secara kumulatif jumlah kunjungan wisman pada Januari-Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau tumbuh 7,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta kunjungan atau meningkat 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Rabu, menyampaikan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisman pada Januari-Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau tumbuh 7,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan asal negara, mayoritas kunjungan wisman pada Mei 2026 berasal dari Malaysia dengan 298,21 ribu kunjungan atau 21,58 persen dari total kunjungan.

Selanjutnya disusul wisatawan asal Australia sebanyak 155,03 ribu kunjungan atau 11,22 persen, serta Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan atau 9,89 persen.

Selain mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, BPS juga melaporkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) yang turut tumbuh. Pada Mei 2026, jumlah perjalanan wisnus mencapai 106,16 juta perjalanan atau meningkat 8,69 persen dibandingkan Mei 2025.

Secara kumulatif, perjalanan wisnus selama Januari-Mei 2026 tercatat sebanyak 523,22 juta perjalanan atau naik 2,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi transportasi penumpang, angkutan kereta api mencatat jumlah keberangkatan tertinggi pada Mei 2026, yakni mencapai 46,96 juta penumpang atau meningkat 4,17 persen secara tahunan.

Kenaikan juga terjadi pada angkutan laut domestik yang mengangkut 2,66 juta penumpang atau naik 6,45 persen, serta angkutan penyeberangan sebanyak 4,51 juta penumpang atau meningkat 16,66 persen.

Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan udara domestik turun 9,22 persen menjadi 4,11 juta penumpang. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara internasional tercatat 1,65 juta penumpang atau turun 6,41 persen dibandingkan Mei 2025.

Untuk angkutan barang, BPS mencatat volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik meningkat 2,76 persen secara tahunan menjadi 42,69 juta ton pada Mei 2026.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.

Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu mengatakan, tingkat kepercayaan investor tidak dapat dinilai hanya dari pergerakan pasar keuangan maupun sentimen jangka pendek.

Menurutnya, indikator yang lebih mencerminkan keyakinan investor terhadap suatu negara adalah Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA), yang merupakan keputusan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental ekonomi.

"Menarik investasi bukan pekerjaan mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia, tercermin dari realisasi investasi yang terus tumbuh, termasuk kontribusi PMA mencapai 50,1 persen pada triwulan I 2026. Ini membuktikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga," ujarnya.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi PMA pada triwulan I 2026 mencapai Rp250 triliun atau berkontribusi sebesar 50,1 persen terhadap total realisasi investasi senilai Rp498,8 triliun.

Capaian tersebut melanjutkan tren peningkatan PMA dalam beberapa tahun terakhir, yakni dari Rp147,2 triliun pada triwulan I 2022, meningkat menjadi Rp177 triliun pada triwulan I 2023, Rp204,4 triliun pada triwulan I 2024, Rp230,4 triliun pada triwulan I 2025, hingga mencapai Rp250 triliun pada triwulan I 2026.

Menurut Dendy, pertumbuhan yang konsisten tersebut menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik di mata investor global.

Ia menyampaikan hal itu juga terlihat dari keberagaman negara asal investor, dengan Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi lima investor terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026.

Selain nilai investasi, Dendy menegaskan manfaat investasi juga tercermin dari dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

"Yang lebih penting, investasi tidak hanya tercermin di pasar keuangan, tetapi juga mengalir ke sektor-sektor strategis yang meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah manfaat nyata investasi yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sepanjang triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat menyerap 706.569 tenaga kerja Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan investasi terus memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Ke depan, pihaknya menyatakan akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian berusaha, serta penguatan kebijakan hilirisasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tingkat global.

"Investasi hari ini menentukan masa depan generasi selanjutnya. Karena itu, mari bersama-sama menjaga iklim investasi yang semakin ramah bagi investor agar investasi terus tumbuh dan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Dendy.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan kebijakan industrialisasi Indonesia dibangun secara konsisten dan telah menjadi fondasi bagi penguatan daya saing industri nasional

Dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan, pemerintah telah lama mendukung industrialisasi, salah satunya sektor otomotif melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) sejak 2008.

Fasilitas tersebut telah merealisasikan impor bahan baku dan komponen sekitar 8,25 juta ton dengan nilai mencapai 800 miliar dolar AS, dengan penerima mayoritas penerima dari sektor otomotif.

Yoyok juga menilai pemerintah berhasil meredam potensi relokasi PT SAI dan PT JAI melalui dialog antara perusahaan, prinsipal Jepang, dan serikat pekerja sehingga ancaman pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, menurutnya, kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Pada kuartal I 2026 industri kendaraan roda empat tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan, sedangkan sepanjang 2025 ekspor komponen otomotif Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

"Data tersebut tidak mungkin lahir apabila ekosistem industrinya buruk. Pertumbuhan produksi, ekspor, dan investasi merupakan indikator bahwa kebijakan industrialisasi yang dibangun pemerintah selama ini memberikan hasil nyata," katanya.

Yoyok menegaskan pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap responsif terhadap tantangan industri dan menjaga lapangan kerja.

"Semua itu merupakan hasil dari kebijakan industrialisasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun," katanya.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Anton Kumonty, mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus memandang investor sebagai mitra strategis melalui insentif, regulasi adaptif, dan dialog berkelanjutan.

Menurut Anton, berbagai kebijakan yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, telah memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pengembangan industri.

Salah satu kebijakan yang dinilai membantu industri adalah fasilitas USDFS yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Gaikindo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus bagi seluruh jenis kendaraan, mulai dari ICE, HEV, PHEV hingga BEV, untuk menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia meyakini kerja sama antara Wiraraja Indonesia dan Polythene UK Ltd asal Inggris senilai Rp1,17 triliun memacu kontribusi kawasan industri terhadap perekonomian nasional, seiring meningkatnya arus investasi dan penguatan sektor manufaktur.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, masuknya investasi baru menjadi kebutuhan penting untuk mempercepat pertumbuhan industri sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

"Tentunya, karena saat ini kita butuh realisasi cepat masuknya investasi ke Indonesia," kata dia dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Venture Agreement antara PT Wiraraja Indonesia dan Polythene UK Ltd senilai sekitar 50 juta pound sterling atau setara Rp1,17 triliun di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London.

Kesepakatan itu difokuskan pada investasi, transfer teknologi, dan pengembangan industri manufaktur bernilai tambah yang berkelanjutan.

Penandatanganan tersebut merupakan hasil rangkaian kunjungan bisnis PT Wiraraja Indonesia ke Britania Raya sejak 23 Juni 2026.

Proses penjajakan hingga penandatanganan difasilitasi oleh KBRI London bersama Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) London dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai bagian dari upaya memperkuat arus investasi dan kemitraan ekonomi bilateral.

Dalam keterangan resmi HKI yang sudah dikonfirmasi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Britania Raya, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional, Desra Percaya, menyatakan kerja sama tersebut mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan antara pelaku usaha Indonesia dan Inggris, serta komitmen membangun kemitraan jangka panjang yang memberikan nilai tambah bagi kedua negara.

Selain memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Inggris, kesepakatan ini juga menjadi bagian dari implementasi UK–Indonesia New Strategic Partnership yang diharapkan mampu memperkuat rantai pasok industri, mempercepat transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pengembangan industri berkelanjutan di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (29/6) menjelaskan, berdasarkan data pihaknya, saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351,45 hektare dan tingkat okupansi sebesar 57,20 persen.

Kawasan itu dihuni oleh 11.970 perusahaan atau tenant, dengan pertumbuhan luas kawasan industri 1.508,02 hektare.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kawasan industri telah berkembang menjadi pusat aktivitas manufaktur nasional yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan perkembangan kawasan industri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kawasan industri meningkat 51,69 persen sejak 2020 atau bertambah 61 kawasan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

setiap kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi produk berharga rendah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian ruang bagi produksi rokok berharga murah untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan struktur pasar.

Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, dirinya menyampaikan fenomena downtrading telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan kebijakan cukai hasil tembakau.

Menurut Yusuf, kenaikan tarif cukai yang diikuti perbedaan harga antarkelompok produk telah mendorong sebagian konsumen beralih ke rokok dengan harga lebih murah.

“Karena itu, setiap kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi produk berharga rendah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar,” katanya.

Ia menilai apabila pilihan rokok murah semakin banyak tersedia, kecenderungan perpindahan konsumen ke produk dengan harga lebih rendah berpotensi terus berlanjut.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan cukai agar tujuan pengendalian konsumsi sekaligus optimalisasi penerimaan negara dapat berjalan secara seimbang.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara. Menurutnya, kebijakan terhadap industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi secara bersamaan, mulai dari ketidakpastian regulasi, tekanan kenaikan cukai, fenomena downtrading, hingga peredaran rokok ilegal.

Rumayya menilai kebijakan yang menyangkut industri hasil tembakau sebaiknya disusun secara bertahap dengan memperhatikan aspek pengawasan, perlindungan tenaga kerja, serta dampaknya terhadap daerah yang bergantung pada industri tembakau.

Ia mengingatkan apabila tekanan terhadap industri terus meningkat tanpa mitigasi yang memadai, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah sentra tembakau melalui pelemahan rantai pasok, konsumsi masyarakat, dan kesempatan kerja.

Fenomena downtrading sendiri menjadi salah satu isu yang terus menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan cukai hasil tembakau.

Perbedaan harga yang semakin lebar antarsegmen produk dalam beberapa tahun terakhir dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, efektivitas pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pembahasan tersebut mencuat setelah Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris dalam Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah direktur jenderal di Kementerian Keuangan mengusulkan agar pemerintah membuka ruang produksi rokok bagi segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurutnya, tingginya harga rokok mendorong sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menjelaskan pemerintah saat ini menghadapi dua tantangan utama dalam pengelolaan cukai hasil tembakau, yakni meningkatnya praktik downtrading atau pergeseran konsumen ke produk dengan harga lebih rendah serta peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, kedua faktor tersebut turut memengaruhi upaya optimalisasi penerimaan negara.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kedaulatan Rupiah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui penyelenggaraan Layanan Perbankan Nusantara (Lentera) Batas Negeri 2026 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

"Kegiatan ini menjadi upaya strategis Bank Indonesia memperluas layanan kebanksentralan hingga wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), sekaligus memperkuat literasi keuangan, digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Reynaldi Akbar Ariesha di Pontianak, Minggu.

Reynaldi mengatakan wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Indonesia sekaligus pintu masuk aktivitas ekonomi lintas negara sehingga membutuhkan dukungan layanan keuangan yang semakin kuat dan inklusif.

Menurut dia, melalui Lentera Batas Negeri, BI memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah layak edar, edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan QRIS Cross Border, serta berbagai layanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

"Hingga Juni 2026, Bank Indonesia Kalimantan Barat telah melaksanakan layanan Kas Keliling di 12 titik wilayah 3T dengan nilai penukaran uang mencapai Rp2,78 miliar. Selain itu, melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat, BI juga menjangkau lima pulau terluar Kalimantan Barat, yakni Pulau Karimata, Pulau Maya, Pulau Cempedak, Pulau Pelapis, dan Padang Tikar, dengan total layanan penukaran uang sebesar Rp15,6 miliar," tuturnya.

Di bidang edukasi, sepanjang 2026 BI Kalbar telah menggelar 74 kegiatan sosialisasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang diikuti lebih dari 22 ribu peserta dari berbagai kalangan sebagai bagian dari penguatan literasi keuangan masyarakat.

Pelaksanaan Lentera Batas Negeri 2026 merupakan kelanjutan program serupa yang sebelumnya sukses digelar di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, pada 2025. Pengalaman tersebut menjadi dasar perluasan cakupan layanan di Entikong melalui sinergi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perbankan, serta berbagai instansi terkait.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat memperoleh berbagai layanan, mulai dari penukaran uang dan kas keliling, edukasi CBP Rupiah, QRIS Cross Border, perlindungan konsumen, hingga Gerakan Pangan Murah yang menyediakan 1.000 paket bahan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi.

Lentera juga menghadirkan Pasar Batas Nusantara yang melibatkan 23 UMKM binaan Rumah BUMN Sanggau. Selama kegiatan, pelaku UMKM berhasil menjual 131 produk dengan total omzet mencapai Rp4,54 juta, sekaligus memperluas promosi produk lokal kepada masyarakat dan pelintas batas.

"Selain itu, melalui program Sinergi Layanan Kas (Silakas), masyarakat mendapatkan berbagai layanan terpadu, seperti layanan keimigrasian, Samsat Go Kecamatan, sosialisasi keselamatan transportasi, hingga pemeriksaan kesehatan gratis," kata dia.

Bank Indonesia juga menghadirkan Rupiah Corner Perbatasan sebagai sarana edukasi interaktif mengenai ciri keaslian uang Rupiah, peran Bank Indonesia, serta perkembangan sistem pembayaran digital. Sementara itu, kegiatan Business Matching UMKM mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli, distributor, investor, dan lembaga pembiayaan untuk memperluas peluang kemitraan.

Dari sisi digitalisasi pembayaran, perkembangan penggunaan QRIS di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif. Hingga Mei 2026, jumlah merchant QRIS telah mencapai lebih dari 539 ribu merchant, yang didominasi pelaku usaha mikro. BI menilai perkembangan tersebut mencerminkan semakin luasnya adopsi transaksi digital yang cepat, aman, dan efisien, termasuk untuk mendukung transaksi lintas negara melalui QRIS Cross Border di kawasan perbatasan.

"Melalui kolaborasi tersebut, Bank Indonesia optimistis penguatan kedaulatan Rupiah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta perluasan digitalisasi sistem pembayaran mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan sekaligus menegaskan peran wilayah perbatasan sebagai beranda ekonomi Indonesia," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengkaji penguatan regulasi terkait isu mikroplastik dan penggunaan galon air minum dalam kemasan (AMDK) isi ulang sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, di Bandung, Kamis, mengatakan sejumlah tantangan industri AMDK perlu menjadi perhatian, termasuk belum adanya standar yang jelas terkait masa pakai galon isi ulang dan material kemasan.

"Kita sekarang belum mengangkat mikroplastik. Kemudian banyak komplain mengenai galon isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, mau dua tahun, tiga tahun atau bagaimana masa pakainya. Material ke depan dan standardisasinya juga belum ada," katanya.

Menurut dia, upaya penguatan tersebut dilakukan setelah menerima berbagai masukan yang diperoleh Panja dari pelaku industri dan akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Ia menegaskan pembahasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memastikan regulasi yang lahir mampu melindungi masyarakat sebagai konsumen.

"Tujuan kita tidak mencari ini salah siapa. Bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini," ujarnya.

Evita menilai produk air minum dalam kemasan memerlukan perhatian lebih karena dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan berkaitan dengan kesehatan sehingga pengawasan dan standar yang diterapkan dinilai perlu lebih ketat.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya penguatan audit dan pengawasan industri AMDK setelah sejumlah temuan dalam rapat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terkait aspek yang perlu diperbaiki dalam tata kelola industri tersebut.

Sementara itu Direktur PT Muawanah Al Ma'soem, Evan Agustianto, mengatakan perusahaan AMDK miliknya di Bandung berkomitmen memastikan seluruh kemasan dan bahan baku yang digunakan memenuhi standar yang berlaku.

"Setiap kali bahan baku masuk, kami melakukan analisis terlebih dahulu untuk memastikan layak atau tidak digunakan. Kalau tidak memenuhi ukuran maupun kualitas yang ditentukan, tidak boleh diproduksi," katanya.

Ia menambahkan pengelolaan dampak kemasan, termasuk persoalan sampah, merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan, pemerintah, dan berbagai pihak terkait sehingga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan pelaksanaan transisi energi sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem, dan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan transformasi menuju energi bersih harus dilakukan secara bertanggung jawab, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun kesejahteraan tenaga kerja.

Ini dilakukan, menurutnya, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap langkah pengembangan tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak," kata Jumhur.

Lebih lanjut, dirinya dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue pada Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris itu menyampaikan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global karena merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Menurut dia, hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang dimiliki Indonesia berperan penting sebagai penyerap karbon alami sekaligus penyangga keseimbangan iklim.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan transisi energi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan tenaga kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, kebijakan transisi energi nasional dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, setiap proyek energi maupun investasi tetap diwajibkan memenuhi standar lingkungan yang ketat.

"Prioritas kami adalah memastikan arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan yang kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan target pelestarian lingkungan," ujar Jumhur.

Komitmen Indonesia tersebut sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang mendorong percepatan transisi energi global secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan negara maupun kelompok masyarakat yang terdampak.

Dalam forum yang dihadiri para menteri dan pemimpin perusahaan energi dunia itu, Guterres menekankan bahwa transisi energi harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain menegaskan komitmen nasional, delegasi Indonesia juga mengajak negara-negara mitra untuk memperkuat kerja sama internasional yang transparan dan berkeadilan guna mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa menjadi momentum untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, melalui evaluasi terhadap seluruh rantai pasok dan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tohom dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan evaluasi tersebut perlu mencakup pasokan energi primer, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sistem cadangan, hingga mekanisme komunikasi krisis kepada pelanggan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat terus meningkat.

Ia menegaskan, gangguan kelistrikan perlu dipandang sebagai bagian dari proses penguatan sistem yang lebih tangguh, mengingat listrik merupakan infrastruktur dasar yang menopang berbagai aktivitas strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, hingga pelayanan publik.

"Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang," kata Tohom.

Tohom menjelaskan bahwa sistem kelistrikan nasional merupakan jaringan yang kompleks, karena melibatkan pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, sistem proteksi, serta kebutuhan beban listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, setiap gangguan perlu dievaluasi secara komprehensif agar langkah perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan sistem dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan manajemen risiko, modernisasi jaringan, serta peningkatan kapasitas sistem cadangan menjadi aspek penting dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional ke depan.

Selain pembenahan teknis, Tohom juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada pelanggan untuk menjaga kepercayaan publik, terutama ketika terjadi gangguan layanan.

Menurut dia, masyarakat perlu memperoleh informasi yang cepat dan mudah dipahami mengenai wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, layanan pengaduan, hingga mekanisme kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komunikasi publik yang baik dapat membantu masyarakat memahami kondisi yang terjadi sekaligus mendukung proses pemulihan layanan," ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan platform digital guna mempercepat penyampaian informasi kepada pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.

Lebih lanjut, Tohom mengingatkan bahwa sektor ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional karena menjadi tulang punggung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut dia, isu kelistrikan nasional tidak hanya berkaitan dengan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kegiatan industri, layanan kesehatan, pendidikan, serta produktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal perbaikan sektor kelistrikan melalui masukan yang konstruktif dan berbasis data guna mendukung peningkatan keandalan pasokan listrik nasional.

"Yang perlu didorong adalah pembenahan yang terukur sehingga sistem kelistrikan semakin andal dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat serta pembangunan nasional," kata Tohom.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan proses ratifikasi dan implementasi perjanjian tersebut berjalan tepat waktu.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, dalam pernyataan resmi yang terkonfirmasi di Jakarta, Rabu, menyampaikan usulan tersebut menjadi salah satu hasil utama Apindo Business Mission to Europe 2026 yang berlangsung pada 11-19 Juni 2026 di Amsterdam, Den Haag, Brussels, dan Paris.

Apindo menilai fase pascanegosiasi IEU-CEPA menjadi tahap yang sangat penting untuk memastikan manfaat perjanjian dapat dirasakan secara optimal oleh dunia usaha.

Setelah tercapainya kesepakatan substantif pada September 2025, fokus berikutnya adalah penyelesaian proses legal finalization, ratifikasi, hingga implementasi yang efektif.

"Saat ini fokus kita harus bergeser dari negotiation menuju opportunity and partnership. Keberhasilan IEU-CEPA tidak hanya ditentukan oleh selesainya proses negosiasi, tetapi oleh kemampuan kita memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif baik dari sisi EU maupun Indonesia, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian secara keseluruhan," ujar Shinta.

Lebih lanjut, pihaknya menilai urgensi implementasi IEU-CEPA semakin tinggi mengingat fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa yang saat ini dinikmati Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Mulai 1 Januari 2027, Indonesia dijadwalkan keluar dari daftar penerima Standard GSP setelah berstatus negara berpendapatan menengah atas selama beberapa tahun berturut-turut.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko terjadinya cliff edge, yakni situasi ketika fasilitas GSP berakhir sementara IEU-CEPA belum berlaku efektif. Jika hal itu terjadi, sejumlah produk ekspor Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) Uni Eropa, sehingga meningkatkan biaya perdagangan.

Oleh karena itu, pihaknya memandang IEU-CEPA sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menggantikan fasilitas GSP, tetapi juga menciptakan kepastian akses pasar jangka panjang, memperkuat integrasi rantai pasok, meningkatkan investasi, serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Uni Eropa.

"Bagi Apindo, IEU-CEPA bukan hanya tentang liberalisasi tarif. Perjanjian ini harus menjadi platform untuk memperkuat investasi, capacity building, transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan industri, kepastian berusaha, serta peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia. Implementasi IEU-CEPA juga harus mampu menjawab berbagai nontariff barriers yang selama ini menjadi hambatan perdagangan dan investasi," kata Shinta.

Ia menambahkan bahwa momentum pasca negosiasi perlu diterjemahkan menjadi kerja sama konkret di bidang manufaktur, rantai pasok global, ekonomi hijau, ekonomi digital, keberlanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Selain mendorong pembentukan Joint Task Force IEU-CEPA, misi tersebut juga menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut strategis, termasuk penguatan dukungan terhadap implementasi perjanjian, peningkatan pemanfaatan IEU-CEPA setelah ratifikasi, serta pendalaman dialog terkait European Union Deforestation Regulation (EUDR), standar keberlanjutan, dan kesiapan sektor-sektor prioritas Indonesia dalam memenuhi ketentuan akses pasar Uni Eropa.

Selama pelaksanaan Business Mission to Europe 2026, Apindo juga melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan utama di Eropa.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

"Target kita jelas, tidak boleh terjadi cliff edge pada awal 2027. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Karena itu Apindo siap bekerja bersama Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kedua pihak," kata Shinta.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menekankan pentingnya kepastian pasokan gas guna menjaga daya saing, mempertahankan tingkat utilisasi produksi, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menyampaikan pihaknya menilai keberlanjutan pasokan energi yang kompetitif menjadi faktor kunci agar industri tetap dapat beroperasi optimal, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dirinya mengungkapkan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5 persen. Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi industri harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG yang memiliki harga jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar 20,5 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar 15–16 dolar AS per MMBTU atau hampir dua kali lipat dibandingkan subsidi gas industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima pelaku industri, realisasi AGIT pada Juni 2026 berpotensi turun hingga di bawah 30 persen.

Menurut Edy, yang menjadi perhatian utama industri bukan hanya persoalan harga, tetapi juga kepastian pasokan energi yang dapat mendukung keberlangsungan operasional pabrik.

Industri keramik yang tergabung dalam ASAKI saat ini menopang investasi besar dan menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja.

“Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” katanya.

ASAKI menilai industri masih dapat menjaga daya saing apabila harga gas rata-rata berada pada kisaran 7–9 dolar AS per MMBTU, setara dengan harga gas industri di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Target tersebut dinilai dapat tercapai apabila AGIT direalisasikan minimal 80 persen dan sisanya dipenuhi melalui LNG.

Senada dengan itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menegaskan bahwa kepastian pasokan gas menjadi kebutuhan mendesak bagi sektor manufaktur. Menurutnya, ketidakpastian pasokan saat ini mulai mengganggu aktivitas produksi industri.

“Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80 persen dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025,” katanya.

Yustinus menyebut informasi yang diterima pelaku industri menunjukkan realisasi AGIT saat ini hanya sekitar 27,5 persen dari alokasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, penggunaan gas di luar AGIT dikenakan tarif sekitar 20 dolar AS per MMBTU per Juni 2026.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri setelah menerima informasi adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat akibat mahalnya gas industri.

Momen terjadi saat Dasco menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (23/6). Dia menelepon Simon sesaat sebelum menyampaikan sambutan di acara tersebut.

"Halo, Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Raker KSPI. Ya, saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, ini saya tadi sudah rancang pidato cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Dasco saat menelepon Dirut Pertamina.

Perbincangan dalam telepon itu dilakukan Dasco sambil mendekatkan gawainya ke mikrofon sehingga suara percakapan itu terdengar oleh audiens. Dalam telefon itu, Dirut Pertamina pun menyatakan akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk menyikapi persoalan tersebut.

"Siap Pak Dasco, saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian," kata Simon dalam perbincangan telefon itu.

Dia pun menyampaikan bahwa ada ancaman PHK sebanyak 55.000 karyawan di sejumlah pabrik keramik di Bekasi akibat mahalnya gas industri tersebut. Pihaknya pun memastikan akan mencari jalan keluar mengenai permasalahan tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menilai hilirisasi industri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan Indonesia.

Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Senin menyampaikan, melalui pengolahan komoditas menjadi produk antara maupun produk akhir, Indonesia berpeluang memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat daya saing di pasar domestik dan global.

Esther mengatakan konsep hilirisasi sangat relevan diterapkan pada berbagai komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao.

Menurutnya, pengolahan komoditas tersebut menjadi produk intermediate maupun produk final akan meningkatkan nilai jual produk dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Saya sepakat dengan konsep hilirisasi industri untuk komoditas perkebunan karena dengan hilirisasi komoditas kopi, coklat dan lain-lain, bisa diolah menjadi produk intermediate bahkan produk final sehingga harganya pun bisa lebih mahal di pasar," ujarnya.

Meski demikian, Esther menekankan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, hilirisasi industri perlu mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain meningkatkan harga dan nilai tambah produk, hilirisasi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, membantu pengentasan kemiskinan, serta menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

"Artinya hilirisasi industri tidak hanya concern pada nilai tambah dan harga produk yang lebih mahal tetapi hilirisasi industri juga harus memberikan benefit pada lingkungan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain," katanya.

Lebih lanjut, Esther menilai penguatan pasar domestik harus menjadi prioritas dalam strategi hilirisasi nasional. Ia mengingatkan Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984 dan pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran penting dalam membangun ketahanan sektor pangan dan komoditas nasional.

Menurutnya, dengan memperkuat pasar domestik, pelaku industri dapat terus meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas produk sehingga lebih siap bersaing di pasar internasional.

Esther juga menyoroti masih adanya tantangan dalam pengembangan produk hilir komoditas perkebunan Indonesia. Meski Indonesia merupakan produsen berbagai bahan baku unggulan, kualitas sejumlah produk hilir dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk internasional.

Ia mencontohkan industri cokelat nasional yang masih menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk dengan kualitas setara cokelat asal Swiss maupun Belgia.

Untuk mendukung keberhasilan hilirisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani maupun peternak yang masuk dalam rantai pasok, Esther mengusulkan empat pilar utama pembangunan sektor pangan dan pertanian berkelanjutan.

Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan yang mendukung dan memungkinkan, karakteristik pasar yang menguntungkan, optimalisasi karakteristik produksi, serta penciptaan mata pencaharian alternatif.

Menurutnya, lingkungan yang mendukung mencakup berbagai faktor seperti kebijakan, regulasi, layanan, kelembagaan, hingga infrastruktur yang mampu menciptakan prasyarat bagi produksi pangan berkelanjutan dan peningkatan kinerja ekonomi.

Esther menambahkan, petani kecil membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pelatihan, pendampingan teknis, pembiayaan, teknologi, serta informasi pasar. Dukungan tersebut akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil produksi, dan daya saing komoditas nasional.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah mengambil peran lebih besar dalam menyediakan akses terhadap benih unggul, pupuk berkualitas, teknologi pertanian, serta layanan penyuluhan yang memadai.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026