REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor jasa keuangan Indonesia memasuki fase transformasi baru yang berpotensi memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Konsep universal banking yang diperkenalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai membuka peluang peningkatan efisiensi, diversifikasi layanan, serta penguatan daya saing industri keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sektor riil.

Di tengah potensi tersebut, implementasi konsep universal banking juga menuntut penguatan tata kelola, manajemen risiko, kapasitas teknologi, ketahanan siber, serta perlindungan data dan konsumen, khususnya pada ekosistem fintech dan layanan keuangan digital.

Konsep universal banking menandai perubahan arah industri jasa keuangan dari fase ekspansi menuju konsolidasi, dari pertumbuhan menuju keberlanjutan, serta dari fragmentasi menuju integrasi. Transformasi ini dinilai akan memperkuat sinergi antara perbankan dan penyelenggara layanan keuangan digital dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Pandu Sjahrir mengatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sektor keuangan digital di tingkat regional maupun global.

"Dalam konteks global dan regional, posisi Indonesia semakin strategis. Industri keuangan, khususnya ekosistem layanan keuangan digital, memiliki peluang yang riil untuk menjadi rule-shaper, tidak hanya sebagai pasar. Ekosistem layanan keuangan digital Indonesia berpotensi turut membentuk standar dan arah ekosistem regional, termasuk dalam hal standar inovasi dan teknologi, terutama bagi model bisnis digital dalam klaster pembayaran, pendanaan, serta investasi," ujar Pandu dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, AFTECH akan menyelenggarakan Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2026. Mengusung tema Beyond Banking: Redesigning Finance for Wellbeing and Growth in the Real Economy, forum ini akan mempertemukan lebih dari 300 pemimpin industri perbankan, fintech, sektor riil, akademisi, regulator, pemerintah, serta mitra internasional.

Forum tersebut bertujuan memberikan kontribusi terhadap arah kebijakan sektor jasa keuangan masa depan sekaligus memperkuat kolaborasi antarpelaku industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Dinamika dalam sektor jasa keuangan dan pengenalan konsep universal banking mendorong AFTECH menjadikannya tema utama dalam IDBS tahun ini. Kami melihat ke depan arsitektur sektor jasa keuangan akan mengalami transformasi, khususnya menjadi lebih fokus pada consumer journey, termasuk terlibat lebih aktif dalam mendorong terciptanya kesejahteraan finansial masyarakat dan semakin optimal dalam menjalankan layanan yang mendukung produktivitas sektor-sektor riil prioritas,” ujar Pandu.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyebut industri pinjaman daring (pindar) telah menyalurkan pembiayaan secara kumulatif lebih dari Rp1.388 triliun. Dari total penyaluran tersebut, sekitar 38% hingga 40% disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia Firlie Ganinduto mengatakan industri pindar tidak hanya berperan sebagai penyalur pinjaman, tetapi juga menjadi pintu masuk inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan.

Data industri menunjukkan total akumulasi penyaluran pinjaman telah melampaui Rp1.388 triliun dengan lebih dari 169 juta borrower aktif yang terlayani. Selain itu, lebih dari 90% peminjam tercatat melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian.

“Pindar adalah jembatan bagi jutaan orang yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh,” ujar Firlie dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, banyak peminjam memanfaatkan pendanaan untuk menambah stok dagangan, memenuhi kebutuhan pendidikan, hingga menjaga kelancaran arus kas usaha sebelum akhirnya mampu melunasi pinjaman tanpa kendala.

Firlie menambahkan AFTECH terus memastikan seluruh penyelenggara pindar yang menjadi anggotanya menjalankan tata kelola yang ketat, transparan terkait biaya dan bunga, serta memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang terstandarisasi.

“Kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang membuat industri ini bisa terus tumbuh dan relevan. AFTECH tidak hanya hadir sebagai asosiasi administratif, tetapi juga menjadi mitra aktif bagi setiap anggota dalam membangun kepercayaan kepada pengguna, regulator, dan masyarakat luas,” katanya.

Di tingkat platform, sejumlah pelaku industri menilai akses pembiayaan digital telah membantu pelaku UMKM berkembang dan masuk ke ekosistem keuangan formal.

Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo mengatakan pihaknya melihat banyak peminjam yang awalnya mengakses pinjaman untuk modal usaha kecil, kemudian mampu memperluas skala bisnisnya.

“Yang kami lihat adalah bagaimana seorang borrower yang pertama kali meminjam untuk stok dagangan kecil, dua tahun kemudian sudah punya beberapa karyawan dan mulai masuk ke ekosistem perbankan formal. Pindar bukan titik akhir perjalanan keuangan mereka, kami adalah titik masuknya,” ujar Nucky.

Senada, Direktur PT Sahabat Mikro Fintek Yonathan Gautama menyebut dampak pembiayaan produktif tidak hanya dirasakan oleh penerima pinjaman, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal.

“Ada sesuatu yang sangat kuat yang terjadi ketika seseorang yang tidak pernah dianggap layak oleh sistem keuangan formal, untuk pertama kalinya mendapatkan kepercayaan berupa modal,” katanya.

Menurut Yonathan, pembiayaan produktif turut mendorong penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan pemasok lokal, serta peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat komunitas, terutama di daerah luar Pulau Jawa.

Saat ini, AFTECH menaungi sembilan penyelenggara pindar aktif, yakni Easycash, PT Sahabat Mikro Fintek, AdaKami, Amartha, Julo, Indosaku, PinjamDuit, LumbungDana, dan Danai.

AFTECH juga mendorong para anggotanya untuk mempublikasikan data dampak secara berkala, termasuk tingkat pengembalian pinjaman (repayment rate), jumlah UMKM yang didanai, hingga hasil audit penagihan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi industri.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekosistem pinjaman daring (pindar) yang sehat dan berdampak nyata. Dalam kapasitasnya sebagai asosiasi bagi seluruh penyelenggara Inovasi Teknologi dan Sektor Keuangan (ITSK) termasuk penyelenggara pindar, AFTECH memaparkan narasi yang lebih utuh tentang apa yang sesungguhnya telah dilakukan industri ini: bukan sekadar menyalurkan pinjaman, melainkan membuka pintu masuk ke sistem keuangan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki akses ke perbankan formal.

Data industri mencatat bahwa sejak penyelenggara pindar mulai beroperasi, total akumulasi penyaluran pinjaman telah melampaui Rp1.388 triliun, dengan lebih dari 169 juta borrower aktif yang terlayani. Sebanyak 38 hingga 40% di antaranya adalah pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya, dan lebih dari 90% borrower membayar tepat waktu sesuai perjanjian.

“Ada ketidakseimbangan narasi yang perlu dikoreksi, salah satunya tentang jutaan borrower yang berhasil tidak pernah jadi berita. Pindar adalah jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh. Mereka yang meminjam untuk beli stok dagangan, bayar biaya sekolah anak, atau tambal modal saat arus kas seret dan kemudian melunasi pinjamannya tanpa masalah. Cerita mereka juga bagian dari realitas industri ini," ujar Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Firlie menambahkan, AFTECH secara aktif memastikan seluruh penyelenggara pindar yang menjadi anggota AFTECH untuk beroperasi di atas standar tata kelola yang ketat, transparan dalam biaya dan bunga sejak awal perjanjian, dan memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang terstandar dan dapat diakses publik.

"Kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang membuat industri ini bisa terus tumbuh dan relevan. AFTECH tidak hanya hadir sebagai asosiasi administratif. Kami adalah mitra aktif bagi setiap anggota dalam membangun kepercayaan itu, kepada pengguna, kepada regulator, kepada masyarakat luas," tegasnya.

Dari Platform ke Lapangan: Modal yang Mengubah Hidup

Di tingkat platform, dampak yang dirasakan borrower tidak berhenti pada angka pinjaman yang cair. Ekosistem yang terbentuk jauh lebih luas dari sekadar transaksi. Direktur Utama Easycash, Nucky P. Djatmiko, menggambarkan bagaimana platform yang ia pimpin melihat perubahan perilaku ekonomi di antara penggunanya dari waktu ke waktu.

"Yang kami lihat adalah bagaimana seorang borrower yang pertama kali meminjam untuk stok dagangan kecil, dua tahun kemudian sudah punya beberapa karyawan dan mulai masuk ke ekosistem perbankan formal. Pindar bukan titik akhir perjalanan keuangan mereka, kami adalah titik masuknya. Dan itu yang membuat pekerjaan ini punya makna," kata Nucky.

Easycash mencatat bahwa sebagian besar penggunanya berasal dari segmen yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan konvensional, dan bahwa tingkat kepercayaan yang dibangun melalui pengalaman pertama yang positif menjadi modal terbesar bagi pertumbuhan jangka panjang.

Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur PT Sahabat Mikro Fintek (Samir), Yonathan Gautama, yang platformnya juga merambah segmen produktif di luar pulau Jawa.

"Ada sesuatu yang sangat kuat yang terjadi ketika seseorang yang tidak pernah dianggap layak oleh sistem keuangan formal, untuk pertama kalinya mendapatkan kepercayaan berupa modal. Kami mencatat bahwa dampak pinjaman produktif tidak berhenti pada penerima langsung, tetapi menjalar ke rantai ekonomi di sekitarnya: tenaga kerja yang terserap, pemasok lokal yang ikut tumbuh, dan perputaran uang yang semakin aktif di tingkat komunitas,” ungkap Yonathan.

Ekosistem yang Bergerak Bersama

AFTECH saat ini menaungi sembilan penyelenggara pindar aktif: Easycash, Samir, AdaKami, Amartha, Julo, Indosaku, PinjamDuit, LumbungDana dan Danai. Masing-masing beroperasi di segmen dan wilayah yang berbeda, namun seluruhnya berada dalam satu kerangka pengawasan yang sama di bawah OJK dan komitmen bersama terhadap tata kelola yang bertanggung jawab.

AFTECH mendorong seluruh anggotanya untuk secara proaktif mempublikasikan data dampak platform masing-masing, termasuk repayment rate, jumlah UMKM yang didanai, dan laporan audit collection, sebagai bentuk transparansi nyata kepada publik.

"Kami ingin masyarakat melihat pindar sebagaimana adanya: industri yang lahir dari masalah nyata, tumbuh dengan inovasi yang bertanggung jawab dan terus berkomitmen untuk melayani mereka yang paling membutuhkan akses keuangan. Masih banyak yang harus kami perbaiki, tapi cerita tentang jutaan orang yang hidupnya berubah karena pindar, cerita itu juga harus didengar," pungkas Firlie.

Kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat krusial

Jakarta (ANTARA) - Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Herdianto mendorong pelaku industri sektor keuangan untuk semakin siap dalam memperkuat keamanan transaksi digital.

“Kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat krusial. Kita harus memahami bahwa fraudresilience bukan lagi sekadar isu teknis atau teknologi, melainkan pilar utama dalam menjaga trust dari masyarakat dan memastikan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan,” kata Tri dalam keterangan bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di Jakarta, Kamis.

Adapun Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada kuartal 1 2026, meningkat 37,69 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Di tengah pesatnya pertumbuhan tersebut, ancaman kejahatan siber pun kian meningkat. Para fraudster kini bahkan telah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk melancarkan aksinya dengan lebih canggih dan sulit terdeteksi.

Sementara, BSSN juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 5,2 miliar trafik internet yang berpotensi menjadi jalur serangan siber, 94 persen di antaranya merupakan malware dengan risiko tinggi bertransformasi menjadi serangan ransomware.

“Terkait hal tersebut diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan digital karena perlindungan konsumen dan ketahanan terhadap fraud merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan” ujar Tri.

Wakil Ketua Umum II AFTECH Budi Gandasoebrata menambahkan, keamanan, ketahanan infrastruktur, dan manajemen risiko merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pembayaran yang sehat dan berkelanjutan.

“Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dan dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” kata Budi.

Senada dengan hal tersebut, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai digitalenabler nasional bagian dari Holding BUMN Danareksa turut menegaskan pentingnya respons kolektif terhadap ancaman yang terus berkembang.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menyebutkan bahwa lanskap ancaman yang kini mengintai platform pembayaran digital menuntut pendekatan keamanan yang bersifat kolektif melalui penguatan shared services & infrastructure di bidang fraud management.

“Model ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap fokus pada pengembangan inti bisnis mereka, sementara fondasi keamanannya dikelola secara lebih profesional dan terkoordinasi,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) memanggil PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait kasus penyalahgunaan layanan pemadam kebakaran oleh oknum debt collector di Semarang. AFTECH juga memperketat pengawasan terhadap praktik penagihan di industri fintech lending.

Ketua Dewan Etik AFTECH, Harun Reksodiputro, mengatakan penyalahgunaan layanan darurat publik tidak dapat dibenarkan dan harus menjadi perhatian serius seluruh pelaku industri.

“AFTECH memandang penyalahgunaan layanan darurat publik dalam bentuk apa pun sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara etik karena berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat dan menghambat pelayanan terhadap kondisi darurat yang sesungguhnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Ia mengungkap bahwa setiap insiden tersebut harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan sikap.

“Kepercayaan publik bukan hal yang cukup dijawab dengan pernyataan. Setiap insiden yang menyentuh kepercayaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Itulah mengapa Dewan Etik AFTECH memandang penting untuk memanggil Indosaku secara langsung guna memperoleh gambaran yang utuh atas apa yang terjadi,” katanya.

Ia menegaskan seluruh penyelenggara fintech lending bertanggung jawab penuh atas aktivitas pihak ketiga yang digunakan dalam operasional penagihan.

“Tanggung jawab tersebut harus didukung melalui standar kepatuhan, mekanisme pengawasan, akuntabilitas yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam operasional layanan,” tegas Harun.

Dalam proses klarifikasi, Indosaku menyampaikan sejumlah langkah korektif, seperti terminasi agen collection yang terlibat, penghentian kerja sama dengan vendor collection terkait, hingga penguatan fungsi pengawasan, quality control, monitoring, audit, dan evaluasi vendor.

Ke depan, AFTECH menyatakan akan terus memantau implementasi perbaikan tersebut dan melakukan pemanggilan lanjutan apabila diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Etik Asosiasi Fintech Indonesia memanggil PT Indosaku Digital Teknologi atau Indosaku untuk menjalani sesi dengar pendapat dan klarifikasi resmi menyusul insiden penyalahgunaan layanan pemadam kebakaran dalam aktivitas penagihan di Semarang. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran etik yang dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap industri financial technologi (fintech) alias pinjaman online (pinjol).

“Aftech memandang penyalahgunaan layanan darurat publik dalam bentuk apa pun sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh etik, karena berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat dan menghambat pelayanan terhadap kondisi darurat yang sesungguhnya. Kepercayaan publik bukan hal yang cukup dijawab dengan pernyataan. Setiap insiden yang menyentuh kepercayaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Itulah mengapa Dewan Etik Aftech memandang penting untuk memanggil Indosaku secara langsung, untuk memperoleh gambaran yang utuh atas apa yang terjadi," ujar Ketua Dewan Etik Aftech, Harun Reksodiputro, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Insiden tersebut bermula dari tindakan seorang debt collector yang membuat laporan palsu kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang untuk kepentingan penagihan kepada nasabah. Aftech menyatakan prihatin atas peristiwa tersebut dan menilai praktik semacam itu tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tata kelola industri fintech.

Harun menjelaskan, proses klarifikasi dilakukan berdasarkan Kode Etik Terintegrasi Aftech yang mengatur prinsip integritas, akuntabilitas, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen bagi seluruh anggota asosiasi, termasuk dalam pelaksanaan fungsi penagihan.

Menurut dia, penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan, termasuk vendor penagihan dan agen collection di lapangan.

“Tanggung jawab tersebut harus didukung melalui standar kepatuhan, mekanisme pengawasan, akuntabilitas yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam operasional layanan. Tindakan yang merendahkan martabat konsumen serta menimbulkan keresahan sosial bukanlah cerminan nilai-nilai yang dijunjung oleh industri fintech Indonesia. Setiap konsumen berhak diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi. Dewan Etik tidak memberi ruang bagi praktik yang mencederai prinsip-prinsip tersebut," tegas Harun.

Dalam sesi dengar pendapat, Indosaku menyampaikan kronologi insiden, pola kerja sama dengan vendor collection, serta langkah penanganan yang telah dilakukan perusahaan. Dewan Etik Aftech mencatat sejumlah tindakan korektif yang dilakukan Indosaku, antara lain memutus hubungan dengan agen collection yang terlibat, menghentikan kerja sama dengan vendor collection terkait, serta memperkuat fungsi pengawasan, quality control, monitoring, audit, dan evaluasi vendor.

Aftech juga meminta Indosaku memperkuat tata kelola penagihan melalui peningkatan pengawasan terhadap vendor dan agen collection, penguatan evaluasi vendor, serta perbaikan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

“Dewan Etik Aftech akan terus melakukan pemantauan atas implementasi langkah perbaikan tersebut. Apabila diperlukan, Dewan Etik Aftech dapat meminta klarifikasi tambahan, memanggil kembali Indosaku untuk dengar pendapat lanjutan, maupun mengambil langkah lain yang dipandang perlu sesuai dengan Kode Etik Aftech dan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Harun.

Aftech turut menyatakan dukungan terhadap langkah pengawasan dan penanganan kasus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. Asosiasi tersebut mendorong seluruh pihak terkait bersikap kooperatif dan mengikuti proses pengawasan maupun penegakan hukum yang berlaku.

Menurut Harun, insiden tersebut harus menjadi momentum bagi industri fintech nasional untuk memperkuat tata kelola penagihan digital, pengawasan pihak ketiga, dan perlindungan konsumen.

“Aftech meyakini bahwa praktik yang diduga terjadi dalam insiden ini tidak mencerminkan komitmen dan praktik mayoritas penyelenggara fintech yang menjalankan layanan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan. Industri fintech berdiri di atas tiga pilar utama: kepercayaan konsumen, inovasi yang bertanggung jawab, dan pelindungan konsumen yang kuat,” kata Harun.

Ia menambahkan, Aftech akan terus berkoordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan guna memperkuat standar kepatuhan, tata kelola, dan perlindungan konsumen di industri fintech Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelaku industri keuangan digital menilai perlindungan konsumen menjadi faktor kunci menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor aset digital di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi, industri dinilai mulai beralih dari fokus ekspansi menuju penguatan kepercayaan publik dan tata kelola.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pengguna platform aset keuangan digital mencapai 17,17 juta dengan total 77,32 juta transaksi sepanjang tahun berjalan. Pertumbuhan tersebut mendorong regulator dan pelaku industri menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama pengembangan ekosistem.

Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Umum Anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian mengatakan, perkembangan industri aset digital menuntut pelaku usaha menjaga transparansi serta perlindungan pengguna.

“Dalam industri aset digital, kepercayaan bukan hanya faktor pendukung, tetapi fondasi utama. Pertumbuhan industri kripto dan crypto exchange Indonesia saat ini harus diimbangi dengan perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola yang kuat agar ekosistem dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Aloysia dalam siaran pers, Selasa (12/5/2026).

Menurut Aloysia, tema ‘Guarding Trust and Creating Greater Economic Impact’ yang diangkat AFTECH tahun ini mencerminkan kebutuhan industri untuk membangun pertumbuhan yang lebih bertanggung jawab di tengah meningkatnya adopsi teknologi finansial.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan industri keuangan digital Indonesia memasuki fase yang lebih matang. Pelaku industri kini mulai menempatkan kepatuhan regulasi dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama pertumbuhan, bukan sekadar perebutan pangsa pasar.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi yang secure by design dan responsible by design agar teknologi keuangan mampu memberikan dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas.

Senada, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan inovasi sektor keuangan digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen. Menurutnya, pertumbuhan industri perlu memastikan keamanan ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang.

Friderica menambahkan teknologi seperti artificial intelligence, big data analytics, cloud computing, hingga blockchain akan semakin berperan dalam memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi layanan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya belum terlayani optimal.

Indodax menilai penguatan regulasi dan literasi menjadi elemen penting dalam membangun industri aset digital yang lebih matang. Selain memperkuat sistem keamanan dan transparansi platform, perusahaan juga mendorong edukasi publik agar masyarakat memahami potensi dan risiko investasi aset kripto secara lebih bijak.

“Pada akhirnya, industri aset digital termasuk kripto bukan hanya soal teknologi atau pertumbuhan transaksi, tetapi juga tentang bagaimana membangun rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat. Kami percaya, ekosistem yang sehat hanya bisa tercipta ketika inovasi berjalan seiring dengan perlindungan konsumen, edukasi, dan tata kelola yang baik,” kata Aloysia.

Ke depan, pelaku industri menilai pertumbuhan keuangan digital Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan tata kelola. Dukungan regulasi serta kolaborasi antara regulator dan industri dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga ekosistem tetap sehat dan inklusif.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Pandu Sjahrir, menilai struktur pasar kripto di Indonesia masih berpotensi berkembang dengan model multi-bursa seiring pendekatan regulasi berbasis pasar (market-based) yang membuka ruang besar bagi pelaku swasta.

Menurut Pandu, model industri kripto di Indonesia berbeda dengan pasar saham yang sejak awal dibangun melalui pendekatan regulasi terpusat. Ia menyebut sejarah pengaturan aset kripto yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi faktor utama terbentuknya pasar yang lebih digerakkan oleh sektor swasta.

“Perbedaan awalnya itu mulainya dari Kementerian Perdagangan dulunya dari Bappebti. Di Bappebti itu memang led by private sector. Kalau perumpamaan dulu Bursa Surabaya dan Bursa Jakarta, itu mulainya dari member dan juga langsung dari pemerintahan, dari Bapepam dulu namanya. Jadi secara fundamental ada beda, dulu regulation-based dari bursa, yang ini adalah private market-based,” ujar Pandu usai peluncuran Industry Consultative Paper Aftech di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia mengatakan pendekatan tersebut membuat peluang lahirnya lebih banyak bursa kripto di Indonesia masih terbuka selama memenuhi aspek keamanan dan kebutuhan pasar.

“Bisa, itu jadi dari sisi itu bisa ada sampai 3 bursa, bisa 10, bisa 100, bisa banyak. Tapi balik lagi, orang akan memilih bursa yang paling penting aman dan nyaman, pasti itu pilihannya. Karena keamanan uang paling penting, itu menyangkut trust,” katanya.

Pandu menambahkan Aftech berperan sebagai jembatan antara regulator dan pelaku industri untuk menyusun batasan yang dapat menjaga kepentingan konsumen, terutama karena industri kripto berkaitan dengan dana pihak ketiga.

“Jadi OJK pun adopsinya sudah, let the private market decide dari sisi OJK-nya dan kami dari Aftech sebagai bridgeantara pemain dan regulator kita coba cari rambu-rambu yang pas saja. Untuk menjaga juga customer, klien, karena ini menyangkut uang pihak ketiga,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan Indonesia memiliki model pasar kripto yang berbeda dibanding negara lain karena memiliki lebih dari satu bursa aset kripto.

“Karena Indonesia satu-satunya di dunia yang punya bursa dan bursanya dua lagi. Jadi OJK ini mengambil pendekatan yang bertahap, terstruktur, dan berbasis pada tiga fase utama untuk mengatur dan mengawasi IAKD,” ujarnya.

OJK menyebut pengawasan terhadap Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) akan dilakukan secara bertahap guna menjaga keseimbangan antara inovasi industri dan perlindungan konsumen.

Tokenisasi aset keuangan dinilai menjadi peluang strategis untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperluas akses investasi di Indonesia. Transformasi ini dinilai mampu mempercepat transaksi dan membawa berbagai instrumen keuangan masuk ke ekosistem digital yang lebih inklusif.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menilai pengembangan tokenisasi aset membutuhkan kerangka klasifikasi aset digital yang jelas agar dapat berkembang secara sehat di tengah meningkatnya inovasi sektor keuangan digital.

Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir, mengatakan tokenisasi kini menjadi bagian dari transformasi pasar keuangan global yang tidak dapat dihindari.

“Kita menyaksikan gelombang inovasi berbasis tokenisasi menjadi bagian nyata dari evolusi pasar keuangan global. Aftech hadir sebagai wadah industri, sekaligus sebagai mitra aktif dalam proses perumusan kebijakan. Kami percaya bahwa klasifikasi aset digital yang jelas merupakan prasyarat agar tokenisasi bisa berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan dipercaya oleh pasar di Indonesia,” ujar Pandu dalam acara peluncuran Industry Consultative Paper di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dokumen kajian yang diluncurkan Aftech tersebut mengusung pendekatan klasifikasi aset digital sebagai fondasi pengaturan. Kajian itu disiapkan untuk memperkuat dialog kebijakan antara regulator dan pelaku industri sekaligus menjaga pengembangan aset digital tetap sejalan dengan stabilitas sistem keuangan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menilai pengembangan inovasi digital harus tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan kedaulatan moneter.

“Fokus kita adalah menghadirkan inovasi yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu menjamin kedaulatan moneter dan menjaga resiliensi dan stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan. Sinergi strategis antara otoritas terkait serta seluruh pelaku industri menjadi pilar utama dalam menghadirkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan adaptif,” ujarnya.

Kita menyaksikan gelombang inovasi berbasis tokenisasi menjadi bagian nyata dari evolusi pasar keuangan global

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berupaya mempercepat adaptasi teknologi tokenisasi dalam sektor keuangan digital melalui penyusunan dan peluncuran dokumen kajian (industry consultative paper) bertajuk Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menyatakan peluncuran kajian yang dikembangkan bersama Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) tersebut mencerminkan peran aktif industri fintech dalam proses pembentukan kebijakan keuangan digital nasional.

“Kita menyaksikan gelombang inovasi berbasis tokenisasi menjadi bagian nyata dari evolusi pasar keuangan global. AFTECH hadir sebagai wadah industri, sekaligus sebagai mitra aktif dalam proses perumusan kebijakan,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan kajian tersebut juga dapat menyajikan kerangka multi aspek yang mencakup perspektif hukum, fungsi ekonomi, pengaturan dan teknis sebagai dasar diskusi bersama antara regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami percaya bahwa klasifikasi aset digital yang jelas merupakan prasyarat agar tokenisasi bisa berkembang secara sehat, berkelanjutan dan dipercaya oleh pasar di Indonesia," kata Pandu Sjahrir.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyatakan inisiatif penyusunan consultative paper tersebut merupakan upaya nyata dalam meningkatkan pemahaman bersama terkait aset keuangan digital.

Ia menuturkan sinergi strategis antara otoritas terkait serta seluruh pelaku industri menjadi pilar utama dalam menghadirkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan adaptif, khususnya dalam pengembangan ekosistem keuangan digital serta penguatan perlindungan konsumen.

Melalui penyusunan kajian tersebut, pihaknya berharap dapat mengembangkan ekosistem aset keuangan digital yang terpadu dan kredibel.

“Fokus kami adalah menghadirkan inovasi yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu menjamin kedaulatan moneter dan menjaga resiliensi dan stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan,” ucap Filianingsih Hendarta.

Senada dengan Filianingsih, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adi Budiarso menyambut baik inisiatif yang diusung AFTECH sebagai bentuk keterlibatan aktif industri dalam proses pembuatan kebijakan.

"OJK memandang consultative paper yang diterbitkan dapat menjadi fondasi awal diskusi dalam rangka perumusan kebijakan ke depan, bukan hanya antara OJK dan AFTECH, tetapi juga dengan seluruh pemangku kepentingan yaitu pelaku usaha, asosiasi dan kementerian/lembaga terkait,” tutur Adi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) meluncurkan industry consultative paper bertajuk Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia, sebagai upaya mendukung pembentukan kerangka regulasi tokenisasi sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem keuangan digital nasional.

Aftech optimistis bahwa tokenisasi aset keuangan akan menjadi salah satu evolusi pasar modal modern, karena memungkinkan lebih banyak jenis aset berpartisipasi dalam ekosistem digital, mempercepat transaksi, sekaligus membuka akses investasi yang selama ini terbatas pada segmen tertentu.

Sebab demikian, tokenisasi dinilai sebagai peluang nyata untuk memperdalam pasar keuangan domestik dan mendorong inklusi keuangan yang lebih merata.

“Kita menyaksikan gelombang inovasi berbasis tokenisasi menjadi bagian nyata dari evolusi pasar keuangan global. Aftech hadir sebagai wadah industri, sekaligus sebagai mitra aktif dalam proses perumusan kebijakan,” kata Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir saat peluncuran Industry Consultative Paper di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pandu meneruskan, pihaknya percaya bahwa klasifikasi aset digital yang jelas merupakan prasyarat agar tokenisasi bisa berkembang secara sehat, berkelanjutan dan dipercaya oleh pasar di Indonesia.

Dia turut berharap peluncuran kajian ini dapat mencerminkan peran aktif industri dalam proses-proses pembentukan kebijakan keuangan digital nasional.

“Kajian ini juga memperkaya dialog kebijakan, menyajikan kerangka multi aspek yang mencakup perspektif hukum, fungsi ekonomi, pengaturan dan teknis sebagai dasar diskusi bersama antara regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menilai inisiatif penyusunan consultative paper sebagai upaya dalam pemahaman bersama terkait aset keuangan digital.

“Ke depan, regulasi dan pengembangan aset keuangan digital akan senantiasa kita perkuat melalui pembangunan ekosistem yang terpadu dan kredibel,” tuturnya.

Filianingsih menekankan fokus pihaknya adalah menghadirkan inovasi yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu menjamin kedaulatan moneter dan menjaga resiliensi dan stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan.

Dia juga menegaskan sinergi strategis antara otoritas terkait serta seluruh pelaku industri menjadi pilar utama dalam menghadirkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan adaptif.

“Khususnya dalam pengembangan ekosistem keuangan digital serta penguatan perlindungan konsumen,” sebutnya.

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso memandang inisiatif yang diusung AFTECH adalah bentuk keterlibatan aktif industri dalam proses pembuatan kebijakan.

“OJK memandang consultative paper yang diterbitkan dapat menjadi fondasi awal diskusi dalam rangka perumusan kebijakan ke depan, bukan hanya antara OJK dan Aftech, tetapi juga dengan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pelaku usaha, asosiasi dan kementerian/lembaga terkait,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mendukung langkah hukum yang ditempuh sembilan perusahaan pinjaman daring (pindar) melawan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Adapun kesembilan layanan pindar itu adalah AdaKami, Amartha, Easycash, Julo, Indosaku, Samir, PinjamDuit, LumbungDana dan Danai.

Sekretaris Jenderal Aftech Firlie Ganinduto, mengatakan dukungan langkah hukum untuk sembilan anggotanya dilakukan karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian dalam berusaha.

“Ke depan, Aftech berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga pertumbuhan ekosistem fintech yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Firlie dalam keterangan resminya, sabtu (11/4/2026).

FIrlie mengatakan, pindar atau pinjaman online (pinjol) atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan inovasi layanan keuangan yang tidak bisa dipisahkan dari ekosistem fintech nasional.

Layanan pinjaman online (pinjol) legal membantu masyarakat dalam aspek pendanaan dan turut mendorong pertumbuhan sektor riil yang berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Layanan LPBBTI telah menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia, khususnya dalam memperluas akses pendanaan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem keuangan formal,” ujar Firlie.

Lebih lanjut, Firlie menuturkan, kepercayaan terhadap industri fintech termasuk LPBBTI berdatangan dari dalam dan luar negeri.

Investor global melirik potensi besar ekosistem keuangan digital di Indonesia. Mereka menerapkan standar yang ketat mulai dari tata kelola, manajemen risiko, kualitas portofolio, dan teknologi, dan tunduk pada regulasi.

“Ketika mereka memutuskan untuk berinvestasi, hal tersebut menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa platform maupun industrinya memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi,” tutur Firlie.

“Kepercayaan investor global ini sekaligus mencerminkan bahwa industri tersebut dipandang prospektif dan terus berkembang,” tambahnya.

Sebelumnya, KPPU memutuskan 97 perusahaan pinjol bersalah karena dinilai terbukti mengatur suku bunga.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan, Majelis Komisi KPPU menghukum 97 perusahaan itu dengan hukuman denda.

"Atas pelanggaran tersebut, para pelaku usaha pinjol dijatuhkan sanksi denda beragam dengan total denda mencapai Rp 755 miliar," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Para terlapor dinilai terbukti melanggar Pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari 97 perusahaan pinjol, sebanyak 52 di ataranya dihukum denda minimal Rp 1 miliar.