kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dipicu meningkatnya impor minyak dan gas (migas) yang diiringi kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena kita impor migas, harganya lagi naik kan? Minyak bumi, saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Nilai ini mengakhiri catatan surplus beruntun Indonesia selama 72 bulan sejak Mei 2020.

BPS mencatat neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,76 miliar dolar AS, yang terutama disumbang oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS, dengan penyumbang utama berasal dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Purbaya menilai kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif.

Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 masih mencetak surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus ditopang oleh neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 16,31 miliar dolar AS. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit 12,28 miliar dolar AS.

"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," jelas Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjajaki peluang kerja sama impor produk susu asal Belarus untuk menambah pasokan susu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain produk susu, kedua negara juga membahas penguatan kerja sama di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern, termasuk pengembangan mesin pertanian, transfer teknologi, serta pembangunan fasilitas perakitan lokal.

"Belarus menyampaikan kesiapan untuk berbagi pengalaman dan teknologi dalam bidang mekanisasi pertanian, termasuk pengembangan alat panen dan transportasi pertanian," kata Airlangga saat bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karankevich di Jakarta, Selasa.

Di bidang kesehatan, kedua pihak melihat peluang pengembangan kerja sama, termasuk melalui pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penjajakan kerja sama industri farmasi.

Pemerintah Belarus juga menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman dalam mekanisasi pertanian, mulai dari pengembangan alat panen hingga transportasi pertanian.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pertemuan Airlangga dengan Viktor Karankevich yang digelar di sela Indonesia-Belarus Business Forum and Business Matching. Pertemuan itu juga menjadi tindak lanjut hasil Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 Indonesia-Belarus sekaligus mempersiapkan implementasi berbagai kesepakatan strategis kedua negara.

Airlangga mengatakan Indonesia ingin mendorong kerja sama yang memberikan manfaat nyata melalui investasi bersama, pengembangan industri, dan peningkatan perdagangan bilateral.

"Indonesia melihat pentingnya untuk mendorong kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara, termasuk melalui investasi bersama dan pengembangan proyek strategis yang dapat menjadi low hanging fruits dalam hubungan ekonomi Indonesia-Belarus," ujar Airlangga.

Selain sektor pangan, kedua negara membahas peluang kerja sama di bidang industri, termasuk pengembangan investasi, fasilitas produksi dan perakitan lokal, serta alih teknologi.

Perusahaan Belarus seperti MAZ, BelAZ, dan Minsk Tractor Works (MTZ) dinilai memiliki peluang memperluas kerja sama di sektor kendaraan industri berat, mesin pertanian, dan manufaktur.

Indonesia dan Belarus juga membahas percepatan implementasi Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU) sebagai upaya memperluas akses pasar kedua negara.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, nilai perdagangan Indonesia dengan EAEU saat ini mencapai sekitar 5,3 miliar dolar AS, sedangkan perdagangan bilateral Indonesia-Belarus masih sekitar 221 juta dolar AS sehingga masih terdapat ruang yang besar untuk ditingkatkan.

Sementara itu, di bidang pendidikan dan pengembangan SDM, Menko Airlangga menyampaikan bahwa penguatan kerja sama pendidikan menjadi salah satu prioritas Presiden RI dan mendorong program pertukaran mahasiswa dan kerja sama perguruan tinggi, khususnya di bidang Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine (STEMM).

Kedua pihak sepakat untuk menjajaki program mobilitas mahasiswa antara Indonesia dan Belarus dengan program satu tahun, dengan tahap awal sekitar 100-200 mahasiswa per tahun untuk pendidikan, pelatihan, dan riset bersama.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Jumat untuk disimak, Indonesia hentikan impor solar tahun ini menyusul mandatori B50 hingga Padi dan Mahalini bakal meriahkan puncak HUT ke-499 Jakarta. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Indonesia hentikan impor solar tahun ini menyusul mandatori B50

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Lapas Narkotika Jakarta gagalkan penyelundupan narkoba lewat cumi

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Narkotika Jakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dibawa pengunjung secara tersembunyi di dalam makanan oseng-oseng cumi. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Lebih 32 orang tewas, 700 terluka akibat gempa Venezuela

Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan sekurangnya 32 orang tewas dan 700 lainnya terluka dalam gempa besar yang melanda Venezuela pada Rabu waktu setempat. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Kapolri laporkan situasi kamtibmas kepada Prabowo

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melaporkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Padi hingga Mahalini bakal meriahkan puncak HUT ke-499 Jakarta

Presiden Prabowo Subianto mengatakan produksi beras dan jagung Indonesia saat ini mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah berdirinya negara, seiring tercapainya swasembada pangan dalam beberapa komoditas utama. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Kamis (25/6), dari informasi tentang rencana pemerintah untuk menghentikan impor solar pada 2026 hingga Kapal Gamsunoro milik Pertamina yang berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman.

Berikut berita-berita ekonomi kemarin yang masih menarik disimak pagi ini.

Indonesia hentikan impor solar tahun ini menyusul mandatori B50

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Menteri Bahlil: Mini LNG Plant Tuban kurangi impor LPG

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Mini LNG Plant atau fasilitas pengolahan gas di Tuban, Jawa Timur, mampu mengurangi impor LPG Indonesia.

“Ini (mini LNG Plant Tuban) bisa mengurangi impor kita. Jadi impor yang selama ini kita lakukan, bisa dikurangi dengan produksi di sini,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Menteri Bahlil targetkan uji coba tabung CNG 3 kg selesai Juli

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan uji coba tabung Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram bisa selesai pada kisaran Juli–Agustus 2026.

“Sekarang lagi diuji coba tahap ketiga. Insyaallah, doain, Juli ini atau Agustus sudah bisa kami selesaikan,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Menko AHY: Penerbangan RI mulai gunakan SAF di 2027 demi tekan emisi

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada penerbangan Indonesia mulai diterapkan pada 2027 sebagai transformasi transportasi udara yang rendah emisi.

"Jadi ini tahun 2027 semangatnya adalah kita menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF), artinya ini sebagai alternatif dari avtur konvensional dan ini jauh lebih bersih," kata AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Kapal Gamsunoro milik PIS berhasil lintasi titik kritis Selat Hormuz

PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan bahwa Kapal Gamsunoro berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan.

Kapal tersebut berhasil melintas pada Rabu (24/6) pukul 20.00 WIB setelah sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat neraca perdagangan internasional di provinsi itu mengalami surplus sekitar Rp16,48 triliun hingga Mei 2026, ditopang ekspor yang terjaga tetap tinggi dan ekspansif.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Kamis, mengatakan surplus perdagangan tersebut menunjukkan kinerja sektor eksternal Kalsel masih kuat di tengah dinamika perekonomian global dan menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi daerah.

“Surplus perdagangan pada Mei 2026 itu tumbuh 6,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan meningkat 14,45 persen dibandingkan April 2026. Capaian tersebut mencerminkan perdagangan luar negeri yang tetap ekspansif sepanjang awal tahun,” ujarnya.

Ia menjelaskan kinerja ekspor Kalsel tercatat mencapai sekitar Rp19,81 triliun atau meningkat 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Peningkatan ekspor terutama berasal dari bertambahnya volume pengiriman batu bara yang menjadi komoditas utama daerah dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap total ekspor," katanya.

Di sisi lain, kinerja impor Kalsel juga meningkat 16,1 persen secara tahunan, namun hanya mencatat sekitar Rp3,33 triliun. Kenaikan impor terutama dipengaruhi meningkatnya nilai impor minyak petroleum untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan kegiatan ekonomi.

Sejalan dengan kinerja perdagangan yang positif, Catur menyampaikan bahwa perekonomian Kalsel pada triwulan I 2026 tumbuh 5,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga dan mampu mempertahankan momentum yang terbentuk sejak awal tahun," katanya.

Di samping itu, konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan hingga akhir Mei 2026 mencatat surplus sebesar Rp984,86 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terjaga dan memberikan dukungan bagi keberlanjutan program pembangunan.

“Kombinasi surplus perdagangan yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, serta kinerja fiskal daerah yang sehat menjadi modal penting bagi Kalimantan Selatan untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir 2026,” ujar Catur Ariyanto Widodo.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

mini LNG Plant Tuban bisa mengurangi impor kita. Jadi impor yang selama ini kita lakukan, bisa dikurangi dengan produksi di sini

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Mini LNG Plant atau fasilitas pengolahan gas di Tuban, Jawa Timur, mampu mengurangi impor LPG Indonesia.

“Ini (mini LNG Plant Tuban) bisa mengurangi impor kita. Jadi impor yang selama ini kita lakukan, bisa dikurangi dengan produksi di sini,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Bahlil mengatakan rata-rata konsumsi LPG Indonesia adalah sebesar lebih dari 8,5 juta MT per tahun. Akan tetapi, produksi LPG nasional masih berada di angka 1,91 juta MT, sehingga sekitar 7,47 juta MT harus dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, memiliki kapasitas produksi maksimal setara dengan 55.300 ton per tahun dengan kapasitas tangki sebanyak 1.600.

Kapasitas produksi untuk komoditas LPG berkisar 9.800 ton per tahun, gas kondensat 19.600 barel per tahun, dan CO2 (liquid) 21.000 ton per tahun.

Selain itu, fasilitas pengolahan gas bumi milik PT SAG tersebut juga mampu memproduksi gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG) dengan kapasitas 6 juta standar kaki kubik gas per hari (MMscfd).

Bahlil menyampaikan komoditas dari Mini LNG plant ini akan diserap sektor industri di Jawa Timur. Output produksi dan infrastruktur penyimpanan dirancang untuk mendukung rantai pasok LNG berbasis transportasi darat.

“Nah ini sangat membantu industri dalam rangka memberikan kepastian terhadap bahan baku,” ucapnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan proyek-proyek strategis Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas.

Menurut dia, Mini LNG Plant menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menilai, implementasi kebijakan B50 diharapkan mampu menjaga harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani sekaligus pengurangan impor BBM.

“Harga petani sawit lagi turun untuk menjamin market agar petani sawit kita harganya bagus, maka dilakukanlah hilirisasi terhadap konsumsi domestik,” kata dia.

Selain itu, ia memperkirakan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 300 ribu barel per hari ketika mandatori B50 mulai berjalan.

“Jadi dengan B50 ini, konsumsi kita kan 50 persen dari solar itu kurang lebih sekitar 300 ribu barel per day yang bisa kita cover,” jelas Bahlil.

“Jadi artinya impor solar, impor crude kita yang 1 juta barel per day itu tinggal sekitar 700 ribu barel per day, karena 300 ribu barelnya itu dikonversi dengan B50,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Tak hanya itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sebagai Menteri yang tidak menyukai skema impor untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri. Sebab Ia menyebut, di balik praktik tersebut terdapat celah korupsi yang bakal timbul di kemudian hari.

Praktik rente atau pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu itu menjadi hal yang sulit terhindarkan di balik skema impor. Prabowo Prediksi Indonesia Swasembada BBM 3 Tahun Lagi



"Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor, aku jujur sajalah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, peningkatan produksi dalam negeri dan bauran energi menjadi kunci utama memutus praktik impor yang selama ini dilakukan, dan tidak sedikit yang berakhir pada kasus hukum.

Bahlil juga mengakui bahwa kapasitas produksi dengan permintaan konsumsi memang belum seimbang. Kebutuhan bensin nasional terus meningkat dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi 42,1 juta kiloliter pada 2030. Namun produksi dalam negeri relatif stagnan di kisaran 14,2 juta kiloliter per tahun, sehingga kenaikan kebutuhan harus ditutup melalui impor.

Pada 2021, produksi bensin domestik mencapai 14,59 juta kiloliter, sementara impor sebesar 18,31 juta kiloliter. Memasuki 2025, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter, dengan produksi hanya 14,27 juta kiloliter dan impor meningkat menjadi 23,03 juta kiloliter.

Tren ini berlanjut hingga 2030, ketika impor diproyeksikan mencapai 27,83 juta kiloliter, hampir dua kali lipat dibandingkan produksi domestik yang tetap sekitar 14,27 juta kiloliter. Upaya pemerintah untuk menekan impor tersebut dengan mencampurkan BBM dengan etanol, yang kemudian disebut E10.

"Jadi, cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus ditingkatkan," kata Bahlil.

Ia mengaku, ketika mandatory bahan bakar campuran etanol sampai dengan angka 20%, maka diproyeksikan impor Indonesia berkurang hingga 4 juta kilo liter per tahun untuk pemenuhan BBM di dalam negeri.

Bahlil mengatakan, B50 yang akan diluncurkan pada Juli mendatang, maka Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor bahan bakar jenis solar. Sebab sudah mampu dipenuhi dari dalam negeri, lewat campuran bahan bakar nabati seperti CPO (Crude Palm Oil).

"Ternyata sampai dengan B50 yang besok Juli akan kita resmikan, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar, mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," lanjutnya.

Bahlil memaparkan, konsumsi solar nasional meningkat dari 33,49 juta kiloliter pada 2020 menjadi 40,2 juta kiloliter pada 2026. Kebutuhan tersebut dipenuhi dari kombinasi produksi kilang domestik, impor, dan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Porsi FAME terus meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026.

Pada saat yang sama, impor solar berhasil ditekan. Setelah sempat mencapai 8,02 juta kiloliter pada 2024, volume impor diproyeksikan turun menjadi 4,9 juta kiloliter pada 2025 dan bahkan nol pada 2026, seiring meningkatnya kontribusi biodiesel dan produksi domestik.

Produksi solar dari kilang dalam negeri juga relatif stabil di kisaran 18-21 juta kiloliter, sehingga tambahan kebutuhan dapat dipenuhi melalui pencampuran biodiesel.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kontrak impor minyak mentah dari Rusia telah dilakukan dan siap dikembangkan lebih lanjut.

“Saya coba cek secara teknis, ya. Tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas (Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi), BLU (Badan Layanan Umum) daripada Kementerian ESDM,” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Terkait volume minyak mentah yang akan diimpor dari Rusia, ia mengatakan terdapat potensi pengembangan lebih jauh.

“Untuk volume dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi. Tapi nanti kontraknya coba saya liat lagi,” ujar Bahlil.

“Kita kan sudah ada deal antara G2G (government-to-government) dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” katanya menambahkan.

Adapun sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan Indonesia tetap akan melanjutkan impor minyak mentah dari Rusia, meskipun jalur pelayaran di Selat Hormuz dibuka kembali di tengah deeskalasi ketegangan di Timur Tengah.

Langkah itu menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia, yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Rusia.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov mengatakan Pemerintah Indonesia masih belum mengajukan permintaan spesifik terkait pembelian minyak dan kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan negaranya.

“Kami juga memerlukan informasi yang lebih spesifik dari pemerintah Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia, jenis minyak apa yang mereka perlukan, berapa jumlah minyaknya, pelabuhan mana yang akan digunakan, dan bagaimana pembayaran akan dilakukan,” kata Tolchenov di Jakarta, Rabu (23/6).

Dia mengatakan hal itu mungkin merupakan masalah teknis, tetapi menjadi sangat praktis dan harus dibahas dalam setiap kontrak.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dari pemerintah berpotensi mengurangi sekitar sepertiga impor daging sapi apabila diterapkan secara bertahap dan didukung reformasi kelembagaan.

Ia mengatakan pemanfaatan sebagian lahan sawit untuk diintegrasi terhadap produksi sapi dapat berpotensi menambah populasi sapi nasional hingga 2 juta ekor dalam jangka panjang.

“Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, saat ini hampir 40 persen kebutuhan daging sapi nasional masih dipenuhi dari impor sehingga pengembangan SISKA dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pasokan sapi potong domestik.

Ia menjelaskan dengan rasio konservatif satu ekor sapi per 13 hektare, pemanfaatan separuh lahan sawit Indonesia berpotensi menampung hingga sekitar 2 juta ekor sapi.

Namun, ia menekankan pengembangan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan dan perlu dimulai melalui proyek percontohan atau yang terukur sebelum diterapkan secara luas.

“Sebaiknya piloting dulu, tidak perlu dipasang target harus 2 juta ekor,” ujarnya.

Eliza menilai SISKA lebih tepat diposisikan sebagai strategi komplementer untuk diversifikasi sumber protein hewani, bukan sebagai solusi tunggal dalam mencapai swasembada protein hewani.

Menurut dia, konsumsi protein hewani nasional masih didominasi ayam dan ikan, sedangkan daging sapi relatif memiliki harga lebih mahal serta termasuk komoditas premium dengan elastisitas pendapatan yang tinggi.

Dengan demikian, pengembangan integrasi sapi-sawit dinilai dapat membantu mengurangi beban impor, menghemat devisa, serta memperkuat ekonomi sirkular di wilayah perkebunan.

Eliza mengatakan potensi SISKA terletak pada pengurangan impor kebutuhan daging dan susu sapi dalam dekade mendatang dan penguatan ekonomi pedesaan di wilayah sawit, sepanjang didukung tata kelola yang tepat.

Tantangan terbesar, lanjutnya, adalah membangun kepercayaan dan penyelarasan insentif antara perusahaan perkebunan, peternak, pemerintah, dan pelaku usaha lain yang terlibat.

"Keberhasilan itu bergantung pada reformasi kelembagaannya. Tantangan terbesar adalah membangun trust dan alignment insentif antar aktor," ungkap dia.

Ia menilai pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator, bukan hanya regulator, antara lain melalui proyek percontohan berskala besar dengan pemantauan ketat, insentif fiskal bagi perusahaan yang menjalankan integrasi, serta program khusus bagi petani dan peternak skala kecil.

“Kalau itu tidak ada, program SISKA berisiko menjadi narasi tanpa implementasi luas dan ini komplementer dengan strategi lain seperti pengembangan breeding nasional dan manajemen impor strategis," ucap Eliza.

Senada, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad juga menilai SISKA berpotensi menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas sapi domestik.

Namun, ia mengingatkan bahwa target besar swasembada protein hewani membutuhkan strategi yang lebih sistemik, termasuk perbaikan bibit, insentif modal usaha peternak kecil, serta perkembangan investasi logistik.

“SISKA sebagai satu instrumen pendukung peningkatan pasokan domestik itu mungkin menjadi satu hal, tapi persoalan berkaitan dengan swasembada protein hewani itu hal yang lain,” ucap Galau.

Galau mengatakan sebagian besar peternak sapi di Indonesia saat ini merupakan peternak rakyat skala kecil sehingga program integrasi perlu memastikan akses peternak kecil terhadap lahan, pembiayaan, dan rantai pasok.

Menurut dia, insentif bagi perusahaan perkebunan sawit skala besar juga perlu dirancang agar sejalan dengan kepentingan pengembangan peternakan rakyat.

Ia kemudian menilai peningkatan kesejahteraan peternak rakyat juga perlu menjadi perhatian agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

“Ada banyak permasalahan sistemik yang belum dijawab berkaitan dengan bagaimana sistem peningkatan kesejahteraan peternak, terutama peternak skala kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mendorong pengembangan SISKA sebagai salah satu strategi meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor daging dan susu sapi.

Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti mengatakan produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional sehingga pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk memperkuat pasokan protein hewani.

Pemerintah juga menilai integrasi sapi-sawit dapat meningkatkan efisiensi usaha peternakan karena pemanfaatan bungkil inti, pelepah, daun sawit, dan rumput di area perkebunan mampu menekan biaya pakan hingga 40 persen.

Kemenko Pangan mencatat Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Jika separuhnya dimanfaatkan untuk program integrasi tersebut, potensi tambahan populasi mencapai 2,73 juta ekor sapi, baik untuk penggemukan maupun pembibitan.

Peningkatan populasi sapi domestik tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor daging sapi yang pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar sindikat besar peredaran pakaian bekasimpor ilegal (balepress) jaringan antar-pulau. Dalam operasi penindakan terintegrasi yang digelar di Jakarta dan Kalimantan Barat, petugas mengamankan puluhan peti kemas serta menyegel gudang penimbunan dengan taksiran nilai ekonomi barang selundupan mencapai Rp37,496 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa hingga Senin (22/6/2026) pukul 17.00 WIB, tim penyidik di lapangan telah merampungkan pemeriksaan fisik terhadap 19 dari total 43 kontainer yang ditahan. Dari paruh pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebanyak 2.067 bale komoditas tekstil ilegal.

"Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebanyak 2.067 bale yang berisi berbagai jenis pakaian, aksesori pakaian, dan tas dalam kondisi bekas. Sementara itu 24 peti kemas lainnya masih dalam proses pemeriksaan mendalam," kata Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan kalkulasi awal, jika seluruh 43 peti kemas selesai diperiksa, akumulasi muatan diperkirakan menembus 4.687 bale dengan rata-rata 109 bale per kontainer. Mengacu pada harga pasar modal senilai Rp8 juta per bale, total valuasi barang ilegal di Jakarta saja menyentuh Rp37,496 miliar.

Sementara operasi pengembangan di Kalimantan Barat berhasil menyita tambahan 2.060 bale pakaian bekas senilai Rp16,48 miliar. Purbaya menegaskan, bahwa penindakan ini merupakan langkah konkret negara dalam membentengi ekosistem industri tekstil dalam negeri sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari potensi paparan bakteri barang bekas luar negeri.

"Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan terhadap masuk dan peredaran barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam melindungi industri dalam negeri, menjaga iklim usaha yang sehat, serta memastikan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha," tegas Purbaya.

Pengungkapan megakasus ini bermula dari analisis intelijen pada Rabu (10/6/2026) terkait rute pelayaran kapal motor KM Eden Mas yang bertolak dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Manifest kapal mencatat angkutan total 268 kontainer, yang terdiri atas 222 peti kemas kosong dan 46 peti kemas bermuatan dengan deklarasi isi berupa mi instan, kargo umum, serta barang pindahan.

Saat kapal bersandar pada Senin (15/6/2026), Tim Gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai langsung melakukan pemindaian (scanning) lewat x-ray terhadap 46 kontainer berkapasitas isi tersebut. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer memiliki citra kepadatan barang yang identik dengan selundupan balepress.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pada Selasa (16/6/2026) Bea Cukai menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk menyegel dan memindahkan seluruh kontainer ke lapangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) CDC Banda guna pemeriksaan total.

Keberhasilan di Jakarta langsung direspons oleh Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) untuk melacak hulu pengiriman. Pada Jumat (19/6/2026), tim gabungan menggerebek sebuah kompleks pergudangan di Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Di lokasi tersebut, petugas memergoki empat unit truk yang tengah membongkar 264 bale pakaian bekas ilegal.

Perburuan meluas hingga Minggu (21/6/2026), di mana petugas kembali menemukan dan menyegel gudang penimbunan kedua di wilayah Mempawah yang menyimpan 2.060 bale pakaian bekas siap edar. Secara hukum, kedua kasus penyelundupan ini diduga kuat melanggar Pasal 103 huruf d juncto Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 KUHP.

Bea Cukai: Buku Ilmu Pengetahuan Bebas Bea Masuk dan Pajak Impor



Aturan ekspor-impor nasional melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 sendiri telah menetapkan baju bekas sebagai komoditas terlarang, sehingga potensi kerugian negara tidak dihitung dari sektor bea masuk melainkan dari kerusakan immaterial industri domestik.

"Keberhasilan mengamankan 43 kontainer di Tanjung Priok serta mengungkap lokasi penimbunan di Kalimantan Barat merupakan hasil dari ketajaman analisis intelijen dan sinergi yang erat antara Bea Cukai, BAIS TNI, Kejaksaan, serta Korwas Penyidik Polri. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran barang impor ilegal dari hulu hingga hilir," kata Purbaya.

DJBC memastikan proses hukum akan dikawal transparan hingga ke tingkat peradilan. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pengejaran intensif terhadap aktor intelektual, pemilik barang, serta pemilik jaringan gudang di Kalimantan Barat maupun Jakarta.

"Kami sedang menelusuri dan mengejar pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat dan pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Purbaya.

pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

“Arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi di sektor terkait.

“Dengan ini, (Bea Masuk 0 persen) diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong,” kata dia.

Tarif Bea Masuk impor LPG diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen guna membantu menekan harga komoditas tersebut. Sebab, harga LPG mengalami kenaikan akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Selain LPG, Bea Masuk 0 persen untuk bahan baku plastik juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga, mengingat plastik masih menjadi bahan utama kemasan berbagai produk makanan.

Menko Airlangga memandang kebijakan tersebut diperlukan untuk menekan harga jual produk plastik di dalam negeri yang belakangan ikut terdampak kenaikan harga nafta, salah satu produk turunan minyak yang menjadi bahan baku industri plastik.

"Pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 persen ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi," jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat sebagai bagian dari paket stimulus yang sama.

“Pemerintah juga terus mendorong untuk impor suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0 persen. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO (maintenance, repair, and operations) agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan,” jelas Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026