Bisnis, BANDA ACEH — Sedikitnya 2,3 juta orang anak Indonesia belum pernah mendapat imunisasi sama sekali dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini menempatkan RI berada di urutan keenam sebagai negara dengan angka zero dose tertinggi di dunia.

Zero dose adalah kondisi seorang anak belum atau tidak mendapatkan imunisasi rutin apapun. Secara operasional, istilah ini dinyatakan bila seorang anak belum mendapat imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT) dosis 1.

Administrator Kesehatan Ahli Madya Kementerian Kesehatan M Edy Haryanto mengatakan bahwa selama periode 2023 - 2025, angka zero dose atau anak yang belum mendapat imunisasi rutin minimal DPT 1 menyentuh 2,3 juta anak yang tersebar di 26 provinsi di Tanah Air.

Angka tersebut merupakan akumulasi selama tiga tahun. Pada 2023, anak yang masuk kategori zero dose sekitar 372.965 orang. Setahun berikutnya menyentuh lebih dari 973.378 orang. Sedangkan pada 2025, anak Indonesia yang belum pernah mendapat imunisasi ini tidak kurang dari 959.990 anak.

“Sementara tahun ini hingga 15 Mei 2026, imunisasi bayi lengkap secara nasional baru mencapai 17,6%. Kalau dilihat di Aceh masih 5,3%,” katanya di Banda Aceh, Jumat (22/5/2025)

Sejatinya kata Edy, setiap anak yang mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Apabila cakupan imunisasi tinggi dari merata dapat membentuk kekebalan dan melindungi kelompok masyarakat rentan. Terlebih setidaknya 13 penyakit dapat dicegah dengan imunisasi.

Seluruh penyakit tersebut adalah difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, hepatitis B meningitis, poliomielitis (polio), rubela, campak, pneumonia, rotavirus, human papiloma virus (HPV) hingga japanese encepphalitis (JE).

Meski demikian, program imunisasi ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya seperti isu negatif, hoaks, halal - haram, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI), hingga kekhawatiran imunisasi ganda.

Kementerian Kesehatan menemukan bahwa adanya penolakan dan keraguan terhadap imunisasi dipicu sejumlah kondisi. Seperti tidak diizinkan suami atau keluarga, takut terhadap reaksi sampingan, rumor atau kurang informasi, ibu yang terlalu sibuk, penolakan dengan alasan keagamaan serta tidak percaya pada imunisasi.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keraguan tenaga kesehatan memberikan imunisasi dalam waktu bersamaan. Komitmen pemerintah daerah yang belum memprioritaskan program imunisasi, perbedaan data sasaran imunisasi antara pusat dan daerah, tantangan ketersediaan vaksin hingga keterbatasan akses ke layanan masyarakat.

Dia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini menjalankan sejumlah strategi sebagai ikhtiar meningkatkan cakupan imunisasi. Pertama, menjamin ketersediaan SDM, vaksin dan logistik. Kedua, meningkatkan permintaan masyarakat terhadap imunisasi. Ketiga, memastikan pelaksanaan surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan KIPI yang kuat. Keempat, memastikan layanan imunisasi menjangkau semua masyarakat.

“Kami juga terus meningkatkan kapasitas petugas imunisasi, melakukan pelacakan serta menerapkan imunisasi kejar,” katanya.