JAKARTA - Di tengah menguatnya polarisasi politik dan maraknya penggunaan isu rakyat sebagai komoditas politik, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan deklarasi kebangsaan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026). Mereka ini terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia.

Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap bersama mahasiswa nasional untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa. Kemudian menolak infiltrasi kepentingan politik praktis , serta mengawal jalannya pembangunan nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat. Terima Rp20 juta, Muhammad Abdimaludin Dinonaktifkan dari Ketua BEM FH Universitas Bung Karno

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan gerakan mahasiswa saat ini sedang menghadapi tantangan serius berupa upaya-upaya penunggangan yang berpotensi menghilangkan independensi gerakan. Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu.

Menurutnya, independensi merupakan modal utama mahasiswa untuk tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan berintegritas. ”Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia," katanya.

Senada dengan itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis. Rifqi menambahkan pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional tidak berjalan secara eksklusif dan jauh dari aspirasi masyarakat.

"Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti semakin maraknya politik provokasi yang dinilai merusak kualitas demokrasi dan mengaburkan substansi persoalan bangsa. Ia melihat hari ini banyak pihak yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar popularitas pribadi.

Isu petani, buruh, pendidikan, hingga kemiskinan sering kali hanya dijadikan panggung politik. ”Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu," tegasnya.

Dalam deklarasinya, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis. Kedua, mengutuk dan menolak infiltrasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok berkepentingan.

Ketiga, menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi. Keempat, mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta menerima kritik mahasiswa secara konstruktif. Kelima, mendesak implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo

Bagi gabungan Aliansi BEM Nasional, demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Mahasiswa, sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite.

Deklarasi yang disampaikan di Jatinegara tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa gerakan mahasiswa nasional ingin kembali menempatkan kajian, gagasan, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi utama perjuangan. Di tengah derasnya arus politik yang kerap menjadikan ruang publik sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan.

PRAHA - Dengan harga tiket dari Polandia ke Jerman mulai dari €10 atau Rp207.000, layanan kereta api antar-Eropa ini akan menawarkan kepada para pelancong salah satu rute langsung terpanjang di benua ini.

Bagaimana jika Anda dapat melakukan perjalanan dari Eropa tengah ke Eropa timur hanya dengan menggunakan satu layanan kereta api? Mulai musim panas ini, penumpang akan segera dapat melakukan hal itu.

3 Fakta Kereta Leo Express dengan Rute Terpanjang di Eropa hingga 1.300 Km

1. Disebut Koneksi Kereta Api Antar-Eropa

Operator kereta api dan bus internasional swasta yang berbasis di Praha, Leo Express, akan meluncurkan koneksi kereta api antar-Eropa pada tanggal 25 Juni, yang akan membentang lebih dari 1.300 kilometer dan menjadi salah satu layanan kereta api langsung terpanjang di Eropa.

Rute ini akan menghubungkan pusat-pusat kota besar di Jerman, Republik Ceko, dan Polandia, hingga perbatasan Ukraina dengan satu layanan harian yang beroperasi di setiap arah.

2. Dari Przemyśl hingga Frankfurt

Dimulai dari kota Przemyśl di Polandia, yang berbatasan dengan Ukraina, jalur ini akan melewati Kraków, Ostrava, Praha, Dresden, Leipzig, dan Erfurt, sebelum berakhir di Frankfurt am Main dan Bandara Frankfurt.

Peter Köhler, CEO Leo Express, mengatakan: “Dengan rute baru ini, kami juga menghilangkan tirai besi antara Eropa Barat dan Timur, menghubungkan pusat-pusat penting Eropa dan menyediakan akses ke Ukraina.”

Melansir Euro News, rute ke arah barat yang berangkat dari Przemyśl dijadwalkan pada pukul 13.31, dengan pemberhentian terakhir di Bandara Frankfurt dan tiba keesokan harinya pukul 07.53. Layanan kembali ke arah timur akan mengangkut penumpang dari Bandara Frankfurt pukul 08.27 dengan perjalanan ke Przemyśl berakhir pukul 02.23 keesokan harinya.

3. Memiliki Beragam Fasilitas

Kohler mencatat waktu strategis tersebut dalam sebuah pernyataan: “Leo Express menawarkan koneksi dengan waktu kedatangan yang sangat baik pada pukul 07.53 di Bandara Frankfurt, menyediakan transfer yang lancar ke penerbangan Eropa dan antarbenua.

“Koneksi kembali pada pukul 08.27 juga memungkinkan koneksi harian ke Praha dengan kedatangan selanjutnya di Kraków dan Przemyśl. Pada saat yang sama, kereta api ini menyediakan koneksi langsung antara Praha, Dresden, Leipzig, Erfurt, dan Frankfurt.”

Para penumpang di jalur kereta api jarak jauh yang akan segera diluncurkan akan ditawarkan koneksi wifi, akses ke stopkontak untuk mengisi daya perangkat, minuman ringan, dan pendingin udara sepanjang perjalanan.

MOSKOW - Moskow bereaksi keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) yang akan mengerahkan 5.000 tentara tambahan ke Polandia, negara NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa langkah tersebut "tidak dapat diterima".

Juru bicara kementerian tersebut, Maria Zakharova, mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis bahwa mengurangi jumlah personel militer AS yang ditempatkan di Eropa akan menjadi langkah "rasional, dibenarkan, dan sudah lama tertunda" untuk menstabilkan apa yang digambarkannya sebagai situasi keamanan "tidak seimbang" yang diciptakan oleh kebijakan NATO.

Sebaliknya, lanjut dia, pengerahan lebih banyak pasukan Amerika di wilayah tersebut akan menempatkan mereka dalam jangkauan serangan.

Dia mengatakan langkah seperti itu hanya akan meningkatkan ketegangan di Eropa dan memaksa Rusia untuk merespons dengan "langkah-langkah militer-teknis". Zakharova, seperti dikutip Russia Today, menuduh NATO mendorong benua itu menuju konflik "bunuh diri".

Sekitar 10.000 anggota militer Amerika saat ini ditempatkan di Polandia, sebagian besar secara rotasi, sementara sekitar 80.000 ditempatkan di seluruh Eropa. Polandia berbatasan dengan wilayah Kaliningrad Rusia, sebuah eksklave di Laut Baltik.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengirim 5.000 tentara tambahan ke Polandia, salah satu negara NATO yang paling vokal dalam mendukung Ukraina terkait perangnya melawan Rusia.

Pengumuman itu datang setelah Pentagon mengatakan akan menunda rotasi 4.000 pasukan, yang kemudian diremehkan oleh Wakil Presiden J.D. Vance sebagai "penundaan standar".

Trump sering menuduh anggota NATO gagal mengalokasikan cukup dana untuk pertahanan dan baru-baru ini mengumumkan penarikan 5.000 tentara AS dari Jerman di tengah perselisihan dengan Berlin mengenai perang dengan Iran.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow tidak berniat menyerang anggota NATO kecuali Rusia sendiri diserang terlebih dahulu. Pejabat Rusia menuduh Barat melakukan "militerisasi yang sembrono" dan menyebut ekspansi NATO ke timur sebagai salah satu penyebab konflik Ukraina.

Pada hari Kamis, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergey Naryshkin, mengatakan NATO "secara de facto sedang mempersiapkan konflik militer skala besar di timur."

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Washington memutuskan akan mengerahkan 5.000 tentara tambahan Amerika ke Polandia. Alasannya sebagai dukungan kepada presiden konservatif negara NATO tersebut, Karol Nawrocki.

Langkah ini dilakukan setelah Pentagon tiba-tiba membatalkan rencana pengerahan 4.000 tentara AS ke Polandia pekan lalu, yang memicu kebingungan di kalangan pejabat Warsawa. Wakil Presiden Amerika J.D. Vance kemudian menggambarkan pembatalan tersebut sebagai penundaan dan bukan pengurangan, dengan mengatakan bahwa media telah "bereaksi berlebihan".

“Berdasarkan keberhasilan pemilihan Presiden Polandia saat ini, Karol Nawrocki, yang dengan bangga saya dukung, dan hubungan kami dengannya, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan tambahan 5.000 pasukan ke Polandia,” tulis Trump di Truth Social pada hari Kamis, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (22/5/2026).

Pengumuman Trump ini menyusul keputusannya untuk menarik 5.000 tentara AS dari Jerman di tengah meningkatnya ketegangan dengan Berlin atas perang AS-Israel melawan Iran.

Trump sebelumnya telah menyatakan 5.000 pasukan yang ditarik dari Jerman tersebut dapat dipindahkan ke Polandia, dengan menggembar-gemborkan “hubungan baiknya” dengan Nawrocki, yang mengalahkan kandidat liberal pro-Uni Eropa dari partai Civic Coalition—partainya Perdana Menteri Polandia Donald Tusk—tahun lalu.

Gedung Putih dan Pentagon belum mengklarifikasi apakah “pasukan tambahan” yang dijanjikan Trump adalah brigade yang sama yang rotasinya dihentikan sementara atau pasukan yang ditarik dari Jerman.

Trump berulang kali menuduh anggota NATO Eropa gagal membayar cukup untuk pertahanan mereka, sementara memperlakukan pengerahan pasukan sebagai hadiah atau hukuman politik. Gedung Putih dilaporkan telah menyusun daftar "nakal dan baik" anggota NATO berdasarkan dukungan mereka terhadap kebijakan Washington, termasuk perang AS-Israel melawan Iran.

Washington saat ini memiliki sekitar 80.000 pasukan yang ditempatkan di seluruh Eropa, termasuk lebih dari 38.000 di Jerman, menurut analisis Council on Foreign Relations. Polandia, yang menampung sekitar 10.000 tentara AS, telah menjadi salah satu mitra militer terdekat Washington di Eropa dan "sekutu teladan", menurut Menteri Perang Amerika Pete Hegseth.

Reuters melaporkan awal pekan ini bahwa Pentagon juga berencana untuk "mengurangi secara signifikan" jumlah pasukan dan kemampuan AS yang dapat diandalkan oleh anggota NATO Eropa selama krisis besar di bawah Model Pasukan NATO.

Moskow telah berulang kali mengecam meningkatnya militerisasi Eropa, dengan alasan bahwa pemerintah Barat menggunakan ancaman Rusia yang dibuat-buat untuk membenarkan pengubahan Uni Eropa menjadi blok militer dan untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik.

JAKARTA - Diraktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Metro Jaya melakukan penebaran 300 ribu bibit udang windu di Kampung Bagedor Dusun 4 Desa Pantai Harapan Jaya, Muaragembong, Bekasi, Jawa Barat.

‎

‎Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Metro Jaya Kombes Pol Mustofa mengatakan kegiatan ini untuk menjaga rantai pasokan bahan baku SPPG Polda Metro Jaya.

‎

‎"Ini sebagai bentuk kami jajaran Polda Metro Jaya menjaga rantai pasokan untuk SPPG Polda Metro Jaya sehingga dapat menghasilkan bahan pangan yang baik dan berkualitas untuk program Makan Bergizi Gratis,” ucapnya, Selasa (19/5/2026).

‎

‎Selain melakukan penebaran benih, Ditpolairud polda metro jaya juga melakukan pengecekan di lokasi tambak ikan yang sebelumnya juga telah dilakukan penebaran benih.

‎

‎"Kita Juga selalu berupaya melakukan pemeriksaan kualitas benih ikan nila, mujair dan bandeng yang sudah kita sebar secara rutin" ucapnya.

Lihat video: Polairud Tangkap 2 Kapal Nelayan Vietnam yang Curi Ikan di Perairan Natuna

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tiba-tiba membatalkan rencana pengerahan 4.000 tentara ke negara NATO; Polandia. Pembatalan ini diungkap para pejabat Amerika pada hari Jumat, seiring Washington mengatur ulang pasukannya di Eropa setelah mengumumkan akan menarik ribuan pasukan dari Jerman.

"Kepala Komando Eropa AS telah menerima instruksi tentang pengurangan pasukan,” kata Jenderal Christopher LaNeve, penjabat Kepala Staf Angkatan Darat AS, selama sidang Kongres ketika ditanya tentang pembatalan pengerahan ribuan tentara ke Polandia.

“Saya telah bekerja sama dengannya dalam konsultasi erat tentang unit pasukan itu, dan itu paling masuk akal bagi brigade itu untuk tidak melakukan penempatannya di medan perang,” kata LaNeve, merujuk pada Tim Tempur Brigade Lapis Baja ke-2.

Beberapa elemen unit tersebut telah dikirim ke luar negeri dan peralatannya sedang dalam perjalanan, menurut jenderal tersebut, yang mengatakan perintah untuk membatalkan penempatan itu berasal dari kantor Menteri Perang Pete Hegseth.

Sekretaris Angkatan Darat Dan Driscoll, yang bersaksi di Kongres bersama LaNeve, mengatakan penempatan itu dibatalkan beberapa hari yang lalu.

Anggota Parlemen dari Partai Republik, Don Bacon, mengatakan Polandia tidak diberitahu sebelumnya.

“Mereka menghubungi saya kemarin. Mereka tidak tahu, mereka terkejut,” kata Bacon selama sidang Kongres, menggambarkan pembatalan penempatan tersebut sebagai “tercela” dan “memalukan bagi negara kita.”

Marilyn Strickland, Anggota Parlemen dari Partai Demokrat, juga mengkritik langkah tersebut. "Ketika kita menarik begitu banyak pasukan, itu menunjukkan bahwa kita bukanlah sekutu yang dapat diandalkan," katanya.

Pada awal bulan ini, Pentagon mengumumkan bahwa Washington akan menarik 5.000 pasukan dari Jerman. Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan penarikan tersebut diperkirakan akan selesai dalam enam hingga 12 bulan ke depan.

Seteru soal Perang Iran

Pengumuman itu muncul selama perselisihan sengit antara Donald Trump dan Kanselir Jerman Friedrich Merz mengenai perang AS-Israel melawan Iran, dan presiden AS kemudian mengatakan pengurangan pasukan akan “jauh lebih banyak dari 5.000", tanpa memberikan rincian.

Menteri Pertahanan Polandia Wladyslaw Kosiniak-Kamysz menyatakan bahwa pembatalan penempatan 4.000 tentara AS ke negaranya mungkin terkait dengan penarikan pasukan dari Jerman.

“Jika brigade selain yang direncanakan semula dikirim ke Polandia—mungkin brigade dari Jerman—dan 5.000 tentara meninggalkan Jerman menuju Polandia... tidak ada perubahan pada jaminan keamanan,” kata Kosiniak-Kamysz kepada wartawan.

Trump telah mengancam akan mengurangi jumlah pasukan AS di Jerman dan sekutu Eropa lainnya selama kedua masa jabatannya di Gedung Putih, dengan mengatakan bahwa dia ingin Eropa mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pertahanannya daripada bergantung pada Washington.

Sekarang dia tampaknya bertekad untuk menghukum sekutu yang gagal mendukung perang Timur Tengah atau berkontribusi pada pasukan penjaga perdamaian di jalur perairan Selat Hormuz yang penting, yang secara efektif telah ditutup oleh pasukan Teheran.

Seorang pejabat NATO mengatakan kepada AFP, "Kami tahu bahwa AS sedang berupaya menyesuaikan posisinya di Eropa.”

“Fokus pada pasukan rotasi tidak akan berdampak pada rencana pencegahan dan pertahanan NATO. Dan kita sudah melihat peningkatan kehadiran di sayap timur dari Kanada dan Jerman—yang semuanya berkontribusi pada NATO yang lebih kuat secara keseluruhan,” imbuh pejabat itu, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (16/5/2026).

BERLIN - Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian pasukan Amerika yang ditarik dari Jerman ke Polandia . Itu menyusul adanya ancaman invasi Rusia ke Polandia.

Pernyataan itu dibuat selama percakapan dengan wartawan di Gedung Putih dan sesuai dengan debat yang lebih luas tentang keseimbangan kekuatan NATO yang baru di Eropa Tengah dan Timur.

Ketika ditanya tentang kemungkinan memindahkan sebagian pasukan ke Polandia, Trump menjawab bahwa "itu mungkin," menekankan hubungan yang sangat baik dengan otoritas Polandia. Dalam pernyataannya, ia juga merujuk pada Presiden Karol Nawrocki, yang sebelumnya telah ia dukung secara terbuka.

"Polandia akan menyukainya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Polandia. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden [Nawrocki]. Ingat, saya mendukungnya, dan dia menang – meskipun dia tertinggal jauh, dia tetap menang. Dia seorang pejuang hebat, orang yang luar biasa, saya sangat menyukainya, jadi mungkin... saya mungkin akan melakukannya," kata Trump.

Menurut laporan media, pemerintahan AS berencana untuk menarik sekitar 5.000 pasukan dari Jerman selama enam hingga dua belas bulan ke depan. Namun, Trump mengisyaratkan bahwa skala pengurangan tersebut bisa lebih besar lagi. Saat ini, sekitar 35.000 hingga 37.000 personel militer Amerika ditempatkan di Jerman.

Beberapa hari lalu, Nawrocki menyatakan bahwa Polandia siap untuk menampung pasukan Amerika yang ditarik dari Jerman dan memiliki infrastruktur militer yang diperlukan. Warsawa memandang peningkatan pasukan AS sebagai cara untuk memperkuat keamanan regional dan sayap timur NATO.

"Kami sudah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan, dan merupakan kepentingan Polandia, Lituania, dan negara-negara Baltik agar sebanyak mungkin pasukan Amerika ditempatkan di sini," kata Nawrocki.

Keputusan ini diambil di tengah ketegangan antara pemerintahan Trump dan Berlin. Sejak masa jabatan pertamanya, Trump mengkritik Jerman karena terlalu sedikit menghabiskan anggaran pertahanan dan mengumumkan pengurangan kehadiran militer AS di wilayahnya. Namun, pada tahun 2020, rencana serupa untuk penarikan sebagian pasukan akhirnya tidak terlaksana.

Para ahli menunjukkan bahwa yang mungkin terbukti krusial bukanlah hanya jumlah pasukan, tetapi juga di mana mereka ditempatkan.

"Pasukan AS di Jerman memiliki kepentingan militer, dan bahkan signifikansi politik dan historis yang lebih besar. Dari sudut pandang kami, kehadiran militer Amerika di Jerman harus tetap ada, itu jelas. Tetapi begitu pengurangan ini berjalan, kita harus mengajukan argumen yang kuat agar pasukan tersebut dipindahkan ke Polandia. Itu demi kepentingan kita. Dan Polandia harus mengirimkan sinyal yang jelas tentang hal ini," kata Tomasz Szatkowski, mantan duta besar Polandia untuk NATO, baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan Euronews.

JAKARTA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) buka suara merespons kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Manuputty dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Victor Tinambunan ke rumah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu. Merespons beragam tanggapan dari publik terhadap pertemuan tersebut, GAMKI menghormati sikap yang diambil pimpinan PGI dan HKBP.

Menurut GAMKI, langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Maka itu, semua pihak terkhusus umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan tenang dan bijak.

“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” kata Kuasa Hukum GAMKI Saddan Sitorus dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama. “Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.

GAMKI menyatakan, kalaupun ceramah Jusuf Kalla disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena, kata dia, konflik Poso dan Ambon tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing.

GAMKI menilai pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Sebab, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik.

Karena itu, kata GAMKI, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu, sebagai antisipasi munculnya gaduh di masyarakat. “Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” jelasnya.

Kemudian, GAMKI mengingatkan bahwa perbedaan sikap tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyerang, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan semangat persatuan. GAMKI berharap seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan publik luas, dapat mengedepankan sikap bijak, menahan diri, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai.

“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak kita tetap menghormati para tokoh kita, Bapak Jusuf Kalla, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan, tidak menyerang personal dan hindari polarisasi di media sosial ataupun ruang publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tengah menjadi sorotan merupakan refleksi dan fakta peristiwa konflik komunal di Poso dan Ambon. Dia menegaskan tak ada niat menistakan agama sebagaimana yang difitnahkan terhadap dirinya.

Bahkan, JK mengumpulkan tokoh-tokoh perundingan perdamaian yang dikenal dalam Perjanjian Malino I dan II. Dalam pertemuan itu, para tokoh lintas agama bahkan bersepakat apa yang disampaikan JK.

"Ada Ketua Sinode, Pak Imam, Ustaz yang ada waktu itu di Poso menyatakan bahwa begini keadaannya, benar," ujar JK di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2026).

Karena itu, dia meminta masyarakat berhenti memfitnahnya atas tuduhan menistakan agama. JK juga menyinggung nama Ade Armando untuk berhenti berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak awal 2026 di­­­buka dengan satu kenyataan yang sulit disangkal: eko­­­nomi global ber­­­gerak sangat dinamis. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah semakin membara bukan sekadar isu politik, tetapi telah mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Volatilitas meningkat, sentimen pasar memburuk, dan ketidakpas­­­tian yang eskalatif selalu meng­­hantui hampir seluruh negara di seantero dunia.

Kondisi ini nyata-nyata te­­­lah berdampak pada kenaikan harga minyak dunia, me­­­micu inflasi, menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar dan suku bunga, yang pada gilirannya juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap nilai tukar menjadi dampak paling nyata. Hal ini tentu akan menimbulkan tekanan yang kuat bagi ke­­­berlanjutan fiskal sehingga perlu upaya mitigasi yang solid.

Di tengah gejolak global ini, APBN tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai alat belanja rutin. APBN harus menjadi garda depan untuk meredam dampak guncangan eksternal, memastikan pembangunan tidak tersen­dat, dan memberi perlin­dung­an bagi kelompok ma­­­syarakat yang rentan. Na­­­mun, semua itu harus tetap dijalankan secara terukur dan terkendali agar ruang fiskal tetap terjaga.

Untuk mendukung peran strategis tersebut, pola belanja harus didesain lebih responsif dan efektif. Selama bertahun-tahun, pola belanja kita masih menghadapi masalah klasik, pola belanja yang selalu lambat di awal dan pada akhirnya terakumulasi pada akhir tahun. Hal ini menciptakan ilusi stimulus yang datang terlambat se­­­hingga multiplier effect-nya tidak optimal (slow-low).

Fe­­­nomena slow-low ini membuat belanja kurang responsif dalam menjaga momentum sehingga dorongan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ini menjadi tidak optimal. Efek stimulus terlambat baru terasa ketika tahun anggaran akan berakhir dan multiplier effect-nya baru dirasakan di tahun mendatang.

Kondisi inilah yang mendo­rong perlunya perubahan “cara kerja” APBN dalam merealisasikan belanjanya. Tahun 2026 menandai perubahan penting. Pemerintah mendorong percepatan belanja sejak awal tahun, yang ber­­­tujuan merubah pola be­­­lanja dari semula slow-low menjadi quick -high. Dengan pola yang quick-high tersebut diharapkan belanja negara lebih responsif sesuai kebutuhan sehingga dapat memberikan dorongan ekonomi yang lebih cepat dan merata di setiap triwulan sehingga dampaknya akan lebih optimal bagi masyarakat dan per­­­ekonomian dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang prudent dan sustaina­ble, defisit dijaga dibawah 3% PDB.

Syukur Alhamdulillah perubahan pola tersebut sudah mulai terjadi. Realisasi tri­­­wulan I/2026 menunjukkan realisasi belanja negara tum­­buh signifikan 31,4% (YoY), jauh melampaui capaian tahun sebelumnya yang hanya 1,4% (YoY). Sementara ini pada sisi pendapatan negara juga tumbuh tinggi mencapai 10,5% (YoY), di mana penerimaan pajak tumbuh kuat 20,7% (YoY). Capaian pendapatan ini juga melesat jauh me­­­lampaui realisasi tahun lalu yang masih mengalami konstraksi 17,5% untuk pendapatan dan 18,8% untuk penerimaan pajak. Memang konsekuensinya defisit melebar menjadi 0,93% PDB le­­­bih lebar dari periode yang sama tahun lalu sebesar 0,41% PDB. Namun, yang perlu diingat pelebaran defisit pada triwulan I ini tidak bisa serta merta dimaknai bahwa defisit pada akhir tahun 2026 akan menjadi tidak terkendali.

Upaya yang ditempuh pe­­­me­­rintah ini, semata-mata untuk mengubah pola belanja agar lebih cepat di awal dan lebih merata pada setiap triwulan dengan tetap dalam koridor mengendalikan defisit dalam batas aman.

Secara kasat mata, peru­bah­­­an pola pada triwulan I ini sudah terjadi, inilah bu­kti bahwa APBN “bekerja lebih cepat, lebih merata dan tetap terukur” sehingga akan berkontribusi yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.

Pertama, belanja yang responsif dan antisipatif untuk meredam berbagai goncangan (dampak gejolak global, penanganan pasca bencana). Kedua, belanja sebagai outomatic stabilizer (menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi). Ketiga, belanja sebagai protect the poor (eksekusi program perlindungan sosial tepat waktu untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan)

Keempat, belanja sebagai agent of development (mendukung terlaksananya berbagai program unggulan dapat berjalan optimal). Kelima, belanja sebagai stimulus untuk me­­­nopang pertumbuhan, se­­­­­hingga aktivitas ekonomi ber­­­­putar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. fiskal yang le­­­bih ekspansif, guna menjaga mo­­­mentum ekonomi di tengah ke­­­tidakpastian global.

PERUBAHAN POLA

Saat ini perubahan pola belanja sudah mulai terjadi, belanja dipercepat, dan merata, pemerintah juga harus memastikan pengeluarannya lebih tertata. Ka­­­rena itu, belanja-belanja pendukung yang tidak men­­­desak dan tidak prioritas dipertajam dan refocussing, mulai dari perjalanan dinas, rapat, penggunaan jasa konsultan, hingga pengadaan barang yang tidak berkaitan langsung dengan layanan utama. Kebijakan work from home dan penyederhanaan sejumlah program, menunjukkan bahwa percepatan belanja tetap disertai pengawasan dan pengendalian (quality control) yang baik.

Dengan belanja pemerintah yang bergerak lebih cepat dan merata serta menyentuh ber­­­­bagai sektor sejak awal tahun, dorongan ke pereko­nomian diharapkan bisa lang­­sung terasa.

Kebijakan ini menjadi sa­­­­lah satu penyangga aktivitas ekonomi pada triwulan I/2026, yang diperkirakan mampu tumbuh sekitar 5,5% atau lebih tinggi. Sebuah ang­ka yang memberi sinyal bahwa ekonomi domestik tetap kokoh, bahkan ketika tekanan global masih membayangi.

Ke depan, peran belanja pemerintah yang semakin cepat, merata dan terukur serta tepat sasaran membuka ruang optimisme bagi ki­­­nerja ekonomi sepanjang 2026. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,5%—6,0%, dengan konsumsi masyarakat tetap menjadi penggerak utama berkat dukungan perlindungan sosial dan harga yang lebih stabil.

Di saat yang sama, investasi diperkirakan dapat diakselerasi terus mengalir seiring terjaganya kepercayaan dunia usaha dan iklim ekonomi yang relatif kondusif. Dengan kombinasi kebijakan yang responsif dan pondasi ekonomi yang solid, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan lebih tinggi dengan defisit fiskal yang prudent berkelanjutan sepanjang tahun.

WARSAWA - Prancis dan Polandia sedang mempersiapkan latihan tempur gabungan yang mensimulasikan serangan senjata konvensional dan nuklir terhadap Rusia dan Belarusia. Sedangkan Moskow mengeklaim bahwa NATO akan berlatih blokade dan perebutan Wilayah Kaliningrad Rusia pada waktu yang bersamaan.

Media Polandia, Wirtualna Polska (WP), mengutip sumber-sumber internal militer setempat, melaporkan bahwa latihan serangan nuklir akan segera berlangsung di Laut Baltik dan Polandia utara. Itu dimaksudkan untuk mengembangkan "angkatan militer Polandia-Prancis...di luar birokrasi NATO" untuk mencegah dugaan agresi Rusia.

Moskow secara konsisten menolak klaim tersebut sebagai omong kosong, menekankan bahwa mereka tidak berniat menyerang negara asing mana pun dan menuduh NATO secara terbuka mempersiapkan konfrontasi militer.

Berdasarkan skenario yang dilaporkan dibahas selama pertemuan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk awal pekan ini, jet tempur F-16 Polandia akan melakukan pengintaian jarak jauh dan identifikasi target, dan akan menyerang "target bernilai tinggi di sekitar St Petersburg" menggunakan rudal jelajah konvensional JASSM-ER.

Pesawat tempur Rafale B Prancis, yang dipersenjatai dengan rudal ASMP yang membawa hulu ledak nuklir, juga akan terbang dari Prancis ke garis Budapest-Kaliningrad dan mensimulasikan serangan nuklir terhadap target di Rusia dan Belarusia.

Latihan yang direncanakan digambarkan sebagai bagian dari upaya Macron untuk memperluas "payung nuklir" Prancis ke negara-negara Eropa lainnya dan memperluas potensi nuklir Paris. Rusia secara konsisten mengecam NATO karena meningkatkan ketegangan di benua Eropa, khususnya melalui retorika nuklirnya yang semakin meningkat.

Menanggapi laporan latihan serangan nuklir Prancis-Polandia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan: "Latihan tersebut menunjukkan aspirasi Eropa untuk militerisasi dan nuklirisasi lebih lanjut."

"Langkah-langkah tersebut tidak berkontribusi pada stabilitas dan prediktabilitas di benua Eropa," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (24/4/2026).

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko juga mengatakan bahwa Pasukan Ekspedisi Gabungan (JEF) NATO yang dipimpin Inggris telah berlatih skenario blokade laut dan perebutan Wilayah Kaliningrad Rusia. "Dengan sengaja mengejar jalur konfrontasi yang meningkat," katanya.

Sementara itu, parlemen Finlandia membahas rancangan undang-undang untuk mengizinkan impor dan penyimpanan senjata nuklir di wilayah negara tersebut. Langkah ini akan membatalkan hambatan hukum yang telah melarang perangkat tersebut di negara itu sejak tahun 1980-an.

Moskow telah memperingatkan bahwa penempatan senjata nuklir di Finlandia akan menjadi ancaman langsung bagi Rusia dan akan memicu tindakan balasan.

Berbicara pada hari Kamis, Ketua Komite Pertahanan Duma Negara Andrey Kartapolov memperingatkan bahwa anggota parlemen Finlandia akan melakukan "kesalahan besar" jika mereka memilih mendukung rancangan undang-undang tersebut.

Menurutnya, kedatangan senjata nuklir asing di negara Nordik itu akan secara signifikan merusak keamanannya sendiri.

Kartapolov memperkirakan bahwa instalasi militer terkait di wilayah Finlandia pasti akan masuk dalam daftar target prioritas pasukan strategis Rusia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Polandia menjajaki peluang kerja sama sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas dalam menghadapi dinamika global melalui kolaborasi teknologi, investasi, dan pengembangan sumber daya pertanian berkelanjutan.

"Saya menerima Wakil Menteri Pertanian Polandia, kaitannya bagaimana kita memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang pertanian dengan Polandia," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Jakarta, Senin.

Wamentan menekankan hal itu saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Polandia Małgorzata Gromadzka di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.

Ia menyampaikan pemerintah terus mendorong penguatan kerja sama internasional di sektor pertanian sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika global.

Wamentan Sudaryono menegaskan Indonesia mengambil posisi terbuka dalam kerja sama internasional, termasuk memanfaatkan momentum perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa untuk memperkuat sistem pangan nasional.

"Indonesia adalah negara yang terbuka. Kita nonblok dan kita kerja sama dengan siapapun, termasuk mengambil kesempatan yang besar. Kita ingin kerja sama dalam hal ini, kerja sama dagang antara ekspor-impor dan kemudian hal-hal yang lain yang barangkali bisa termasuk investasi,” ujar Sudaryono.

Menurutnya, di tengah tekanan global akibat konflik, perang, dan disrupsi rantai pasok, kerja sama antarnegara tidak bisa lagi bersifat umum, tetapi harus konkret melalui pembukaan akses pasar, penyederhanaan prosedur teknis, serta penguatan investasi dan riset pertanian.

“Kita berbicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kerja sama antara negara-negara dalam bidang perdagangan, investasi, hingga penelitian, dan sebagainya," tutur Wamentan.

Menurutnya dalam situasi global yang penuh tantangan akibat konflik, perang, dan krisis, kerja sama bilateral antarnegara dinilai semakin penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan dan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara secara teknis membahas peluang dan tantangan perdagangan sejumlah komoditas strategis.

Polandia mendorong ekspor produk seperti daging sapi, produk susu, gandum, hingga buah berry. Sementara Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan standar kesehatan, sertifikasi veteriner, serta proses audit sebelum akses pasar dibuka.

Indonesia juga menegaskan sikap kehati-hatian untuk komoditas tertentu, seperti unggas, dengan mempertimbangkan faktor keamanan hayati serta perlindungan produksi dalam negeri. Di sisi lain, peluang tetap terbuka untuk komoditas lain sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan kebutuhan pasar domestik.

Sudaryono menekankan sektor pertanian memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui perdagangan semata, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan masyarakat.

“Terutama agrikultur yang sangat penting, karena agrikultur artinya makanan, bagaimana kita bisa mengamankan makanan kita untuk Indonesia, dan juga bagaimana negara lain, seperti Polandia juga bisa menjaga makanan mereka untuk mereka sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama melalui pembentukan kelompok kerja teknis guna mempercepat penyelesaian berbagai protokol perdagangan, termasuk untuk komoditas daging sapi dan produk susu.

Langkah itu diharapkan dapat mempercepat proses audit, penyelarasan standar, serta implementasi perdagangan secara langsung setelah persyaratan terpenuhi.

Selain itu, kerja sama juga akan diperluas melalui pertemuan pelaku usaha, penjajakan investasi, serta peluang penandatanganan nota kesepahaman antar pemerintah guna memperkuat kerangka kerja sama jangka panjang.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Polandia Małgorzata Gromadzka menilai kerja sama dengan Indonesia memiliki potensi besar karena kedua negara memiliki karakteristik produksi yang saling melengkapi.

“Saya sangat senang dapat berkunjung di Indonesia dan dapat berdiskusi tentang produk pertanian, kita bekerja sama dalam pertukaran produk agrikultur,” ujarnya.

Ia juga menyoroti posisi strategis Polandia sebagai pintu masuk pasar Eropa, sekaligus melihat Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Asia.

“Saya percaya kita memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kerja sama bilateral,” kata Małgorzata Gromadzka.

Dia berharap peluang kerja sama itu tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan saling menguntungkan, terutama dalam menghadapi tantangan pangan global yang semakin kompleks.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

WARSAWA - Polandia, salah satu negara NATO, menolak untuk meminjamkan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat (AS) untuk membantu AS menangkis rudal-rudal Iran di Timur Tengah. Penolakan ini disampaikan Menteri Pertahanan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Meskipun Presiden AS Donald Trump mengeklaim bahwa Pentagon memiliki persediaan senjata yang tidak terbatas, kampanye pengeboman AS-Israel yang diluncurkan sejak 28 Februari tak mampu melenyapkan kemampuan Iran untuk menyerang pangkalan Amerika di Timur Tengah.

Pada hari Selasa, surat kabar Polandia; Rzeczpospolita, melaporkan bahwa AS telah meminta Warsawa untuk meminjamkan setidaknya dua sistem Patriot miliknya, bersama dengan beberapa rudal PAC-3 MSE yang sebelumnya dijual ke Polandia, untuk perang melawan Iran.

“Baterai Patriot kami dan persenjataannya digunakan untuk melindungi wilayah udara Polandia dan sayap timur NATO. Tidak ada yang berubah dalam hal ini, dan kami tidak berencana untuk memindahkannya ke mana pun,” tulis Kosiniak-Kamysz di X, seperti dikutip Russia Today, Kamis (2/4/2026).

“Sekutu kami sepenuhnya memahami betapa pentingnya misi kami di sini. Keamanan Polandia adalah prioritas utama,” imbuh kepala pertahanan Polandia tersebut.

Tujuh anggota militer AS telah tewas dan hampir 350 lainnya terluka dalam serangan Iran sejak perang dimulai. Rudal-rudal dan drone Iran telah merusak atau menghancurkan beberapa radar AS yang mahal dan pesawat komando dan kendali AWACS E-3 Sentry, menurut citra satelit dan rekaman video dari lokasi kejadian.

Trump telah menegur anggota NATO di Eropa karena menolak mengirim kapal perang untuk membantu AS mengamankan Selat Hormuz, mengancam akan keluar dari blok militer yang dia gambarkan sebagai "macan kertas".

Salah satu penentang paling vokal perang Trump adalah Spanyol, yang menolak mengizinkan AS menggunakan wilayah udaranya dan pangkalan bersama untuk menyerang Iran.