Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan impor nonmigas Indonesia terhadap China semakin menguat pada kuartal I/2026, dengan pangsa mencapai 41,56% dari total impor, mencerminkan dominasi pasokan barang modal dan industri dari negara tersebut.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor nonmigas dari China mencapai US$22,02 miliar sepanjang Januari—Maret 2026. Komoditas utama yang diimpor didominasi mesin dan peralatan mekanis sebesar US$5,10 miliar serta mesin dan perlengkapan elektrik sebesar US$4,89 miliar.

Selain itu, kendaraan dan bagiannya juga mencatat nilai impor signifikan sebesar US$1,21 miliar, menunjukkan tingginya ketergantungan pada produk manufaktur dari China.

Di sisi lain, Australia menjadi pemasok kedua dengan nilai impor US$3,14 miliar dan pangsa 5,94%. Komoditas utama yang diimpor dari negara tersebut antara lain logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 469,05%, serta serealia yang tumbuh 38,36%.

Namun, impor bahan bakar mineral dari Australia justru mengalami kontraksi 21,52%, menandakan fluktuasi permintaan energi.

Sementara itu, impor dari Jepang tercatat sebesar US$2,90 miliar dengan pangsa 5,47%. Berbeda dengan negara lain, mayoritas komoditas utama dari Jepang mengalami penurunan, termasuk mesin dan peralatan mekanis yang turun 24,80%, kendaraan dan bagiannya turun 38,36%, serta besi dan baja yang terkoreksi 23,24%.

Secara kawasan, ASEAN menyumbang 14,90% terhadap total impor nonmigas, diikuti Uni Eropa 6,34%, sementara negara lainnya mencapai 25,79%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa Tiongkok masih menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia pada periode Januari—Maret 2026.

Struktur ini menunjukkan konsentrasi sumber impor yang tinggi pada satu negara, terutama untuk kebutuhan barang modal dan bahan penunjang industri domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) mengantongi kontrak jumbo dari PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) senilai Rp10,8 triliun untuk pengadaan 20.600 unit truk KopDes Merah Putih.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa (7/4/2026), kontrak tersebut menandai dimulainya implementasi proyek jumbo antara entitas anak PMJS, PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO), dan Agrinas pada 6 April 2026.

Perjanjian pengadaan ini mencakup penyediaan 20.600 unit kendaraan truk 6 ban untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun, DIPO bertindak sebagai dealer resmi yang ditunjuk oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors untuk menyediakan unit kendaraan sesuai spesifikasi serta layanan purna jual.

Realisasi ini terjadi setelah terpenuhinya dua prasyarat utama, yakni penerbitan bank garansi dari Bank BNI dan penerimaan uang muka dari Agrinas kepada DIPO senilai Rp2,84 triliun.

Manajemen menegaskan tidak terdapat hubungan afiliasi antara DIPO dan Agrinas Pangan Nusantara dalam transaksi tersebut. Nilai kontrak mencapai Rp10,835 triliun, menjadikannya salah satu kontrak signifikan bagi lini usaha distribusi kendaraan perseroan.

Perseroan menyebut kontrak ini akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional DIPO, terutama dalam meningkatkan kondisi bisnis keuangan PMJS.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (31/3/2026), Agrinas menyebut total pengadaan impor kendaraan untuk mendukung operasional KopDes Merah Putih mencapai 160.000 unit yang berasal dari China, Jepang, hingga India.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan anggaran untuk importasi ratusan ribu unit kendaraan tersebut mencapai Rp200 triliun. Dia juga memastikan anggaran untuk pengadaan tersebut telah disiapkan.

“Kan anggarannya sudah dikeluarin Rp200 triliun,” kata Joao saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 160.000 unit kendaraan yang disiapkan untuk operasional KopDes/Kel Merah Putih tersebut berasal dari China, Jepang, dan Korea. Adapun, pengadaan yang dilakukan merupakan tipe 4x4.

“160.000 itu terdiri dari 13.600 itu dari Jepang atau dari Mitsubishi. 10.000 dari Hino dari Jepang, 900 dari Isuzu dari Jepang, foton 13.000 dari China, baru sisanya dari India yang datang,” urainya.

Lebih lanjut, Joao menegaskan kendaraan tersebut mayoritas merupakan unit impor, terutama untuk tipe tertentu seperti penggerak empat roda.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengungkap total pengadaan impor kendaraan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mencapai 160.000 unit yang berasal dari China, Jepang, hingga India.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan anggaran untuk importasi ratusan ribu unit kendaraan tersebut mencapai Rp200 triliun. Dia juga memastikan anggaran untuk pengadaan tersebut telah disiapkan.

“Kan anggarannya sudah dikeluarin Rp200 triliun,” kata Joao saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 160.000 unit kendaraan yang disiapkan untuk operasional KopDes/Kel Merah Putih tersebut berasal dari China, Jepang, dan Korea. Adapun, pengadaan yang dilakukan merupakan tipe 4x4.

“160.000 itu terdiri dari 13.600 itu dari Jepang atau dari Mitsubishi. 10.000 dari Hino dari Jepang, 900 dari Isuzu dari Jepang, foton 13.000 dari China, baru sisanya dari India yang datang,” urainya.

Lebih lanjut, Joao menegaskan kendaraan tersebut mayoritas merupakan unit impor, terutama untuk tipe tertentu seperti penggerak empat roda.

“Semua mobil yang ada di sini kan secara ini kalau 4x4 semuanya full impor. Nggak ada yang pembuatan lokal tidak ada,” jelasnya.

Sayangnya, Joao mengaku tidak memiliki angka pasti saat ditanya terkait progres kedatangan importasi kendaraan ke Indonesia. Dia menyampaikan bahwa proses pengiriman dan monitoring kendaraan berada di bawah tanggung jawab internal perusahaan, khususnya direktur pengadaan.

“Yang mengatur pengiriman barang itu, nanti dari Direktur Pengadaan kami, dan juga kami kan tidak setiap saat mengecek setiap hari barang berapa yang masuk, barang berapa yang datang. Dan di pabrik, ini kan ada di beberapa pabrik, kita juga tidak tau di pabrik itu sudah seperti apa kondisinya, tapi biasanya mereka melakukan monitoring setiap minggu,” terangnya.

Untuk memastikan data yang lebih akurat terkait jumlah unit yang telah dikirim, Joao menyarankan agar dilakukan pengecekan langsung ke masing-masing produsen.

Kendati demikian, dia memastikan memastikan kesiapan armada tersebut untuk mendukung logistik KopDes/Kel Merah Putih.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengakui masih mengandalkan impor kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih, seiring belum terpenuhinya kebutuhan dari industri otomotif dalam negeri.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kendaraan impor tersebut sudah mulai masuk ke Indonesia dan sebagian telah disalurkan ke koperasi yang siap beroperasi.

“Sudah ribuan, kemarin sudah ada yang sudah disalurkan di Koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan ya rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan,” ujar Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia menjelaskan setiap koperasi akan dilengkapi kendaraan operasional berupa satu unit truk dan satu unit pikap. Dengan demikian, total kebutuhan kendaraan untuk mendukung operasional KopDes/Kel Merah Putih mencapai 160.000 unit.

Kalkulasi tersebut seiring dengan kebutuhan kendaraan yang diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari target 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menjelaskan pengadaan kebutuhan mobil untuk mendukung KopDes/Kel Merah Putih akan dilakukan secara bertahap, termasuk dari importasi, mengikuti progres pembangunan fisik koperasi di berbagai daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kendaraan dari industri otomotif nasional. Namun, keterbatasan kapasitas produksi membuat pemerintah harus mencari alternatif dari luar negeri.

“Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bea Cukai Tanjung Priok mengonfirmasi kedatangan kendaraan pikap Mahindra Scorpio asal India melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) per 24 Februari 2026, jumlah unit yang masuk tercatat hampir mencapai 1.000 kendaraan.

“Jumlah betul sudah hampir 1.000 unit,” kata Humas Bea Cukai Tanjung Priok saat dikonfirmasi Republika, Rabu (25/2/2026).

Seluruh kendaraan tersebut ditimbun di TPS Jakarta International Container Terminal (JICT). Dari total yang tiba, sebanyak 552 unit telah keluar dari kawasan pelabuhan setelah proses kepabeanan dinyatakan selesai.

“Untuk barang yang saya sampaikan sebelumnya sudah clear dokumen impornya. Sebanyak 552 unit tersebut sudah keluar,” katanya.

Bea Cukai menjelaskan kendaraan tersebut masuk dalam kategori Completely Built Up (CBU) dan diangkut menggunakan kontainer. Adapun negara asal tercatat India. Namun, otoritas kepabeanan tidak mengetahui jadwal kapal susulan karena proses customs clearance baru dimulai saat kapal sandar.

Terkait polemik penundaan impor yang sempat mencuat, Bea Cukai menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pembatasan distribusi. “Seharusnya pelabuhan menerima jika memang ada surat pemberitahuan resminya,” katanya.

Bila terdapat pembatasan, kantor pelayanan setempat akan menunggu arahan dari Bea Cukai pusat. Bea Cukai juga menegaskan dalam dokumen PIB tidak terdapat kolom yang mencantumkan peruntukan impor.

“Pada dokumen PIB memang tidak ada kolom peruntukan untuk impor apa, baik importasi ini maupun importasi lainnya,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya tidak menerima informasi resmi bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi program tertentu. Di sisi lain, menurutnya, informasi mengenai program biasanya hanya disampaikan importir apabila berkaitan dengan acara seremonial tertentu.

“Untuk informasi jika ini untuk Kopdes Merah Putih setahu kami tidak ada,” katanya.

“Karena memang untuk program apa tidak disampaikan, Pak, kecuali importir yang dengan sukarela menyampaikan ke pihak pelabuhan untuk acara ceremony biasanya,” katanya menambahkan.

Mengenai kemungkinan pembatalan kontrak setelah barang tiba, Bea Cukai menjelaskan secara prosedural barang dapat dikembalikan kepada pemilik dan dimungkinkan untuk diekspor kembali ke negara asal. Namun, apabila tidak segera diurus, terdapat potensi biaya demurrage yang menjadi kewenangan pihak TPS sebagai pengelola area penimbunan.

“Untuk biaya tambahan wewenang TPS (pihak swasta). Dari Bea Cukai tidak mengenakan biaya penimbunan,” katanya.

PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan adanya kebutuhan mendesak petani dan koperasi desa akan kendaraan pikap berukuran 4x4, untuk menjangkau wilayah terpencil dengan kondisi jalan yang sulit.

Di saat yang sama, perusahaan mengkritik harga kendaraan double cabin di pasar domestik yang dinilai terlalu mahal.

Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan harga pikap double cabin di dalam negeri saat ini bisa mencapai Rp528 juta per unit. Menurutnya, angka tersebut tidak rasional jika dikaitkan dengan kebutuhan operasional petani dan koperasi desa.

"Saya kemarin melihat itu saya shock juga gitu. Ternyata harga 4x4 itu kalau di katalog itu sampai Rp528 (juta) gitu. Itu hampir tidak mungkin petani mampu beli," ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).

Ia menegaskan kendaraan 4x4 dibutuhkan untuk mendukung distribusi hasil pertanian, pupuk, hingga logistik di daerah dengan medan berat. Untuk itu, Agrinas mencari opsi pengadaan dengan harga yang dinilai lebih kompetitif.

Dalam kesempatan yang sama, Joao juga menyinggung dominasi merek-merek lama dalam industri pikap 4x4 di Indonesia. Ia menyebut pasar kendaraan jenis tersebut telah dikuasai oleh pemain yang sama selama puluhan tahun.

Menurut dia, sebagian besar kendaraan 4x4 yang beredar di dalam negeri masih berstatus completely built up (CBU) atau diimpor utuh dari negara lain, termasuk dari Thailand. Bahkan, ia menyebut rantai pasok mesin dan komponen banyak berasal dari luar negeri sebelum dirakit di negara tersebut dan kemudian masuk ke Indonesia.

Joao menilai kondisi itu menunjukkan belum kuatnya industri 4x4 berbasis produksi lokal. Ia menegaskan langkah Agrinas dalam pengadaan kendaraan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek harga, kapasitas pasokan, serta kebutuhan riil di lapangan.

"Yang paling tidak fair adalah bahwa kita ini sudah hampir 80 tahun menggunakan merek tertentu yang teman-teman semua tahu. Itu barang diproduksi mesinnya di Cina, diproduksi di Jepang, kemudian dikirim ke Thailand, baru dikirim ke Indonesia. Sehingga membuat harga begitu mahal," tegasnya.

Keterangan tersebut ia sampaikan menanggapi keputusan Agrinas mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Namun, wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang modal mengalami lonjakan 20,06% pada Januari-Desember 2025 menjadi US$50,13 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$41,75 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan impor barang modal yang signifikan menjadi penyumbang kenaikan impor secara kumulatif.

"Impor barang modal yang naik cukup besar yaitu mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS 85, mesin peralatan mekanis dan bagiannya atau HS 84, serta kendaraan dan bagiannya atau HS 87," kata Ateng dalam rilis BPS, Senin (2/2/2026).

Impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik 17,22% menjadi US$31,88 miliar pada Januari-Desember 2025. Secara volume naik 25,44% menjadi 2,20 juta ton.

Lebih lanjut, impor mesin dan peralatan mekanis (HS84) naik 7,75% menjadi US$36,64 miliar pada periode yang sama. Secara volume naik 7,29% menjadi 4,71 juta ton.

Impor kendaraan dan bagiannya juga melonjak 13,70% menjadi US$11 miliar atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya US$9,67 miliar. Secara volume meningkat 19,13% menjadi 1,68 juta ton.

Lebih lanjut, jika dilihat dari segi nilai kumulatif, impor bahan baku/penolong masih menjadi kontributor terbesar total impor 2025. Adapun, impor bahan baku mencapai US$169,30 miliar atau turun 0,83% dibandingkan tahun sebelumnya US$170,72 miliar.

Di samping itu, impor barang konsumsi juga tercatat turun 1,35% menjadi US$22,42 miliar pada Januari-Desember 2025 atau lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$22,73 miliar.

Secara bulanan, pada Desember 2025 nilai impor barang modal juga mengalami kenaikan 34,66% dibandingkan Desember 2024 menjadi US$5,32 miliar. Impor barang modal memiliki andil 6,36% terhadap impor bulan ini.

Hal yang sama terjadi pada impor bahan baku/penolong yang naik 5,58% menjadi US$16,10 miliar. Impor barang konsumsi pada Desember 2025 juga meningkat 4,56% menjadi US$2,41 miliar.

“Sepanjang Januari–Desember 2025 total nilai impor mencapai US$221,86 miliar atau naik 2,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Ateng.

Berdasarkan komoditas, kinerja impor menunjukkan perbedaan arah antara migas dan nonmigas. Nilai impor migas tercatat mengalami kontraksi, sedangkan impor nonmigas justru mencatatkan peningkatan.

“Nilai impor migas US$32,77 miliar atau turun 9,67% sedangkan nilai impor nonmigas tercatat US$209,69 miliar atau naik sebesar 5,11%,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas barang impor yang membanjiri pasar Indonesia masih berasal dari China hingga November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan pangsa impor nonmigas dari China mencapai 41,10% sepanjang Januari—November 2025.

“Impor nonmigas dari China mencapai US$77,52 miliar dan didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 22,75% dan tumbuh 12,33% secara c to c [cumulative to cumulative],” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2025).

Secara terperinci, impor mesin alat peralatan mekanis dan bagiannya naik 12,33% c to c menjadi US$17,63 miliar, mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya yang juga naik 27,92% ctc menjadi US$16,97 miliar dan impor kendaraan dan bagiannya yang naik 48,56% ctc menjadi US$4,37 miliar.

Selain China, BPS juga mencatat impor nonmigas tertinggi kedua adalah dari Jepang yang mencapai US$13,28 miliar. Impor yang berasal dari Jepang didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 21,70% dan tumbuh 5,76% secara c to c.

Impor nonmigas terbesar selanjutnya ialah dari Amerika Serikat (AS) sebesar US$8,93 miliar dan didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 18,36% dan tumbuh 16,25% secara c to c.

Secara keseluruhan, sepanjang Januari—November 2025, tiga besar negara asal impor adalah China, Jepang, dan AS dengan share sekitar 52,87% dari total impor nonmigas Indonesia pada Januari hingga November 2025.

Sementara itu, BPS mencatat total nilai impor Indonesia pada Januari-November 2025 mencapai US$218,02 miliar atau naik 2,03% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun, secara tahunan, total nilai impor November 2025 mencapai US$19,86 miliar atau turun 0,46% dibandingkan November 2024 (year on year/yoy). Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh peningkatan impor migas dengan andil sebesar 1,46%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor periode Januari-September 2025 mencapai US$176,32 miliar atau naik 2,62% (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Laporan BPS secara bulanan mencatat pada September 2025, total nilai impor mencapai US$20,34 miliar atau naik 7,17% dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan peningkatan total impor sepanjang tahun ini dipicu nilai impor nonmigas yang tercatat senilai US$152,58 miliar atau naik 5,17% yoy.

Sementara itu, nilai impor migas tercatat senilai 23,75 miliar USD atau turun 11,21% yoy. Dari segi penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal yang memberikan andil peningkatan 3,36% yoy.

"Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai US$35,90 miliar atau naik 19,13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," tuturnya.

Adapun, impor barang modal yang naik yaitu mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS85), mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya (HS84), serta kendaraan dan bagiannya (HS87).

Sementara itu, impor bahan baku/penolong turun 0,74% yoy menjadi US$ 124,40 miliar pada Januari-September 2025. Hal yang sama juga terjadi pada impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,06% sehingga menjadi US$16,02 miliar.

"Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan asal impor, peningkatan nilai impor terjadi dengan China, Jepang, dan Amerika Serikat. Impor dari negara Asean dan Uni Eropa mengalami penurunan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) tercatat melayani total kargo konsolidasi sebesar 874.597 Unit hingga September 2025, atau tumbuh 14,9% dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

Direktur Operasi dan Teknik IPCC Bagus Dwipoyono menyampaikan, entitas di bawah pengelolaan Sub Holding Pelindo Multi Terminal tersebut melayani kendaran jenis CBU, truck/bus, dan alat berat.

“Pertumbuhan kinerja operasional khususnya pada trafik kargo truk/bus yang paling besar secara total yaitu 45,4% YoY atau naik 53.989 unit,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

Utamanya, didominasi oleh truk untuk pertambangan dan bus listrik yang ramah lingkungan seiring dengan program Pemerintah untuk mendukung kelestarian lingkungan dan mencapai Net Zero Emission (NZE) melalui energi bersih serta selaras dengan program Green Port IPCC.

Secara umum, penanganan kargo CBU hingga kuartal III/2025 dengan total 677.596 unit, meningkat sebanyak 54.148 unit atau 8,69% YoY.

Peningkatan tersebut didominasi oleh ekspor kendaraan yang diproduksi pada sentral industri manufaktur kendaraan serta impor kendaraan listrik seiring dengan tren penggunaan kendaraan penumpang berbasis listrik beserta ekosistem pendukungnya.

Untuk performansi layanan kargo alat berat, mengalami peningkatan tercatat sebesar 29,75% YoY atau 5.553 unit lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Per September 2025 mencapai 24.218 unit.

Sementara itu, penanganan kargo jenis truk/bus secara konsolidasi sampai dengan September 2025 sejumlah 172.783 unit, meningkat 53.989 dari periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 45,4% YoY.

Kinerja operasional IPCC terus menunjukkan tren positif, hingga kuartal III/2025, IPCC mencatat 2.575 kunjungan kapal di seluruh dermaga yang dikelola, baik internasional maupun domestik meningkat 479 kunjungan dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 22,8% YoY.

Bagus menuturkan, peningkatan tersebut didorong oleh lonjakan aktivitas impor dan ekspor kendaraan utuh (CBU), khususnya dari jenis Battery Electric Vehicle (BEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dengan proporsi ekspor mencapai 284.492 unit atau lebih besar dari impor yang sebanyak 95.804 unit.

Sepanjang Januari-September 2025, IPCC menangani 57.035 unit kendaraan berbasis listrik yang sebagian besar berasal dari merek otomotif dari Asia seperti BYD, Vinfast, Geely, AION, dan sejumlah brand lainnya. Tak hanya dari sisi impor, geliat ekspor kendaraan juga turut menguat.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), produksi mobil nasional pada September 2025 mencapai 97.913 unit, tumbuh 550 unit dari bulan sebelumnya. Secara kumulatif, total produksi mencapai 854.952 unit hingga September 2025.

Kenaikan ini menggambarkan optimisme industri otomotif yang selaras dengan pertumbuhan aktivitas logistik kendaraan di pelabuhan.

Bagus memandang, sinergi antara peningkatan produksi otomotif nasional dan layanan terminal kendaraan yang andal menjadikan IPCC terus memperkuat perannya sebagai Integrated Auto Solutions, yang siap mendukung efisiensi rantai pasok kendaraan di Indonesia dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa serta perekonomian nasional.