Pemerintah Indonesia merespons hasil investigasi sementara berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 dari Kamar Dagang Perwakilan Amerika Serikat (USTR) mengenai kebijakan dan praktek sejumlah negara dikaitkan dengan upaya pencegahannimpor barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan pada prinsipnya Indonesia tetap berkomitmen atas penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional.

"Merespons pengumuman USTR yang dikeluarkan pada 2 Juni 2026, selanjutnya Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan oleh USTR termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing," kata Haryo dalam pernyataannya, Rabu (3/6/2026).

Berkenaan dengan proses pembahasan yang masih berjalan, Pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa.

Sebelumnya Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari enam perekonomian yang dinilai gagal menegakkan secara efektif larangan impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa. Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil 60 investigasi yang dilakukan USTR berdasarkan Section 301 Trade Act 1974.

Dalam pengumuman yang dirilis pada 2 Juni 2026, USTR menyatakan bahwa tindakan, kebijakan, dan praktik 60 perekonomian terkait kegagalan menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa dianggap tidak wajar serta membebani perdagangan Amerika Serikat.

"Kegagalan mitra dagang utama kami untuk menangani impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan kondisi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global dalam medan persaingan yang tidak setara," kata Duta Besar Jamieson Greer dikutip dari siaran pers USTR, Rabu (3/6/2026).

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuka babak baru dalam kebijakan perdagangannya dengan menetapkan 60 negara dan ekonomi mitra dagang dinilai gagal menerapkan serta menegakkan larangan impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa (forced labor).

Penetapan tersebut diumumkan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) berdasarkan ketentuan Section 301 Trade Act of 1974.

Dikutip dari laman resmi USTR, Rabu (3/6/2026), hasil investigasi menyimpulkan praktik, kebijakan, dan tindakan sejumlah negara terkait kegagalan melarang impor barang hasil kerja paksa dianggap tidak masuk akal serta membebani atau membatasi perdagangan AS.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi tarif, tarif impor.

Sebagai tindak lanjut, USTR mengusulkan penerapan tarif tambahan terhadap produk-produk yang berasal dari negara-negara yang masuk dalam investigasi tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam daftar.

Langkah ini berpotensi menambah ketegangan perdagangan global di tengah upaya banyak negara menjaga stabilitas rantai pasok dan hubungan dagang internasional.

Apa yang dipermasalahkan AS?

Dalam laporannya, USTR menyoroti persoalan impor barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa.

Menurut pemerintah AS, sejumlah negara belum memiliki larangan yang memadai terhadap masuknya barang-barang tersebut ke wilayah mereka atau dinilai belum menjalankan penegakan hukum secara efektif.

USTR menyatakan, kegagalan menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi perusahaan dan pekerja AS.

DOK. Kemenko Perekonomian Menko Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto melakukan pertemuan strategis dengan United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD hari pertama di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025).

Duta Besar sekaligus Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan praktik tersebut tidak dapat terus dibiarkan.

“Kegagalan mitra dagang terpenting kita untuk mengatasi impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan dinamika di mana pekerja Amerika dipaksa untuk bersaing secara global di arena yang tidak adil,” kata Greer.

Ia menegaskan AS tidak akan lagi mentoleransi kondisi yang menurutnya menciptakan ketimpangan dalam perdagangan internasional.

“Kami tidak akan lagi mentolerir kesenjangan ini. Beberapa mitra dagang telah mengambil langkah awal untuk mencegah impor barang hasil kerja paksa, termasuk melalui USMCA dan komitmen dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik. Namun, masing-masing mitra dagang kami harus berbuat lebih banyak untuk memastikan bahwa perdagangan tidak secara tidak langsung mendorong dan memperkuat kerja paksa secara global,” lanjutnya.

Menurut USTR, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan perdagangan internasional tidak menjadi sarana yang justru mendorong atau memperkuat praktik kerja paksa di berbagai negara.

Indonesia masuk kelompok yang dinilai tidak efektif menegakkan larangan

Dari hasil investigasi, USTR membagi 60 negara dan ekonomi yang diperiksa ke dalam dua kelompok utama.

Kelompok pertama terdiri atas 54 negara dan ekonomi yang dinilai gagal menerapkan sekaligus menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa. Daftar ini mencakup sejumlah negara besar seperti China, Jepang, India, Inggris, Australia, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Vietnam, Brasil, Arab Saudi, hingga Swiss.

Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas enam negara dan ekonomi yang dinilai telah memiliki larangan impor barang hasil kerja paksa, namun belum menegakkannya secara efektif.

canva.com Ilustrasi tarif Trump.

Enam negara dan ekonomi tersebut adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Meski dibedakan dalam klasifikasi tersebut, USTR menyimpulkan bahwa seluruh negara yang masuk investigasi pada akhirnya dianggap gagal memastikan larangan impor barang hasil kerja paksa berjalan secara efektif.

Dalam penjelasannya, USTR menyatakan bahwa kegagalan tersebut dinilai tidak masuk akal karena beberapa alasan.

Pertama, kondisi itu dianggap melemahkan tujuan universal untuk menghapus praktik kerja paksa.

Kedua, perusahaan yang menggunakan tenaga kerja paksa dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah sehingga menciptakan distorsi pasar terhadap perusahaan yang tidak menggunakan praktik tersebut.

Ketiga, praktik tersebut dinilai mengurangi profitabilitas perusahaan yang beroperasi tanpa memanfaatkan tenaga kerja paksa.

Keempat, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan dianggap membuka peluang terjadinya penghindaran terhadap berbagai larangan impor barang hasil kerja paksa yang sudah berlaku di sejumlah negara.

AS usulkan tarif tambahan hingga 12,5 persen

Bersamaan dengan pengumuman hasil investigasi, USTR juga mengusulkan langkah respons berupa tarif tambahan terhadap seluruh produk yang berasal dari negara-negara yang masuk dalam penyelidikan.

Namun demikian, tarif yang diusulkan berbeda tergantung kategori masing-masing negara.

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

Untuk negara atau ekonomi yang telah menerapkan larangan impor barang hasil kerja paksa, memiliki komitmen untuk menerapkannya melalui perjanjian perdagangan timbal balik, atau telah menjalankan rezim parsial yang mencegah masuknya sebagian barang hasil kerja paksa, USTR mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen.

Sementara itu, untuk negara-negara lain yang dinilai belum memenuhi kriteria tersebut, tarif tambahan yang diusulkan mencapai 12,5 persen.

Dengan klasifikasi yang disampaikan USTR, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang telah memiliki larangan namun dianggap belum efektif dalam penegakannya.

Selain usulan tarif tambahan, USTR juga mengajukan mekanisme khusus untuk sektor tekstil dan pakaian jadi.

Melalui skema tersebut, sejumlah volume impor tekstil dan produk pakaian dari negara tertentu tetap dapat masuk ke pasar AS dengan tarif Section 301 yang lebih rendah dibandingkan tarif umum yang diusulkan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak hanya mengandalkan instrumen tarif, tetapi juga mempertimbangkan pengaturan khusus terhadap sektor-sektor tertentu yang memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok global.

Berasal dari investigasi yang dimulai Maret 2026

Langkah terbaru USTR merupakan hasil dari rangkaian investigasi yang dimulai pada 12 Maret 2026.

Saat itu, USTR secara resmi memulai 60 investigasi terkait kegagalan berbagai negara dalam menerapkan serta menegakkan larangan impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa.

Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Section 301 dan Section 302(b) Trade Act of 1974.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi impor.

Secara umum, Section 301 merupakan instrumen hukum perdagangan yang digunakan pemerintah AS untuk menangani tindakan, kebijakan, atau praktik negara lain yang dianggap tidak adil dan berdampak terhadap perdagangan Amerika.

Aturan tersebut memungkinkan pemerintah AS mengambil tindakan terhadap kebijakan asing yang dianggap tidak dapat dibenarkan, tidak masuk akal, atau diskriminatif serta membebani perdagangan AS.

Dalam proses investigasi, USTR membuka kesempatan kepada publik dan berbagai pihak berkepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka.

Menurut USTR, hampir 60 saksi memberikan kesaksian selama proses berlangsung. Selain itu, lembaga tersebut menerima sekitar 500 komentar dan tanggapan yang menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam penyelidikan.

Hasil investigasi kemudian membawa USTR pada kesimpulan bahwa kegagalan negara-negara yang diperiksa dalam menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa merupakan tindakan yang dapat dikenai langkah penegakan berdasarkan Section 301(b)(1) Trade Act.

Masih menunggu masukan publik

Meski hasil investigasi telah diumumkan, kebijakan tarif tambahan tersebut masih berada pada tahap usulan.

USTR membuka kesempatan bagi publik dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait tindakan yang diusulkan.

Permintaan untuk hadir dan memberikan kesaksian dalam sidang publik harus disampaikan paling lambat 22 Juni 2026.

Sementara itu, komentar tertulis mengenai usulan kebijakan dapat disampaikan hingga 6 Juli 2026.

USTR dijadwalkan menggelar sidang dengar pendapat mengenai tindakan yang diusulkan tersebut pada 7 Juli 2026.

Masukan dari pelaku usaha, asosiasi industri, akademisi, maupun pihak lain yang berkepentingan akan menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum pemerintah AS memutuskan langkah lanjutan atas hasil investigasi terhadap 60 negara dan ekonomi tersebut.

Dengan demikian, usulan tarif tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen yang diumumkan USTR saat ini masih berada dalam tahap konsultasi publik, sementara proses dengar pendapat dan penyampaian komentar dari berbagai pihak akan berlangsung sepanjang Juni hingga awal Juli 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.

Upaya ini dilakukan melalui kombinasi insentif fiskal yang kompetitif, kemudahan non-fiskal, serta dukungan infrastruktur kawasan yang terintegrasi.

KEK Mandalika disebut sebagai salah satu kawasan dengan kesiapan investasi paling komprehensif di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

KOMPAS.COM/IDHAM KHALID Sirkuit Mandalika

KEK Mandalika menawarkan berbagai insentif fiskal untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian investasi.

Fasilitas tersebut meliputi tax holiday untuk kegiatan usaha utama, serta skema pengurangan pajak setelah periode insentif berakhir.

Selain itu, tersedia pula tax allowance berupa pengurangan penghasilan kena pajak dari nilai investasi, percepatan depresiasi dan amortisasi, serta pengaturan tarif pajak dividen bagi investor asing.

Dari sisi perpajakan tidak langsung, investor juga memperoleh kemudahan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal dan barang kena pajak tertentu. Selain itu, terdapat pembebasan bea masuk serta pajak penjualan atas barang mewah untuk properti di kawasan KEK.

Direktur Komersial dan Marketing ITDC, Febrina Mediana, mengatakan KEK Mandalika tidak hanya menawarkan insentif, tetapi juga menghadirkan ekosistem investasi yang siap dijalankan.

“Kami membangun KEK Mandalika sebagai investment-ready ecosystem, di mana insentif fiskal yang kompetitif berpadu dengan kesiapan infrastruktur, kepastian regulasi, serta demand yang terus bertumbuh. Hal ini memberikan confidence bagi investor untuk masuk lebih cepat, lebih efisien, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan di kawasan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Senin (30/3/2026).

DOK. ITDC Kegiatan peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Bazaar Mandalika, Kawasan The Mandalika (23/7/2024) yang digelar ITDC menggandeng Yayasan GNI.

Selain insentif fiskal, KEK Mandalika juga memberikan berbagai kemudahan non-fiskal untuk mempercepat proses investasi.

Fasilitas tersebut mencakup pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kemudahan perizinan tenaga kerja asing, serta kepastian hukum melalui hak atas tanah yang bankable dengan jangka waktu hingga 80 tahun.

Pengembangan kawasan dilakukan melalui masterplan terintegrasi yang terbagi ke dalam sejumlah zona strategis, antara lain Circuit District, Kuta District, serta area pengembangan berbasis lifestyle and leisure.

Beberapa kawasan unggulan yang ditawarkan antara lain Golf Resort Community seluas 298 hektar, Tanjung Aan Premium Serenity District seluas 146 hektar untuk pengembangan hotel berstandar internasional, serta Eastern Adventure District seluas sekitar 164 hektar yang membuka peluang investasi di sektor hospitality, entertainment, dan lifestyle destination.

Dalam pengembangannya, KEK Mandalika juga mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui alokasi ruang terbuka hijau sekitar 30 persen, termasuk kawasan mangrove di sisi timur seluas 45 hektar.

Dari sisi kinerja, KEK Mandalika mencatatkan traction pasar yang kuat. Sepanjang 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 1,4 juta orang dengan tingkat okupansi rata-rata sekitar 55 persen.

Tingkat hunian bahkan meningkat signifikan hingga 90 persen hingga 100 persen pada periode penyelenggaraan MotoGP, mencerminkan tingginya daya tarik kawasan bagi wisatawan domestik maupun internasional.

Penyelenggaraan berbagai event internasional seperti GT World Challenge Asia dan Asia Road Racing Championship, yang didukung oleh keberadaan Sirkuit Mandalika sebagai katalis utama, turut memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi sportstainment tourism kelas dunia.

Selain itu, kegiatan tersebut juga mendorong multiplier effect terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kawasan.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan kawasan, serta pertumbuhan aktivitas pariwisata yang konsisten, KEK Mandalika semakin mempertegas perannya sebagai destinasi sportstainment unggulan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) memulai investigasi terhadap 60 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Ini terkait dugaan kegagalan mengambil tindakan terhadap praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai perdagangan.

Dalam siaran pers tertanggal 12 Maret 2026, dikutip pada Jumat (13/3/2026), USTR menyatakan penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan Section 301(b) dari Trade Act of 1974.

PIXABAY/AWADPALESTINE Ilustrasi ekspor.

Investigasi bertujuan menilai apakah kebijakan, tindakan, dan praktik negara-negara tersebut yang tidak melarang secara efektif impor barang hasil kerja paksa tergolong “tidak wajar atau diskriminatif” serta membebani atau membatasi perdagangan AS.

Fokus pada larangan impor barang hasil kerja paksa

USTR menjelaskan investigasi ini menyasar kegagalan pemerintah asing dalam menerapkan dan menegakkan larangan terhadap barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

“Terlepas dari konsensus internasional terhadap kerja paksa, pemerintah telah gagal memberlakukan dan menegakkan langkah-langkah yang melarang barang hasil kerja paksa masuk ke pasar mereka,” kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Greer menambahkan, kondisi tersebut membuat pekerja dan perusahaan AS harus bersaing dengan produsen luar negeri yang memiliki “keunggulan biaya buatan” akibat praktik kerja paksa.

“Investigasi ini akan menentukan apakah pemerintah asing telah mengambil langkah yang cukup untuk melarang impor barang hasil kerja paksa dan bagaimana kegagalan memberantas praktik ini berdampak pada pekerja serta pelaku usaha AS,” ujarnya.

Melibatkan 60 mitra dagang utama AS

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Menurut USTR, investigasi mencakup 60 ekonomi yang merupakan mitra dagang terbesar Amerika Serikat.

Daftar tersebut meliputi antara lain Australia, Brasil, Kanada, China, Uni Eropa, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Inggris, hingga Vietnam.

Proses investigasi dan konsultasi

Sebagai bagian dari prosedur Section 301, USTR akan melakukan konsultasi dengan pemerintah dari ekonomi yang menjadi objek investigasi.

Lembaga tersebut juga menjadwalkan dengar pendapat publik terkait investigasi ini pada 28 April 2026.

Pihak yang berkepentingan diminta menyampaikan komentar tertulis serta permohonan untuk memberikan kesaksian paling lambat 15 April 2026 agar dapat dipertimbangkan dalam proses penyelidikan.

Dasar hukum Section 301

USTR menjelaskan, Section 301 dari Trade Act of 1974 digunakan untuk menangani praktik perdagangan luar negeri yang dinilai tidak adil dan berdampak pada perdagangan AS.

Ketentuan ini memungkinkan pemerintah AS mengambil tindakan terhadap praktik pemerintah asing yang “tidak dapat dibenarkan, tidak wajar, atau diskriminatif” dan membebani atau membatasi perdagangan AS.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dan mengungkap tiga keuntungan RI dari perjanjian dagang tersebut.

Ia mengatakan perjanjian ini merupakan langkah strategis menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," kata Luhut dalam keterangannya, Senin (23/2).

Luhut menyebut perjanjian itu membawa sejumlah keuntungan bagi Indonesia.

Pertama, keuntungan atas akses tarif 0 persen untuk ribuan barang. Lewat perjanjian ini, Indonesia membuka akses tarif 0 persen untuk 1.819 jenis produk ekspor unggulan ke pasar Amerika Serikat.

Produk-produk itu mencakup minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, produk elektronik, hingga mineral penting, dengan nilai mencapai US$6,3 miliar. Luhut memperkirakan jumlahnya sekitar 21,2 persen dari total ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

Selain itu, AS juga berkomitmen memberikan tarif 0 persen dalam jumlah tertentu bagi produk tekstil dan apparel Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini penting bagi sektor padat karya yang menyerap lebih dari 4 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu tulang punggung industri manufaktur nasional.

"Tarif 0 persen untuk ribuan barang menempatkan Indonesia dalam posisi yang unggul dibandingkan negara negara ASEAN dan kompetitor kita yang lain," ujarnya.

Lalu keuntungan kedua, pasokan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Dalam perjanjian dagang dengan AS, Indonesia juga menetapkan komitmen untuk mengimpor beberapa barang dari AS, mulai dari pembelian energi dari AS senilai US$15 miliar, pemesanan pesawat Boeing sebesar US$13,5 miliar, impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar, serta 11 nota kesepahaman bisnis dengan total nilai mencapai US$38,4 miliar di sektor pertambangan, energi, teknologi, dan manufaktur.

Luhut mengatakan barang yang diimpor itu sebagian besar adalah barang yang memang dibutuhkan dan tidak diproduksi cukup di dalam negeri. Produk seperti kedelai, gandum, dan bahan baku industri tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Justru Indonesia diuntungkan karena mendapatkan kepastian pasokan barang dari AS.

Di sisi lain, 93 persen produk impor dari AS sebelumnya memang sudah dikenakan tarif sangat rendah yakni sebesar 5 persen dan bahkan beberapa di bawahnya.

Dari total produk impor itu, 54 persen di antaranya juga sudah dikenakan tarif 0 persen, sehingga penghapusan tarif menjadi 0 persen untuk 99 persen impor AS tidak berdampak besar.

Keuntungan ketiga, perjanjian ini dapat memperkuat posisi RI posisi strategis sebagai mitra dagang AS. Luhut menyebut Apabila ada perubahan tarif yang terjadi, kemungkinan posisi Indonesia akan spesial bagi pemerintahan AS.

Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan dasar hukum yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif resiprokal yang selama ini dikenal sebagai IEEPA (International Emergency Economic Power Act), tidak sah.

Namun menurutnya, perjanjian ART yang ditandatangani Indonesia dan AS justru mempunyai nilai strategis karena memberikan sinyal Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi mitra perdagangan yang baik bagi AS.

Trump sendiri merespons keputusan Mahkamah Agung AS dengan mengenakan tarif baru 15 persen berdasarkan aturan section 122 yang berlaku 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru lewat aturan yang disebut Section 301.

Menyikapi itu, Luhut berpendapat hal ini akan menjadi instrumen yang jauh lebih kuat untuk pengenaan tarif, karena tidak ada batas maksimum besarannya, dan bisa berlaku bertahun-tahun. Tarif yang dihasilkan dari penyelidikan ini berpotensi lebih tinggi dari tarif yang baru saja dibatalkan.

Luhut menilai dengan berbagai komitmen nyata yang telah diberikan, posisi Indonesia akan jauh lebih kuat ketika penyelidikan Section 301 bergulir dibanding negara yang belum punya kesepakatan apapun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyampaikan perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) berpotensi mengalami perubahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah meminta AS tetap memberlakukan tarif impor nol persen bagi sejumlah produk unggulan nasional.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul perkembangan terbaru di AS, setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan kebijakan tarif darurat yang diberlakukan sejak tahun lalu. Presiden AS Donald Trump kemudian menyatakan akan mengganti kebijakan tersebut dengan penerapan tarif global sebesar 10 persen.

Airlangga menuturkan, dalam dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART), Indonesia dan AS memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan proses ratifikasi. Dengan demikian, implementasi ART masih berpotensi mengalami penyesuaian mengikuti dinamika kebijakan di kedua negara.

Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, Indonesia membuka opsi penerapan tarif impor umum sebesar 10 persen. Namun, pemerintah tetap meminta pembebasan tarif untuk komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan produk agrikultur lainnya sebagaimana tercantum dalam dokumen ART.

“Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan nol persen itu kita minta tetap,” kata Airlangga, dikutip Ahad (22/2/2026).

Selain sektor agrikultur, pemerintah juga meminta AS mempertahankan tarif impor nol persen untuk industri unggulan seperti tekstil dan pakaian sesuai kesepakatan ART.

Airlangga menjelaskan, secara hukum Indonesia masih berpeluang menikmati pembebasan tarif karena ketentuan tersebut tercantum dalam executive order yang berbeda dari aturan yang dibatalkan MA AS. Meski demikian, pemerintah masih menunggu kepastian perkembangan dalam periode 60 hari ke depan.

“Jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan Indonesia dan AS telah memahami berbagai risiko dan skenario yang mungkin muncul setelah penandatanganan ART pada Kamis (19/2/2026). Pemerintah, kata dia, siap menghadapi seluruh perkembangan dari kerja sama tersebut.

“Indonesia siap dengan berbagai skenario, karena skenario keputusan MA AS ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tandatangani,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tindakan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih dipengaruhi oleh keputusan pejabat untuk kegiatan tertentu atau diskresi.

Selain itu, lembaga antirasuah juga memandang bahwa korupsi masih terjadi di Ditjen Bea Cukai karena lemahnya sistem integrasi data.

"KPK memandang praktik korupsi terkait impor barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih dipengaruhi ruang diskresi dan integrasi data yang belum sepenuhnya real-time," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).

Budi menjelaskan berdasarkan laporan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada periode triwulan III 2025-2026, ditemukan praktik serupa di mana dalam implementasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), yang seharusnya memetakan risk profiling eksportir dan importir secara objektif, justru dimanfaatkan melalui praktik ‘pengkondisian’ agar pelaku usaha masuk kategori risiko rendah.

Budi mengatakan kondisi tersebut membuka peluang pengaturan administratif oleh oknum aparat untuk meloloskan izin masuknya barang.

"Kondisi tersebut menjadi ruang negosiasi administratif oleh oknum aparat dalam proses risk profiling, yang memicu praktik rent-seeking dalam penerbitan izin maupun proses clearance, terutama pada komoditas dengan ketentuan Larangan dan Pembatasan (Lartas) barang-barang yang kegiatannya diatur secara ketat dan memerlukan izin khusus untuk diperdagangkan," jelas Budi.

Budi mengimbau agar sektor impor dan kepabeanan melakukan pembenahan untuk menjaga ekonomi negara, melindungi pelaku usaha, serta memastikan setiap arus barang lintas negara berlangsung secara transparan.

KPK, katanya, akan terus memantau penerapan penguatan tata kelola ini, mengingat pola korupsi di sektor kepabeanan kerap berulang dengan memanfaatkan celah sistem dan diskresi teknis.

"Sehingga sejumlah catatan tersebut, dapat menjadi basis maupun pengayaan untuk koreksi di lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," tandasnya.

Kasus Korupsi di Direktorat Bea dan Cukai

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kasus yang ditangani, yakni dugaan suap untuk meloloskan impor barang tanpa melalui pemeriksaan fisik secara detail. Alhasil, KPK menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala 3. Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal 4. Bea dan Cukai.

5. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

7. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

8. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjuti dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik, sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Bea Cukai pada 12 Februari 2026 karena dugaan pelanggaran administrasi.

Penyegelan dilakukan di tiga gerai Tiffany & Co yang ada di Jakarta, yakni di Plaza Senayan, Pacific Place dan Plaza Indonesia.

Ketika Bisnis menyambangi gerai yang terletak di Plaza Senayan Jakarta Selatan, kondisi gerai sudah tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya.

Di depan pintu kaca gerai yang terletak di lantai 1 itu pun tampak ditutupi dengan kain panjang berwarna hitam.

Beberapa orang yang lalu lalang tampak melihat sekilas ke arah gerai saat melewatinya.

Ada juga sepasang pengunjung yang menunjuk ke arah gerai kemudian pergi menjauhi.

Meski begitu, logo Tiffany & Co masih menempel di depan tembok gerai tersebut.

Dilansir dari Antara, penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta adalah upaya untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Stefanus Lo dalam keterangannya, Jumat, menyebutkan, penindakan ini patut didukung dan diapresiasi karena fungsi Bea Cukai sebagai perwakilan negara, bukan hanya mengejar pendapatan negara, namun juga mendukung industri dalam negeri.

"Peran ini saya kira sedang dimaksimalkan oleh Bea Cukai. Jadi kami merasakan hadirnya negara dalam industri ini. Saya kira ini juga ke depannya ikut melindungi industri UMKM," katanya.

Selama ini produsen perhiasan juga dikenakan PPN, PPH, sementara barang impor diduga ada kecurangan bayar. "Jadi produsen dalam negeri merasa ada yang tidak adil," katanya.

Ia juga menyebutkan siapapun pelaku industri harus menaati peraturan, termasuk importasi yang menyangkut PPN Impor, Bea dan PPH impor.

"Semua harus ditaati demi menjaga keseimbangan antara barang impor dan produksi dalam negeri. Siapapun yang berbisnis di Indonesia wajib mengikuti peraturan," kata Stefanus.

Stefanus juga menambahkan, pada dasarnya segala barang mewah memiliki persamaan aturan impor. Namun barang besar seperti mobil mewah atau permesinan dan alat berat bisa dikatakan perhiasan lebih ekstrem.

"Karena barangnya kecil, namun memiliki 'value' yang tinggi, jadi bisa dikatakan 'mudah diselundupkan'. Jadi kami sangat mendukung penindakan di Industri perhiasan ini," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, selama ini banyak kecurangan yang terjadi di sektor ekspor-impor. Namun sedikit yang terungkap.

"Langkah ini sangat bagus untuk menjadi awal pengungkapan kasus barang-barang ekspor-impor," katanya.

Ia menambahkan, jajaran Bea dan Cukai jangan hanya berhenti di penyitaan barang bermasalah saja. Namun, setelah identifikasi pemilik barang dilakukan, Bea Cukai bisa bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses secara pidana para pelaku.

Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih komprehensif dan tidak terputus di tengah jalan karena Bea Cukai tidak punya kapasitas seperti polisi yang biasa melakukan investigasi. "Jadi harus benar-benar berbasis data yang kuat," kata Trubus.

Trubus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah penindakan. Ia juga mendorong agar Bea Cukai memperluas kewenangannya dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik barang dan jaringan distribusinya.

Trubus menilai langkah penyegelan tersebut sebagai awal yang baik untuk membuka praktik-praktik kejahatan ekonomi, khususnya impor ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

“Yang dilakukan Bea Cukai patut diapresiasi. Tapi harus diperkuat kewenangannya dan dilakukan secara menyeluruh karena barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat itu banyak sekali," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2) menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany&Co.

Bisnis.com, JAKARTA - Toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Bea Cukai pada 12 Februari 2026 karena dugaan pelanggaran administrasi.

Penyegelan dilakukan di tiga gerai Tiffany & Co yang ada di Jakarta, yakni di Plaza Senayan, Pacific Place dan Plaza Indonesia.

Ketika Bisnis menyambangi gerai yang terletak di Plaza Senayan Jakarta Selatan, kondisi gerai sudah tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya.

Di depan pintu kaca gerai yang terletak di lantai 1 itu pun tampak ditutupi dengan kain panjang berwarna hitam.

Beberapa orang yang lalu lalang tampak melihat sekilas ke arah gerai saat melewatinya.

Ada juga sepasang pengunjung yang menunjuk ke arah gerai kemudian pergi menjauhi.

Meski begitu, logo Tiffany & Co masih menempel di depan tembok gerai tersebut.

Dilansir dari Antara, penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta adalah upaya untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Stefanus Lo dalam keterangannya, Jumat, menyebutkan, penindakan ini patut didukung dan diapresiasi karena fungsi Bea Cukai sebagai perwakilan negara, bukan hanya mengejar pendapatan negara, namun juga mendukung industri dalam negeri.

"Peran ini saya kira sedang dimaksimalkan oleh Bea Cukai. Jadi kami merasakan hadirnya negara dalam industri ini. Saya kira ini juga ke depannya ikut melindungi industri UMKM," katanya.

Selama ini produsen perhiasan juga dikenakan PPN, PPH, sementara barang impor diduga ada kecurangan bayar. "Jadi produsen dalam negeri merasa ada yang tidak adil," katanya.

Ia juga menyebutkan siapapun pelaku industri harus menaati peraturan, termasuk importasi yang menyangkut PPN Impor, Bea dan PPH impor.

"Semua harus ditaati demi menjaga keseimbangan antara barang impor dan produksi dalam negeri. Siapapun yang berbisnis di Indonesia wajib mengikuti peraturan," kata Stefanus.

Stefanus juga menambahkan, pada dasarnya segala barang mewah memiliki persamaan aturan impor. Namun barang besar seperti mobil mewah atau permesinan dan alat berat bisa dikatakan perhiasan lebih ekstrem.

"Karena barangnya kecil, namun memiliki 'value' yang tinggi, jadi bisa dikatakan 'mudah diselundupkan'. Jadi kami sangat mendukung penindakan di Industri perhiasan ini," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, selama ini banyak kecurangan yang terjadi di sektor ekspor-impor. Namun sedikit yang terungkap.

"Langkah ini sangat bagus untuk menjadi awal pengungkapan kasus barang-barang ekspor-impor," katanya.

Ia menambahkan, jajaran Bea dan Cukai jangan hanya berhenti di penyitaan barang bermasalah saja. Namun, setelah identifikasi pemilik barang dilakukan, Bea Cukai bisa bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses secara pidana para pelaku.

Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih komprehensif dan tidak terputus di tengah jalan karena Bea Cukai tidak punya kapasitas seperti polisi yang biasa melakukan investigasi. "Jadi harus benar-benar berbasis data yang kuat," kata Trubus.

Trubus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah penindakan. Ia juga mendorong agar Bea Cukai memperluas kewenangannya dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik barang dan jaringan distribusinya.

Trubus menilai langkah penyegelan tersebut sebagai awal yang baik untuk membuka praktik-praktik kejahatan ekonomi, khususnya impor ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

“Yang dilakukan Bea Cukai patut diapresiasi. Tapi harus diperkuat kewenangannya dan dilakukan secara menyeluruh karena barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat itu banyak sekali," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2) menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany&Co.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengeklaim angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 mencapai 100.000 orang. Jumlah tersebut melampaui data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat 88.519 kasus PHK pada Januari–Desember tahun lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa data tersebut dihimpun pihaknya berdasarkan laporan serikat buruh anggota KSPI hingga berdasarkan angka tenaga kerja yang telah mengeklaim jaminan hari tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan.

“Syarat pengambil JHT yaitu telah di-PHK. Karena pesangonnya belum dibayar, mungkin datanya Disnaker dan Kemnaker tidak memasukkan kategori [tenaga kerja] ter-PHK,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/1/2026).

Dia kemudian memaparkan sejumlah faktor penyebab terjadinya gelombang PHK pada tahun lalu. Pertama adalah penurunan daya beli masyarakat, sehingga produksi barang kebutuhan di pabrik menjadi berkurang dan berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Faktor berikutnya adalah impor barang yang berlebih di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen. Meskipun peraturan terkait telah direvisi pemerintah, harga yang murah dari produk impor tersebut dinilai memukul industri dalam negeri, sehingga kalah bersaing.

Terakhir, Said mengungkapkan sulitnya perusahaan padat karya untuk bersaing di sejumlah daerah, mengingat biaya operasional yang tinggi seperti sewa tanah, air bersih, hingga pajak. Hal ini disebut menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk membagi sebagian kapasitas produknya maupun beralih membangun pabrik baru ke daerah lain.

“Jadi bukan karena faktor [kenaikan] upah. Tiga faktor itulah yang mengakibatkan terjadinya PHK dan menjelaskan fenomena relokasi,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat angka pemutusan hubungan kerja mencapai 88.519 sepanjang 2025.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa PHK banyak melanda sektor manufaktur dan padat karya. Secara khusus, dia menyebut kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” kata Indah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit perdagangan Amerika Serikat anjlok ke level terendah lebih dari lima tahun pada September 2025, didorong oleh lonjakan ekspor dan kenaikan tipis impor.

Berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang dikutip dari Reuters pada Jumat (12/12/2025), defisit perdagangan tercatat turun 10,9% menjadi US$52,8 miliar, level terendah sejak Juni 2020.

Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan defisit justru melebar ke US$63,3 miliar. Rilis laporan ini sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari.

Ekspor AS naik 3% menjadi US$289,3 miliar pada September 2025. Ekspor barang melonjak 4,9% menjadi US$187,6 miliar, dengan pengiriman barang konsumsi mencapai rekor tertinggi.

Sementara itu, impor meningkat 0,6% menjadi US$342,1 miliar. Impor barang juga naik 0,6% menjadi US$266,6 miliar, meskipun impor kendaraan, suku cadang, dan mesin otomotif tercatat sebagai yang terendah sejak November 2022.

Defisit perdagangan barang menyempit 8,2% menjadi US$79 miliar, level terendah sejak September 2020.

Kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang ditandai dengan penerapan tarif luas terhadap berbagai negara, telah menyebabkan pergerakan tajam pada defisit perdagangan sehingga memengaruhi gambaran ekonomi secara keseluruhan.

Pada kuartal I/2025, perdagangan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar rekor 4,68%, sebelum seluruh penurunan tersebut pulih kembali dan menjadi kontributor positif bagi PDB pada kuartal II.

Sebelum data ini dirilis, Federal Reserve Atlanta memperkirakan PDB AS tumbuh 3,5% secara tahunan pada kuartal III/2025.

Pemerintah AS dijadwalkan merilis estimasi awal PDB kuartal III/2025 pada 23 Desember, setelah sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Adapun, pada kuartal II/2025, ekonomi AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,8%.

Bisnis.com, JAKARTA — Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum jadi tuan rumah di negeri sendiri. Banjir barang imporChina tak terbendung. Perusahaan kargo dan ekspedisi disebut sebagai biang kerok utama.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pasar Indonesia masih didominasi produk impor. Padahal, UMKM Indonesia seharusnya menjadi tuan rumah dan penggerak pasar domestik.

Dia juga secara terbuka menyebut pihak yang selama ini berperan besar dalam membanjiri pasar dengan barang impor adalah perusahaan kargo dan ekspedisi.

“Saya tidak mengharamkan impor. Tetapi, ke depan ini sedang kita tata bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian. Kalau barang-barang itu sudah bisa diproduksi UMKM kita, maka perlu kita batasi. Tapi kalau belum bisa diproduksi, ya tidak apa-apa impor,” ujar Maman dalam acara Big Conference, Senin (8/12/2025).

Maman juga mengungkapkan informasi penting yang baru pertama kali dia sampaikan secara publik, yaitu bahwa perusahaan ekspedisi dan kargo menjadi pintu utama masuknya barang-barang China tanpa melalui standar yang berlaku di Indonesia.

“Saya pertama kali sampaikan di Bisnis Indonesia. Ini bukan mafia impor yang bermain. Tapi perusahaan ekspedisi dan kargo barang. Jadi saya mau bilang di forum ini, saatnya kita membidik itu periksa dan cek perusahaan-perusahaan kargo yang memasukkan barang dengan luar biasanya.”

Perusahaan ekspedisi nakal tersebut diduga menimbun barang di gudang, dan berbagai produk white label masuk tanpa batas. Kondisi ini membuat UMKM Indonesia semakin goyah dan terdesak di rumahnya sendiri.

Maman menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung produk-produk Indonesia, bukan “ploduk-ploduk Indonesia” alias barang Cina.

Sektor UMKM sendiri merupakan pilar penting pembangunan ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintah. Indonesia memiliki 56–57 juta unit UMKM, menjadikannya salah satu basis UMKM terbesar di Asia Tenggara 18 kali lebih besar dari Thailand, 50 kali lebih besar dari Malaysia, dan 80 kali lebih besar dari Vietnam.

Sektor UMKM menyumbang 60% PDB Indonesia, sekaligus menyerap 90–95% tenaga kerja, jauh melampaui sektor formal yang hanya menyerap sekitar 5%.

Adapun target yang ingin dicapai pada 2029 antara lain: kontribusi UMKM 60,81% terhadap PDB, proporsi usaha kecil dan menengah 3,6%, serta rasio kewirausahaan 3,6%. (Nur Amalina)