Bisnis.com, JAKARTA— Vista Land Group menyebut pertumbuhan pasar rumah subsidi di Kota Serang, Banten, mencapai sekitar 15% pada kuartal I/2026, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Manager Business Development Vista Land Group Arif Budiman Suselo menyebut penjualan rumah subsidi di Serang pada kuartal I/2026 meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terjadi meski ekonomi global tengah menghadapi tekanan akibat gejolak geopolitik internasional.

“Permintaan rumah subsidi tetap tinggi karena kebutuhan rumah masyarakat, khususnya MBR, memang sangat besar. Rumah masih menjadi kebutuhan utama,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Di Kota Serang, Vista Land Group saat ini mengembangkan dua proyek besar, yakni Puri Harmoni Indah untuk rumah subsidi dan Bukit Mas Residence untuk rumah komersial.

Puri Harmoni Indah dibangun di atas lahan seluas 30 Hektare (Ha). Pada tahap pertama, pengembangan dilakukan di atas lahan 15 Ha dengan target 1.328 unit rumah subsidi.

Hingga saat ini sekitar 750 unit telah terbangun, sebanyak 650 unit sudah akad, dan tersedia sekitar 100 unit ready stock. Tingkat hunian bahkan telah mencapai 70%.

Sementara itu, Bukit Mas Residence yang dikembangkan di atas lahan 13 Ha kini hampir habis terjual. Harga rumah komersial di kawasan tersebut dibanderol mulai dari Rp350 juta hingga Rp800 jutaan.

Arif menambahkan, tantangan terbesar dalam pengajuan KPR masih berkaitan dengan BI Checking atau riwayat kredit calon pembeli, terutama akibat pinjaman online dan kredit macet. Namun demikian, pihak perbankan seperti BCA tetap memberikan ruang kemudahan bagi calon pembeli yang telah menyelesaikan kewajiban kreditnya.

“Selama ada surat lunas, proses pengajuan masih bisa dilanjutkan. Ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Menurut Arif, pasar rumah subsidi di Serang masih sangat besar dan tidak akan habis dalam waktu dekat. Mayoritas pembeli berasal dari kalangan ASN, karyawan swasta, pelaku UMKM, hingga pekerja sektor informal yang ingin memiliki rumah pertama dengan cicilan terjangkau.

“Ketika ekonomi masyarakat meningkat, biasanya yang pertama dibeli adalah rumah. Itu sebabnya pasar rumah subsidi selalu ada,” tuturnya.
Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menjelaskan, tahun ini manajemen menargetkan akan membangun 5.000 unit rumah subsidi dan komersial.

Dia pun menyambut baik program KPR Sejahtera BCA karena dapat memberikan solusi tepat bagi konsumen yang ingin beli rumah dengan luas tanah lebih besar yang harganya di atas harga rumah subsidi FLPP.

”Dengan KPR Sejahtera BCA, konsumen dapat membeli rumah di atas harga rumah subsidi yang seharusnya masuk kategori rumah komersial, tapi tetap dapat menikmati fasilitas seperti rumah FLPP karena plafon kredit yang diberikan BCA sampai dengan Rp350 juta. Dalam istilah Pak Menteri PKP, kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT),” jelasnya.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan pihaknya mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Melalui KPR Sejahtera BCA, perseroan memberikan pembiayaan rumah subsidi tanpa menggunakan jalur FLPP, tetapi tetap menawarkan fasilitas serupa.

Fasilitas tersebut mulai dari uang muka ringan, tenor panjang, suku bunga tetap sebesar 5%, hingga cicilan yang setara dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Seluruh pembiayaan menggunakan dana internal BCA.

“Kami dari BCA support dengan uang sendiri, tidak mengambil subsidi dari pemerintah. Kami juga memberikan subsidi uang muka. Setelah melihat langsung, kualitas bangunan rumahnya sangat bagus dan kami berharap kerja sama ini bisa berkembang lebih besar lagi,” kata Hendra.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang batas waktu kewajiban pelaporan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan hingga 31 Desember 2027.

Selain itu, OJK juga memberi kelonggaran tenggat penyampaian laporan keuangan tahunan audited untuk industri asuransi dan reasuransi.

Kebijakan tersebut diumumkan OJK sebagai respons untuk menjaga kualitas pelaporan sekaligus memberi ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam menyiapkan infrastruktur, data, dan tata kelola yang dibutuhkan agar kewajiban pelaporan dapat berjalan lebih optimal.

Perpanjangan terbesar diberikan pada implementasi kewajiban sebagai pelapor SLIK bagi perusahaan asuransi umum, asuransi umum syariah yang memasarkan asuransi kredit dan/atau suretyship, serta perusahaan penjaminan dan penjaminan syariah.

Semula, kewajiban itu dijadwalkan mulai berlaku penuh paling lambat 31 Juli 2025. Namun, OJK memutuskan tenggat tersebut diundur sekitar dua setengah tahun menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur," tulis OJK dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Artinya, perusahaan-perusahaan di sektor ini mendapat waktu lebih panjang untuk membereskan kesiapan teknis sebelum benar-benar wajib mengirim data debitur ke dalam sistem SLIK yang selama ini menjadi basis informasi kredit nasional.

Meski diberi kelonggaran, OJK menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti kewajiban pelaporan dihapus atau ditunda tanpa batas. Pelaku industri tetap diminta segera menyesuaikan kerja sama dengan pihak terkait dan memperkuat sistem informasi internal agar siap saat tenggat baru berlaku.

"OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan," demikian keterangan OJK.

Tak hanya soal SLIK, OJK juga memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2025 yang telah diaudit bagi perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi.

Jika sebelumnya laporan audited berbasis PSAK 117 Kontrak Asuransi wajib masuk paling lambat 30 April 2026, kini tenggatnya digeser menjadi 30 Juni 2026.

Perpanjangan ini diberikan karena OJK menilai industri masih membutuhkan waktu untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan standar akuntansi baru tersebut.

Sejalan dengan itu, OJK ikut menyesuaikan sejumlah kewajiban turunan yang terkait langsung dengan laporan keuangan tersebut.

Pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK ditunda sampai laporan audited diterima, batas penyampaian ringkasan laporan keuangan tahunan publikasi mundur menjadi 31 Juli 2026, dan Laporan Keberlanjutan diperpanjang hingga 30 Juni 2026.

Lewat dua kebijakan ini, OJK pada dasarnya sedang memberi napas tambahan kepada industri asuransi dan penjaminan yang masih beradaptasi dengan standar pelaporan baru sekaligus integrasi sistem data debitur.

Namun di sisi lain, otoritas itu menegaskan pengawasan dan evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kelonggaran waktu tersebut benar-benar dipakai untuk memperkuat kesiapan, bukan sekadar menunda kewajiban administratif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kebijakan anyar mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah berupa penyediaan tiga juta rumah. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya mempermudah akses kredit rumah subsidi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan pihaknya sangat mendukung program prioritas yang dijalankan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait. Ia menyampaikan, OJK telah melaksanakan Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada pekan lalu dan memutuskan sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung implementasinya.

Salah satu keputusan utama adalah OJK memutuskan informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK berupa kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp 1 juta.

“Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp 1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya,” kata Friderica atau yang kerap disapa Kiki dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/4/2026).

Di samping itu, Kiki menuturkan OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan itu diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

“Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan,” terangnya.

Ia melanjutkan, untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah itu diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Selanjutnya, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun akan menerbitkan penegasan mengenai pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah. Penegasan tersebut dinilai penting karena memiliki implikasi terhadap aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan.

Kiki menekankan OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. Satgas tersebut akan melibatkan OJK, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, asosiasi pengembang, serta pemangku kepentingan terkait lainnya sebagai langkah memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala program perumahan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

Sebagai informasi, SLIK merupakan catatan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis kredit atau pembiayaan. OJK akan menambahkan penegasan informasi di SLIK bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya pemberian kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Sebelumnya, OJK juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap Program Pemerintah dalam Pengadaan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Pelaporan SLIK. Melalui surat tersebut, OJK menegaskan SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan daftar hitam.

OJK juga menegaskan tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang memiliki kredit dengan kualitas selain lancar, termasuk apabila dilakukan penggabungan dengan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit atau pembiayaan bernilai kecil.

Selain itu, keputusan pemberian KPR kepada MBR tetap merupakan kewenangan masing-masing bank dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. OJK juga terus meminta bank untuk meningkatkan kualitas data SLIK, termasuk melakukan pengkinian data secara berkala.

“OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami,” tutup Kiki.

KOMPAS.com – Setiap kali mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan, satu syarat yang hampir pasti diperiksa adalah BI checking. Riwayat BI checking menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah seseorang layak menerima kredit atau tidak.

Kabar baiknya, kini cek BI checking kini bisa dilakukan secara online lewat HP, tanpa perlu datang langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Prosesnya praktis dan dapat diakses dari mana saja selama tersedia koneksi internet.

Perlu diketahui, data BI checking sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur (SID). Namun sejak 1 Januari 2018, pengelolaan tersebut resmi dialihkan ke OJK dan kini dikenal dengan nama SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Melalui layanan SLIK OJK, masyarakat dapat mengakses laporan iDeb (Informasi Debitur) yang memuat riwayat pembayaran kredit, mulai dari cicilan lancar, keterlambatan pembayaran, hingga kredit bermasalah atau macet.

Catatan ini sangat berpengaruh terhadap peluang persetujuan pinjaman. Riwayat kredit yang buruk dapat membuat pengajuan kredit langsung ditolak, baik untuk KPR, kredit kendaraan, kartu kredit, maupun pinjaman lainnya.

Lalu, bagaimana cara cek BI checking SLIK OJK 2026?

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar laman resmi iDebku OJK untuk mengajukan permohonan cek BI checking atau SLIK OJK secara online. Cara cek BI checking. Cara cek SLIK OJK. Arti skor BI checking.

Cara cek BI checking 2026 lewat HP

Mengacu informasi resmi OJK, berikut cara cek BI checking atau cara cek SLIK OJK secara online yang bisa dilakukan lewat ponsel:

• Buka browser, lalu akses laman https://idebku.ojk.go.id
• Pilih menu “Pendaftaran”, kemudian klik “Cek Ketersediaan Layanan”
• Isi data awal yang diminta, masukkan kode captcha, lalu klik “Selanjutnya”
• Jika kuota antrean tersedia, Anda akan diarahkan ke halaman Data Registrasi
• Lengkapi formulir pendaftaran, mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat email aktif, nomor handphone, tujuan permohonan informasi, hingga nama ibu kandung
• Setelah seluruh data terisi, klik “Selanjutnya”
• Unggah foto KTP atau identitas diri lainnya dengan ukuran maksimal 4 MB
• Klik “Selanjutnya”, lalu tekan tombol “Ajukan Permohonan”.

Jika pendaftaran berhasil, sistem akan menampilkan nomor pendaftaran. Nomor ini dapat digunakan untuk memantau proses permohonan melalui menu “Status Layanan” di halaman utama situs iDeb OJK.

Setelah permohonan diproses sesuai antrean, hasil BI checking atau laporan iDeb akan dikirim langsung ke alamat email yang telah didaftarkan.

Arti skor BI checking SLIK OJK

Dalam dunia perbankan, status kolektibilitas BI checking dibagi menjadi lima tingkat, mulai dari skor 1 hingga 5.

Skor ini mencerminkan tingkat kelancaran pembayaran kredit seseorang dan menjadi bahan pertimbangan utama bank dalam menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman.

Berikut klasifikasi skor BI checking berdasarkan status kolektibilitas kredit:

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar formulir pengajuan cek BI checking SLIK OJK di laman idebku.ojk.go.id. Cara cek BI checking 2026. Cara cek SLIK OJK.

• Debitur membayar angsuran pokok dan bunga tepat waktu setiap bulan
• Tidak pernah menunggak, perkembangan rekening baik, dan sesuai persyaratan kredit
• Termasuk kategori Performing Loan (PL).

- Skor 2 – Kredit dalam Perhatian Khusus (Kol-2 / DPK)

• Terjadi tunggakan pembayaran antara 1–90 hari
• Masih termasuk Performing Loan (PL), namun bank sudah memberi perhatian ekstra
• Penyelesaian dapat dilakukan melalui penagihan atau restrukturisasi kredit.

- Skor 3 – Kredit Tidak Lancar (Kol-3)

• Terlambat membayar antara 91–120 hari
• Termasuk Non-Performing Loan (NPL)
• Bank mulai mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama dan menghitung tunggakan secara akrual.

- Skor 4 – Kredit Diragukan (Kol-4)

• Terlambat membayar antara 121–180 hari
• Bank menganggap pembayaran pokok dan bunga kemungkinan besar tidak akan dilakukan
• Potensi penyelesaian melalui pelelangan agunan sesuai UU Nomor 4 Tahun 1996.

- Skor 5 – Kredit Macet (Kol-5)

• Menunggak lebih dari 180 hari
• Bank akan melelang agunan untuk menutup kerugian
• Termasuk kategori Non-Performing Loan (NPL) terendah dan menjadi risiko tertinggi bagi bank.

Itulah cara cek BI checking 2026 dan arti skor SLIK OJK. Dengan memahaminya, masyarakat dapat lebih siap sebelum mengajukan kredit dan menghindari risiko penolakan akibat riwayat keuangan yang kurang baik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Skor kredit sering dianggap sebagai gambaran seberapa baik seseorang berkomitmen dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Bagi masyarakat yang pernah mengajukan pembiayaan, istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu bukan hal asing.

Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking ini menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan saat menilai kelayakan calon peminjam, terutama untuk pengajuan kredit.

Apabila catatan SLIK seseorang kurang baik, peluang untuk memperoleh pinjaman dari bank maupun perusahaan pembiayaan akan semakin kecil. Terlebih, kini OJK mewajibkan layanan pinjaman online P2P Lending untuk ikut melaporkan data ke SLIK, sehingga rekam jejak kredit masyarakat semakin mudah dipantau.

Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian dalam pernyataan terbaru, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga meluruskan bahwa pihaknya tidak melarang lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit bagi para debitur dengan kualitas kredit tidak lancar.

"Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon individu, dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu," pungkas Mahendra dalam konferensi pers virtual, dikutipSenin (26/5/2025).

Adapun saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.

Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan pengecekan daftar pinjaman kini tak lagi di melalui BI Checking yang ada di Bank Indonesia(BI), melainkan sudah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kini namanya menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi.

SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa diakses secara online melalui situs idebku.ojk.go.id. Melalui link tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi debitur dan telah terintegrasi dengan kantor pusat dan kantor regional.

Berbagai jenis pinjaman akan masuk dalam catatan SLIK, termasuk kredit modal kerja, kendaraan bermotor, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), investasi, kredit tanpa agunan, kartu kredit, hingga kredit dengan jaminan.

Setidaknya terdapat lima penilaian dalam BI Checking, yakni kredit lancar, dalam perhatian khusus (DPK), tidak lancar, diragukan, hingga macet. Pada kategori penilaian kredit macet, seorang debitur dinyatakan masuk daftar hitam atau blacklist akibat gagal bayar lebih dari 180 hari.

Untuk mendaftar, masyarakat bisa melakukannya melalui browser dan bisa diakses dengan HP maupun laptop.

Agar tidak bingung, berikut cara mendaftar lewat situs Idebku:

1. Masuk ke laman https://idebku.ojk.go.id

Masuk lebih dulu ke laman idebku.ojk.go.id. Situs bisa langsung diakses melalui browser yang ada di perangkat. Kemudian, Anda akan bertemu dengan dua tombol. Pertama adalah Pendaftaran dan tombol lainnya adalah Status Layanan. Pilih Pendaftaran.

2. Menu Cek Ketersediaan Layanan

Di laman ini, masukkan sejumlah data mulai dari Jenis Debitur, Kewarganegaraan, Jenis Identitas Debitur, dan Nomor Identitas yang dipilih. Jangan lupa masukkan Captcha dan klik Selanjutnya.

Jika kuota antrean belum tersedia maka tidak bisa melanjutkan langkah berikutnya. Nantinya akan muncul informasi kuota antrian habis dan diminta mencoba beberapa saat lagi.

CNBC Indonesia lalu mencoba lagi untuk memasukkan data yang sama, dan langsung dialihkan ke menu berikutnya.

3. Menu Data Registrasi

Langkah berikutnya isi sejumlah data diri. Mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, provinsi serta kabupaten, email aktif, dan nomor handphone. Jangan lupa pilih salah satu opsi tujuan permohonan informasi dan nama kandung debitur.

Pilih tombol Selanjutnya untuk langkah berikutnya pendaftaran.

4. Unggah Foto

Kemudian, masukkan foto identitas, foto diri dengan kartu identitas, serta foto diri mengikuti gambar. Tiap foto diwajibkan berukuran maksimal 4 MB. Jika besaran foto lebih dari itu maka tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.

Setelah selesai mengupload seluruh foto yang diminta, klik Selanjutnya.

5. Ajukan Permohonan

Pada tahapan ini, pastikan data email yang Anda diajukan telah benar. Karena informasi SLIK akan diinfokan kembali lewat email.

Data yang sudah dimasukkan sebelumnya bisa diubah dengan menekan tombol Kembali. Jika telah sesuai, ceklis pada keterangan seluruh data yang disampaikan benar dan siap tunduk pada syarat serta ketentuan yang berlaku di OJK. Klik Ajukan Permohonan.

Berikutnya akan ada pemberitahuan Pendaftaran Berhasil. Pada bagian bawah akan terlihat nomor pendaftaran, nomor dapat dicopy dengan menekan tombol Salin Kode Pendaftaran. Selain itu, klik tombol Tutup untuk menutup jendela notifikasi.

Lebih lanjut, Anda dapat mengecek status permohonan dengan tekan tombol Status Layanan di laman utama. Masukkan nomor pendaftaran dan akan terlihat status terkini.

Nanti, dalam keterangannya OJK akan memproses permohonan Ideb dan mengirimkannya lewat email paling lambat 1 hari setelah dilakukan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada banyak kejadian terkait data pribadi masyarakat yang disalahgunakan pihak lain. Termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk pinjaman online (pinjol) atau judi online (judol) tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Praktik itu jelas merugikan pemilik data. Sebab masyarakat dirugikan namanya tercantum dalam data pinjol, atau bahkan bisa jadi sasaran penagihan hutang yang tak pernah dipinjamnya.

Sebenarnya masyarakat bisa mengecek sendiri apakah KTP telah disalahgunakan untuk melakukan pinjol. Dengan begitu bisa mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan di masa depan.

Anda dapat mengeceknya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk melakukan pengecekan, yakni KTP, foto diri dan foto diri bersama KTP. SLIK adalah sistem pencatatan yang dulu dikenal sebagai BI Checking.

Pengecekan sendiri bisa dilakukan secara offline maupun online. Untuk offline, Anda tinggal mendatangi kantor OJK terdekat dan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Berikut cara mengecek data kita pada SLIK secara offline:

1. Datang ke kantor OJK terdekat
2. Jangan lupa bawa semua dokumen yang dibutuhkan, termasuk surat kuasa jika dilakuka n melalui kuasa
3. Ajukan permintaan untuk memeriksa terkait data tersebut
4. Petugas setempat akan memeriksa sesuai dengan formulir dan dokumen, serta informasi dari debitur dan pemohon
5. Setelah itu, hasil pemeriksaan akan dikirim melalui email yang terdaftar

Sementara untuk pemeriksaan secara online, Anda dapat melakukan dengan mengakses situs idebku.ojk.go.id. Ini tahapan caranya:

1. Masuk ke laman Idebku
2. Klik Pendaftaran
3. Isi data yang tertera di dalamnya secara benar
4. Tekan tombol Selanjutnya
5. Unggah dokumen yang diminta, seperti KTP asli, foto diri, dan foto diri dengan memegang KTP
6. Centang pernyataan kebenaran data
7. Pilih Ajukan Permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan informasi nomor pendaftaran melalui email terdaftar
9. Proses pemohonan berlangsung satu hari kerja setelah pendaftarn dilakukan
10. Untuk mengecek statusnya, buka laman Idebku dan pilih Status Layanan. Isi data yang diminta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat yang pernah mengakses layanan pembiayaan pasti mengenal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem yang dulunya bernama BI Checking ini menjadi penentu ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan finansial khususnya pembiayaan kredit.

Semakin buruk nilai dalam SLIK, seseorang akan sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan kredit dari lembaga keuangan seperti bank hingga multifinance. Terlebih saat ini OJK telah mengatur bahwa pinjaman online P2P Lending menjadi pihak yang wajib lapor SLIK. Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Sebelum aturan tersebut dirilis, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengecekan daftar pinjaman tidak lagi dilayani oleh BI Checking yang dikelola Bank Indonesia (BI). Layanan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan namanya sekarang menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi.

SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa diakses secara online melalui situs idebku.ojk.go.id. Melalui link tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi debitur dan telah terintegrasi dengan kantor pusat dan kantor regional.

Berbagai jenis pinjaman akan masuk dalam catatan SLIK, termasuk kredit modal kerja, kendaraan bermotor, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), investasi, kredit tanpa agunan, kartu kredit, hingga kredit dengan jaminan.

Setidaknya terdapat lima penilaian dalam BI Checking, yakni kredit lancar, dalam perhatian khusus (DPK), tidak lancar, diragukan, hingga macet. Pada kategori penilaian kredit macet, seorang debitur dinyatakan masuk daftar hitam atau blacklist akibat gagal bayar lebih dari 180 hari.

Untuk mendaftar, masyarakat bisa melakukannya melalui browser dan bisa diakses dengan HP maupun laptop.

Agar tidak bingung, berikut cara mendaftar lewat situs Idebku:

1. Masuk ke laman https://idebku.ojk.go.id

Masuk lebih dulu ke laman idebku.ojk.go.id. Situs bisa langsung diakses melalui browser yang ada di perangkat. Kemudian, Anda akan bertemu dengan dua tombol. Pertama adalah Pendaftaran dan tombol lainnya adalah Status Layanan. Pilih Pendaftaran.

2. Menu Cek Ketersediaan Layanan

Di laman ini, masukkan sejumlah data mulai dari Jenis Debitur, Kewarganegaraan, Jenis Identitas Debitur, dan Nomor Identitas yang dipilih. Jangan lupa masukkan Captcha dan klik Selanjutnya.

Jika kuota antrean belum tersedia maka tidak bisa melanjutkan langkah berikutnya. Nantinya akan muncul informasi kuota antrian habis dan diminta mencoba beberapa saat lagi.

CNBC Indonesia lalu mencoba lagi untuk memasukkan data yang sama, dan langsung dialihkan ke menu berikutnya.

Foto: Dok OJK (Contoh SLIK) Dok OJK (Contoh SLIK)

3. Menu Data Registrasi

Langkah berikutnya isi sejumlah data diri. Mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, provinsi serta kabupaten, email aktif, dan nomor handphone. Jangan lupa pilih salah satu opsi tujuan permohonan informasi dan nama kandung debitur.

Pilih tombol Selanjutnya untuk langkah berikutnya pendaftaran.

4. Unggah Foto

Kemudian, masukkan foto identitas, foto diri dengan kartu identitas, serta foto diri mengikuti gambar. Tiap foto diwajibkan berukuran maksimal 4 MB. Jika besaran foto lebih dari itu maka tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.

Setelah selesai mengupload seluruh foto yang diminta, klik Selanjutnya.

5. Ajukan Permohonan

Pada tahapan ini, pastikan data email yang Anda diajukan telah benar. Karena informasi SLIK akan diinfokan kembali lewat email.

Data yang sudah dimasukkan sebelumnya bisa diubah dengan menekan tombol Kembali. Jika telah sesuai, ceklis pada keterangan seluruh data yang disampaikan benar dan siap tunduk pada syarat serta ketentuan yang berlaku di OJK. Klik Ajukan Permohonan.

Berikutnya akan ada pemberitahuan Pendaftaran Berhasil. Pada bagian bawah akan terlihat nomor pendaftaran, nomor dapat dicopy dengan menekan tombol Salin Kode Pendaftaran. Selain itu, klik tombol Tutup untuk menutup jendela notifikasi.

Lebih lanjut, Anda dapat mengecek status permohonan dengan tekan tombol Status Layanan di laman utama. Masukkan nomor pendaftaran dan akan terlihat status terkini.

Nanti, dalam keterangannya OJK akan memproses permohonan Ideb dan mengirimkannya lewat email paling lambat 1 hari setelah dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID,KARAWANG — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendorong adanya kebijakan pemutihan BI checking bagi masyarakat yang ingin mengakses program perumahan subsidi. Diperlukan langkah afirmatif untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

“Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena terkendala BI checking,” kata Maruarar di sela kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan, di Karawang, Senin (27/10/2025).

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut dan menilai perlunya langkah afirmatif agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memperoleh rumah layak huni melalui program pemerintah.

Menurut Maruarar, program perumahan subsidi di Karawang cukup potensial karena masih banyak warga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Karawang, masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang belum memiliki rumah. Tapi menurut saya, jumlahnya bisa lebih dari itu, termasuk mereka yang menempati rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap program perumahan subsidi yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia menilai pembangunan perumahan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan bukan hanya soal orang membeli atau mengkredit rumah. Dalam proses pembangunannya, banyak sektor ekonomi yang ikut bergerak,” kata Dedi.

Adapun Bupati Karawang Aep Syaepuloh berharap pemerintah pusat dapat membantu masyarakat yang terkendala BI checking agar tetap bisa mengikuti program perumahan subsidi.

“Banyak masyarakat yang mengeluh karena terhambat BI checking, padahal mereka sangat ingin memiliki rumah melalui program perumahan subsidi,” ujarnya.