Bisnis, BANDA ACEH - Kasus campak di Provinsi Aceh mengalami peningkatan seiring dengan rendahnya cakupan imunisasi bagi anak di wilayah tersebut.

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa kasus cakupan imunisasi di provinsi tersebut hanya di level 33,7%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi nasional di sekitar 80,2% pada 2025.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa rendahnya angka imunisasi di provinsi ini menyebabkan sejumlah penyakit yang sejatinya dapat dicegah dengan pemberian imunisasi, menjadi kian meluas.

"Dengan 33% cakupan imunisasi, anak yang terkena campak sudah menyentuh 263 kasus campak Provinsi Aceh," katanya saat kunjungan kerja di Banda Aceh, Jumat (22/5/2025).

Meski demikian, Wamenkes mengapresiasi upaya Pemprov Aceh maupun Kota Banda Aceh meningkatkan cakupan imunisasi. Salah satunya di Banda Aceh, akan memberikan imunisasi kepada anak-anak ASN.

Selain itu, ada pula kabupaten di Aceh yang telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh masjid untuk memberikan khutbah jumat dengan pesan ceramah soal imunisasi.

"Banyak anak-anak yang lumpuh, meninggal karena campak terkena penyakit paru-paru, akhirnya TBC karena tidak diimunisasi. Ini bisa ditangani bila ada kolaborasi bersama antara pemerintah hingga tokoh ulama," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal mengatakan bahwa meski cakupan imunisasi perlahan mulai membaik di Banda Aceh, sekitar 63% anak masih berstatus zero dose atau belum mendapat imunisasi sama sekali. Dampaknya kata dia, Banda Aceh menemukan angka penyakit campak mencapai 119 kasus.

"Kemudian angka tuberculosis juga mencapai 1.600 lebih. Ini alarm bagi kita semua, karena rendahnya imunisasi sangat berpengaruh pada persebaran penyakit," tuturnya.

Sementara itu demi meningkatkan angka imunisasi di kota tersebut, pemerintah kota menetapkan sejumlah strategi. Pertama memperkuat layanan primer baik di Puskesmas dan Posyandu. Kedua, pemetaan sampai ke tingkat gampong [desa] sehingga mendapat data akurat anak yang belum diberikan imunisasi.

Ketiga, membentuk gerakan jemput bola. Sebab selama ini keluarga bisa jadi bukan menolak imunisasi, namun belum mendapat informasi utuh terkait imunisasi. Keempat, melakukan upaya persuasif dan manusiawi dalam mengajak orang tua membawa imunisasi anaknya.

Pemerintah setempat juga akan memulai peningkatan imunisasi di seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan cakupan imunisasi, sekaligus menekan zero dose.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mengidentifikasi penyakit menular campak mulai menjangkit korban bencana di Sumatra-Aceh.

Mulanya dia menjelaskan bahwa penyakit yang paling banyak menyerang warga di provinsi tersebut adalah Ispa hingga penyakit kulit.

"Jadi yang paling besar itu ISPA, kemudian [penyakit] kulit, penyakit diare," katanya saat kepada jurnalis di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

Dia melanjutkan penyakit menular yang saat ini diwanti-wanti oleh tenaga kesehatan adalah campak. Sebab, penularan campak berlangsung sangat cepat seperti Covid-19.

Terlebih para sejumlah korban terdampak saat ini masih tinggal bersama di tenda pengungsi sehingga rawan tertular. Budi menyebut penyakit mulai terdeteksi di 5 kabupaten.

"Nah penyakit menular yang kita amati dengan sangat dekat ini yang kita paling takut campak. Itu kita identifikasi ada di 5 kabupaten," jelasnya.

Kendati demikian, Budi menjelaskan pihaknya telah melakukan imunisasi khususnya kepada anak-anak sejak minggu ini.

Selain itu bagi korban dengan masalah penyakit ISPA hingga diare telah diberikan obat sesuai jenis penyakitnya.

"Kita sudah lakukan imunisasi program khusus, jalan sejak minggu ini. Jadi hari Senin kemarin ini juga jalan, jadi program imunisasi anak-anak di daerah-daerah yang sudah kita identifikasi campak," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan berencana akan mengajukan anggaran Rp500 miliar untuk memulihkan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak di Sumatra-Aceh sehingga layanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi itu seperti mobil ambulans, MRI, CT Scan, hingga bangunan yang hancur.

"Jadi semua nanti yang akan kita sudah mengajukan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk revitalisasi yang akan kita lakukan," katanya kepada jurnalis di Graha BNPB, dikutip Kamis (8/1/2026).

Budi mengatakan telah menerjunkan petugas teknisi untuk mengetahui tingkat kerusakan fasilitas kesehatan. Jika dirasa dapat diperbaiki, maka Kemenkes tidak mengajukan anggaran pembelian alat baru.

Namun jika dirasa alat kesehatan masuk kategori rusak berat, maka pengadaan pembelian alat kesehatan akan dianggarkan.

"Karena sekarang kita udah list kan. Oh ambulans misalnya 204 yang bisa diperbaiki berapa, oh cuma 120. Jadi mesti beli dong sisanya. Nah itu kita masukkan," jelasnya.

Budi menyampaikan telah menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar untuk revitalisasi alat kesehatan di tiga provinsi itu.