Bisnis, BANDA ACEH — Sedikitnya 2,3 juta orang anak Indonesia belum pernah mendapat imunisasi sama sekali dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini menempatkan RI berada di urutan keenam sebagai negara dengan angka zero dose tertinggi di dunia.

Zero dose adalah kondisi seorang anak belum atau tidak mendapatkan imunisasi rutin apapun. Secara operasional, istilah ini dinyatakan bila seorang anak belum mendapat imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT) dosis 1.

Administrator Kesehatan Ahli Madya Kementerian Kesehatan M Edy Haryanto mengatakan bahwa selama periode 2023 - 2025, angka zero dose atau anak yang belum mendapat imunisasi rutin minimal DPT 1 menyentuh 2,3 juta anak yang tersebar di 26 provinsi di Tanah Air.

Angka tersebut merupakan akumulasi selama tiga tahun. Pada 2023, anak yang masuk kategori zero dose sekitar 372.965 orang. Setahun berikutnya menyentuh lebih dari 973.378 orang. Sedangkan pada 2025, anak Indonesia yang belum pernah mendapat imunisasi ini tidak kurang dari 959.990 anak.

“Sementara tahun ini hingga 15 Mei 2026, imunisasi bayi lengkap secara nasional baru mencapai 17,6%. Kalau dilihat di Aceh masih 5,3%,” katanya di Banda Aceh, Jumat (22/5/2025)

Sejatinya kata Edy, setiap anak yang mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Apabila cakupan imunisasi tinggi dari merata dapat membentuk kekebalan dan melindungi kelompok masyarakat rentan. Terlebih setidaknya 13 penyakit dapat dicegah dengan imunisasi.

Seluruh penyakit tersebut adalah difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, hepatitis B meningitis, poliomielitis (polio), rubela, campak, pneumonia, rotavirus, human papiloma virus (HPV) hingga japanese encepphalitis (JE).

Meski demikian, program imunisasi ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya seperti isu negatif, hoaks, halal - haram, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI), hingga kekhawatiran imunisasi ganda.

Kementerian Kesehatan menemukan bahwa adanya penolakan dan keraguan terhadap imunisasi dipicu sejumlah kondisi. Seperti tidak diizinkan suami atau keluarga, takut terhadap reaksi sampingan, rumor atau kurang informasi, ibu yang terlalu sibuk, penolakan dengan alasan keagamaan serta tidak percaya pada imunisasi.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keraguan tenaga kesehatan memberikan imunisasi dalam waktu bersamaan. Komitmen pemerintah daerah yang belum memprioritaskan program imunisasi, perbedaan data sasaran imunisasi antara pusat dan daerah, tantangan ketersediaan vaksin hingga keterbatasan akses ke layanan masyarakat.

Dia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini menjalankan sejumlah strategi sebagai ikhtiar meningkatkan cakupan imunisasi. Pertama, menjamin ketersediaan SDM, vaksin dan logistik. Kedua, meningkatkan permintaan masyarakat terhadap imunisasi. Ketiga, memastikan pelaksanaan surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan KIPI yang kuat. Keempat, memastikan layanan imunisasi menjangkau semua masyarakat.

“Kami juga terus meningkatkan kapasitas petugas imunisasi, melakukan pelacakan serta menerapkan imunisasi kejar,” katanya.

Bisnis, BANDA ACEH - Kasus campak di Provinsi Aceh mengalami peningkatan seiring dengan rendahnya cakupan imunisasi bagi anak di wilayah tersebut.

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa kasus cakupan imunisasi di provinsi tersebut hanya di level 33,7%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi nasional di sekitar 80,2% pada 2025.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa rendahnya angka imunisasi di provinsi ini menyebabkan sejumlah penyakit yang sejatinya dapat dicegah dengan pemberian imunisasi, menjadi kian meluas.

"Dengan 33% cakupan imunisasi, anak yang terkena campak sudah menyentuh 263 kasus campak Provinsi Aceh," katanya saat kunjungan kerja di Banda Aceh, Jumat (22/5/2025).

Meski demikian, Wamenkes mengapresiasi upaya Pemprov Aceh maupun Kota Banda Aceh meningkatkan cakupan imunisasi. Salah satunya di Banda Aceh, akan memberikan imunisasi kepada anak-anak ASN.

Selain itu, ada pula kabupaten di Aceh yang telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh masjid untuk memberikan khutbah jumat dengan pesan ceramah soal imunisasi.

"Banyak anak-anak yang lumpuh, meninggal karena campak terkena penyakit paru-paru, akhirnya TBC karena tidak diimunisasi. Ini bisa ditangani bila ada kolaborasi bersama antara pemerintah hingga tokoh ulama," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal mengatakan bahwa meski cakupan imunisasi perlahan mulai membaik di Banda Aceh, sekitar 63% anak masih berstatus zero dose atau belum mendapat imunisasi sama sekali. Dampaknya kata dia, Banda Aceh menemukan angka penyakit campak mencapai 119 kasus.

"Kemudian angka tuberculosis juga mencapai 1.600 lebih. Ini alarm bagi kita semua, karena rendahnya imunisasi sangat berpengaruh pada persebaran penyakit," tuturnya.

Sementara itu demi meningkatkan angka imunisasi di kota tersebut, pemerintah kota menetapkan sejumlah strategi. Pertama memperkuat layanan primer baik di Puskesmas dan Posyandu. Kedua, pemetaan sampai ke tingkat gampong [desa] sehingga mendapat data akurat anak yang belum diberikan imunisasi.

Ketiga, membentuk gerakan jemput bola. Sebab selama ini keluarga bisa jadi bukan menolak imunisasi, namun belum mendapat informasi utuh terkait imunisasi. Keempat, melakukan upaya persuasif dan manusiawi dalam mengajak orang tua membawa imunisasi anaknya.

Pemerintah setempat juga akan memulai peningkatan imunisasi di seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan cakupan imunisasi, sekaligus menekan zero dose.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyiapkan program insentif bagi anak guna meningkatkan cakupan imunisasi di Tanah Air.

Saat kunjungan kerja ke Banda Aceh, Jumat (22/5/2026), Wamenkes menyebut bahwa capaian imunisasi secara nasional telah mencapai level 80,2%. Meski begitu, pemerintah masih mengejar target yang telah ditetapkan mencapai 90%.

Selama ini pemerintah telah menerapkan pemberian insentif berupa sertifikat bagi anak yang sudah menerima imunisasi lengkap. Rencananya, insentif akan ditambah demi peningkatan angka cakupan imunisasi.

"Akan saya usulkan diberikan insentif makanan tambahan atau sekolah gratis untuk mereka yang mau imunisasi," katanya di Banda Aceh, Jumat (22/5/2026).

Sementara itu, angka cakupan anak yang telah mendapat imunisasi di Banda Aceh masih di sekitar 33%, jauh dari angka nasional. Padahal kata dia, cakupan anak imunisasi di Ibu Kota Provinsi Aceh itu sempat mencapai 83% sebelum merebaknya Covid-19.

Pascapandemi, angka ini terus menyusut hingga ke level saat ini. Kondisi ini berpengaruh terhadap penyebaran sejumlah penyakit termasuk campak.

"Dengan 33% cakupan imunisasi, anak yang terkena campak sudah menyentuh 263 kasus campak Provinsi Aceh. Sedangkan di Kota Banda Aceh 24 kasus yang terkena campak."

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan bahwa meski cakupan imunisasi perlahan mulai membaik di Banda Aceh, sekitar 63% anak masih berstatus zero dose atau belum mendapat imunisasi sama sekali. Dampaknya kata dia, Banda Aceh menemukan angka penyakit campak mencapai 119 kasus.

"Kemudian angka tuberculosis juga mencapai 1.600 lebih. Ini alarm bagi kita semua, karena rendahnya imunisasi sangat berpengaruh pada persebaran penyakit," tuturnya.

Sementara itu demi meningkatkan angka imunisasi di kota tersebut, pemerintah kota menetapkan sejumlah strategi. Pertama, memperkuat layanan primer baik di Puskesmas dan Posyandu. Kedua, pemetaan sampai ke tingkat gampong [desa] sehingga mendapat data akurat anak yang belum diberikan imunisasi.

Ketiga, membentuk gerakan jemput bola. Sebab selama ini keluarga bisa jadi bukan menolak imunisasi, namun belum mendapat informasi utuh terkait imunisasi. Keempat, melakukan upaya persuasif dan manusiawi dalam mengajak orang tua membawa imunisasi anaknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan suplemen seperti zinc dan vitamin C untuk melindungi anak dari risiko infeksi di tengah cuaca ekstrem dan perubahan lingkungan akibat fenomena El Nino.

Suplemen memang membantu menjaga daya tahan tubuh, tetapi perlindungan terhadap penyakit tetap perlu diperkuat dengan imunisasi, pola hidup sehat, dan menjaga kondisi lingkungan sekitar.

Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, dr. Darmawan Budi Setyanto), menjelaskan tubuh manusia memiliki sistem imun yang bekerja seperti pertahanan atau tentara untuk melawan virus, bakteri, dan berbagai kuman penyebab penyakit.

Menurutnya, vitamin dan mineral seperti zinc, vitamin C, dan vitamin D berfungsi sebagai perlengkapan yang membantu sistem imun bekerja lebih optimal saat menghadapi infeksi.

“Zinc, vitamin D, dan vitamin C itu seperti logistik atau perlengkapan bagi tentara tubuh kita agar bisa bekerja dengan baik menghadapi kuman,” ujarnya saat seminar media, Selasa (19/5/2026).

Meski demikian, dr. Darmawan menegaskan suplemen bukan satu-satunya perlindungan utama agar anak tidak mudah sakit. Dia mengatakan imunisasi tetap memiliki peran penting karena membantu tubuh mengenali jenis kuman tertentu sehingga sistem imun dapat merespons lebih cepat ketika terjadi infeksi.

Menurutnya, imunisasi dapat diibaratkan sebagai pelatihan khusus bagi sistem pertahanan tubuh untuk menghadapi penyakit berbahaya. Karena itu, pemberian suplemen tetap perlu diimbangi dengan imunisasi lengkap agar perlindungan terhadap anak menjadi lebih optimal.

“Kalau imunisasi itu seperti latihan khusus bagi tentara tubuh kita untuk menghadapi kuman tertentu yang berbahaya,” katanya.

Di sisi lain, dr. Darmawan mengatakan perubahan cuaca ekstrem akibat El Nino juga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit pada anak. Kondisi panas berkepanjangan, kualitas udara yang menurun, hingga potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan.

Menurutnya, masalah kesehatan akibat perubahan iklim tidak bisa dilihat hanya dari satu faktor saja karena saling berkaitan dengan kondisi lingkungan, udara, hingga sanitasi masyarakat. Kondisi cuaca yang terlalu panas juga membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi sehingga daya tahan tubuh anak dapat menurun apabila asupan cairan tidak terpenuhi dengan baik.

Selain itu, perubahan cuaca juga dapat meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan nyamuk seperti demam berdarah. dr. Darmawan menjelaskan saat musim panas berkepanjangan, masyarakat biasanya menyimpan air di berbagai wadah sehingga berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk apabila tidak ditutup rapat.

“Ketika musim panas dan kekeringan terjadi, orang biasanya menyimpan air di ember atau bak. Kalau tidak ditutup rapat, itu justru menjadi tempat berkembang biak nyamuk,” ujarnya.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat tetap menjaga pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan imunisasi anak lengkap. Menurutnya, langkah sederhana tersebut penting dilakukan untuk membantu anak tetap sehat di tengah perubahan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

Dr. Darmawan juga mengingatkan orang tua untuk tidak menganggap remeh tanda-tanda anak mulai mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas atau infeksi. Jika anak mengalami demam tinggi, sesak napas, lemas, atau tanda dehidrasi, orang tua disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan penanganan lebih cepat.

“Dengan memahami dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, masyarakat diharapkan lebih siap melindungi diri dan keluarga,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon membidik 12.221 anak mengikuti vaksinasi campak menyusul penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di empat kecamatan.Hingga Jumat (8/5/2026), capaian imunisasi baru menyentuh 54,72% atau sekira separuh dari target yang ditetapkan.

Bupati CirebonImron Rosyadimengatakan percepatan vaksinasi menjadi langkah utama pemerintah daerah untuk menekan penyebaran campak yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Empat kecamatan yang masuk kategori KLB meliputi Mundu, Sumber, Greged, dan Ciwaringin.

“Saat ini ada empat kecamatan di Kabupaten Cirebon yang masuk kategori KLB campak. Karena itu vaksinasi harus terus digencarkan,” kata Imron, Senin (11/5/2026).

Menurut Imron, pemerintah daerah optimistis target vaksinasi dapat segera tercapai apabila seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam edukasi dan pelaksanaan imunisasi di lapangan.

Pemerintah juga meminta dukungan aparat desa, kader kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk mempercepat cakupan vaksinasi pada anak-anak.

“Target vaksinasi campak mencapai 12.221 anak. Mudah-mudahan target tersebut bisa segera tercapai sehingga Kabupaten Cirebon tetap sehat dan anak-anak kita terlindungi dari campak,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten CirebonEni Suhaenimengatakan pelaksanaan vaksinasi massal berlangsung sejak 4 Mei hingga 9 Mei 2026.

Setelah tahap tersebut selesai, Dinas Kesehatan akan melakukan sweeping untuk menjangkau balita yang belum menerima imunisasi.

Menurut Eni, petugas kesehatan tidak hanya membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan dan pos pelayanan, tetapi juga melakukan penyisiran langsung ke lingkungan warga.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat, termasuk balita yang sebelumnya sakit atau belum sempat hadir saat pelaksanaan vaksinasi massal.

“Setelah pelaksanaan vaksinasi selesai, kami melakukan sweeping untuk menyisir balita yang belum mendapatkan vaksin, termasuk yang sebelumnya sakit atau belum sempat hadir,” kata Eni.

Eni mengatakan keberhasilan pengendalian campak tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa, kader posyandu, tokoh masyarakat, hingga media massa menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap imunisasi.

“Kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk membantu percepatan vaksinasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain mengejar target vaksinasi, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan berupa masih adanya penolakan imunisasi dari sebagian orang tua. Untuk mengatasi hal tersebut, kader kesehatan diminta melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

“Kami berharap para kader dan tokoh masyarakat terus memberikan edukasi secara humanis kepada orang tua yang masih menolak vaksinasi. Imunisasi sangat penting untuk melindungi anak-anak dari risiko penyakit yang lebih berat,” kata Eni.

Bisnis.com, JAKARTA — Vaksinasi anak hingga kini tetap menjadi langkah penting dalam melindungi anak dari berbagai penyakit menular yang berpotensi menimbulkan komplikasi berat.

Namun, di tengah upaya peningkatan cakupan imunisasi, tantangan berupa keraguan orang tua masih muncul akibat maraknya mitos, hoaks, dan informasi yang tidak berbasis ilmiah.

Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, dr. Rodman Tarigan, menegaskan bahwa vaksinasi memiliki peran krusial dalam mencegah penyakit sekaligus menekan resiko kecacatan hingga kematian pada anak.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi ketersediaan vaksin, melainkan kemampuan masyarakat dalam memilah nformasi yang benar dan keliru.

“Vaksinasi bukan hanya mencegah anak terkena penyakit, tetapi juga menurunkan risiko komplikasi berat, kecacatan, bahkan kematian. Masalahnya, informasi yang salah terus berulang hingga akhirnya dipercaya sebagai kebenaran,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).

Salah satu mitos yang masih beredar adalah anggapan bahwa pemberian beberapa vaksin sekaligus dapat membebani sistem imun anak.

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan sistem imun anak tetap mampu merespons vaksin multipel dengan baik, bahkan paparan kuman harian dari lingkungan jauh lebih besar dibandingkan antigen dalam vaksin.

Selain itu, masih ada keyakinan bahwa pola hidup sehat, nutrisi, dan kebersihan lingkungan sudah cukup untuk melindungi anak dari penyakit menular.

Dr. Rodman menegaskan, faktor tersebut memang penting, namun tidak menggantikan fungsi vaksin yang memberikan perlindungan spesifik terhadap penyakit tertentu.

“Anak yang hidup sehat tetap berisiko tertular penyakit jika tidak memiliki kekebalan spesifik. Karena itu, pola hidup sehat tidak bisa menggantikan vaksin yang memang dirancang untuk mencegah penyakit tertentu,” terangnya.

Isu yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya anggapan bahwa vaksin berkaitan dengan autisme. Pengurus IDAI tersebut menegaskan tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan antara vaksin dan autisme, termasuk dari berbagai studi berskala besar di berbagai negara.

Selain itu, muncul pula klaim bahwa vaksin mengandung microchip untuk pelacakan.

Dr. Rodman menepis keras narasi tersebut dan menegaskan bahwa proses produksi vaksin diawasi ketat oleh regulator kesehatan dari hulu hingga hilir.

“Secara teknis itu tidak mungkin. Vaksin melewati proses pengawasan berlapis, sehingga narasi adanya microchip untuk pelacakan sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa risiko kesehatan jauh lebih besar ketika anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap, termasuk potensi komplikasi berat dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus campak yang berkembang menjadi pneumonia pada anak dengan status imunisasi tidak lengkap.

Karena itu, dr. Rodman menghimbau orang tua untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan lebih aktif mencari rujukan medis yang kredibel.

Dia juga menyarankan agar masyarakat berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan apabila masih memiliki keraguan terkait imunisasi.

“Jangan sampai kita kehilangan generasi yang sehat hanya karena percaya pada informasi yang tidak benar. Anak-anak hari ini adalah penentu kualitas generasi masa depan,” pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan penanganan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) campak diberikan secara gratis di seluruh rumah sakit milik pemerintah. Kebijakan ini diambil agar masyarakat, termasuk yang belum memiliki jaminan kesehatan, tetap dapat memperoleh layanan medis.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan langkah tersebut diambil seiring meningkatnya kewaspadaan terhadap penyebaran campak, terutama saat peralihan musim dari kemarau ke penghujan yang berpotensi memicu gangguan kesehatan.

“Silakan masyarakat datang ke rumah sakit daerah. Bagi yang belum memiliki BPJS tetap akan dilayani. Yang penting segera berobat agar penanganan bisa cepat,” kata Imron, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, Dinas Kesehatan bersama puskesmas di sejumlah kecamatan seperti Cewaringin, Mundu, dan Sumber telah diminta meningkatkan pemantauan sekaligus penanganan kasus di lapangan. Langkah ini mencakup deteksi dini, perawatan pasien, hingga edukasi kepada masyarakat.

Imron juga mengingatkan masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca. Menurutnya, kondisi cuaca yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit, termasuk campak.

Di sisi lain, pemerintah daerah masih menemukan adanya penolakan terhadap vaksinasi. Imron mengimbau para orang tua tidak ragu memberikan imunisasi kepada anak sebagai upaya pencegahan utama.

“Jangan takut vaksin. Itu untuk kebaikan anak-anak kita. Orang tua harus memberikan pemahaman agar imunisasi bisa berjalan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan menetapkan empat kecamatan di Kabupaten Cirebon sebagai wilayah KLB campak setelah ditemukan puluhan kasus pada pekan ke-15 tahun 2026. Keempat wilayah tersebut yakni Kecamatan Mundu, Sumber, Greged, dan Ciwaringin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni mengatakan secara keseluruhan Kabupaten Cirebon tidak berstatus KLB. Namun, lonjakan kasus yang terpusat di empat kecamatan membuat penetapan status KLB dilakukan secara terbatas.

Berdasarkan data Dinkes, terdapat 119 kasus suspek campak di empat kecamatan tersebut, dengan 23 kasus di antaranya telah terkonfirmasi positif.

Rinciannya, Kecamatan Mundu mencatat 29 kasus suspek dengan dua kasus positif, Kecamatan Sumber 24 suspek dengan lima positif, Kecamatan Greged 33 suspek dengan tujuh positif, serta Kecamatan Ciwaringin 33 suspek dengan sembilan kasus positif.

"Sampai sekarang tidak dilaporkan adanya kematian akibat penyakit tersebut. Dinkes menilai kondisi masih dapat dikendalikan melalui intervensi cepat di lapangan," kata Eni.

Perluasan Imunisasi

Sebagai langkah penanggulangan, Dinas Kesehatan telah menjalankan program vaksinasi kejar atau catch-up campaign (CUC) yang menyasar anak usia 9 bulan hingga 59 bulan. Program ini telah mencapai sekitar 95 persen cakupan di tingkat kabupaten.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) yang menyasar kelompok usia lebih luas, yakni anak 9 bulan hingga 13 tahun. Program ini tidak hanya difokuskan pada wilayah KLB, tetapi juga akan diperluas ke tujuh kecamatan lain sebagai langkah pencegahan.

Menurut Eni, perluasan imunisasi dilakukan karena mobilitas penduduk antarwilayah yang cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat penyebaran virus campak dari daerah terdampak ke wilayah lain.

Di sisi lain, capaian imunisasi measles-rubella (MR) di Kabupaten Cirebon dalam lima tahun terakhir rata-rata masih di bawah 80 persen. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk membentuk kekebalan kelompok secara optimal sehingga potensi penularan masih terbuka.

“Mobilitas masyarakat cukup tinggi, sementara cakupan imunisasi belum ideal. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Dinas Kesehatan juga meningkatkan pemantauan kasus melalui fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, guna memastikan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap pasien dengan gejala campak.

Masyarakat diimbau segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala seperti demam, ruam kemerahan, batuk, dan mata merah. Selain itu, orang tua diminta memastikan imunisasi anak telah lengkap sesuai jadwal.

Bisnis.com, PALEMBANG —— Kasus campak di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada awal tahun 2026 menunjukkan angka yang relatif tinggi. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya cakupan imunisasi selama masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman mengungkapkan, jumlah suspek campak sejak Januari hingga 1 April 2026 telah mencapai 1.587 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus telah terkonfirmasi positif.

“Kasusnya tersebar di beberapa wilayah, mulai dari Kota Palembang, Prabumulih, Banyuasin, dan Musi Rawas Utara,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan, lonjakan kasus campak ini erat kaitannya dengan masa pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat menunda imunisasi anak karena kekhawatiran untuk keluar rumah.

Akibatnya, cakupan imunisasi campak menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Harusnya mencapai 95 sampai 100%, tapi itu sekitar 70 sampai 80% (imunisasi campak). Jadi banyak beberapa anak yang belum terimunisasi. Nah, efeknya sekarang ini ada banyak kena campak, jadi imunnya nggak kuat,” jelasnya.

Trisnawarman menegaskan, kondisi ini menjadi peringatan penting bagi para orang tua untuk melengkapi imunisasi anak, terutama balita yang belum menerima vaksin saat pandemi. Pasalnya, penularan campak sangat cepat dan mudah melalui udara.

“Jadi kalau ada satu anak yang belum imun dan terpapar, penyebarannya bisa cepat sekali. Karena itu kami minta masyarakat segera membawa anak ke puskesmas atau posyandu untuk imunisasi,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, imbuhnya, pemerintah juga mengantisipasi percepatan penularan campak melalui penerbitan surat edaran penanganan campak, termasuk percepatan pemberian imunisasi bagi anak usia 9 hingga 59 bulan di wilayah yang mengalami kejadian luar biasa (KLB).

“Sekarang kami kejar cakupan imunisasi di daerah yang kasusnya tinggi. Harapannya, dengan percepatan ini penyebaran bisa ditekan dan tidak meluas ke kabupaten kota lain,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti kembali meningkatnya kasus penyakit menular pada anak yang sebelumnya sempat terkendali melalui program imunisasi. Kondisi ini menjadi perhatian karena menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan kesehatan anak di Indonesia.

Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr Piprim Basarah Yanuarso, menyebut fenomena ini sebagai re-emerging disease, yakni penyakit yang kembali muncul setelah sebelumnya berhasil ditekan. Menurutnya, kemunculan kembali penyakit ini tidak terlepas dari menurunnya cakupan imunisasi di masyarakat.

“Ini yang disebut re-emerging disease, penyakit yang dulu sudah bisa dikendalikan, tapi sekarang muncul kembali,” ujarnya saat ditemui di Hotel Sangri-La, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit menular di masa lalu sangat bergantung pada imunisasi. Contohnya, penyakit seperti polio dan campak yang dulu banyak menyebabkan kecacatan hingga kematian, kini bisa ditekan setelah adanya vaksin.

“Kalau penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi muncul lagi, itu artinya program imunisasinya tidak berjalan sesuai target,” tegasnya.

Menurut Piprim, penyakit seperti campak termasuk dalam kategori penyakit dengan tingkat penularan tinggi sehingga membutuhkan cakupan imunisasi yang sangat luas. Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, cakupan imunisasi harus berada di atas 95 persen.

Namun, dia menilai saat ini banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan tersebut. Salah satunya adalah meningkatnya keraguan masyarakat terhadap vaksin yang dipicu oleh informasi yang tidak akurat di media sosial.

“Ketika masyarakat mulai ragu terhadap vaksin dan tidak percaya pada pemerintah, program yang sebenarnya baik jadi ikut tidak dipercaya,” tambahnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan adanya ketimpangan fokus dalam sistem layanan kesehatan yang lebih mengarah pada layanan kuratif dibandingkan promotif dan preventif. Padahal, upaya pencegahan melalui imunisasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan penyakit menular.

Menurutnya, layanan kesehatan primer seperti posyandu dan puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan dalam program imunisasi. Namun, saat ini peran tersebut dinilai belum diperkuat secara optimal, baik dari sisi sumber daya maupun dukungan kebijakan.

“Kader posyandu sebagai ujung tombak imunisasi belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai,” ujarnya.

Piprim menilai kondisi ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesehatan. Dia menegaskan bahwa peningkatan kasus penyakit menular bukanlah hal yang bisa dianggap biasa.

“Ini harus jadi alarm untuk kita semua agar kembali memperkuat upaya promotif dan preventif, jangan sampai ada anak yang sakit atau meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah,” tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya peran media dalam membantu menyebarkan edukasi yang benar kepada masyarakat. Dengan informasi yang tepat, diharapkan kepercayaan publik terhadap program imunisasi dapat kembali meningkat.

“Ayo kita galakkan kembali imunisasi dan perkuat layanan kesehatan dasar agar anak-anak terlindungi sejak dini,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat mendorong petugas kesehatan di daerah yang mengalami peningkatan kasus campak untuk melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI).

ORI merupakan imunisasi campak untuk seluruh sasaran anak usia 9 bulan hingga 59 bulan tanpa melihat status imunisasi sebelumnya sebagai upaya mengatasi campak.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi mengatakan hingga 19 Maret 2026 terdapat 2 wilayah yang akan melaksanakan ORI pada April 2026, yakni Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Pelaksanaan ORI dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus campak di wilayah tersebut.

Sebelumnya, pada Februari 2026 ORI juga sudah dilaksanakan di Kabupaten Garut, yakni di Puskesmas Cimaragas, Bagendit, dan Cibiuk.

Selain ORI, dalam rangka mengatasi campak Dinas Kesehatan melaksanakan Catch up Campaign (CUC) atau imunisasi campak rubella dengan sasaran anak usia 9 bulan hingga 59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi campak rubella lengkap.

CUC dilaksanakan di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Subang. Sampai saat ini pada delapan kabupaten/kota, pelaksanaan CUC masih berlangsung untuk mencapai 100%.

Dikatakan Vini, ketersediaan vaksin campak rubella (MR) cukup untuk pelaksanaan ORI dan CUC. "Apabila terjadi kekurangan vaksin, puskesmas dapat meminta ke Dinas Kesehatan Provinsi Jabar," ucap Vini, Rabu (1/4/2026).

Saat ini, puskemas tinggal menunggu distribusi alat suntik Auto Disable Syringe (ADS) dari Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan ORI. Alat tersebut telah diperiksa oleh Kementerian Kesehatan dan siap didistribusikan ke provinsi.

Kepada puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Vini berpesan untuk melaporkan kasus suspek campak dalam waktu 24 jam ke Dinas Kesehatan di kabupaten/kota masing-masing.

Apabila menemukan suspek campak, maka perlu melakukan langkah-langkah tertentu kepada pasien, seperti isolasi minimal tujuh hari setelah ada bercak merah, memberi vitamin A dengan dosis sesuai usia, memberi asupan makanan tinggi protein dan kalori. Selain itu, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kepada masyarakat, dia berpesan untuk mengecek status imunisasi anaknya. Apabila imunisasi belum lengkap, tidak ada kata terlambat.

Segera lengkapi imunisasi ke posyandu, puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Imunisasi campak diberikan 3 kali yaitu pada usia 9 bulan, usia 18 bulan, dan kelas 1 SD/sederajat.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran, kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti campak kian penting. Pergerakan orang dalam jumlah besar, termasuk perjalanan mudik dan berbagai kegiatan berkumpul, dapat memperbesar risiko penularan penyakit, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Ketua Pengurus Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengatakan campak merupakan salah satu penyakit yang sangat mudah menular melalui droplet, seperti percikan batuk atau bersin. Dalam situasi mobilitas tinggi dan interaksi yang intens, virus ini dapat menyebar lebih cepat apabila masih terdapat kelompok masyarakat dengan cakupan vaksinasi rendah.

Oleh karena itu, membangun kekebalan kelompok atau herd immunity menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Ketika sebagian besar masyarakat telah terlindungi melalui imunisasi, risiko penularan dapat ditekan sehingga anak-anak yang rentan pun ikut terlindungi.

"Konsep herd immunity itu kan proyek gotong royong. Bagaimana masing-masing kita bisa ikut bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia bersama-sama," kata dokter Piprim.

Dokter Piprim pun mengingatkan orang tua untuk mengecek kembali jadwal vaksin campak anak. Untuk imunisasi campak, jadwal vaksin diberikan sebanyak tiga kali, yakni dosis pertama pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 15–18 bulan, dan dosis ketiga saat anak berusia 5 tahunan.

Jika jadwal vaksin sudah tiba, orang tua disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, dan apabila terlambat, imunisasi tetap perlu dikejar sebelum memasuki periode dosis berikutnya.

"Vaksinasi adalah benteng pertahanan terkuat yang bisa kita berikan kepada anak. Langkah paling krusial sebelum mudik adalah memastikan imunisasi anak Anda lengkap, terutama vaksin MR/MMR," imbuhnya.

Menurutnya, vaksinasi dua dosis terbukti menjadi cara paling efektif untuk mencegah penularan campak yang sangat mudah menyebar. Jika imunisasi anak sudah lengkap, dokter Piprim menyebut perlindungan anak saat mudik akan lebih optimal.

Dokter Piprim menyebut saat ini, Indonesia tengah menghadapi kasus campak yang meningkat. Data Kemenkes melaporkan hingga minggu ke-8 tahun 2026, tercatat 10.453 suspek campak dengan 8.372 kasus dan 6 kematian.

Selain itu, terdapat 45 kejadian luar biasa (KLB) campak di 29 kabupaten/kota pada 11 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), tiga negara dengan jumlah kasus campak tertinggi pada 2025 adalah Yaman sebanyak 11.288 kasus, diikuti Indonesia dengan 10.744 kasus, dan India yang mencatat 9.666 kasus.

Tak bisa dimungkiri, katanya, sejak pandemi Covid-19, angka vaksinasi di Indonesia masih belum pulih. Masih banyak anak yang mungkin melewatkan vaksin saat periode tersebut. Di sisi lain, dirinya juga melihat adanya fenomena anti vaksin yang kembali naik. Gabungan faktor tersebut membuat angka imunisasi campak dan penyakit lain menurun.

"Campak ini penyakit yang membutuhkan cakupan imunisasi tinggi, harus di atas 95 persen. Dulu kita pernah mencapai itu. Namun, sekarang karena banyak masyarakat yang galau atau ragu, dampaknya signifikan," tegasnya.

Sebab, untuk campak, tidak perlu sampai cakupan imunisasinya nol atau 50 persen baru terjadi KLB. Turun menjadi 80 persen saja sudah bisa memicu wabah karena penyakit ini sangat menular.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso, mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan anak-anak ketika bersilaturahmi pada momen Idulfitri. Imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus Campak pada kelompok anak di Indonesia.

Menurutnya, kebiasaan menyentuh, mencium, atau bahkan menyuapi anak tanpa kehati-hatian dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Hal ini terutama karena sistem kekebalan tubuh anak masih dalam tahap perkembangan sehingga lebih rentan terhadap infeksi penyakit, termasuk campak.

Dokter Piprim menyebut meski tindakan menyentuh anak biasanya dilandasi karena rasa sayang atau gemas terhadap anak, kebiasaan tersebut ternyata dapat meningkatkan risiko penularan penyakit campak yang signifikan.

"Campak ini sangat menular, apalagi saat Lebaran kita bertemu banyak orang. Orang tua perlu lebih berhati-hati melindungi bayinya, terutama dari orang yang tidak dikenal dan saat berada di kerumunan," katanya di Rumah Vaksinasi Pusat, Jakarta Timur, Kamis, (12/3/2026).

Dokter Piprim menambahkan anak-anak lebih rentan terkena campak karena memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sekuat orang dewasa. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah terpapar penyakit ketika bersentuhan dengan kuman dari lingkungan sekitar.

Di sisi lain, meningkatnya kasus Campak belakangan ini juga berkaitan dengan menurunnya cakupan imunisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kekebalan kelompok atau Herd Immunity tidak terbentuk secara optimal, sehingga masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penularan campak

"Dalam kondisi saat ini, silaturahmi tetap penting, tetapi perlindungan kesehatan bayi dan anak kecil juga harus dijaga dengan baik," imbuhnya.

Selain membatasi kontak dengan anak, dokter Piprim menyebut langkah pencegahan yang paling efektif adalah melalui vaksinasi Campak. Dirinya mengimbau para orang tua untuk kembali memeriksa kelengkapan imunisasi anak, terutama menjelang momen Idul Fitri atau musim mudik.

Untuk imunisasi campak, jadwal vaksin diberikan sebanyak tiga kali, yakni dosis pertama pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 15–18 bulan, dan dosis ketiga saat anak berusia 5 tahunan. Jika jadwal vaksin sudah tiba, orang tua disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, dan apabila terlambat, imunisasi tetap perlu dikejar sebelum memasuki periode dosis berikutnya.

Berdasarkan data nasional Kementerian Kesehatan, sepanjang 2025 tercatat 63.769 kasus suspek Campak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.094 kasus terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium dengan total 69 kematian, atau memiliki case fatality rate (CFR) sekitar 0,1 persen.

Sementara itu, pada 2026 hingga minggu ke-7, tercatat 8.224 kasus suspek campak dengan 572 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 4 kematian (CFR 0,05 persen). Dalam periode tersebut juga dilaporkan 21 kejadian luar biasa (KLB) suspek campak serta 13 KLB campak yang telah terkonfirmasi laboratorium, yang terjadi di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.