Bisnis, BANDA ACEH — Sedikitnya 2,3 juta orang anak Indonesia belum pernah mendapat imunisasi sama sekali dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini menempatkan RI berada di urutan keenam sebagai negara dengan angka zero dose tertinggi di dunia.

Zero dose adalah kondisi seorang anak belum atau tidak mendapatkan imunisasi rutin apapun. Secara operasional, istilah ini dinyatakan bila seorang anak belum mendapat imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT) dosis 1.

Administrator Kesehatan Ahli Madya Kementerian Kesehatan M Edy Haryanto mengatakan bahwa selama periode 2023 - 2025, angka zero dose atau anak yang belum mendapat imunisasi rutin minimal DPT 1 menyentuh 2,3 juta anak yang tersebar di 26 provinsi di Tanah Air.

Angka tersebut merupakan akumulasi selama tiga tahun. Pada 2023, anak yang masuk kategori zero dose sekitar 372.965 orang. Setahun berikutnya menyentuh lebih dari 973.378 orang. Sedangkan pada 2025, anak Indonesia yang belum pernah mendapat imunisasi ini tidak kurang dari 959.990 anak.

“Sementara tahun ini hingga 15 Mei 2026, imunisasi bayi lengkap secara nasional baru mencapai 17,6%. Kalau dilihat di Aceh masih 5,3%,” katanya di Banda Aceh, Jumat (22/5/2025)

Sejatinya kata Edy, setiap anak yang mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Apabila cakupan imunisasi tinggi dari merata dapat membentuk kekebalan dan melindungi kelompok masyarakat rentan. Terlebih setidaknya 13 penyakit dapat dicegah dengan imunisasi.

Seluruh penyakit tersebut adalah difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, hepatitis B meningitis, poliomielitis (polio), rubela, campak, pneumonia, rotavirus, human papiloma virus (HPV) hingga japanese encepphalitis (JE).

Meski demikian, program imunisasi ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya seperti isu negatif, hoaks, halal - haram, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI), hingga kekhawatiran imunisasi ganda.

Kementerian Kesehatan menemukan bahwa adanya penolakan dan keraguan terhadap imunisasi dipicu sejumlah kondisi. Seperti tidak diizinkan suami atau keluarga, takut terhadap reaksi sampingan, rumor atau kurang informasi, ibu yang terlalu sibuk, penolakan dengan alasan keagamaan serta tidak percaya pada imunisasi.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keraguan tenaga kesehatan memberikan imunisasi dalam waktu bersamaan. Komitmen pemerintah daerah yang belum memprioritaskan program imunisasi, perbedaan data sasaran imunisasi antara pusat dan daerah, tantangan ketersediaan vaksin hingga keterbatasan akses ke layanan masyarakat.

Dia menyebutkan bahwa pemerintah saat ini menjalankan sejumlah strategi sebagai ikhtiar meningkatkan cakupan imunisasi. Pertama, menjamin ketersediaan SDM, vaksin dan logistik. Kedua, meningkatkan permintaan masyarakat terhadap imunisasi. Ketiga, memastikan pelaksanaan surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan KIPI yang kuat. Keempat, memastikan layanan imunisasi menjangkau semua masyarakat.

“Kami juga terus meningkatkan kapasitas petugas imunisasi, melakukan pelacakan serta menerapkan imunisasi kejar,” katanya.

Bisnis, BANDA ACEH - Kasus campak di Provinsi Aceh mengalami peningkatan seiring dengan rendahnya cakupan imunisasi bagi anak di wilayah tersebut.

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa kasus cakupan imunisasi di provinsi tersebut hanya di level 33,7%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi nasional di sekitar 80,2% pada 2025.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa rendahnya angka imunisasi di provinsi ini menyebabkan sejumlah penyakit yang sejatinya dapat dicegah dengan pemberian imunisasi, menjadi kian meluas.

"Dengan 33% cakupan imunisasi, anak yang terkena campak sudah menyentuh 263 kasus campak Provinsi Aceh," katanya saat kunjungan kerja di Banda Aceh, Jumat (22/5/2025).

Meski demikian, Wamenkes mengapresiasi upaya Pemprov Aceh maupun Kota Banda Aceh meningkatkan cakupan imunisasi. Salah satunya di Banda Aceh, akan memberikan imunisasi kepada anak-anak ASN.

Selain itu, ada pula kabupaten di Aceh yang telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh masjid untuk memberikan khutbah jumat dengan pesan ceramah soal imunisasi.

"Banyak anak-anak yang lumpuh, meninggal karena campak terkena penyakit paru-paru, akhirnya TBC karena tidak diimunisasi. Ini bisa ditangani bila ada kolaborasi bersama antara pemerintah hingga tokoh ulama," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal mengatakan bahwa meski cakupan imunisasi perlahan mulai membaik di Banda Aceh, sekitar 63% anak masih berstatus zero dose atau belum mendapat imunisasi sama sekali. Dampaknya kata dia, Banda Aceh menemukan angka penyakit campak mencapai 119 kasus.

"Kemudian angka tuberculosis juga mencapai 1.600 lebih. Ini alarm bagi kita semua, karena rendahnya imunisasi sangat berpengaruh pada persebaran penyakit," tuturnya.

Sementara itu demi meningkatkan angka imunisasi di kota tersebut, pemerintah kota menetapkan sejumlah strategi. Pertama memperkuat layanan primer baik di Puskesmas dan Posyandu. Kedua, pemetaan sampai ke tingkat gampong [desa] sehingga mendapat data akurat anak yang belum diberikan imunisasi.

Ketiga, membentuk gerakan jemput bola. Sebab selama ini keluarga bisa jadi bukan menolak imunisasi, namun belum mendapat informasi utuh terkait imunisasi. Keempat, melakukan upaya persuasif dan manusiawi dalam mengajak orang tua membawa imunisasi anaknya.

Pemerintah setempat juga akan memulai peningkatan imunisasi di seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kota Banda Aceh untuk meningkatkan cakupan imunisasi, sekaligus menekan zero dose.

Bisnis.com, BANDA ACEH - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyiapkan program insentif bagi anak guna meningkatkan cakupan imunisasi di Tanah Air.

Saat kunjungan kerja ke Banda Aceh, Jumat (22/5/2026), Wamenkes menyebut bahwa capaian imunisasi secara nasional telah mencapai level 80,2%. Meski begitu, pemerintah masih mengejar target yang telah ditetapkan mencapai 90%.

Selama ini pemerintah telah menerapkan pemberian insentif berupa sertifikat bagi anak yang sudah menerima imunisasi lengkap. Rencananya, insentif akan ditambah demi peningkatan angka cakupan imunisasi.

"Akan saya usulkan diberikan insentif makanan tambahan atau sekolah gratis untuk mereka yang mau imunisasi," katanya di Banda Aceh, Jumat (22/5/2026).

Sementara itu, angka cakupan anak yang telah mendapat imunisasi di Banda Aceh masih di sekitar 33%, jauh dari angka nasional. Padahal kata dia, cakupan anak imunisasi di Ibu Kota Provinsi Aceh itu sempat mencapai 83% sebelum merebaknya Covid-19.

Pascapandemi, angka ini terus menyusut hingga ke level saat ini. Kondisi ini berpengaruh terhadap penyebaran sejumlah penyakit termasuk campak.

"Dengan 33% cakupan imunisasi, anak yang terkena campak sudah menyentuh 263 kasus campak Provinsi Aceh. Sedangkan di Kota Banda Aceh 24 kasus yang terkena campak."

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan bahwa meski cakupan imunisasi perlahan mulai membaik di Banda Aceh, sekitar 63% anak masih berstatus zero dose atau belum mendapat imunisasi sama sekali. Dampaknya kata dia, Banda Aceh menemukan angka penyakit campak mencapai 119 kasus.

"Kemudian angka tuberculosis juga mencapai 1.600 lebih. Ini alarm bagi kita semua, karena rendahnya imunisasi sangat berpengaruh pada persebaran penyakit," tuturnya.

Sementara itu demi meningkatkan angka imunisasi di kota tersebut, pemerintah kota menetapkan sejumlah strategi. Pertama, memperkuat layanan primer baik di Puskesmas dan Posyandu. Kedua, pemetaan sampai ke tingkat gampong [desa] sehingga mendapat data akurat anak yang belum diberikan imunisasi.

Ketiga, membentuk gerakan jemput bola. Sebab selama ini keluarga bisa jadi bukan menolak imunisasi, namun belum mendapat informasi utuh terkait imunisasi. Keempat, melakukan upaya persuasif dan manusiawi dalam mengajak orang tua membawa imunisasi anaknya.

Bisnis.com, PALEMBANG —— Kasus campak di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada awal tahun 2026 menunjukkan angka yang relatif tinggi. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya cakupan imunisasi selama masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman mengungkapkan, jumlah suspek campak sejak Januari hingga 1 April 2026 telah mencapai 1.587 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus telah terkonfirmasi positif.

“Kasusnya tersebar di beberapa wilayah, mulai dari Kota Palembang, Prabumulih, Banyuasin, dan Musi Rawas Utara,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan, lonjakan kasus campak ini erat kaitannya dengan masa pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat menunda imunisasi anak karena kekhawatiran untuk keluar rumah.

Akibatnya, cakupan imunisasi campak menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Harusnya mencapai 95 sampai 100%, tapi itu sekitar 70 sampai 80% (imunisasi campak). Jadi banyak beberapa anak yang belum terimunisasi. Nah, efeknya sekarang ini ada banyak kena campak, jadi imunnya nggak kuat,” jelasnya.

Trisnawarman menegaskan, kondisi ini menjadi peringatan penting bagi para orang tua untuk melengkapi imunisasi anak, terutama balita yang belum menerima vaksin saat pandemi. Pasalnya, penularan campak sangat cepat dan mudah melalui udara.

“Jadi kalau ada satu anak yang belum imun dan terpapar, penyebarannya bisa cepat sekali. Karena itu kami minta masyarakat segera membawa anak ke puskesmas atau posyandu untuk imunisasi,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, imbuhnya, pemerintah juga mengantisipasi percepatan penularan campak melalui penerbitan surat edaran penanganan campak, termasuk percepatan pemberian imunisasi bagi anak usia 9 hingga 59 bulan di wilayah yang mengalami kejadian luar biasa (KLB).

“Sekarang kami kejar cakupan imunisasi di daerah yang kasusnya tinggi. Harapannya, dengan percepatan ini penyebaran bisa ditekan dan tidak meluas ke kabupaten kota lain,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Vaksinasi tetap menjadi cara paling efektif untuk mencegah penyakit menular seperti campak. Namun, tren penolakan vaksin atau kampanye antivaksin mulai mempengaruhi cakupan imunisasi di masyarakat.

Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam cakupan vaksinasi campak-rubella. Cakupan dosis pertama turun dari 92 persen pada 2025 menjadi 82 persen, sedangkan dosis kedua turun dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen.

Angka ini jauh di bawah standar World Health Organization sebesar 95 persen yang dibutuhkan untuk membentuk herd immunity.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi dan Imunologi, Dr. dr. Sukamto Koesnoe, menegaskan bahwa penurunan ini membuat masyarakat lebih rentan terhadap wabah.

“Cakupan dosis pertama turun dari sekitar 92 persen menjadi 82 persen, sementara dosis kedua juga menurun menjadi 77,6 persen, sehingga masih jauh dari target untuk mencapai kekebalan kelompok.” ujarnya dalam konferensi pers PAPDI Forum, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut dr. Sukamto, salah satu penyebab utama penurunan cakupan adalah keraguan masyarakat terhadap vaksin akibat misinformasi yang tersebar luas, terutama di media sosial.

Fenomena ini membuat orang ragu atau menunda imunisasi, padahal vaksinasi tetap lebih aman dibandingkan risiko infeksi alami.

“Keraguan terhadap vaksin akibat misinformasi menjadi salah satu faktor yang membuat orang ragu, bahkan menunda untuk divaksin.” tambahnya.

Selain antivaksin, tingginya mobilitas masyarakat juga mempercepat penyebaran penyakit. Perpindahan antar wilayah yang mudah membuat virus lebih cepat menyebar, terutama di daerah dengan cakupan vaksinasi rendah, seperti beberapa daerah di Aceh yang sempat mengalami kasus campak meningkat.

Dr. Sukamto menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam menghadapi antivaksin. Edukasi yang jelas dan komunikasi efektif antara dokter dan pasien bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi hingga lebih dari 70 persen.

“Jika dokter mampu menjelaskan manfaat vaksin dengan baik, tingkat keberhasilan vaksinasi bisa meningkat signifikan, bahkan pasien yang awalnya menolak bisa mau divaksin.” tegasnya.

Dia menambahkan edukasi harus dimulai dari tenaga kesehatan sendiri agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, sehingga cakupan vaksinasi dapat kembali meningkat.

Masyarakat diimbau untuk memeriksa status vaksinasi dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Langkah ini penting untuk memastikan perlindungan diri dan orang sekitar, sekaligus mencegah terjadinya wabah yang dapat dihindari.

*IDAI Waspadai Dampak Campak pada Anak, Ini Cara Mencegahnya*

Angel Rinella
Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan kasus campak dalam dua tahun terakhir kembali menegaskan bahwa penyakit ini bukan sekadar infeksi ringan pada anak.

Di balik demam dan ruam, campak dapat menggerus daya tahan tubuh dan meninggalkan dampak jangka panjang yang tidak selalu terlihat sejak awal.

Ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, Prof. Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A, Subsp. IPT, mengatakan penurunan cakupan imunisasi menjadi pintu masuk terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dia mengingatkan bahwa pencegahan campak seharusnya dipandang sebagai investasi kesehatan jangka panjang anak, bukan hanya respons saat wabah terjadi.

Menurutnya, ketidakmerataan cakupan imunisasi membuat anak-anak tetap berada dalam risiko penularan, padahal vaksin campak telah tersedia dan terbukti efektif. Selama masih ada celah dalam perlindungan populasi, potensi wabah dan dampak jangka panjang pada kesehatan anak akan terus berulang.

“Kalau cakupan imunisasi tidak merata, maka anak-anak kita akan terus berada dalam risiko, padahal campak bisa dicegah dengan vaksin yang tersedia. Ini bukan penyakit baru dan vaksinnya sudah ada, jadi yang perlu dijaga adalah komitmen kita terhadap cakupan imunisasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (28/2/2026).

Dr. Anggraini menjelaskan virus campak memiliki tingkat penularan sangat tinggi dan dapat bertahan di udara hingga dua jam di ruang tertutup. Satu kasus bahkan bisa menularkan hingga 18 orang yang belum memiliki kekebalan, sehingga perlindungan individu saja tidak cukup tanpa kekebalan kelompok yang kuat.

Hingga kini belum tersedia obat antivirus spesifik untuk campak sehingga terapi bersifat suportif, termasuk pemberian vitamin A dosis tinggi. Karena itu, langkah paling rasional dan berkelanjutan adalah memastikan imunisasi lengkap sesuai jadwal nasional.

Dia juga menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga cakupan imunisasi tetap tinggi. Menurutnya, penguatan pelayanan kesehatan primer dan peningkatan cakupan imunisasi harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan organisasi profesi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat agar perlindungan terhadap anak-anak berlangsung konsisten dan tidak terputus dalam jangka panjang.

“Penguatan pelayanan kesehatan primer dan peningkatan cakupan imunisasi harus menjadi gerakan bersama agar anak-anak terlindungi dalam jangka panjang. Pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu bergerak bersama supaya perlindungan ini tidak terputus,” tegasnya.

Untuk mencegah penyebaran campak secara berkelanjutan, IDAI menggarisbawahi beberapa langkah yang perlu dilakukan.

Berikut langkah-langkah mencegah penyebaran campak:
1. Lengkapi Imunisasi Sesuai Jadwal
Vaksin campak pertama diberikan pada usia 9 bulan, dilanjutkan dosis kedua pada 18 bulan, serta penguat saat usia sekolah dasar. Dua dosis yang diberikan tepat waktu dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hingga lebih dari 95 persen, sehingga risiko penularan dan komplikasi berat bisa ditekan secara signifikan.

2. Lakukan Imunisasi Kejar Tanpa Menunda
Anak yang terlewat jadwal imunisasi tetap dapat menerima vaksin tanpa harus mengulang dari awal. Pemberian vaksin juga dapat dilakukan bersamaan dengan vaksin lain karena multiple injection dinilai aman dan tidak meningkatkan risiko efek samping secara berlipat.

3. Perbaiki Status Gizi Anak
Asupan gizi seimbang, terutama protein hewani dan vitamin A, membantu memperkuat daya tahan tubuh. Status gizi yang baik dapat menurunkan risiko komplikasi berat apabila anak terpapar infeksi.

4. Kenali Gejala dan Tanda Bahaya Sejak Dini
Demam tinggi disertai batuk, pilek, mata merah, dan ruam perlu segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Jika muncul tanda bahaya seperti sesak napas, kejang, atau penurunan kesadaran, anak harus segera dirujuk ke rumah sakit.

5. Laporkan Kasus Demam-Ruam ke Puskesmas
Deteksi dini dan pelaporan cepat membantu mencegah penyebaran lebih luas. Respons cepat di tingkat layanan primer dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan wabah skala besar yang membutuhkan sumber daya lebih banyak.

Di luar gejala akut, campak juga dapat memicu fenomena immune amnesia, yaitu kondisi ketika infeksi menghapus memori kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit lain. Akibatnya, anak menjadi lebih rentan terhadap infeksi lain selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah dinyatakan sembuh.

Komplikasi campak tidak hanya berupa pneumonia atau diare berat, tetapi juga dapat menyerang otak dan menyebabkan gangguan saraf permanen. Dalam kasus tertentu, komplikasi seperti Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE) baru muncul bertahun-tahun kemudian dengan risiko kematian tinggi.

IDAI menilai pencegahan campak bukan hanya soal menekan angka kasus saat ini, melainkan menjaga kualitas kesehatan anak Indonesia dalam jangka panjang. Tanpa imunisasi yang merata dan konsisten, risiko komplikasi dan beban kesehatan masyarakat akan terus berulang dari generasi ke generasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kini menghadapi lonjakan kasus campak yang serius akibat cakupan imunisasi belum merata dan persepsi keliru tentang penyakit ini.

Menurut data yang dihimpun oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) berdasarkan standar konfirmasi laboratorium World Health Organization (WHO), sepanjang 2025 lebih dari 11.000 kasus campak terkonfirmasi laboratorium dan lebih dari 60.000 kasus suspek tercatat di Indonesia.

Ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Prof. Dr. dr. Anggraini Alam, Sp.A, Subsp. IPT, menegaskan penurunan cakupan imunisasi menjadi faktor utama munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di berbagai daerah.

“Kalau cakupan imunisasinya turun katakanlah 60% saja, itu sudah muncul KLB-nya di mana-mana,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (28/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan target imunisasi nasional belum tercapai secara merata di masyarakat. Dia menilai keberadaan tenaga dokter tidak cukup apabila distribusi dan ketersediaan vaksin terganggu di lapangan.

“Mungkin dokternya banyak ya, dikirim ke sana sini. Tetapi ketika vaksinnya tidak ada, rusak, atau apapun yang menyebabkan tidak bisa diberikan vaksinasi, maka ini juga bisa berdampak terhadap timbulnya kasus campak di mana-mana,” tegas Anggraini.

Secara global, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus campak tertinggi kedua dalam enam bulan terakhir berdasarkan laporan berbasis konfirmasi laboratorium. Seluruh data Indonesia telah melalui verifikasi laboratorium, berbeda dengan sejumlah negara yang melaporkan berdasarkan kasus klinis.

Sepanjang 2025, hampir 50.000 spesimen diperiksa dengan positivity rate mencapai 24,6%. Pada 2026, jumlah konfirmasi terlihat lebih rendah, namun IDAI menyebut kapasitas laboratorium yang terbatas membuat pemeriksaan tidak mampu mengejar lonjakan kasus suspek.

Campak merupakan penyakit yang sangat menular melalui udara dan dapat bertahan lebih dari dua jam di ruang tertutup. Satu orang yang terinfeksi dapat menularkan virus kepada hingga 18 orang yang belum memiliki kekebalan.

Anggraini menekankan bahwa persepsi campak sebagai penyakit ringan merupakan anggapan keliru yang berbahaya, karena masih banyak masyarakat yang meremehkan risikonya. Dia mengingatkan agar campak tidak lagi dianggap sepele karena penyakit ini telah terbukti dapat menyebabkan kematian pada anak-anak.

“Jangan lagi dianggap remeh, karena sudah terbukti bisa menyebabkan kematian pada anak-anak kita,” katanya.

Dia menjelaskan komplikasi campak dapat berupa pneumonia, diare berat, radang otak, hingga immune amnesia yang menurunkan daya tahan tubuh dalam jangka panjang. Bahkan, dalam kasus tertentu dapat muncul Subacute Sclerosing Panencephalitis (SSPE) beberapa tahun setelah infeksi awal dengan risiko kematian tinggi.

Menurutnya, hingga kini belum tersedia obat antivirus spesifik untuk campak sehingga terapi bersifat suportif, termasuk pemberian vitamin A dosis tinggi. Oleh karena itu, pencegahan melalui imunisasi menjadi langkah paling efektif untuk menekan angka kesakitan dan kematian.

IDAI mendorong penguatan layanan kesehatan primer serta percepatan imunisasi kejar bagi anak yang belum lengkap vaksinasinya.

Dia menambahkan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan organisasi profesi serta masyarakat dalam menghadapi lonjakan kasus campak. Dia menegaskan bahwa situasi ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh lagi diabaikan, sehingga penguatan pelayanan kesehatan primer dan peningkatan cakupan imunisasi harus menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

“Ini sesuatu yang serius, tidak bisa lagi diabaikan oleh pemerintah bahwa penguatan pelayanan kesehatan primer, termasuk meningkatkan cakupan imunisasi, ini butuh dilakukan oleh kita semua,” ujar Anggraini.

Tingkat penularan yang sangat tinggi serta cakupan imunisasi yang belum merata membuat IDAI memandang percepatan vaksinasi sebagai langkah strategis untuk menekan risiko meluasnya KLB campak di berbagai daerah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia secara resmi telah mengakhiri Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2, yang muncul akibat rendahnya cakupan imunisasi polio selama beberapa tahun.

Hampir 60 juta dosis imunisasi polio tambahan telah diberikan kepada anak-anak selama respon KLB ini.

Sejak Juni 2024 hingga saat ini, tidak ditemukan lagi virus polio pada anak-anak maupun lingkungan. Berdasarkan situasi ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan KLB ditutup secara resmi pada 19 November 2025.

“Kita berhasil menghentikan penyebaran polio di Indonesia berkat dedikasi tenaga kesehatan, komitmen orang tua dan seluruh anggota masyarakat agar anak-anak diimunisasi, serta dukungan mitra. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Kita harus terus bekerja sama agar polio tidak kembali dengan memastikan semua anak menerima imunisasi polio lengkap sesuai usia,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir dari laman resmi WHO.

“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Risiko polio masih ada, terutama dengan adanya kesenjangan cakupan imunisasi di beberapa provinsi di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Dr. Saia Ma'u Piukala, Direktur Regional WHO untuk Pasifik Barat mengatakan keberhasilan Indonesia merupakan langkah penting menuju dunia tanpa polio. Keberhasilan ini juga memperkuat kemampuan seluruh Wilayah Pasifik Barat WHO untuk mempertahankan status bebas polio yang telah dicapai 25 tahun lalu.

"Saya mendorong seluruh 38 negara dan wilayah di Pasifik Barat untuk tetap waspada. Suatu hari nanti, polio hanya tinggal sejarah. Sampai saat itu tiba, kita harus melanjutkan imunisasi." ujarnya.

KLB terjadi sejak bulan Oktober 2022, saat kasus pertama dilaporkan dari Aceh. Dalam dua tahun berikutnya, kasus juga ditemukan di provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kasus cVDPV2 terakhir terkonfirmasi di Papua Selatan pada 27 Juni 2024.

Indonesia melakukan respons melalui dua putaran imunisasi tambahan polio dengan menggunakan vaksin novel OPV-2 (nOPV2) mulai akhir tahun 2022 hingga triwulan ketiga 2024. Secara paralel, cakupan imunisasi rutin juga meningkat, dengan persentase anak yang menerima dosis kedua vaksin polio inaktif (IPV) meningkat dari 63% (1,9 juta anak) pada 2023 menjadi 73% (3,2 juta anak) pada 2024.

Dalam upaya mengakselerasi peningkatan cakupan IPV, Kementerian Kesehatan menginisiasi penggunaan vaksin heksavalen yang menggabungkan DPT-HB-Hib dan IPV dalam satu suntikan. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap enam penyakit sekaligus, yakni polio, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia dan meningitis akibat infeksi Haemophilus influenza tipe b. Penggunaan vaksin heksavalen diharapkan jumlah suntikan yang diterima anak, menghemat waktu dan biaya keluarga, serta mempercepat terbentuknya kekebalan terhadap berbagai penyakit. Program ini dimulai pada Oktober 2025 di provinsi DIY, NTB, Bali, serta enam provinsi di Tanah Papua, dengan pelaksanaan secara nasional direncanakan pada tahun mendatang.

Indonesia juga mencatat kemajuan signifikan dalam deteksi dan investigasi lumpuh layuh akut atau Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak-anak. Kualitas surveilans AFP semakin baik melalui deteksi kasus lebih sensitif dan peningkatan kualitas spesimen.

Sesuai protokol Global Polio Eradication Initiative, tim independen global menilai kualitas respons KLB polio melalui Outbreak Response Assessment (OBRA) pada Juli 2023, Desember 2024, dan Juni 2025. Berdasarkan penilaian ini, disimpulkan Indonesia telah melaksanakan upaya respon yang berkualitas, melakukan serangkaian upaya penguatan dan peningkatan pelaksanaan program sebagaimana direkomendasikan tim OBRA, serta membuktikan tidak adanya kasus baru. Dengan demikian, WHO menyatakan Indonesia telah memenuhi kriteria berakhirnya KLB, sehingga status KLB Polio dapat ditutup.

Pencapaian ini terwujud melalui kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, dengan seluruh mitra pembangunan internasional seperti WHO, UNICEF, United Nations Development Programme (UNDP), Clinton Health Access Initiative (CHAI), dan Rotary International. Pencapaian ini pun terwujud berkat dedikasi para tenaga kesehatan dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, mengatakan, “Ini menunjukkan hal yang bisa kita capai ketika masyarakat, tenaga kesehatan, dan mitra bersatu. Kita harus terus menjaga momentum agar setiap anak mendapatkan imunisasi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan bebas dari polio serta penyakit lainnya yang dapat dicegah dengan imunisasi.”

Dengan berakhirnya status KLB Polio ini, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjaga Indonesia tetap bebas polio melalui penguatan imunisasi rutin, peningkatan surveilans, kerja sama lintas sektor, dan dukungan masyarakat.