Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil wajib pajak (WP) super kaya alias high wealth individual (HWI), di tengah upaya otoritas mengejar setoran penerimaan yang baru terkumpul 70,2% jelang akhir tahun.

Sekadar catatan, Maklumat Dirjen Pajak menetapkan tunggakan WP super kaya sebagai salah satu sasaran untuk menutup target penerimaan pajak tahun ini. Sejauh ini, para Kepala Kantor Wilayah alias Kanwil DJP hanya sanggup memenuhi target penerimaan sebesar Rp1.947,2 triliun.

Namun demikian, otoritas pajak melakukan simulasi, supaya defisit anggaran bisa aman di angka 3%, batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Rosmauli mengatakan bahwa pemanggilan WP kaya itu adalah dalam rangka klarifikasi dan pengawasan kepatuhan perpajakan.

"Pemanggilan tersebut pada dasarnya berupa konsultasi dan diskusi antara DJP dengan wajib pajak HWI, yang membahas hak dan kewajiban perpajakan. Dalam forum tersebut, DJP memberikan penjelasan dan klarifikasi, sekaligus mendengarkan masukan dari wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan sukarela," terangnya kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Menurut Rosmauli, pemanggilan wajib pajak (WP) itu dalam rangka klarifikasi data sebagai bagian dari pengawasan kewajiban perpajakan. Itu dinilai olehnya merupakan praktik lazim yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Upaya pemanggilan dilakukan sebagai bentuk eskalasi penanganan dari kantor wilayah (kanwil) Ditjen Pajak ke kantor pusat."Klarifikasi tersebut didasarkan pada proses pencocokan antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki dalam sistem DJP, termasuk data yang diperoleh dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Rosmauli.

Akan tetapi, pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu mengklaim bahwa tingkat kepatuhan WP HWI pada 2025 cukup baik apabila dilihat dari sisi pelaporan SPT, maupun pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Perempuan yang pernah menjabat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga itu menyebut pihaknya akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Di sisi lain, Rosmauli membantah pemanggilan WP HWI itu berkaitan dengan ijon pajak, alias permintaan pembayaran tahun ini bagi kewajiban pajak terutang tahun depan."Pemanggilan tersebut tidak berkaitan dengan praktik ijon pajak. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme," tegasnya.

Khawatir Defisit Melebar

Di sisi lain, Kepala Pusat Makrekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman mengamini bahwa realisasi pajak yang baru 70,2% sampai kuartal IV/2025 itu bisa memicu risiko pelebaran defisit.

Rizal memandang bahwa risiko pelebaran defisit APBN menjadi cukup besar apalagi di tengah tekanan belanja yang tinggi. Untuk diketahui, berdasarkan outlook defisit APBN pada laporan semester I/2025, defisit APBN yakni 2,78% terhadap PDB.

"Dalam kondisi ini, ruang fiskal pemerintah menyempit sehingga fokus kebijakan lebih ke menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas APBN, bukan lagi mendorong ekspansi, agar defisit tetap di bawah 3% PDB," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (15/12/2025).

Menurut Rizal, di tengah seretnya penerimaan pajak, opsi paling cepat adalah pengendalian belanja, khususnya belanja yang tidak bersifat wajib dan bisa ditunda.

Pengendalian belanja, terangnya, bisa melalui penundaan proyek non-prioritas, pengetatan belanja kementerian/lembaga (K/L), serta efisiensi belanja barang dan perjalanan dinas menjadi langkah realistis meski kurang populer secara politik.

Adapun dari sisi penerimaan, pemerintah bisa mengandalkan intensifikasi pajak dan optimalisasi PNBP tanpa menambah beban baru ke dunia usaha."Langkah ini membantu menutup sebagian kekurangan, tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak menyelesaikan masalah penerimaan yang bersifat struktural," ujarnya.

Sementara itu, opsi terakhir yang bisa diambil pemerintah adalah pengelolaan pembiayaan yang lebih aktif, termasuk penyesuaian penerbitan SBN dan pemanfaatan instrumen jangka pendek. Menurutnya, selama itu dilakukan hati-hati, langkah tersebut bisa menahan defisit tanpa mengguncang kepercayaan pasar.

Namun demikian, apabila pemerintah memutuskan untuk menahan belanja, maka ada prediksi trade off yang bakal muncul. Utamanya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% pada kuartal IV/2025.