Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina Patra Niaga memastikan penetapan harga Pertamax series pada tanggal 10 Juni 2026 sudah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun kenaikan harga BBM non subsidi itu mencakup Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Selanjutnya, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penetapan dan penyesuaian harga BBM non subsidi ini sejalan dengan informasi yang telah disampaikan pemerintah.
Dia mengatakan, Pertamax series merupakan BBM non subsidi yang harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula yang berlaku. Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan pemerintah tidak ada perubahan.
“BBM non subsidi seperti Pertamax series merupakan produk yang harga jualnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi”, ujar Roberth melalui keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).
Dia menuturkan, secara normal evaluasi harga BBM non subsidi dilakukan secara berkala. Pada prinsipnya, kata Roberth, harga BBM non subsidi dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian.
Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Roberth mengatakan, di tengah kondisi dan dinamika global di mana harga minyak dunia beranjak naik dampak kondisi geopolitik, pemerintah senantiasa menjaga harga BBM non subsidi jenis Pertamax series selalu stabil dengan tidak mengalami kenaikan.
Oleh karena itu, penyesuaian harga yang dilakukan pada Juni untuk BBM jenis Pertamax mempertimbangkan fluktuasi harga pasar internasional, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di dalam negeri.
Menurutnya, penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan saat ini adalah 50% dari selisih harga pasar, dan jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga Asean tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian.
Roberth menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah sekaligus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
"Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan Pertamina yaitu Pertamina Customer Solution 135 agar mendapatkan informasi yang utuh dan akurat,” tutup Roberth.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rencana impor minyak dari Rusia masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperbesar cadangan minyak dalam negeri.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber impor minyak.

"Arahan Presiden jelas untuk memperkuat cadangan minyak kita. Salah satunya impor dari Rusia, ini masih akan tetap berjalan dan tetap berproses," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk pemberian kewenangan kepada badan usaha dan Lemigas untuk melakukan impor guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain Rusia, pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak dari negara lain di luar kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda konflik.

"Diversifikasi impor sudah dilakukan. Kita ambil juga dari Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari Amerika," katanya.

Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Mekanisme Pasar

Dwi menegaskan masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurutnya, Pertalite dan Solar subsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan harga karena pemerintah ingin melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga daya beli.

"BBM subsidi itu Pertalite dan Solar subsidi, ini sudah dipastikan tidak akan mengalami kenaikan untuk melindungi masyarakat rentan, melindungi wong cilik," ujarnya.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan produk lainnya yang dijual badan usaha akan mengikuti mekanisme harga pasar dan harga keekonomian.

"Minyak mentah dunia naik atau turun, mau tidak mau BBM non-subsidi akan mengikuti harga keekonomiannya. Ada aturannya di Kepmen," kata Dwi.

Ia memastikan harga BBM non-subsidi dapat turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

"Ketika harga minyak dunia turun, sudah dipastikan harga BBM non-subsidi akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia naik, mau tidak mau dia akan menyesuaikan harga keekonomiannya," jelasnya.

Pemerintah Sempat Tahan Kenaikan Harga

Dwi mengungkapkan pemerintah sebelumnya sempat menahan penyesuaian harga BBM non-subsidi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan badan usaha milik negara maupun swasta.

"April kemarin sesuai arahan Presiden, pemerintah masih mencoba menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Ada diskusi dengan badan usaha pelat merah dan badan usaha swasta untuk mempertahankan harga BBM," ujarnya.

Namun, seiring fluktuasi harga minyak dunia yang semakin dinamis, pelaku usaha akhirnya melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Dwi menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak global. Jika harga minyak mentah dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi di dalam negeri juga akan disesuaikan turun.

"Kalau ditanya harga minyak dunia akan turun atau tidak, ketika nanti turun pasti akan ada penyesuaian juga pada harga BBM non-subsidi," katanya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat melalui subsidi BBM dan keberlanjutan pengadaan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar energi global.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendukung usulan Perum Bulog menghadirkan program Beras Kita Premium untuk membantu menjaga stabilitas harga beras premium.

Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6), Amran menyampaikan dukungan tersebut menanggapi rencana Bulog mengembangkan beras Kita Premium sebagai alternatif guna meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Amran, langkah tersebut merupakan inisiatif yang baik karena dapat memperluas pilihan beras berkualitas bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi pangan.

"Oh itu (usulan program Beras Kita Premium dalam menstabilkan harga beras premium) bagus tuh. Bagus," katanya Amran.

Ia bahkan mendorong Bulog untuk memproduksi beras premium dalam jumlah lebih besar agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga keseimbangan pasokan nasional.

Amran menilai kehadiran produk beras premium dari Bulog berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

"Justru Bulog harus buat beras premium sebanyak banyaknya," ujarnya.

Meski memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut, Amran tidak memberikan keterangan lebih rinci mengenai skema tersebut.

"Nanti kita diskusi besok. Kan kita ketemu lagi di (Kementerian) Pertanian besok," kata Amran singkat sebelum meninggalkan kompleks DPR RI.

Adapun Perum Bulog mengusulkan program Beras Kita Premium guna membantu menstabilkan harga beras premium yang mengalami kenaikan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa (9/10).

“Kami hanya mengusulkan untuk membuat Beras Kita Premium,” kata Rizal usai rapat.

Program tersebut dirancang dengan konsep serupa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan untuk beras medium.

Usulan program tersebut muncul karena harga beras premium mengalami kenaikan meski harga beras medium masih relatif stabil.

"Beras medium aman, stabil. Hanya beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan Program Beras Kita Premium, seperti beras SPHP," ujarnya.

Rizal menyebutkan harga Beras Kita Premium yang diusulkan berada pada kisaran Rp14.900 per kg. Menurutnya, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan resmi.

“Nah ini kan saya baru mengajukan saran. Belum di-approve,” ucap Rizal.

Program tersebut nantinya menggunakan stok beras pemerintah dengan mekanisme stabilisasi harga seperti SPHP agar gejolak harga beras premium dapat ditekan.

Program SPHP sendiri selama ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga beras medium melalui penyaluran cadangan beras pemerintah ke pasar.

Usulan Beras Kita Premium diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan untuk menjaga keterjangkauan harga beras premium di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Selanjutnya masih didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait.

"Sedang didiskusikan dulu. Nah, mudah-mudahan ada, sehingga nanti (harga beras premium) turun. As soon as possible, biar masyarakat tenang," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membuka peluang mengevaluasi kontrak jangka panjang eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) apabila ditemukan indikasi praktik under invoicing atau penjualan di bawah harga pasar dunia.

Hal itu disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani di tengah persiapan implementasi kebijakan ekspor SDA strategis melalui BUMN khusus ekspor yang dibentuk pemerintah.

"Kalau kita lihat ada indikasi penjualan under invoicing, ya tentunya kita akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," kata Rosan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Meski begitu, Rosan menegaskan pemerintah tetap akan menghormati kontrak-kontrak yang sudah berjalan antara eksportir dan pembeli luar negeri.

"Pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada," ujarnya.

Menurut Rosan, evaluasi dimungkinkan karena dalam banyak kontrak jangka panjang, harga final biasanya tak langsung ditetapkan di awal perjanjian. Penentuan harga baru dilakukan saat pengiriman atau kontrak mulai berjalan.

[Gambas:Youtube]

Karena itu, pemerintah akan mencermati apakah harga transaksi yang digunakan masih sesuai dengan indeks harga pasar dunia atau justru berada di bawah harga wajar.

"Tetapi penentuan price-nya, harganya, itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, nanti kalau kita lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kita akan melakukan review atas itu," kata Rosan.

Ia menegaskan evaluasi tersebut bukan berarti pemerintah akan serta-merta membatalkan kontrak yang sudah ada.

Dalam kesempatan sama, CIO Danantara Pandu Sjahrir juga memastikan pemerintah tidak ingin mengganggu kontrak-kontrak yang saat ini masih berjalan.

"Kontrak eksisting pasti kan tetap ada, akan jalan, sekarang kita enggak mau disrupt anything with respect to kontrak-kontrak yang eksisting," kata Pandu.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih menyerap masukan dari pelaku industri dan asosiasi sebelum implementasi penuh aturan ekspor SDA dilakukan.

Pandu mengatakan pemerintah juga akan bertemu asosiasi dan pelaku usaha dalam beberapa hari ke depan untuk membahas masa transisi kebijakan tersebut.

"Nanti kita akan, semuanya nih, kita lagi dapat masukan juga dari industri, bakal ketemu asosiasi juga nanti, dan ketemu pemain-pemain the next two days," katanya.

Ia pun menilai pembahasan terkait evaluasi harga kontrak masih menjadi isu sekunder dibanding menjaga keberlangsungan kontrak yang sudah ada.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Komoditas tahap awal meliputi kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dan akan dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).

Pemerintah menyebut kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, menekan praktik transfer pricing dan under invoicing, serta memastikan devisa hasil ekspor masuk penuh ke dalam negeri.

Dalam tahap awal mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, PT DSI akan berfungsi sebagai pengawas dan perantara transaksi ekspor. Selanjutnya mulai 1 September 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas strategis akan dilakukan penuh melalui BUMN tersebut.

[Gambas:Youtube]

Danantara Indonesia menjamin PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN baru pengelola ekspor tunggal komoditas akan menjual produk sesuai harga pasar internasional.

"Harganya akan sebagus harga di pasar," kata Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam konferensi pers di kantor Wisma Danantara, Indonesia, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan harga komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) sudah memiliki acuan internasional.

"Harga komoditas-komoditas saat ini apalagi batubara, sawit itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO sudah ada, harga minyak mentah sudah ada," ujarnya.

DSI baru akan melakukan transaksi mulai 1 September nanti. Mereka akan menjadi pembeli langsung komoditas dari produsen dalam negeri.

Dalam skema tersebut, DSI akan membeli komoditas seperti sawit dan batu bara, lalu menjualnya langsung ke pasar internasional, sehingga devisa hasil ekspor masuk ke Indonesia.

[Gambas:Youtube]

"PT DSI ini jadi buyer. Jadi ada orang jual sawit, jual komoditas batu bara ataupun yang lain, itu dibeli oleh PT DSI. Lalu DSI melakukan penjualan, yang beli kan di luar negeri kan, uang dari luar negeri itu diterima dong sama DSI karena dia udah beli putus sama penjualnya," ujar Rohan.

Ia menegaskan tujuan utama pembentukan DSI adalah memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberi manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

Ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya.

PT DSI menjadi BUMN khusus tersebut. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

PT DSI tidak akan langsung menjadi eksportir tunggal. Ada dua tahap yang akan dilalui.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor, dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Selanjutnya, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama perusahaan dan BUMN.

Tahap awal adalah pre-clearance dilakukan oleh perusahaan, yakni eksportir harus memenuhi legalitas perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Berikutnya dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli, dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau letter of credit (L/C), telegraphic transper (TT).

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi, hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua, tahap clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, kemudian membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan bill of landing (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga, post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga certificate of origin (COO) melalui bank.

Tahap II

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre-clearance, clearance, dan post clearance.

Pada kondisi tersebut, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku usaha terhadap pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan terlibat dalam tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara.

Adapun, DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) lantaran 1% sahamnya dimiliki BP BUMN. Pada tahap awal, DSI akan menangani sejumlah komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menegaskan kehadiran DSI tidak akan mengganggu mekanisme pasar maupun memutus rantai perdagangan ekspor yang selama ini sudah berjalan.

Rohan menjelaskan perdagangan komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) juga sudah memiliki acuan harga internasional yang jelas sehingga tidak bisa dilakukan transaksi sepihak di luar harga pasar.

“Kalau komoditas seperti batu bara dan itu juga ada marketnya. Kalau sudah punya langganan juga dia tidak bisa one on one,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan harga komoditas ekspor nantinya tetap akan mengacu pada harga pasar global atau market price sehingga tidak akan merugikan eksportir domestik.

“Kekhawatiran pelanggan per ini kan saya yang bayar. Di tahap dua kan PT DSI yang bayar para pengusaha batu bara dan sawit itu. Harganya dia mau minta lebih? Nggak bisa dong. Di bursa-bursa dunia ini angkanya segini. Iya dong. Tidak ada bisa tekan ataupun ini. Nggak bisa. Itu harga normal,” ujarnya.

Rohan menjelaskan DSI akan menjalankan fungsi dalam dua tahap. Pada fase pertama yang berlangsung pada 1 Juni—31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara transaksi ekspor. Nantinya, DSI akan memastikan tidak terjadi praktik under pricing maupun under invoicing dalam transaksi ekspor komoditas strategis.

“PT DSI ini akan lebih fokus apakah ini transaksi yang sudah normal, perdagangan normal. Artinya harganya sudah mencerminkan harga pasar,” katanya.

Adapun pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir untuk kemudian menjualnya kembali ke pasar internasional.

Dia menjelaskan mekanisme tersebut dirancang agar devisa hasil ekspor dapat kembali masuk ke dalam negeri. Nantinya, DSI akan menerima pembayaran ekspor dalam bentuk valuta asing dari pembeli luar negeri.

“Uang dari luar negeri itu diterima dong sama DSI karena dia udah beli putus sama penjualnya. Kan kalau DSI, Danantara punya negara, kembali dong uang devisanya. Masuk dong ke dalam negeri. Itu tujuannya,” katanya.

Rohan juga menepis anggapan bahwa pembentukan DSI menciptakan ketidakpastian bagi investor maupun eksportir. “Tidak ada uncertainty. Certain banget itu. Certain harus dijual. Certain harganya market price. Nggak juga over price,” imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan DSI juga bertujuan menekan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Rohan mengatakan praktik tersebut membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan devisa karena sebagian dana hasil ekspor diduga diparkir di luar negeri.

Di sisi lain, dia menyampaikan pemerintah sebelumnya telah berupaya menarik dana-dana tersebut kembali ke Indonesia melalui program tax amnesty, namun hasilnya dinilai belum optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan untuk menggadaikan barang sering kali diambil sebagai solusi cepat ketika membutuhkan dana tunai. Namun, masyarakat juga perlu tahu bahwa terdapat sejumlah risiko dan biaya yang kerap luput dari perhatian.

Banyak orang hanya berfokus pada seberapa cepat dana bisa didapat, tanpa benar-benar memahami konsekuensi yang menyertainya. Padahal, setiap transaksi gadai tidak hanya melibatkan pinjaman, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Jika pengelolaannya buruk, hal ini justru bisa menambah beban finansial di kemudian hari.

Selain itu, terdapat berbagai komponen biaya dalam proses gadai, mulai dari bunga atau sewa modal, biaya administrasi, hingga potensi denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Besaran biaya ini bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan lembaga penyedia layanan, sehingga masyarakat diimbau untuk memahami detailnya sejak awal.

Di sisi lain, risiko kehilangan barang juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan, sehingga apabila pinjaman tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang ditentukan, barang tersebut berpotensi dilelang. Kondisi ini tentu merugikan, terutama jika barang yang digadaikan memiliki nilai penting.

Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme gadai sering kali membuat masyarakat terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Alih-alih menjadi solusi, gadai justru dapat menjadi sumber masalah baru jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan pemahaman yang cukup.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menggadaikan barang, masyarakat harus memahami terlebih dahulu berbagai risiko dan biaya yang menyertainya. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa lebih bijak dan tidak menimbulkan beban tambahan di kemudian hari.

Berikut beberapa risiko dan biaya dalam gadai mengutip dari akun Instagram Resmi organisasi di bawah OJK, @sikapiuangmu.

Risiko Gadai

Kehilangan barang jaminan

Salah satu risiko utama dalam gadai adalah kemungkinan kehilangan barang jaminan. Apabila nasabah tidak melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, barang yang digadaikan akan dilelang oleh pihak penyedia layanan sebagai bentuk penyelesaian kewajiban.

Terkena biaya tambahan

Jika pinjaman telah melewati jatuh tempo hingga mendekati atau masuk tahap lelang, nasabah umumnya akan dikenakan biaya tambahan. Biaya ini dapat berupa denda atau akumulasi sewa modal yang terus berjalan, sehingga jumlah yang harus dibayarkan menjadi lebih besar.

Ada risiko penurunan harga pasar

Untuk barang jaminan tertentu seperti logam mulia, terdapat pula risiko penurunan harga pasar. Nilai emas atau logam mulia bisa berubah seiring waktu, sehingga nilainya saat penebusan bisa lebih rendah dibandingkan saat pertama kali digadaikan atau dibeli.

Ada penyesuaian nilai pinjaman

Risiko lain juga muncul saat nasabah melakukan perpanjangan pinjaman. Jika pada saat perpanjangan terjadi penurunan nilai barang jaminan, nasabah perlu menyesuaikan nilai pinjaman. Artinya, ada kemungkinan nasabah harus membayar selisih antara pinjaman lama dengan nilai pinjaman baru yang telah disesuaikan.

Biaya yang Dibebankan dalam Gadai

Biaya administrasi

Dalam proses gadai, terdapat beberapa jenis biaya yang perlu diperhatikan sejak awal. Salah satunya adalah biaya administrasi, yang besarnya disesuaikan dengan nilai pinjaman. Biaya ini biasanya dibayarkan di awal, baik secara tunai maupun dipotong langsung dari dana pinjaman yang diterima.

Biaya sewa atau modal

Selain itu, terdapat biaya bunga atau sewa modal. Besaran biaya ini bergantung pada jumlah pinjaman, jenis produk gadai, serta jangka waktu (tenor) pinjaman. Semakin besar pinjaman dan semakin lama tenor, umumnya biaya yang dikenakan juga akan semakin tinggi.

Biaya asuransi

Beberapa lembaga gadai juga membebankan biaya asuransi untuk melindungi barang jaminan selama masa penitipan. Besaran biaya ini dapat berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan gadai.(Putri Astrian Surahman)

Rhodium kini dinobatkan sebagai logam alami termahal di pasar global, dengan harga menembus lebih dari US$10 ribu atau setara Rp172,8 juta per troy ounce (asumsi kurs Rp17.280 per dolar AS).

Harga yang fantastis tersebut bahkan jauh melampaui harga emas, sehingga menjadikan rhodium sebagai komoditas paling mahal di dunia saat ini.

Ekonom Rusia Mikhail Gordienko mengungkapkan harga rhodium saat ini berada di kisaran US$10.100 per troy ounce.

"Saat ini, rhodium dianggap sebagai logam paling mahal di pasar komersial global-harganya sekitar US$10.100 per troy ounce," ujarnya dikutip dari RIA, Jumat (24/4).

Tingginya harga rhodium dipicu oleh keterbatasan pasokan di pasar global. Meski cadangan logam ini dinilai cukup untuk beberapa dekade ke depan, produksinya tidak dilakukan secara langsung, melainkan bergantung pada penambangan logam lain seperti platinum dan palladium.

Kondisi ini membuat pasokan rhodium sangat tergantung pada perkembangan industri tambang logam kelompok platinum. Tanpa peningkatan produksi dari sektor tersebut, suplai rhodium sulit meningkat secara signifikan.

Gordienko menjelaskan dalam waktu dekat, pasokan rhodium akan lebih bergantung pada optimalisasi tambang yang ada, ekspansi terbatas, serta daur ulang logam bekas.

"Produsen utama logam kelompok platinum cenderung berhati-hati terhadap proyek baru dan tidak siap meningkatkan produksi secara agresif tanpa harga pasar yang tinggi secara konsisten," ujarnya.

Permintaan rhodium sendiri tetap tinggi, terutama dari industri otomotif. Sekitar 80 persen produksi global logam ini digunakan dalam catalytic converter untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan.

Selain itu, rhodium juga digunakan untuk pelapis perhiasan agar tampak berkilau dan tahan karat.

Dominasi pasokan rhodium global terkonsentrasi di beberapa negara. Data terbaru menunjukkan Afrika Selatan menguasai sekitar 72 persen cadangan logam kelompok platinum dunia, disusul Rusia sebesar 10 persen dan Zimbabwe sekitar 8 persen.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di tengah kekhawatiran pelaku usaha dan pengamat atas dampaknya terhadap lonjakan harga pangan. Dinamika ini dinilai mulai mengganggu keseimbangan pasar dan memperbesar tekanan inflasi.

Program yang ditujukan untuk memperbaiki gizi masyarakat itu justru dinilai menciptakan shock permintaan dalam waktu singkat, terutama pada komoditas strategis seperti ayam dan telur. Kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga yang belum sepenuhnya terkelola.

Di sisi lain, pemerintah tetap memandang MBG sebagai instrumen penting untuk menyerap produksi dalam negeri dan menjaga kesejahteraan petani. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan serius, mulai dari tata kelola hingga dampak terhadap struktur pasar.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat hingga akhir Maret 2026 program ini telah menjangkau 61,68 juta penerima di 38 provinsi. Sebanyak 26.066 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, meski ribuan di antaranya menghadapi sanksi administratif hingga penutupan sementara.

Per 1 April 2026, sebanyak 1.256 SPPG disuspensi karena belum memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penutupan kembali terjadi pada 16 April 2026 terhadap 62 unit akibat pelanggaran kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional Rudi Setiawan mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut.

“Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta orang, tapi kita terus melakukan penyempurnaan,” ujarnya.

Di kondisi tersebut, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan sendiri mengakui bahwa pemerintah justru baru mulai menggeser fokus dari kuantitas dengan ekspansi ke peningkatan kualitas.

"Saat ini BGN mulai bergerak dari persoalan kuantitas, kini mulai geser ke kualitas dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi [SLHS]," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, 1 April 2026.

Namun, pergeseran ini baru terjadi setelah program berjalan sekitar tiga bulan, sejak dilaksanakan serentak pada 8 Januari 2026 dengan ekspansi besar-besaran yang dinilai belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan pengawasan.

Evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan juga mencuat dari internal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya ketidaktepatan alokasi anggaran, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang seharusnya tidak menjadi prioritas program.

Di luar persoalan tata kelola, tekanan terbesar datang dari dampak program terhadap harga pangan. Direktur Utama Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai MBG telah memicu perebutan pasokan di tingkat distributor.

“Program ini memicu perebutan pasokan karena mengambil dari produsen dan distributor utama,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini mendorong kenaikan harga di tingkat ritel, terutama untuk ayam dan telur yang menjadi komponen utama dalam program tersebut. Pedagang di pasar akhirnya menyesuaikan harga, sehingga tekanan inflasi meluas ke konsumen rumah tangga.

Bhima menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak memperburuk tekanan harga pangan.

“MBG sebaiknya dibuat lebih targeted ke daerah miskin dan dengan tingkat stunting tinggi,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai persoalan utama terletak pada perencanaan yang tidak matang sejak awal.

“Saya bilang ini program bagus, tetapi tidak ada persiapannya yang matang,” ujarnya.

Dia menilai implementasi yang terburu-buru menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan hingga ketidaktepatan sasaran. Bahkan, menurutnya, program berjalan tanpa evaluasi menyeluruh meski telah muncul berbagai insiden di lapangan.

“Moratorium dulu, mau tiga bulan atau empat bulan, yang penting ditata lagi,” ujarnya.

Agus juga menyoroti dampak MBG terhadap struktur pasar pangan. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah pasar tradisional, aktivitas perdagangan justru menurun karena pasokan terserap langsung oleh jaringan distribusi program.

“Pedagang di pasar tidak ada yang beli, karena SPPG punya supplier sendiri,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada pelaku tertentu dalam rantai pasok. Minimnya keterlibatan UMKM dan pedagang tradisional memperbesar ketimpangan distribusi manfaat.

Secara struktural, persoalan MBG mencerminkan tantangan klasik dalam kebijakan pangan, yakni bagaimana menyeimbangkan intervensi negara dengan mekanisme pasar. Ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba tanpa diikuti kesiapan pasokan dan distribusi, harga menjadi rentan bergejolak.

Dalam konteks ini, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga faktor baru dalam pembentukan harga pangan nasional.

Tanpa penyesuaian desain kebijakan, risiko distorsi pasar berpotensi semakin besar. Lonjakan permintaan yang tidak terkelola dapat memperkuat tekanan inflasi, sementara pelaku usaha kecil justru terpinggirkan dari rantai distribusi.

Di sisi lain, penghentian total program juga bukan tanpa konsekuensi, mengingat MBG menyasar kebutuhan gizi masyarakat dalam skala besar.

Dengan demikian, pilihan kebijakan mengerucut pada penyesuaian yang lebih presisi. Penajaman sasaran, perbaikan tata kelola, serta integrasi dengan ekosistem pasar menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga.

Jika tidak, program berisiko menciptakan paradoks, yakni meningkatkan akses pangan di satu sisi, namun mendorong kenaikan harga yang justru membebani masyarakat luas.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan monitoring pasar secara rutin hingga pendampingan terhadap pelaku UMKM guna mengantisipasi dampak kenaikan harga plastik yang terjadi akhir-akhir ini.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya Mia Santi Dewi mengakui bahwa harga plastik saat ini naik secara signifikan. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh faktor global.

"Memang kenaikan harga plastik sekarang ini cukup signifikan, sekitar 30-60%. Jadi memang dipacu pasokan global dan harga energi di dunia yang tidak bisa kita hindari," ujar Mia, Selasa (7/4/2026).

Mia menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif, mulai dari pemantauan harga dan ketersediaan barang di pasar hingga pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Pendampingan ini dilakukan dalam upaya menekan dampak kenaikan biaya produksi akibat melonjaknya harga kemasan plastik.

"Kami sudah melakukan beberapa langkah antisipasi, monitoring harga dan ketersediaan secara rutin. Kemudian melakukan pendampingan pada UMKM di lapangan," tambahnya.

Menurut Mia, kenaikan harga plastik mulai dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha di Kota Pahlawan, terutama karena berdampak langsung pada biaya produksi. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga jual barang atau komoditas bila tidak sesegera mungkin diantisipasi dengan berbagai inovasi.

"Memang terasa dengan perubahan atau kenaikan harga plastik ini, tapi kita melakukan pendampingan UKM. Antara lain dengan inovasi terhadap kemasan, karena pasti akan berpengaruh dengan harga biaya produksi," jelasnya.

Oleh sebab itu, pelaku UMKM di Kota Surabaya juga didorong untuk mulai beralih menggunakan berbagai alternatif kemasan nonplastik yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dia menambahkan, pendampingan inovasi kemasan bagi UMKM terus dilakukan, sehingga penggunaan plastik dapat dikurangi dan digantikan dengan bahan lain yang berpotensi menekan biaya produksi.

Meski demikian, Mia menyebut keluhan dari pelaku usaha terkait kenaikan harga plastik belum terlalu banyak. Namun, pihaknya tetap melakukan langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan perkembangan ke depan.

"Sebenarnya untuk keluhan belum terlalu banyak, tapi kita tetap antisipasi karena kita kan tidak tahu perkembangan ke depan seperti apa," tuturnya.

Selain mendorong substitusi kemasan ke bahan alternatif, Mia juga menilai perubahan pola distribusi dan penjualan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya melalui penjualan dalam jumlah lebih besar untuk mengurangi penggunaan kemasan kecil berbahan plastik.

"Jadi kalau terkait dengan perdagangan pada umumnya ya, mungkin kuantitas jual itu tidak lagi dikemas kecil-kecil, tapi yang memang paling signifikan itu perubahan kemasan yang harus mulai dilakukan," jelas Mia.

Dari sisi pengawasan, Mia menuturkan bahwa jajarannya telah melakukan pengecekan di sejumlah toko dan pasar. Dirinya mengakui bahwa hasil pengecekan menunjukkan adanya kenaikan harga plastik.

Untuk menekan harga, Mia menyebut Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan distributor agar rantai pasok dapat dipersingkat dan harga yang diterima pelaku usaha lebih kompetitif sehingga tidak terlalu membebani.

"Kita komunikasi dengan distributor, kemudian kita hubungkan dengan para pedagang atau UMKM kita. Jadi lebih memutus rantai pasoknya supaya gak terlalu panjang," jelasnya.

Ke depan, Mia memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan tetap memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan biaya produksi. Upaya ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus kestabilan penghasilan yang diterima pelaku usaha.

"Kita berusaha terus mendampingi, terutama di UMKM, supaya tetap bisa jalan, produksi bisa terus, harga juga tidak naik, supaya daya beli masyarakat juga tidak menurun. Kemudian pendapatan mereka juga tetap stabil," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons wacana kenaikan harga BBM non-subsidi per 1 April 2026 yang diperkirakan ekonom bisa naik hingga 10 persen.

Ia menjelaskan, mekanisme penetapan harga BBM di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Dalam regulasi ini terdapat dua skema harga, yakni untuk BBM non-subsidi dan BBM subsidi.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Ilustrasi BBM Pertamina di SPBU.

Bahlil menyebut, pada BBM non-subsidi atau yang diperuntukkan bagi industri, penetapan harganya secara otomatis mengikuti mekanisme pasar, sehingga dapat berubah tanpa perlu diumumkan secara resmi.

"Kalau yang industri (BBM non-subsidi) tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2026).

Ia merinci, BBM non-subsidi adalah bensin beroktan tinggi seperti Pertamax (RON 95) dan Pertamax Turbo (RON 98).

Bahlil menekankan, jenis BBM ini memang ditujukan bagi kelompok masyarakat mampu.

Menurutnya, negara hanya berkewajiban memastikan ketersediaan stok BBM non-subsidi, sementara biaya konsumsi sepenuhnya ditanggung oleh pengguna sesuai harga pasar tanpa membebani anggaran negara.

"Jadi itu kan orang-orang yang mampu lah. Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo (silakan). Tugas negara menyiapkan, yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Bahlil, perhatian utama pemerintah saat ini tetap difokuskan pada kebijakan BBM subsidi.

SHUTTERSTOCK Perbandingan Harga BBM ASEAN 2026 Imbas Perang AS?Israel vs Iran, Singapura Termahal, Bagaimana Posisi Indonesia?

Menurutnya, harga BBM di dalam negeri saat ini masih stabil di tengah gejolak harga minyak dunia yang sudah menyentuh 115 dollar AS per barrel.

Bahlil pun memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, terutama kondisi masyarakat.

"Saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," kata dia.

kehadiran pemerintah di pasar juga dapat memberikan efek psikologis kepada pedagang agar tidak menjual komoditas di atas HAP dan HET

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar masih relatif stabil dan stok tersedia menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Saat melakukan peninjauan langsung di Pasar Rawasari Jakarta, Senin, Budi mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pengawasan langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan barang dan kestabilan harga di tingkat pedagang.

Menurut dia, kehadiran pemerintah di pasar juga dapat memberikan efek psikologis kepada pedagang agar tidak menjual komoditas di atas harga acuan penjualan (HAP) dan harga eceran tertinggi (HET).

"Selain itu sebenarnya dengan pengecekan ke pasar itu secara psikologis bisa mempengaruhi pedagang untuk tidak menjual mahal atau tidak menjual di atas HET ya. Itu terus kita lakukan," ujar Budi.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Rawasari, sejumlah komoditas utama masih berada pada kisaran harga yang wajar.

Harga ayam tercatat sekitar Rp40 ribu per kilogram, sesuai dengan HAP. Sementara bawang merah dijual Rp40 ribu per kilogram dengan HAP Rp41.500.

Minyak goreng rakyat atau Minyakita dijual sekitar Rp15.700 per liter, atau sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Budi menyampaikan pemerintah juga mendorong ketersediaan minyak goreng merek lain sebagai pendamping Minyakita agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dengan harga yang tetap terjangkau.

"Minyak second brand juga banyak. Minyak second brand ini sebenarnya minyak pendamping Minyakita jadi biar masyarakat punya banyak pilihan. Tidak hanya Minyakita yang yang terjangkau tapi juga kita ingin ada minyak-minyak lain yang terjangkau oleh masyarakat ya," katanya.

Meski demikian, Budi mengatakan terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tipis, seperti cabai rawit dan telur, seiring meningkatnya permintaan menjelang Lebaran.

Menurut dia, kenaikan tersebut masih dalam batas wajar. Pemerintah akan terus memantau harga dan pasokan bahan pokok hingga periode Lebaran untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, salah satunya melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

"Jadi setiap hari itu kan ada kontribusi dari beberapa daerah. Jadi ada 550 titik pasar yang terus kita awasi, kita ikuti perkembangan harganya," terangnya.

Berdasarkan SP2KP per 13 Maret 2026, harga beras medium tercatat Rp13.680 per kilogram, beras premium Rp15.342 per kilogram, Minyakita Rp15.872 per liter, minyak goreng premium Rp21.180 per liter, daging ayam ras Rp40.462 per kilogram, telur ayam ras Rp30.879 per kilogram.

Sementara itu, cabai merah keriting Rp39.79 per kilogram, cabai rawit Rp78.079 per kilogram, cabai merah besar Rp41.630 per kilogram, bawang merah Rp39.934 per kilogram, dan bawang putih Rp36.146 per kilogram.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026