Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap mesin impor di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan penguatan sektor manufaktur.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perindustrian, Saleh menilai, keterbatasan anggaran berpotensi menghambat agenda pembangunan industri nasional, termasuk upaya membangun kemandirian produksi mesin industri di dalam negeri.

Menurutnya, salah satu indikator kekuatan industri suatu negara adalah kemampuannya memproduksi mesin yang digunakan untuk menjalankan aktivitas manufaktur.

“Mestinya kita punya industri yang bisa membuat mesing-mesin industri. Sekarang kan mesin kita rata-rata. Bisa nggak kita sebagai sebuah bangsa membuat mesin sendiri?” tanya Saleh dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama Kemenperin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dia menilai, negara maju pada umumnya memiliki basis industri yang kuat, termasuk kemampuan memproduksi mesin dan peralatan industri secara mandiri. Karena itu, penguatan sektor manufaktur harus menjadi prioritas jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing industrinya.

Saleh mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap mesin impor berisiko membuat industri nasional rentan terhadap gangguan pasokan dan perkembangan teknologi dari negara lain. Kondisi tersebut juga dinilai dapat menghambat upaya pemerintah dalam mempercepat hilirisasi berbagai komoditas strategis.

Menurutnya, program hilirisasi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan infrastruktur industri yang memadai, termasuk ketersediaan mesin dan peralatan produksi dalam negeri.

“Presiden minta industri ditingkatkan, tapi kalau mesinnya nggak ada, gimana? Percepatannya bagaimana caranya itu" sebut Saleh.

Dalam kesempatan itu, Saleh juga menyoroti tren penurunan anggaran Kementerian Perindustrian dalam beberapa tahun terakhir. Dia khawatir keterbatasan fiskal akan mengurangi kemampuan kementerian dalam menjalankan program-program strategis yang berkaitan dengan peningkatan daya saing industri nasional.

"Kalau mesinnya nggak ada, alatnya nggak ada, tenaganya nggak cukup, uangnya nggak ada, jadi apa ada keberpihakan?," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Komisi VII DPR katamya mendorong adanya tambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian pada 2027 agar berbagai program penguatan industri, termasuk pengembangan industri mesin nasional, dapat dijalankan lebih optimal.

Diketahui, dalam program kerja utama Kemenperin pada 2027, tercatat pagu anggaran produktivitas industri melalui optimalisasi teknologi sebesar Rp8,76 miliar. Terdiri sari restrukturisasi mesin/peralatan sebanyak Rp3,58 miliar dan penerapan teknologi pada sektor industri Rp5,18 miliar.

Kemenperin pun mengusulkan tambahan anggaran restrukturisasi mesin/peralatan pada 2027 sebesar Rp202,78 miliar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah menyusun kerangka kerja dan roadmap pengembangan industri machine making machine sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, program tersebut ditujukan untuk membangun kemampuan nasional dalam merancang dan memproduksi mesin yang digunakan oleh sektor manufaktur, sehingga Indonesia tidak hanya mampu menghasilkan barang jadi, tetapi juga teknologi produksi yang mendukungnya.

“Dari tiga sampai empat tahun lalu kami sudah membuat desain dan roadmap untuk mengembangkan kemampuan machine making machine. Mudah-mudahan program ini bisa mulai digulirkan paling lambat tahun depan,” katanya.

Untuk mendukung agenda tersebut, Kemenperin akan mengoptimalkan peran Indonesia Manufacturing Center (IMC) atau Balai Teknologi Industri Manufaktur (BTIM). Fasilitas tersebut disiapkan sebagai pusat pengembangan teknologi manufaktur dan peningkatan kapasitas industri mesin nasional.

Agus menjelaskan BTIM telah memperoleh status sebagai satuan kerja (satker) dan ke depan akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan program pengembangan industri.

Meski demikian, dia mengakui pengembangan industri mesin membutuhkan investasi yang tidak sedikit, terutama untuk pengadaan teknologi dan pembangunan kapasitas produksi.

“Karena masih berstatus satker, kami harus mencari berbagai skema investasi dan teknologi yang dapat mendukung pengembangan machine making machine. Ini memang membutuhkan investasi yang cukup besar,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan impor nonmigas Indonesia terhadap China semakin menguat pada kuartal I/2026, dengan pangsa mencapai 41,56% dari total impor, mencerminkan dominasi pasokan barang modal dan industri dari negara tersebut.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor nonmigas dari China mencapai US$22,02 miliar sepanjang Januari—Maret 2026. Komoditas utama yang diimpor didominasi mesin dan peralatan mekanis sebesar US$5,10 miliar serta mesin dan perlengkapan elektrik sebesar US$4,89 miliar.

Selain itu, kendaraan dan bagiannya juga mencatat nilai impor signifikan sebesar US$1,21 miliar, menunjukkan tingginya ketergantungan pada produk manufaktur dari China.

Di sisi lain, Australia menjadi pemasok kedua dengan nilai impor US$3,14 miliar dan pangsa 5,94%. Komoditas utama yang diimpor dari negara tersebut antara lain logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 469,05%, serta serealia yang tumbuh 38,36%.

Namun, impor bahan bakar mineral dari Australia justru mengalami kontraksi 21,52%, menandakan fluktuasi permintaan energi.

Sementara itu, impor dari Jepang tercatat sebesar US$2,90 miliar dengan pangsa 5,47%. Berbeda dengan negara lain, mayoritas komoditas utama dari Jepang mengalami penurunan, termasuk mesin dan peralatan mekanis yang turun 24,80%, kendaraan dan bagiannya turun 38,36%, serta besi dan baja yang terkoreksi 23,24%.

Secara kawasan, ASEAN menyumbang 14,90% terhadap total impor nonmigas, diikuti Uni Eropa 6,34%, sementara negara lainnya mencapai 25,79%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa Tiongkok masih menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia pada periode Januari—Maret 2026.

Struktur ini menunjukkan konsentrasi sumber impor yang tinggi pada satu negara, terutama untuk kebutuhan barang modal dan bahan penunjang industri domestik.