REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi tidak naik meski terjadi gejolak di Selat Hormuz. Sehingga, pasokan dan stabilitas bisa tetap terjaga di dalam negeri.

“HET pupuk subsidi sebelumnya sudah turun 20 persen, tidak ada rencana untuk kembali meningkatkan. Artinya, HET akan tetap,” kata Rahmad dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, meskipun Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia, gejolak di kawasan tersebut tidak mempengaruhi pasokan pupuk di dalam negeri. Rahmad memastikan Indonesia tidak terdampak signifikan karena memiliki kapasitas produksi urea dalam negeri yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia tercatat mencapai 8,8 juta ton secara operasional, meskipun kapasitas terpasang mencapai 9,4 juta ton dengan sebagian fasilitas sudah berusia tua. Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan pupuk urea, baik untuk subsidi maupun nonsubsidi di dalam negeri, diyakini dapat terpenuhi tanpa ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Rahmad bahkan menyebut Indonesia berpotensi menjadi stabilisator dalam ekosistem pangan global, terutama dalam menjaga ketersediaan pupuk di tengah ketidakpastian pasar internasional.

Apalagi harga urea global sempat melonjak dari sekitar 400 dolar AS per ton menjadi 800 dolar AS per ton akibat penutupan Selat Hormuz, namun kondisi tersebut tidak berdampak langsung pada pasokan domestik.

Selain urea, ia menambahkan pasokan bahan baku lain seperti fosfat dan potas juga dipastikan tetap aman karena tidak ada gangguan produksi dari negara-negara pemasok utama.

Potensi dampak yang mungkin terjadi lebih kepada biaya pengiriman (freight), namun hal tersebut dinilai tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk secara keseluruhan di dalam negeri.

Dengan berbagai faktor tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman dan stabil, sekaligus menjaga harga tetap terkendali demi mendukung produktivitas sektor pertanian.

Pemerintah sebelumnya menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku sejak Oktober 2025. Kebijakan itu sebagai bagian dari terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selama puluhan tahun, harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali. Namun, harga pupuk justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari kebijakan pemerintah.

Penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk dua jenis utama, yakni urea dan NPK. Untuk pupuk urea, harga sebelumnya sebesar Rp 2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp 1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp 112.500 kini menjadi Rp 90.000.

Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp 2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp 1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000. Penurunan itu berlaku secara nasional.

Penurunan tersebut diyakini berdampak langsung pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), penurunan biaya produksi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis produksi pertanian nasional akan meningkat signifikan dalam tahun-tahun mendatang.

“Atas dampak dari penurunan HET 20 persen ini, terlihat peningkatan penebusan pupuk pada tahun 2025 dan 2026 yang cukup signifikan. Pada tahun 2026 meningkat 31 persen,” ucap Rahmad.

Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci jumlah kuantitas pupuk subsidi yang telah disalurkan kepada petani dalam periode Januari-Maret 2026.

Bandarlampung (ANTARA) - Tanggal 22 Oktober 2025 menjadi salah satu hari yang sangat membahagiakan bagi jutaan petani di Indonesia, termasuk para petani di Provinsi Lampung, daerah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Pada tanggal 22 Oktober 2025 itu, angin segar bagi sektor pertanian datang, setelah pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan harga eceran tertinggi (HET) berbagai jenis pupuk subsidi hingga 20 persen.

Kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanian tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan swasembada pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Kebijakan strategis tersebut adalah hadiah istimewa bagi para petani, karena penurunan HET pupuk subsidi dapat mengurangi beban petani yang banyak dihabiskan untuk biaya produksi, serta secara langsung bisa mendorong peningkatan hasil panen mereka.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, harga pupuk subsidi yang berlaku di seluruh Indonesia bagi petani yakni pupuk Urea Rp1.800 per kilogram dari harga sebelumnya Rp2.250 per kilogram, pupuk NPK Phonska Rp1.840 per kilogram dari Rp2.300 per kilogram, pupuk NPK untuk Kakao Rp2.640 per kilogram dari Rp3.300 per kilogram, pupuk ZA khusus Tebu Rp1.360 per kilogram dari Rp1.700 per kilogram, dan pupuk organik Rp640 per kilogram dari sebelumnya Rp800 per kilogram.

Dengan turunnya harga HET, maka para petani dapat menghemat biaya produksi dari alokasi pupuk secara signifikan. Bila dihitung alokasi pupuk subsidi bagi petani di Lampung berdasarkan e-RDKK pada 2025 jumlahnya mencapai 810.717 ton untuk total luas lahan baku sawah produksi 337.285 hektare.

Sebagai contoh dengan HET pupuk terbaru Urea Rp1.800 per kilogram.

berdasarkan rekomendasi standar Kementerian Pertanian, kebutuhan rata-rata Urea per hektare untuk padi sawah sebanyak 275 kilogram, dan rata-rata kebutuhan dari alokasi pupuk mencakup berbagai jenis mencapai 2.404 kilogram per hektare.

Maka, diperkirakan petani dapat menghemat sebanyak Rp284.750 per hektare per musim tanam, sedangkan untuk seluruh alokasi tahunan mereka dapat hemat Rp1.081.800 per hektare.

Penghematan biaya produksi para petani itu jika dijabarkan didapat dari perhitungan penurunan HET sebesar 20 persen dikalikan dengan hasil perkalian rata-rata kebutuhan dari alokasi pupuk sebanyak 2.404 kilogram per hektare dengan harga lama pupuk Urea Rp2.250 per kilogram (20%x (2.404 kg/ha x Rp2.250 /kg)).

Bahkan dampak dari penurunan HET pupuk itu terlihat jelas dengan adanya peningkatan nilai tukar petani (NTP) Lampung di November 2025 sebesar 1,25 persen, yakni menjadi 129,33 dari sebelumnya di Oktober sebesar 127,80.

Kenaikan ini di dorong dari Indeks Harga Terima (lt) yang naik 1,28 persen, karena harga jual komoditas stabil ataupun naik. Sementara Indeks Harga Barang (lb) hanya naik 0,03 persen.

Sementara itu nilai tukar usaha pertanian (NTUP) di November 2025 naik 1,66 persen dari Oktober 2025 yang sebelumnya hanya 131,11 menjadi 133,29. Peningkatan ini jauh lebih tinggi, sebab NTUP cukup terpengaruh atas adanya perubahan biaya produksi pertanian, dimana pupuk menyumbang 20-30 persen dari total biaya tanam petani padi, dan telah ada penurunan HET pupuk sebesar 20 persen.

Penurunan HET pupuk merupakan kunci utama dalam menjaga kenaikan indeks harga barang tetap terjaga rendah sebesar 0,03 persen, serta secara langsung dapat mendorong peningkatan NTP dan NTUP.

Dengan berhemat biaya sebesar Rp284.750 per hektare --dengan asumsi produksi petani enam sampai tujuh ton per hektare dengan harga gabah kering giling (GKG) Rp5 ribu per kilogram. Dan total luas baku sawah di Lampung 337 ribu hektare--, maka potensi penghematan biaya produksi dapat mencapai Rp96 miliar per musim di Lampung.

Penurunan HET pupuk tidak hanya sebatas hadiah yang dirasakan sementara saja, melainkan dapat menjadi katalisator jangka panjang bagi kesejahteraan petani Lampung, terlebih lagi NTP dan NTUP Lampung melampaui rata-rata nasional yang hanya 127.

Gambaran dari dampak penurunan HET pupuk bersubsidi tidak hanya terpampang dalam untaian data dan kata yang dilontarkan para pejabat, tapi juga tergambar nyata dari senyum di wajah petani serta senda gurau mereka saat menebarkan pupuk ke tanaman yang mereka rawat di sawah serta ladang. Bahkan para pemilik kios pupuk di Lampung pun ikut merasakan dampaknya dengan adanya potensi peningkatan penjualan.

"Penurunan harga eceran tertinggi pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu ini, sangatlah membantu petani dalam mengusahakan lahan sawahnya," ujar Indra, seorang petani muda asal Desa Nambah Dadi Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan mimik muka dan suara yang bersemangat, dia menceritakan, sebelumnya dia harus mengeluarkan biaya pembelian pupuk subsidi Rp150 ribu per sak untuk kebun jagungnya. Dengan penurunan HET pupuk, maka ia hanya perlu membayar Rp90 ribu per sak. Dalam sekali pemupukan lahan jagung seluas satu hektare itu membutuhkan tiga karung pupuk urea, dan satu karung pupuk NPK Phonska.

Dalam pembelian pupuk subsidi para petani pun tidak dibatasi, tapi hanya dihitung dari luas lahan yang dimiliki. Para petani hanya perlu membawa KTP, tanpa ada pembatasan. Antrean beli pupuk pun tidak ada.

Para petani pun berharap agar ketersediaan pupuk subsidi di kios dapat diperbanyak, sehingga petani tidak kehabisan stok pupuk di kios pupuk terutama saat musim tanam.

Ungkapan bahagia juga dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Udowo Adipuro Lampung Tengah, Sugandi.

"Tentu petani senang dengan diturunkannya harga pupuk, sebab ini sudah mulai musim tanam jadi kami terbantu," ujar Sugandi.

Dia pun berharap dengan harga pupuk subsidi turun dan harga beli gabah yang meningkat, bisa memberikan kesejahteraan kepada petani di daerah yang telah mengusahakan lahan pertanian berpuluh tahun.

Tidak hanya para petani, ternyata penurunan HET pupuk subsidi tersebut pun memberikan dampak positif bagi pemilik kios pupuk dengan adanya potensi peningkatan penjualan. Para pemilik kios pun ikut serta memperlancar penyaluran pupuk subsidi dengan langsung mengimplementasikan penyesuaian harga pupuk. Salah satu praktik baik itu telah dilakukan oleh seorang Pemilik Kios Pupuk di Desa Trimurjo Lampung Tengah, Retno.

Retno mengatakan bahwa harga pupuk di tempatnya sudah langsung turun sejak 22 Oktober 2025 dan kios pun langsung melakukan penurunan harga sesuai aturan pemerintah.

Menurut Retno, saat ini kelompok-kelompok tani sudah hampir semuanya melakukan penebusan pupuk untuk pelaksanaan musim tanam tiga, setelah PT Pupuk Indonesia mengimplementasikan dengan cepat kebijakan penurunan HET pupuk subsidi.

"Karena musim tanam tiga mulai di September, jadi kelompok tani di Oktober akhir sudah full penebusan. Dan nanti akan dilakukan penebusan pupuk lagi di musim tanam tahun 2026," katanya.

Penyerapan pupuk oleh petani yang sudah terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) terus dilakukan. Pasokan pupuk saat ini tetap lancar, tidak ada kendala, tapi memang sejumlah kelompok tani sudah tidak menebus karena sudah mencukupi.

Meski begitu, para pengecer tetap menawarkan ke kelompok tani untuk melalukan penebusan pupuk subsidi. Hingga September untuk realisasi penebusan pupuk di kios milik Retno untuk jenis pupuk Urea sebanyak 282 ton, dan NPK sebanyak 274 ton, sehingga total realisasi penyaluran pupuk ada 556 ton. Ia berharap dengan makin mudahnya petani mendapatkan pupuk subsidi, dapat terjadi peningkatan penjualan pupuk di kiosnya.

Di tengah implementasi aturan penurunan HET pupuk subsidi, pengawasan penyaluran pupuk agar dapat diterima sesuai target, pun dinyatakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sebagai produsen sekaligus koordinator distributor, PT Pupuk Indonesia menyatakan kesiapannya dalam mengawal penyaluran pupuk agar sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) terbaru, sebesar 20 persen.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan pengawasan dilakukan melalui sistem digital i-Pubers dan Command Center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, dan transaksi penebusan secara realtime di seluruh Indonesia.

Pupuk Indonesia Grup pun memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani pada puncak musim tanam 2025 tetap aman dan berkualitas.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2025

Kebijakan pro rakyat ini disambut antusias petani di Indonesia

Kota Padang (ANTARA) - Pada 22 Oktober 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Langkah ini menjadi sejarah sekaligus tonggak awal dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Penurunan HET pupuk bersubsidi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar tidak ada lagi petani yang kesulitan dalam menebus pupuk subsidi karena alasan keterbatasan biaya.

Dalam kebijakan ini, terjadi penurunan drastis semua jenis pupuk bersubsidi. Rinciannya, urea yang awalnya dijual Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800, NPK dari Rp2.300 per kilogram turun menjadi Rp1.840. Kemudian NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram turun menjadi Rp2.640, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640.

Kebijakan pro rakyat ini disambut antusias petani di Indonesia, tak terkecuali bagi Reza Esfan yakni seorang petani di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Reza yang juga merupakan ketua kelompok tani setempat mengaku bahagia setelah mengetahui HET pupuk subsidi turun signifikan. Kabar baik itu langsung ia sampaikan ulang kepada para anggota kelompok tani lainnya.

"Alhamdulillah karena Presiden programnya ketahanan pangan, harga pupuk subsidi saat ini sudah turun dan petani sangat terbantu," kata Reza.

Reza mengatakan biasanya untuk satu karung pupuk dengan bobot 50 kilogram, ia harus menebus dengan harga Rp140 ribu untuk pupuk jenis ponska, dan Rp135 ribu untuk pupuk jenis urea. Namun, setelah HET pupuk subsidi turun, kini ia bersama petani lainnya cukup mengeluarkan uang sebesar Rp90 ribu untuk urea dan Rp92 ribu untuk jenis ponska per karungnya.

Sebelum ini, para petani di daerah tersebut memang mengeluhkan harga pupuk yang tinggi. Bahkan, tak jarang ketika musim panen tiba, harga gabah di tingkat petani sering anjlok sehingga banyak di antara mereka yang justru merugi.

"Kami sangat bersyukur harga pupuk subsidi ini turun sehingga meringankan pengeluaran petani," ujarnya.

Selain penurunan HET, distribusi pupuk subsidi di Nagari Sumpur juga tergolong lancar. Setiap petani yang ingin menebus atau mendapatkan pupuk subsidi harus tergabung dalam kelompok tani. Biasanya, setiap akhir tahun kelompok tani akan menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) guna memetakan jumlah kebutuhan pupuk pada tahun berikutnya.

Sembari menaburkan pupuk campuran jenis urea dan ponska yang telah ia takar sendiri ke areal persawahan, Reza bercerita para petani di nagari tersebut memang bergantung pada pupuk. Sebab, meskipun Nagari Sumpur termasuk daerah yang subur karena berada di pinggiran Danau Singkarak dan tak pernah kekurangan air, namun pupuk tetap dibutuhkan.

"Daerah ini memang sangat subur. Tetapi kami di sini tetap membutuhkan pupuk ponska untuk membantu meningkatkan hasil panen," ujarnya.

Di hamparan sawah hijau yang berbatasan langsung dengan danau tektonik tersebut, Reza bersama ribuan kepala keluarga lainnya selama bertahun-tahun konsisten menjaga pasokan beras di Tanah Minangkabau. Perpaduan antara tanah yang subur dan ditopang bantuan pupuk, menjadi kekuatan Sumatera Barat selama ini yang dikenal sebagai daerah penghasil beras dengan kualitas terbaik.

Alokasi pupuk

Manager Penjualan Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau PT Pupuk Indonesia (Persero) Fajar Ahmad mengatakan pada 2025 Ranah Minang mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebesar 243.421 ton yang terdiri atas empat jenis yakni urea, NPK, NPK Kakao dan organik.

Untuk pupuk jenis urea, Provinsi Sumatera Barat menerima alokasi sebesar 114.267 ton, NPK 126.694 ton, NPK Kakao 1.310 ton dan 1.150 ton pupuk organik. Hingga 10 November 2025, Pupuk Indonesia mencatat realisasi dan distribusi pupuk subsidi sudah mencapai 188.197 ton atau setara 77 persen dari target yang ditetapkan. Sementara untuk 23 persen petani yang hingga kini belum melakukan penebusan pupuk bersubsidi, ditargetkan hingga akhir Desember 2025 sudah mengambil jatah masing-masing ke kios-kios resmi.

Dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan Pupuk Indonesia, terdapat beberapa alasan, hingga pertengahan November, masih ada petani yang belum menebus pupuk bersubsidi. Pertama, perbedaan jumlah masa tanam dalam satu tahun. Di sebagian daerah ada petani yang bisa bercocok tanam satu hingga tiga kali. Sementara, di daerah lainnya terutama sawah tadah hujan, petani hanya satu kali melakukan penanaman.

Sehingga di daerah-daerah yang umumnya melakukan masa panen satu hingga tiga kali dalam setahun, serapan pupuk subsidi menjadi jauh lebih tinggi bila dibandingkan daerah yang hanya satu kali melakukan masa panen seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai, di sana memang petaninya tidak banyak yang berkorelasi dengan kebutuhan pupuk," ujarnya.

Selain Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pupuk Indonesia juga mencatat pada 2025 serapan pupuk subsidi di Kabupaten Tanah Datar tergolong rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh sejumlah areal pertanian yang masih dalam tahap pemulihan serta infrastruktur irigasi yang rusak akibat dihantam banjir lahar dingin pada medio Mei 2024.

Meskipun demikian, ia memastikan Pupuk Indonesia tetap menyiapkan stok di masing-masing distributor maupun kios di daerah Kabupaten Tanah Datar. Tujuannya ketika lahan pertanian sudah bisa digarap, maka petani bisa menebus langsung tanpa harus menunggu di tahun berikutnya.

Menyusul turunnya HET pupuk subsidi, Pupuk Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat melakukan berbagai cara agar serapan pupuk lebih cepat terealisasi kepada penerima manfaat dalam hal ini petani. Kegiatan sosialisasi ke tingkat akar rumput dan penyuluh menjadi strategi tersendiri untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

"Kita akan mengoptimalkan distribusi pupuk subsidi agar serapan tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya 190 ribu ton," ujar Fajar.

Fajar mengatakan turunnya harga pupuk bersubsidi beberapa waktu lalu merupakan komitmen nyata dari Presiden dalam memastikan ketahanan pangan yang tertuang dalam program Asta Cita. Upaya ini diharapkan tidak hanya menegaskan swasembada pangan tetapi bagaimana menyejahterakan para petani di Tanah Air.

Menurut dia, alokasi pupuk subsidi yang diterima Sumatera Barat pada 2025 bisa bertambah pada 2026 karena masih banyak petani yang belum terdaftar di RDKK. Saat ini pihaknya mencatat terdapat sekitar 300 ribu petani aktif yang tercantum dalam data RDKK.

Sementara itu, Pakar Pertanian dari Universitas Andalas Prof Rudi Febriamansyah mengatakan pada dasarnya kebijakan penurunan HET pupuk subsidi memang sudah seharusnya ditetapkan oleh pemerintah untuk meringankan beban petani di Tanah Air.

Sebab, tidak mungkin membiarkan sistem atau hukum pasar tetap berlaku bagi para petani dalam hal pembelian pupuk. Sementara harga padi, harga beras ataupun gabah tidak mungkin terlalu tinggi untuk dilepaskan ke pasaran.

"Jika terdapat kebijakan untuk harga jual, tentu mesti ada kebijakan harga untuk bahan baku," kata Rudi.

Terkait penurunan HET pupuk subsidi hingga 20 persen yang merupakan persentase tertinggi sepanjang sejarah, ia menilai secara hukum ekonomi, hal itu jelas menunjukkan keberpihakan kepada petani sebab berdampak baik pada biaya produksi yang menjadi lebih rendah.

Termasuk pula untuk target lebih jauh yakni swasembada pangan nasional, tentu begitu bergantung pada upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap distribusi serta penggunaan pupuk subsidi tersebut.

Bahkan, ia menilai jika memanfaatkan koperasi-koperasi sebagai jalur distribusi, maka produksi pangan diprediksi dapat menjadi lebih tinggi. Jika pada zaman orde baru terdapat Koperasi Unit Desa (KUD), mungkin saat ini bisa dilakukan hal serupa melalui Koperasi Merah Putih.

Menurut dia, saat ini tinggal bagaimana pemerintah dan pihak-pihak terkait benar-benar mengawal agar HET pupuk bersubsidi itu sesuai hingga sampai di tangan petani.

Jalur distribusi sering kali menjadi masalah sehingga harga menjadi berbeda di satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk itu, jalur distribusi inilah yang juga mesti dikawal dengan baik.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Menjelang puncak musim tanam akhir 2025, Pupuk Indonesia menunjukkan kesiapannya dalam mendukung kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru pupuk subsidi. Perusahaan melakukan pelepasan pupuk bersubsidi secara serentak dari tiga lokasi strategis, yakni Kawasan Industri Pupuk Kaltim di Bontang, Petrokimia Gresik di Gresik, dan Pupuk Kujang di Karawang.

Dari Bontang, pengiriman perdana pupuk urea bersubsidi dikirim menuju Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Petrokimia Gresik memasok kebutuhan pupuk di wilayah Jawa dan sekitarnya, sementara Pupuk Kujang melayani distribusi untuk Jawa Barat. Ketiga titik distribusi ini menandai dimulainya penyaluran pupuk dengan skema HET baru yang lebih terjangkau bagi petani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, pada kegiatan pelepasan pupuk menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20% yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025. Kebijakan ini dinilai menunjukkan keberpihakan nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada petani Indonesia.

"Penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya soal logistik, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga stabilitas produksi pertanian nasional. Oleh karena itu, pengiriman pupuk bersubsidi ini menjadi representasi kesiapan penuh Pupuk Indonesia dalam menjalankan amanah negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12).

Ia menambahkan bahwa turunnya HET akan memberi dampak signifikan terhadap biaya produksi pertanian dan meningkatkan aksesibilitas pupuk bagi petani.

Untuk memastikan kebijakan HET baru berjalan efektif, Pupuk Indonesia telah mengintegrasikan sistem secara menyeluruh. Seluruh kios pupuk resmi kini terhubung dengan Integrasi Pupuk Bersubsidi (i-Pubers), sistem digital yang memantau transaksi, pengawasan harga, dan distribusi pupuk secara transparan.

Melalui sistem ini, HET terbaru otomatis tercantum pada aplikasi sehingga petani dan pengelola kios tidak mengalami kebingungan dalam menerapkan harga baru.

Sebagai bentuk transparansi publik, semua titik serah telah memasang stiker resmi HET terbaru. Stiker ini memungkinkan masyarakat mengawasi harga pupuk secara langsung, mencegah penyimpangan, dan memastikan petani mendapatkan pupuk sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Dari sisi ketersediaan, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi secara nasional sebanyak dua hingga tiga kali lipat dari ketentuan minimum. Stok ini mencakup pupuk urea, NPK, dan jenis pupuk lain yang masuk dalam skema subsidi, cukup untuk memenuhi kebutuhan petani hingga dua hingga tiga bulan ke depan.

Rahmad menjelaskan bahwa harga pupuk yang terjangkau merupakan kunci keberhasilan sektor pertanian. Secara historis, setiap peningkatan harga pupuk sebesar Rp1.000 terbukti dapat menurunkan tingkat pemupukan petani hingga 13-14 persen. Penurunan tingkat pemupukan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan produksi pertanian secara signifikan.

"Kebijakan penurunan HET sebesar 20% adalah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha tani. Dengan harga yang lebih murah, petani dapat melakukan pemupukan sesuai rekomendasi," pungkas dia.

Dalam skala nasional, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat kemandirian pangan Indonesia. HET baru pupuk subsidi tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga memberikan dampak luas bagi stabilitas ekonomi dan sosial negara.

Pupuk Indonesia memastikan bahwa petani terdaftar di Papua Barat Daya telah dapat menebus pupuk bersubsidi menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian HET ini mulai berlaku pada 22 Oktober 2025 dan membawa penurunan harga untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

Kepastian tersebut disampaikan Direktur Operasi Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo, setelah meninjau langsung gudang dan kios pupuk di Papua Barat Daya. Ia menyebut penerapan harga baru sudah berlangsung di wilayah tersebut dan petani dapat menebus pupuk sesuai ketentuan terbaru.

"Pemerintah menurunkan HET sejak tanggal 22 Oktober2025. Alhamdulilah, petani di Papua Barat Daya sudah bisa menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan HET terbaru," ujarnya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Penyesuaian HET berlaku untuk berbagai jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram. Harga pupuk NPK berubah dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg, sementara pupuk NPK untuk tanaman kakao turun dari Rp3.300/kg menjadi Rp2.640/kg.

Pupuk ZA yang masuk dalam skema subsidi juga menurun dari Rp1.700/kg menjadi Rp1.360/kg. Adapun pupuk organik turun dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg.

"Dengan demikian, petani di seluruh Indonesia bisa menebus pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Penurunan ini berlaku untuk semua jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari pupuk Urea, NPK, ZA, hingga pupuk organik," tandas Dwi Satriyo.

Penurunan harga ini diharapkan dapat mengurangi biaya produksi petani dan mendukung peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai visi Asta Cita.

Dalam kunjungan tersebut, Pupuk Indonesia juga memeriksa ketersediaan stok pupuk di gudang Papua Barat Daya. Per akhir Oktober 2025, perusahaan menyiapkan 416 ton pupuk bersubsidi untuk wilayah tersebut.

General Manager (GM) Regional 4 PT Pupuk Indonesia (Persero), Wisno Ramadhani, menjelaskan stok pupuk subsidi etrsebut terdiri dari 215 ton Urea, 169 ton NPK Phonska, dan 32 ton pupuk organik Petroganik.

"Stok tersebut jumlahnya di atas ketentuan minuman yang diatur Pemerintah, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani Papua Barat Daya selama tiga pekan kedepan," ucap dia.

Ia melanjutkan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Papua Barat Daya mencapai 903 ton atau sekitar 62 persen dari alokasi tahun 2025 sebesar 1.467 ton.

Secara nasional, realisasi penebusan mencapai 6.389.671 ton atau sekitar 67 persen dari alokasi 9.550.000 ton pada tahun yang sama.

"Stoknya cukup, harga pupuknya lebih murah. Kami berharap penebusan pupuk bersubsidi di Papua Barat Daya lebih optimal lagi. Saat ini masih ada petani di Papua Barat Daya yang belum melakukan penebusan. Totalnya ada 1.148 petani," tutup Wisnu.

Pupuk Indonesia Grup menyatakan akan bergerak cepat memenuhi kebutuhan pupuk subsidi menghadapi musim tanam akhir tahun 2025, sebagai dukunganterhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan daya beli petani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa memasuki musim tanam, Pupuk Indonesia Grup mendorong penyediaan pupuk subsidi hingga ke pelosok negeri, baik melalui angkutan darat maupun laut. Hal ini disampaikan Rahmad dalam kegiatan "Pelepasan Pengiriman Pasokan Pupuk Subsidi" di Kawasan Industri Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (29/11).

"Hari ini kita ke sini tidak hanya pabrik yang kita pastikan, gudang kita pastikan, sekarang juga kita pastikan truknya bisa berjalan semuanya dengan baik dan lancar. Jadi menarik, karena ini adalah pupuk yang kita kirim dengan HET yang baru, yang sudah turun 20 persen," kata Rahmad.

Pupuk Indonesia melalui Petrokimia Gresik melaksanakan pelepasan pengiriman 145 ton pupuk subsidi secara simbolis yang terdiri dari 30 ton urea, 60 ton NPK, 30 ton ZA, dan 25 ton organik dengan tujuan Gudang Talok dan Sumberejo di Bojonegoro, Gudang Jenu di Tuban, serta Gudang Paron dan Sidokerto di Ngawi.

Rahmad menyatakan, seluruh pupuk subsidi ini dapat ditebus oleh petani terdaftar dengan HET terbaru.

Menurutnya, kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20 persen akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk. Dengan harga yang lebih terjangkau, akses petani terhadap pupuk jadi lebih mudah.

"Ini karena kebijakan yang pro-petani, pro-rakyat, pro-ketahanan pangan dari Bapak Presiden Prabowo. Karena beliau sangat concern dan beliau tahu bagaimana pentingnya pupuk pada program pertanian, maka beliau menginstruksikan kepada kami untuk mencari cara model bisnis baru supaya petani bisa mendapatkan harga pupuk yang murah," tutur Rahmad.

Pupuk Indonesia akan memastikan ketentuan HET terbaru telah diterapkan pada kios di seluruh Indonesia per 22 Oktober 2025, menyusul pengumuman kebijakan oleh pemerintah. Saat ini, Perusahaan telah mengintegrasikan HET terbaru pada sistem Integrasi Pupuk Bersubsidi atau i-Pubers, serta telah menempelkan stiker HET pada titik serah.

"Penyesuaian HET baru telah terintegrasi di sistem i-Pubers dan kami memastikan petani terdaftar dapat menebus pupuk dengan harga baru dan dapat mengawasinya melalui command center secara real-time," kata Rahmad.

Sebagai BUMN yang bertugas memproduksi dan menyalurkan pupuk subsidi, Pupuk Indonesia memegang peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk dengan prinsip 7T.

Untuk itu, Pupuk Indonesia bersama seluruh anak perusahaan akan melanjutkan sosialisasi, antara lain lewat kegiatan Rembuk Tani sebagai ruang dialog dan edukasi bagi petani untuk memahami keterjangkauan harga pupuk subsidi, serta inovasi berkelanjutan melalui pendampingan dan penerapan teknologi digital.

Petrokimia Gresik, anak perusahaan Pupuk Indonesia yang menerima mandat memproduksi beberapa jenis pupuk bersubsidi, menyampaikan komitmen untuk terus menjaga keandalan pabrik.

"Ketahanan dan swasembada pangan nasional tercapai jika produktivitas tanaman tinggi yang didukung oleh ketersediaan pupuk. Oleh karena itu, kami di Petrokimia Gresik terus menjaga produksi dan kualitas pupuk untuk seluruh petani terdaftar," pungkas Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

“Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

“Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Tebus Pupuk-Alsintan

Selain pelanggaran HET, Kementan juga menerima laporan terkait 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani.

Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

“Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” tekannya.

Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

“Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

“Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengadakan pelepasan kapal pengiriman dari Kawasan Industri Pupuk Kaltim, Bontang, pada Jumat (31/10) sebagai langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pupuk bagi petani pada puncak musim tanam akhir tahun.

Pada seremoni tersebut, sebanyak 4.650 ton pupuk urea bersubsidi diberangkatkan menuju Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memenuhi kebutuhan petani terdaftar di wilayah tersebut. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa pengapalan pupuk subsidi melalui jalur laut merupakan bagian penting dari kesiapan nasional menghadapi tingginya serapan pupuk.

"Pagi ini kita melepas pengiriman pupuk bersubsidi sebanyak 4.650 ton. Ini merupakan langkah antisipatif menghadapi puncak musim tanam, di mana kebutuhan pupuk meningkat signifikan. Kami memastikan penyaluran berlangsung tepat waktu dan sesuai alokasi," ujar Rahmad.

Seluruh pupuk yang dikirimkan telah terkoneksi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru yang ditetapkan pemerintah sejak 22 Oktober 2025. Rahmad menegaskan bahwa kebijakan penurunan HET hingga 20 persen di bawah harga sebelumnya merupakan terobosan besar yang berpihak pada petani, dan Pupuk Indonesia mendukung penuh implementasinya.

"Pengiriman hari ini menjadi momen penting, karena pupuk subsidi yang kami distribusikan sudah menggunakan HET baru sesuai arahan Presiden dan Kementerian Pertanian. Pupuk Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjangkau bagi seluruh petani," tambah Rahmad.

Untuk menjamin kepatuhan atas kebijakan tersebut, HET terbaru telah diintegrasikan dalam sistem i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) dan diterapkan pada seluruh kios resmi. Stiker HET terbaru juga telah dipasang di titik serah agar petani mendapatkan informasi harga yang transparan.

Menurut Rahmad, pelepasan kapal dari Pupuk Kaltim ini merupakan bagian dari rangkaian pengapalan ke berbagai wilayah produksi pangan. Sebelumnya, Pupuk Indonesia juga melepas pengiriman pupuk dari gudang Petrokimia Gresik ke sejumlah titik di Bojonegoro, Tuban, dan Ngawi.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, menambahkan bahwa keandalan pabrik dan kesinambungan produksi menjadi bagian kunci dari dukungan perusahaan terhadap ketahanan pangan.

"Produktivitas pertanian sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Karena itu, Pupuk Kaltim memastikan produksi berjalan optimal untuk mendukung petani terdaftar di seluruh Indonesia," kata Gusrizal.

Sebagai BUMN yang bertugas menyediakan dan menyalurkan pupuk subsidi secara nasional, Pupuk Indonesia berpegang pada prinsip distribusi 7T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi.

Selain memastikan kelancaran pasokan, perusahaan juga terus memperluas edukasi melalui program Rembuk Tani, sebagai ruang komunikasi bagi petani terkait HET terbaru serta pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan produktivitas pertanian.

Stok Nasional Aman, Ada 1,44 Juta Ton

Untuk mendukung kelancaran musim tanam, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk sebesar 1,44 juta ton bagi petani terdaftar di seluruh Indonesia. Di Pulau Kalimantan, tersedia total stok 276.435 ton, yang terdiri dari 48.259 ton pupuk bersubsidi dan 228.176 ton pupuk nonsubsidi.

Di Kalimantan Timur sendiri, disiapkan 207.375 ton pupuk, termasuk 4.603 ton pupuk subsidi. Dengan jumlah ini, kebutuhan petani untuk lebih dari 55 hari ke depan dapat dipenuhi dengan baik.

Rahmad menegaskan bahwa keberlanjutan usaha tani sangat dipengaruhi oleh keterjangkauan harga pupuk. "Setiap kenaikan harga pupuk Rp1.000 dapat menurunkan tingkat pemupukan hingga 14 persen. Karena itu, penurunan HET bukan hanya kebijakan harga, tetapi langkah strategis menjaga produktivitas dan kemandirian pangan nasional," pungkas Rahmad.

Para petani di Kabupaten Malang menyampaikan rasa syukur atas turunnya harga pupuk setelah pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru.

Hal itu terungkap saat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke kios pupuk di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Sabtu (22/11).

Dalam sidak tersebut, Sudaryono mengecek langsung penerapan HET sekaligus berdialog dengan petani dan pemilik kios terkait harga dan kelancaran distribusi. Sejumlah petani mengaku harga pupuk kini jauh lebih terjangkau dibanding sebelumnya.

"Saya nandur padi, Pak. Pupuknya sekarang sembilan puluh ribu. Sudah sesuai. Sekarang harganya murah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prabowo," ujar seorang petani saat membeli pupuk di kios Tumapel Jaya.

Petani lainnya menambahkan bahwa selain harga yang turun, proses pembelian kini lebih mudah sehingga biaya produksi menjadi lebih ringan.

"Biasanya kami ambil sendiri, Pak. Tapi kalau butuh diantar bisa, cuma nambah biaya. Yang penting sekarang harganya sudah turun," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk sejak 22 Oktober dan mewajibkan seluruh kios menerapkan HET tanpa pengecualian. Ia memastikan mekanisme kompensasi bagi kios sudah disiapkan sehingga mereka tidak dirugikan oleh penyesuaian harga.

"Mulai 22 Oktober harga pupuk resmi turun. Kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir-semua aman," tegas Sudaryono, yang juga merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

Wamentan juga memastikan distribusi pupuk di wilayah tersebut berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk sesuai aturan.

"Kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan," ujarnya.

Pemilik kios pun mengonfirmasi bahwa harga pupuk di tempatnya sudah mengikuti HET terbaru.

"Harga di sini sudah sesuai HET, Pak. Semua lancar. Kelompok tani juga ambilnya di sini. Kalau minta diantar ada tambahan biaya. Kalau ambil sendiri, ya harga HET," jelasnya.

setelah kebijakan baru diberlakukan, jumlah ini melonjak menembus 72.000 hingga 78.000 petani per hari

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan serapan pupuk bersubsidi langsung meningkat tajam sejak pemerintah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi 20 persen serta mekanisme distribusi yang lebih sederhana.

Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Jekvy Hendra mengatakan kebijakan penurunan HET pupuk subsidi yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025 merupakan bagian dari upaya penataan ulang pupuk bersubsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dampak penurunan HET Pupuk Subsisi tersebut, lanjut dia di Jakarta, Jumat, langsung terlihat di lapangan yang mana sebelumnya, rata-rata penebusan pupuk bersubsidi sekitar 42.000 petani per hari, setelah kebijakan baru diberlakukan, jumlah ini melonjak menembus 72.000 hingga 78.000 petani per hari.

"Lonjakan ini menunjukkan antusiasme dari petani yang sebelumnya belum sempat menebus pupuk karena harga yang lebih tinggi," katanya saat webinar "Kebijakan Pertanian: 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo".

Sementara data PT Pupuk Indonesia, pada saat pemerintah mengumumkan penurunan HET pupuk subsidi, ada serapan pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 180 ribu ton dan Pupuk NPK Phonska sebanyak 266.800 ton.

Penurunan HET pupuk subsidi sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Untuk Pupuk Urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg (turun Rp450/kg) atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000/sak (turun Rp22.500/sak). Kemudian, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg (turun Rp460/kg) atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000/sak (turun Rp23.000/sak).

Sedangkan NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640/kg atau dari Rp165.000 menjadi Rp132.000/sak.

Sementara pupuk ZA dari Rp1.700 menjadi Rp1.360/kg (khusus tebu) atau dari Rp85.000 menjadi Rp68.000/sak (khusus tebu).

Adapun pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640/kg atau dari Rp32.000 menjadi Rp25.600/sak.

Selain penurunan harga, Jekvy menambahkan pemerintah menata sistem penebusan agar lebih modern sehingga petani bisa menebus pupuk menggunakan aplikasi IPUBER hanya dengan KTP, atau melalui kartu perbankan yang digesek di mesin EDC di titik serah.

"Sistem ini tidak hanya memudahkan akses, tetapi juga memastikan transaksi tercatat dengan rapi sehingga potensi penyalahgunaan subsidi bisa diminimalkan," ujar dia dalam keterangannya.

Sementara itu SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Pupuk Indonesia, Asep Saepul Muslim memastikan kondisi stok nasional berada dalam keadaan aman dan mencukupi kebutuhan musim tanam Oktober - Maret.

Hingga akhir Oktober 2025, total stok Pupuk Indonesia mencapai 1,1 juta ton, terdiri dari 1,07 juta ton pupuk subsidi, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 43 hari ke depan, serta 434 ribu ton pupuk non-subsidi yang disiapkan bagi petani yang kehabisan alokasi atau tidak terdaftar dalam RDKK.

Data Pupuk Indonesia, hingga 26 Oktober 2025, realisasi penyaluran pupuk subsidi tercatat mencapai 6,31 juta ton atau sekitar 68,18 persen dari total alokasi atau 71,29 persen dari kontrak antara Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian.

Dari total alokasi sebesar 9,55 juta ton, tambahnya, masih terdapat sekitar tiga juta ton pupuk yang perlu dioptimalkan penyalurannya.

"Kami terus berkolaborasi secara intensif dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan penyerapan pupuk subsidi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan jajaran manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) di daerah agar serius menjalankan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi.

Ia menegaskan akan mencopot manajer dan general manager yang tidak menindak tegas pelanggaran di lapangan.

"Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi. Bila perlu, dicopot," tegas Amran dalam keterangan resmi, Rabu (5/11).

Amran menyampaikan pemerintah sudah melakukan langkah hukum dan administratif terhadap pelanggaran kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mengatakan 190 pengecer dan distributor yang terbukti menjual pupuk di atas harga resmi telah dicabut izinnya dan dilarang beroperasi kembali.

"Penindakan tegas sudah kami lakukan. Melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah, dan mereka tidak akan kami beri kesempatan lagi. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebijakan ini," ujar Amran.

Ia menilai praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas HET telah merugikan petani dalam jangka panjang. Pemerintah, kata Amran, berkomitmen memastikan kebijakan penurunan harga dapat dirasakan langsung di tingkat petani.

"Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan-permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak," katanya.

Pemerintah saat ini memperketat pengawasan distribusi dan penjualan pupuk subsidi di seluruh daerah. Amran menyebut pengawasan tidak hanya menyasar pengecer, tetapi juga struktur penyaluran hingga tingkat manajemen. Upaya ini dilakukan untuk memastikan harga baru berjalan efektif di lapangan.

Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan HET pupuk bersubsidi hingga 20 persen per 22 Oktober 2025 berdasarkan Kepmentan Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025.

Penurunan berlaku untuk seluruh jenis pupuk subsidi yang digunakan petani, termasuk urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kg, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kg, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kg.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi tidak berhenti di tingkat pengecer dan distributor. Amran meminta seluruh manajer dan general manager PT Pupuk Indonesia (Persero) di daerah wajib memastikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) benar-benar diterapkan di wilayah masing-masing.

Pemerintah, jelas Mentan, akan terus memperketat pengawasan agar kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sampai kepada petani tanpa penyimpangan di rantai penyaluran. Ia menekankan, setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan berlaku.

Sebelumnya, pemerintah melalui Pupuk Indonesia telah mencabut izin 190 pengecer dan distributor pupuk yang terbukti menjual di atas HET. Langkah ini, menurut Mentan, menjadi bukti komitmen negara dalam menertibkan tata niaga pupuk bersubsidi.

Amran memastikan tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba bermain dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Pemerintah memastikan seluruh penyalur yang melanggar aturan tidak akan diberi kesempatan untuk beroperasi kembali.

“Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tutur Amran seperti dikutip Republika.co.id, Kamis (6/11/2025).

Penurunan HET pupuk bersubsidi resmi berlaku sejak 22 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025. Kebijakan ini menurunkan harga seluruh jenis pupuk bersubsidi hingga 20 persen, meliputi urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.