PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026 pada ajang HR Asia Awards 2026 yang diselenggarakan oleh HR Asia, yang menjadi pengakuan tahun ketiga bagi perseroan.

Penghargaan diterima oleh Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, pada Jumat (5/6).

Pengakuan ini mencerminkan transformasi human capital BNI yang terus diperkuat untuk membangun organisasi yang adaptif dan siap menghadapi perubahan kebutuhan bisnis. Melalui berbagai program pengembangan kompetensi, kepemimpinan, mobilitas talenta, serta penguatan employee experience, BNI mendorong penciptaan lingkungan kerja yang memberi ruang bagi setiap HiMovers, sebutan bagi insan BNI, untuk berkembang dan berkontribusi.

"Bagi kami, tempat kerja yang baik adalah tempat yang nyaman sekaligus memberi setiap HiMovers BNI kesempatan untuk berkembang bersama perusahaan. Penghargaan ini mengingatkan bahwa investasi pada manusia merupakan fondasi penting bagi keberhasilan organisasi," ujar Munadi.

Munadi menambahkan, capaian ini menjadi pijakan bagi BNI untuk menjaga konsistensi pengelolaan SDM di tengah dinamika industri yang terus berubah.

"Kami percaya budaya kerja yang kuat dan SDM yang unggul merupakan faktor penting dalam menciptakan nilai jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun bagi nasabah dan masyarakat. Pengakuan ini memperkuat keyakinan kami untuk terus berinvestasi pada pengembangan talenta," kata Munadi.

Penghargaan Best Companies to Work for in Asia diberikan HR Asia kepada perusahaan dengan budaya organisasi yang kuat, tingkat keterikatan karyawan yang tinggi, serta praktik pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup data organisasi, survei langsung kepada karyawan, serta asesmen independen terhadap budaya perusahaan dan tingkat keterlibatan pegawai.

Ke depannya, BNI akan terus memperkuat strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari transformasi perusahaan yang berkelanjutan. Melalui komitmen tersebut, BNI berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan sekaligus memberikan nilai tambah bagi nasabah, pemegang saham, dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menekan biaya kesehatan yang dibayarkan secara mandiri oleh masyarakat (out of pocket) yang mencapai Rp175 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana tersebut.

Saat ini, jumlah masyarakat yang masih membayar biaya kesehatan secara mandiri mencapai 28,8 persen.

"Masyarakat yang belum menggunakan produk untuk program kesehatan, baik BPJS maupun asuransi kesehatan, itu yang mirip komersial itu, masih cukup besar ada 28,8 persen dari total pembelanjaan kesehatan itu masih bayar pakai uang sendiri atau disebut dengan out of pocket, ya," ujar Ogi kepada wartawan usai acara PPDP Dissemination Day 2026 di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

"Itu 28,8 persen itu jumlahnya itu Rp175 triliun. Nah itu yang kita mau turunkan," tambahnya.

Ogi pun mengatakan kontribusi asuransi kesehatan komersial terhadap total belanja kesehatan nasional masih relatif kecil, yaitu sebesar 5 persen.

Karenanya, OJK bersama Kementerian Kesehatan sedang memperbaiki efisiensi dan manfaat produk asuransi agar lebih menarik di mata masyarakat.

"Mereka melihat, apa untung ruginya? Bagaimana prosesnya lebih efisien? Lebih baik? dan sebagainya. Tapi 28,8 persen itu sangat besar ya. Kita mesti geser ke asuransi komersial yang saat ini masih 5 persen dari total belanja kesehatan nasional. Nah itu kita mau tingkatkan, kita sekarang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan," terang Ogi.

Kemudian, OJK juga berencana mendorong asuransi properti, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. Ogi menyampaikan program tersebut mempunyai tenor panjang sampai 20 tahun sehingga memerlukan mitigasi atas risiko, seperti meninggal dunia bagi debitur, gempa bumi, kebakaran, dan banjir.

Meski begitu, Ogi menegaskan OJK masih membahas opsi terkait skema pembiayaan preminya. Ia menyebutkan membuka opsi subsidi pemerintah dan skema blended dalam fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.

"Masalah teknisnya sekarang kita bicarakan, apakah itu premi itu ditanggung oleh pemerintah, memberikan subsidi atau itu blended di dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan asuransi dan dana pensiun (dapen) untuk bisa memperluas investasi ke berbagai instrumen pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pihaknya sedang berdiskusi dengan sejumlah perusahaan pengelola aset (asset management) untuk menyediakan produk investasi di pasar modal yang berisiko rendah dengan tingkat bunga tetap atau guaranteed return.

Ogi menegaskan instrumen investasi dengan guaranteed return membantu perusahaan asuransi dan dapen dalam mengelola risiko secara terukur.

"Kami sedang berdiskusi dengan para pihak ya, termasuk dari asset management. Apakah bisa menerbitkan suatu produk ke investasi di pasar modal yang memberikan guarantee return bagi asuransi, khususnya untuk dapen ya. Supaya mitigasinya dapat diidentifikasi dan dimitigasi dengan lebih baik," ujar Ogi kepada wartawan usai acara PPDP Dissemination Day 2026 di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Ia pun mengatakan instrumen tersebut dapat diimplementasikan seperti instrumen EFT berbasis emas untuk pasar modal yang telah diterbitkan OJK sebelumnya. Ogi menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif investasi perusahaan asuransi dan dapen di pasar modal.

"Reksadana berbasiskan emas itu sudah diterbitkan dan itu akan muncul produk-produk untuk ETF berbasis emas yang dapat dibeli oleh asuransi maupun dana pensiun. Sehingga investasi alokasi dana pensiun itu dan dapen dan asuransi, itu juga bisa masuk ke pasar modal karena memiliki return alternatif yang cukup baik," ujar Ogi.

Dalam kesempatan sama, Ogi juga mengungkapkan dana kelolaan asuransi dan dana pensiun di Indonesia masih relatif rendah, yakni sekitar 6 persen.

Padahal, asuransi dan dana pensiun di negara maju lain mempunyai akumulasi dana kelolaan yang sangat besar dan jangka panjang, yakni di atas Produk Domestik Bruto (PDB) negara masing-masing.

"Di beberapa negara akumulasi dana itu sudah lebih dari PDB negara masing-masing, sehingga dana pensiun dan asuransi itu justru berkontribusi untuk pendanaan di ekonomi di sektor keuangan. Di kita itu relatif masih rendah, ya itu masih sekitar 6 persen," terangnya.

Ogi menjelaskan apabila ingin meningkatkan kontribusi aset terhadap ekonomi (PDB), maka pertumbuhan aset asuransi dan dana pensiun harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni sebesar 5,1 persen.

"Kalau ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen, ya asuransi dan dana pensiun asetnya harus tumbuh dari situ," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA - Toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Bea Cukai pada 12 Februari 2026 karena dugaan pelanggaran administrasi.

Penyegelan dilakukan di tiga gerai Tiffany & Co yang ada di Jakarta, yakni di Plaza Senayan, Pacific Place dan Plaza Indonesia.

Ketika Bisnis menyambangi gerai yang terletak di Plaza Senayan Jakarta Selatan, kondisi gerai sudah tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya.

Di depan pintu kaca gerai yang terletak di lantai 1 itu pun tampak ditutupi dengan kain panjang berwarna hitam.

Beberapa orang yang lalu lalang tampak melihat sekilas ke arah gerai saat melewatinya.

Ada juga sepasang pengunjung yang menunjuk ke arah gerai kemudian pergi menjauhi.

Meski begitu, logo Tiffany & Co masih menempel di depan tembok gerai tersebut.

Dilansir dari Antara, penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta adalah upaya untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Stefanus Lo dalam keterangannya, Jumat, menyebutkan, penindakan ini patut didukung dan diapresiasi karena fungsi Bea Cukai sebagai perwakilan negara, bukan hanya mengejar pendapatan negara, namun juga mendukung industri dalam negeri.

"Peran ini saya kira sedang dimaksimalkan oleh Bea Cukai. Jadi kami merasakan hadirnya negara dalam industri ini. Saya kira ini juga ke depannya ikut melindungi industri UMKM," katanya.

Selama ini produsen perhiasan juga dikenakan PPN, PPH, sementara barang impor diduga ada kecurangan bayar. "Jadi produsen dalam negeri merasa ada yang tidak adil," katanya.

Ia juga menyebutkan siapapun pelaku industri harus menaati peraturan, termasuk importasi yang menyangkut PPN Impor, Bea dan PPH impor.

"Semua harus ditaati demi menjaga keseimbangan antara barang impor dan produksi dalam negeri. Siapapun yang berbisnis di Indonesia wajib mengikuti peraturan," kata Stefanus.

Stefanus juga menambahkan, pada dasarnya segala barang mewah memiliki persamaan aturan impor. Namun barang besar seperti mobil mewah atau permesinan dan alat berat bisa dikatakan perhiasan lebih ekstrem.

"Karena barangnya kecil, namun memiliki 'value' yang tinggi, jadi bisa dikatakan 'mudah diselundupkan'. Jadi kami sangat mendukung penindakan di Industri perhiasan ini," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, selama ini banyak kecurangan yang terjadi di sektor ekspor-impor. Namun sedikit yang terungkap.

"Langkah ini sangat bagus untuk menjadi awal pengungkapan kasus barang-barang ekspor-impor," katanya.

Ia menambahkan, jajaran Bea dan Cukai jangan hanya berhenti di penyitaan barang bermasalah saja. Namun, setelah identifikasi pemilik barang dilakukan, Bea Cukai bisa bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses secara pidana para pelaku.

Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih komprehensif dan tidak terputus di tengah jalan karena Bea Cukai tidak punya kapasitas seperti polisi yang biasa melakukan investigasi. "Jadi harus benar-benar berbasis data yang kuat," kata Trubus.

Trubus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah penindakan. Ia juga mendorong agar Bea Cukai memperluas kewenangannya dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik barang dan jaringan distribusinya.

Trubus menilai langkah penyegelan tersebut sebagai awal yang baik untuk membuka praktik-praktik kejahatan ekonomi, khususnya impor ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

“Yang dilakukan Bea Cukai patut diapresiasi. Tapi harus diperkuat kewenangannya dan dilakukan secara menyeluruh karena barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat itu banyak sekali," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2) menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany&Co.

Bisnis.com, JAKARTA - Toko perhiasan mewah Tiffany & Co disegel Bea Cukai pada 12 Februari 2026 karena dugaan pelanggaran administrasi.

Penyegelan dilakukan di tiga gerai Tiffany & Co yang ada di Jakarta, yakni di Plaza Senayan, Pacific Place dan Plaza Indonesia.

Ketika Bisnis menyambangi gerai yang terletak di Plaza Senayan Jakarta Selatan, kondisi gerai sudah tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya.

Di depan pintu kaca gerai yang terletak di lantai 1 itu pun tampak ditutupi dengan kain panjang berwarna hitam.

Beberapa orang yang lalu lalang tampak melihat sekilas ke arah gerai saat melewatinya.

Ada juga sepasang pengunjung yang menunjuk ke arah gerai kemudian pergi menjauhi.

Meski begitu, logo Tiffany & Co masih menempel di depan tembok gerai tersebut.

Dilansir dari Antara, penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta adalah upaya untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Stefanus Lo dalam keterangannya, Jumat, menyebutkan, penindakan ini patut didukung dan diapresiasi karena fungsi Bea Cukai sebagai perwakilan negara, bukan hanya mengejar pendapatan negara, namun juga mendukung industri dalam negeri.

"Peran ini saya kira sedang dimaksimalkan oleh Bea Cukai. Jadi kami merasakan hadirnya negara dalam industri ini. Saya kira ini juga ke depannya ikut melindungi industri UMKM," katanya.

Selama ini produsen perhiasan juga dikenakan PPN, PPH, sementara barang impor diduga ada kecurangan bayar. "Jadi produsen dalam negeri merasa ada yang tidak adil," katanya.

Ia juga menyebutkan siapapun pelaku industri harus menaati peraturan, termasuk importasi yang menyangkut PPN Impor, Bea dan PPH impor.

"Semua harus ditaati demi menjaga keseimbangan antara barang impor dan produksi dalam negeri. Siapapun yang berbisnis di Indonesia wajib mengikuti peraturan," kata Stefanus.

Stefanus juga menambahkan, pada dasarnya segala barang mewah memiliki persamaan aturan impor. Namun barang besar seperti mobil mewah atau permesinan dan alat berat bisa dikatakan perhiasan lebih ekstrem.

"Karena barangnya kecil, namun memiliki 'value' yang tinggi, jadi bisa dikatakan 'mudah diselundupkan'. Jadi kami sangat mendukung penindakan di Industri perhiasan ini," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, selama ini banyak kecurangan yang terjadi di sektor ekspor-impor. Namun sedikit yang terungkap.

"Langkah ini sangat bagus untuk menjadi awal pengungkapan kasus barang-barang ekspor-impor," katanya.

Ia menambahkan, jajaran Bea dan Cukai jangan hanya berhenti di penyitaan barang bermasalah saja. Namun, setelah identifikasi pemilik barang dilakukan, Bea Cukai bisa bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses secara pidana para pelaku.

Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih komprehensif dan tidak terputus di tengah jalan karena Bea Cukai tidak punya kapasitas seperti polisi yang biasa melakukan investigasi. "Jadi harus benar-benar berbasis data yang kuat," kata Trubus.

Trubus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah penindakan. Ia juga mendorong agar Bea Cukai memperluas kewenangannya dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik barang dan jaringan distribusinya.

Trubus menilai langkah penyegelan tersebut sebagai awal yang baik untuk membuka praktik-praktik kejahatan ekonomi, khususnya impor ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

“Yang dilakukan Bea Cukai patut diapresiasi. Tapi harus diperkuat kewenangannya dan dilakukan secara menyeluruh karena barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat itu banyak sekali," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2) menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany&Co.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak untuk dijalankan, ketimbang penciptaan lapangan kerja.

Rachmat mengaku pernah diminta untuk membandingkan program MBG dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, ia menilai keduanya sama-sama penting.

"Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja," ujarnya dalam acara Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/1) dikutip DetikFinance.

Penilaian Rachmat tersebut merujuk pada kondisi kelaparan yang masih terjadi di pelosok Tanah Air.

"MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati," sambung Rachmat.

Kehadiran program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi program salah satu program prioritas. Ia menjelaskan fokus pemerintah adalah membangun infrastruktur sosial, salah satunya melalui MBG.

"Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Itu banyak sekali," tuturnya.

Ia juga menegaskan MBG adalah program prioritas yang harus dieksekusi dengan baik. Selain membangun infrastruktur fisik, Rachmat mengingatkan pembangunan infrastruktur sosial juga penting dilaksanakan.

"Makan bergizi adalah bagian daripada pembangunan yang harus diselesaikan. Karena itu kalau kita bicara infrastruktur, mohon tidak dibatasi pada infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial, mohon dibantu untuk menyelesaikan persoalan dasar kita," tandasnya.