Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa.

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memastikan kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sejak Selasa (30/6) tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di bandar udara terbesar itu.

"Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa," kata Asst. Deputy Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan, di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan, sejak terjadinya kebakaran pada Selasa, 30 Juni 2026, operasional penerbangan hingga aktivitas penumpang di Bandara Soetta masih berjalan aman dan lancar.

Lokasi kebakaran berada sekitar 12 kilometer dari ujung barat landasan pacu (runway) Bandara Soekarno-Hatta.

Dampaknya, asap pekat pun masih menyelimuti area TPA Jatiwaringin, namun tidak memiliki dampak pada jalur penerbangan. "Alhamdulillah, hingga saat ini belum terdampak," kata dia lagi.

Kedeputian Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu pagi melakukan monitoring kebakaran yang masih terjadi dan berpotensi meluas.

Kepala BNPB Suharyanto menginstruksikan jajaran segera menuju lokasi guna melakukan asesmen lanjutan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan memperkuat upaya pemadaman.

Berdasarkan hasil asesmen sementara di lapangan, proses pemadaman mengalami kendala karena material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar.

Selain itu, titik api berada pada tumpukan sampah dengan ketinggian tertentu, sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Kondisi tersebut diperparah dengan embusan angin yang cukup kencang serta cuaca panas yang menyebabkan api cepat menjalar ke berbagai arah.

Untuk mempercepat pengendalian kebakaran, ia menginstruksikan pengerahan helikopter pengebom air guna mendukung operasi pemadaman dari udara.

"Kita datangkan dua helikopter water bombing (pengebom air) dan jika diperlukan lakukan operasi modifikasi cuaca," katanya pula.

Selain itu, upaya pemadaman di darat terus dilakukan dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran berasal dari berbagai instansi.

Petugas memfokuskan pemadaman pada area yang dapat dijangkau untuk menahan laju penyebaran api.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah menyerap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram telah meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan," kata Ketua Umum Adkasi Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Siswanto, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blora, menyampaikan hal itu dalam pertemuan antara jajaran Adkasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Adkasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Kebijakan penyerapan gabah tersebut menjadi salah satu terobosan paling nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian keuntungan bagi petani.

Ia mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan petani saat ini merasakan perubahan yang signifikan sejak pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, penyederhanaan pupuk bersubsidi, serta berbagai program peningkatan produksi pertanian.

Ia mengaku berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri 10 provinsi, pihaknya memperoleh banyak laporan positif mengenai sektor pertanian.

"Kami melihat langsung kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," ujarnya.

Menurut Siswanto, keberhasilan pemerintah menjaga HPP gabah pada level Rp6.500 per kilogram telah menciptakan keseimbangan yang baik antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain kebijakan harga gabah, Adkasi juga mengapresiasi reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang kini dinilai semakin mudah diakses petani dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi," jelasnya.

Adkasi menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap sektor pertanian. Di berbagai daerah, minat generasi muda untuk kembali bertani mulai meningkat karena sektor pertanian dinilai semakin menjanjikan secara ekonomi.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional," kata Siswanto.

Selain memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program pertanian, Adkasi juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, termasuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit.

Menurut Siswanto, forum dialog yang dibangun Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah sangat membantu dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

"Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Adkasi juga mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga mulai mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap usaha peternakan sebagai sumber pendapatan baru.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penguatan harga gabah, distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan nasional.

Amran memastikan berbagai masukan dari Adkasi akan ditindaklanjuti bersama seluruh jajaran Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penyempurnaan program pembangunan sektor pertanian nasional.

Menurutnya, program ketahanan pangan tidak dapat dijalankan pemerintah pusat sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, petani, serta pelaku usaha pertanian.

Ia optimistis target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama memperkuat produksi, distribusi, dan pengembangan sektor pertanian nasional.

Amran menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama yang berperan menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan nasional.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi lebih rendah, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengajak masyarakat memanfaatkan libur sekolah dengan berwisata budaya di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, melalui program Kultura Sunda Ngariung.

Giring menyampaikan ajakan tersebut saat mengunjungi Kultura Sunda Ngariung di Kebun Raya Bogor, Selasa, bersama keluarga. Dalam kunjungan itu, ia mengikuti berbagai aktivitas budaya Sunda, mulai dari membatik, mencicipi kuliner tradisional, mengenal senjata tradisional kujang, hingga menyaksikan pertunjukan musik tradisional.

"Alhamdulillah, di musim liburan ini kita selaras dengan Kementerian Pariwisata untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia berlibur di Indonesia. Salah satu program luar biasa yang sedang dihadirkan pengelola Kebun Raya Bogor adalah Kultura, tempat masyarakat bisa belajar sekaligus merasakan langsung pengalaman budaya Sunda," kata Giring.

Menurut dia, destinasi wisata berbasis budaya dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengisi liburan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada anak-anak dan generasi muda melalui pengalaman yang interaktif.

Giring juga menegaskan Kementerian Kebudayaan berkomitmen mendukung para pelaku budaya, termasuk para maestro batik, agar karya-karya mereka semakin dihargai dan mampu bersaing di pasar internasional.

"Kami di Kementerian Kebudayaan selalu berpihak kepada manusianya, kepada budayawannya, artisannya, dan para maestro. Batik printing memiliki pasar tersendiri, tetapi karya batik yang dibuat oleh para maestro memiliki nilai yang sangat tinggi karena lahir dari proses, ketekunan, dan keahlian yang luar biasa. Sudah sepatutnya karya-karya tersebut kita hargai dan terus kita dukung agar semakin berkembang hingga ke pasar internasional," ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Mitra Natura Raya, Ery Erlangga selaku pengelola Kebun Raya Bogor, mengatakan kunjungan Wakil Menteri Kebudayaan menjadi dukungan positif bagi pengembangan wisata berbasis budaya di Kebun Raya Bogor.

Menurut Ery, momentum libur sekolah dimanfaatkan pengelola untuk menghadirkan wisata edukasi yang memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat melalui Kultura Sunda Ngariung.

Ia menjelaskan Kultura dikembangkan sebagai ruang untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara dengan mengawali budaya Sunda sebagai identitas budaya lokal tempat Kebun Raya Bogor berada.

"Ke depan, insyaallah Kultura akan terus dikembangkan dengan menghadirkan budaya dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga pengunjung dapat menikmati keberagaman budaya Nusantara dalam satu kawasan. Mudah-mudahan program ini dapat berlangsung secara rutin," katanya.

Kultura merupakan inovasi PT Mitra Natura Raya yang memadukan konservasi alam, edukasi, dan pelestarian budaya melalui berbagai aktivitas interaktif. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di Indonesia.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

kita sekarang di 5 bulan defisitnya sudah 0,5 persen ya, pasti 'market' juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan Indonesia memiliki beberapa tantangan dari dampak situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian atau bergejolak dengan perhatian utama pada defisit fiskal.

Rully mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima bulan pertama tahun 2026 telah mencapai Rp135 triliun atau setara 0,5 persen terhadap PDB, jauh lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp21 triliun atau 0,1 persen dari PDB.

“Sementara kalau kita sekarang di 5 bulan defisitnya sudah 0,5 persen ya, pasti market juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya,” kata Rully dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Selasa.

Tekanan global dan geopolitik berpotensi memengaruhi sentimen investor terhadap pasar negara berkembang dan adanya defisit fiskal membuat negara memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan kebutuhan pembiayaan.

Untuk mengatasi hal ini, Rully menyarankan pemerintah mengomunikasikan kembali strategi fiskalnya secara jelas, misalnya melalui peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja atau penerbitan utang baru.

Rully juga mengatakan Indonesia harus mempertahankan sovereign rating yang naik peringkat ke level BBB untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor pada Indonesia dan menghindari prospek negatif.

Menjaga sovereign rating dinilai sangat penting karena sejak pasca-krisis 1998 peringkat utang Indonesia terus membaik hingga mencapai level investment grade.

Selain defisit fiskal, Rully juga menyoroti Indonesia yang menghadapi defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh impor minyak yang meningkat akibat kebutuhan energi dalam negeri, serta arus modal keluar (capital outflow) dari pasar saham dan obligasi yang menyebabkan neraca finansial ikut memburuk.

“Nah ini yang berbagai twin deficit yang mungkin menyebabkan memang rupiah saat ini cenderung tertekan,” katanya.

Rully mengatakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga acuan, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing melalui kenaikan yield obligasi.

Namun di sisi lain, BI juga tetap memberikan pelonggaran likuiditas, salah satunya dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN). Rully mengatakan SBN saat ini yang dimiliki oleh Bank Indonesia sudah tertinggi sepanjang sejarah, menembus Rp2.000 triliun.

Angka ini mencerminkan peran utama bank sentral sebagai penyangga pasar obligasi dan langkah ekspansi likuiditas untuk menyeimbangkan stabilitas perekonomian makro.

Rully mengatakan Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan akibat kombinasi dampak kenaikan suku bunga dan ruang fiskal yang lebih terbatas apabila tidak ada efisiensi untuk menjaga defisit.

Memasuki semester kedua 2026 hingga semester pertama 2027, perlambatan berpotensi semakin terasa seiring mulai munculnya dampak tertunda (lag effect) dari kenaikan suku bunga, yang umumnya baru dirasakan enam hingga dua belas bulan setelah kebijakan diterapkan.

“Kalau secara ekonomi sebenarnya di hampir seluruh negara itu akan mengalami perlambatan. Jadi kita expect sebenarnya akan ada slowing down tidak hanya di Indonesia, overall di seluruh negara,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyatakan, dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kawasan Industri dapat dimasukkan kemudahan untuk mendirikan lembaga pendidikan atau vokasi guna menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan.

"Norma dalam undang-undang yang kami usulkan memberikan kemudahan pembangunan fasilitas pendidikan," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono di Jakarta, Senin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri.

Menurut dia, saat ini, permasalahan yang ada di kawasan industri yaitu sulitnya perizinan untuk mendirikan tempat pelatihan, vokasi atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Untuk itu, RUU Kawasan Industri kata Didik diharapkan dapat memudahkan dalam memberikan perizinan saat mendirikan lembaga pendidikan atau vokasi sesuai kebutuhan.

"Ketersediaan terhadap kerja terampil belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri. Jadi dalam pengembangan kawasan industri, penting untuk memfasilitasi pelatihan vokasi, pusat pengembangan kompetensi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, link and match-nya perlu diperkuat kolaborasi dengan SMK, Politeknik, BLK, dan sebagainya belum memiliki landasan kelembagaan yang kuat.

Didik mengatakan, ketika semua ada dalam satu kawasan industri, maka ketika ada investor yang akan berinvestasi dan membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensi dapat dipenuhi.

Sebab kata Didik, tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri masih menjadi kendala para investor ketika ingin membuka lowongan kerja.

"Kami mendorong penyelenggaraan program magang dan sertifikasi kompetensi dan pilihan berbasis kebutuhan tenant. Jadi penting untuk need assessment, tenant ini butuh apa sehingga vokasi di sekitar itu bisa me-custom kurikulum yang sesuai dan link and match dengan kebutuhan pengembangan daerah tersebut," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) meyakini keputusan pemerintah menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri akan mendorong optimisme pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut dinilai memberikan kepastian usaha sekaligus membuka ruang ekspansi industri keramik nasional.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas perhatian dan langkah cepat yang telah diambil. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi industri keramik yang sebelumnya menghadapi tekanan tingginya biaya energi, mengingat memangkas harga LNG dari semula 20-23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

Dengan penyesuaian kebijakan tersebut, rata-rata biaya gas industri keramik diperkirakan turun menjadi 9,5-10 dolar AS per MMBTU, atau setara sekitar 38-40 persen dari total biaya produksi.

Penurunan biaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan operasional industri sekaligus menekan risiko pengurangan tenaga kerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski demikian, ia mengatakan ASAKI berharap pemerintah dapat kembali meningkatkan porsi alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi sekitar 70-80 persen, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari China dan India.

Selain membantu menjaga keberlangsungan industri, kebijakan energi yang lebih kompetitif juga diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Dengan membaiknya kepastian pasokan gas dan iklim usaha, menurut dia, industri keramik nasional optimistis dapat merealisasikan rencana ekspansi pada periode 2025-2029.

Rencana tersebut meliputi penambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, investasi senilai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha kehutanan berbasis masyarakat telah memberikan kontribusi ekonomi yang nyata

Samarinda (ANTARA) - Masyarakat sekitar kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraup nilai transaksi ekonomi mencapai Rp8,1 miliar selama Januari-Mei 2026 dari berbagai usaha yang mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam.

"Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha kehutanan berbasis masyarakat telah memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi anggota kelompok sekaligus mendukung pembangunan ekonomi wilayah sekitar kawasan hutan," kata Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P2SDM) Wilayah V, Elpa Rifadi di Samarinda, Senin.

Nilai transaksi ekonomi tersebut berhasil dikumpulkan dari aktivitas produktif kelompok tani hutan pada wilayah Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Balikpapan.

Sebaran kontribusi perekonomian terbesar disumbangkan oleh Kabupaten Berau yang membukukan perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp7,87 miliar berkat adanya pengelolaan hasil bumi lokal yang memiliki akses pasar luas.

"Keberhasilan KTH Sei Baruk Lestari dalam menghasilkan miliaran rupiah dari komoditas gubal gaharu membuktikan bahwa pengelolaan hasil hutan bukan kayu tertentu masih menjadi penggerak utama ekonomi kehutanan kita," ujar Elpa.

Selain mengandalkan komoditas getah maupun kulit kayu mentah, warga sekitar rimba kini mulai berinovasi menciptakan nilai tambah tinggi melalui pengembangan produk olahan biomassa, budidaya madu kelulut, hingga sistem pertanian agroforestri kopi.

Beberapa kelompok tani hutan di wilayah daerah perkotaan juga dinilai berhasil mengubah paradigma dengan menyulap kawasan konservasi menjadi destinasi jasa wisata alam bernilai finansial yang sangat menguntungkan kas.

"Melihat masih adanya potensi besar yang belum optimal, peningkatan kapasitas usaha dan perluasan kemitraan bisnis akan terus kami dorong supaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan menjadi lebih inklusif," tuturnya.

Nilai ekonomi dari perhutanan sosial ini tidak terlepas dari peran aktif para tenaga penyuluh yang mendampingi petani dalam mengakses jejaring pemasaran serta menata sistem pencatatan administrasi.

Peningkatan berbagai aktivitas komersial tersebut kini turut menumbuhkan rasa percaya diri pada keanggotaan guna memperkuat partisipasi masyarakat kolektif demi menjaga keseimbangan ekosistem alam hayati.

"Sebagai langkah antisipasi ke depannya, strategi diversifikasi usaha tetap dijadikan landasan penting agar masyarakat pedalaman terhindar dari ketergantungan fatal terhadap satu jenis produk komoditas unggulan," jelas Elpa.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong pemerintah daerah memperkuat penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui diseminasi Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 yang telah diundangkan pada 17 Desember 2025 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif.

Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek, mulai dari pengembangan subsektor ekraf, perencanaan, pengembangan ekosistem, fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI), infrastruktur, pendanaan dan pembiayaan, insentif, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Ekonomi kreatif bukan lagi sektor pelengkap pembangunan. Ekonomi kreatif adalah salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Karena itu, diperlukan ekosistem dan kelembagaan yang kuat agar talenta, inovasi, serta potensi kreatif daerah dapat berkembang secara terarah dan berkelanjutan,” ujar Riefky dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menteri Ekraf menyampaikan keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.

Pemerintah daerah mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga perangkat daerah yang mengampu fungsi ekonomi kreatif diajak untuk menyampaikan masukan mengenai tantangan pengembangan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Ekraf dalam pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Desa Kreatif, Creative Hub, Creative by Indonesia, Bantuan Pemerintah, serta Penguatan Kelembagaan dan Diplomasi Ekraf untuk memperkuat ekosistem kreatif daerah.

Melalui kolaborasi yang juga dilakukan dengan Kemendagri dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan agar berjalan lebih terstruktur dan terintegrasi dengan program pembangunan.

“Ketika Ekraf tumbuh di daerah, maka lapangan kerja akan tercipta di daerah, talenta akan berkembang di daerah, dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dari daerah. Mari kita jadikan pengembangan Ekraf sebagai investasi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Ekraf.

Hingga saat ini, perkembangan kelembagaan ekonomi kreatif di berbagai wilayah terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 13 provinsi telah memasukkan nomenklatur ekonomi kreatif dalam struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, sementara sejumlah provinsi dan kabupaten/kota lainnya masih berproses melakukan penyelarasan kebijakan.

Diseminasi Kebijakan Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 menjadi bagian dari upaya Kementerian Ekonomi Kreatif dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun ekosistem kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan secara nasional kondisi pasokan BBM di fuel terminal Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

"Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kitty menjelaskan fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rata-rata kebutuhan.

Menurut dia, berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.

Langkah-langkah tersebut antara lain mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

"Kami juga memperkuat armada mobil tangki di wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU," katanya.

Selain itu, Pertamina melakukan pengaturan pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Kitty menambahkan, pihaknya juga melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas.

Serta, melaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk mengimplementasikan pola suplai reguler, alternatif, dan emergency (RAE) dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, lanjut Kitty, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta membeli produk sesuai peruntukannya.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena distribusi terus berjalan.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya di daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - MNC University bersama MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa penyaluran bantuan sosial sebanyak 2 ton beras kepada warga di sekitar MNC Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/6/2026). Bantuan beras disalurkan kepada 400 penerima manfaat yang berasal dari warga sekitar Kelurahan Kebon Sirih, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan upaya membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Kegiatan CSR ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian MNC University dan MNC Peduli terhadap masyarakat, khususnya warga di sekitar MNC Kebon Sirih. Dalam pelaksanaannya, bantuan sosial tersebut disalurkan secara langsung oleh mahasiswa MNC University yang turut terjun ke lapangan bersama tim MNC Peduli.

Keterlibatan mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari implementasi nilai kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dalam menumbuhkan empati, semangat berbagi, dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Mengangkat tema 'Menyalurkan Kepedulian, Hadirkan Senyuman' dipilih sebagai cerminan semangat kegiatan, menghadirkan kepedulian melalui aksi nyata yang sederhana namun bermakna.

Bantuan berupa beras disalurkan secara langsung kepada warga sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life yang juga sebagai menjabat sebagai Dosen MNC University, Risye Dillianti mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MNC University untuk tidak hanya berperan dalam dunia pendidikan, tetapi juga turut memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian dapat diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga sekitar MNC Kebon Sirih dan menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima manfaat," ujarnya di lokasi, Sabtu (27/06/26).

Lebih lanjut, Risye menyampaikan, kegiatan sosial seperti ini penting untuk terus dilakukan secara berkelanjutan. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar merupakan nilai yang perlu terus dijaga, baik oleh institusi pendidikan maupun seluruh elemen yang terlibat di dalamnya.

Kegiatan ini disambut baik oleh warga Kelurahan Kebon Sirih. Siti Aminah, salah satu perwakilan warga menyampaikan apresiasi atas bantuan sosial yang diberikan oleh MNC University dan MNC Peduli. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat dan menjadi bentuk perhatian yang berarti bagi masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada MNC University dan MNC Peduli atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan beras ini sangat membantu warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan memberikan manfaat bagi lebih banyak masyarakat," ujar Siti Aminah.

Penyaluran bantuan sosial ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara MNC University, MNC Peduli, dan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan bertema 'Menyalurkan Kepedulian, Hadirkan Senyuman' ini, MNC University bersama MNC Peduli berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata, membawa kebahagiaan bagi warga, serta menjadi inspirasi untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas.

"Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.

BPDP Lokomotif Pelatihan dan Pengembangan SDM Sawit Nasional

Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

BANDUNG - Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan, Pelayanan Agama, Pengawasan, dan Kerjasama Luar Negeri Gugun Gumilar bertemu dengan Jemaat Rumah Doa Methodis Injili Jemaat Filadelfia dan berdialog bersama para pengurus serta jemaat di Bandung, Jabar, Jumat (26/6/2026). Hadir dalam pertemuan ini Pdt. Hotnauli Sarumpaet, Parulian Hutagalung, Mardin Siboro, Elperida Silalahi, dan Ester D Andayani.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus mendampingi proses penyelesaian persoalan rumah ibadah hingga tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. ” Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan harus dihormati oleh semua pihak,” kata Gugun.

Gugun juga telah menginstruksikan jajaran Kementerian Agama untuk terus memfasilitasi dan mendampingi jemaat agar memperoleh solusi yang adil dan membawa kedamaian. Ia menuturkan, kepala kanwil Kemenag Kabupaten Bandung segera melakukan audiensi dengan bupati Bandung guna membangun komunikasi dan mencari penyelesaian terbaik. Kemenag-BI Dorong Rohis Jadi Penggerak Literasi Syariah di Ruang Digital

Kementerian Agama hadir sebagai pelayan seluruh umat, memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam menjalankan ibadahnya. ”Penyelesaian persoalan keagamaan harus ditempuh melalui dialog, musyawarah, serta semangat persaudaraan, bukan melalui konflik dan perpecahan,” ujarnya.

Lebih lanjut Gugun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan, saling menghormati, dan bersama-sama merawat persatuan bangsa. ⁠Sebagai bentuk kepedulian, Gugun memberikan dukungan sumbangan secara pribadi untuk membantu kebutuhan pemeliharaan rumah doa agar tetap dapat digunakan dengan baik oleh jemaat.

⁠Untuk pelaksanaan ibadah Minggu, Kementerian Agama akan memastikan dan mengawal langsung agar ibadah dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. ”Saya selalu berusaha agar negara benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama dan keyakinan,” tandasnya.