akan tercapai.

"Proyeksi realisasi penerimaan hingga akhir tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp3,13 triliun atau 97,66 persen. Hal tersebut dikarenakan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan menurunnya transaksi properti, terutama dalam bentuk tanah," tambahnya.

Lebih lanjut, Dalu Agung merinci realisasi PNBP pada lima pelayanan pertanahan dengan nilai penerimaan tertinggi yang menunjukkan kenaikan secara yoy selama dua tahun terakhir.

Kelima layanan tersebut adalah, pertama, pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp750,15 miliar pada 2025, meningkat 16,8 persen dari Rp642,13 miliar pada 2024.

Kedua, pendaftaran hak tanggungan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp430,61 miliar pada 2025, naik 0,9 persen dari Rp426,48 miliar pada 2024.

Ketiga, perpanjangan hak guna usaha (HGU) dan hak pakai dengan realisasi Rp462,85 miliar pada 2025. Realisasi tersebut meningkat dari Rp516,46 miliar pada 2024.

Keempat, pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dengan realisasi Rp312,21 miliar pada 2025 dan meningkat dari Rp280,07 miliar pada 2024.

Terakhir, pengecekan sertifikat dengan realisasi penerimaan sebesar Rp134,66 miliar pada 2025 dan meningkat dari Rp131,06 miliar pada 2024.