Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat wilayah Bali dan Nusa Tenggara menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal I 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap pertumbuhan wilayah tersebut berada di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,61 persen.

Bali dan Nusa Tenggara tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 7,93 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan wilayah lain seperti Sulawesi dan Jawa.

"Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 7,93 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi," ujar Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang sektor pertambangan, industri pengolahan, serta pertanian.

Amalia mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi kontributor utama pertumbuhan di wilayah tersebut.

"Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat dengan andil pertumbuhan 4,07 persen," ujar Amalia.

Ia mengatakan tingginya pertumbuhan di NTB didorong lonjakan ekspor luar negeri yang meningkat signifikan hingga 827 persen, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai 13,64 persen pada kuartal I 2026.

Selain itu, kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan logam juga meningkat pesat.

BPS mencatat sektor pertambangan di NTB tumbuh 31,80 persen, sedangkan industri pengolahan naik 60,25 persen secara tahunan.

Peningkatan ini turut didorong kebijakan relaksasi ekspor konsentrat yang diterapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2025.

Sementara itu, Pulau Sulawesi berada di posisi setelah wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan kontribusi 6,95 persen. Aktivitas industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menjadi pendorong utama di kawasan tersebut.

Di Sulawesi, Sulawesi Selatan mencatat kontribusi tertinggi sebesar 3,00 persen dan disusul Sulawesi Tengah 1,98 persen.

Di Pulau Jawa, sumber pertumbuhan tercatat 5,79 persen. Kontribusi terbesar berasal dari industri pengolahan, perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi.

Di Pulau Jawa, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar dengan angka 1,58 persen, diikuti Jawa Timur 1,50 persen dan Jawa Barat 1,33 persen.

Kemudian Pulau Sumatra mencatat sumber pertumbuhan 5,13 persen, didukung perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Sumatra Utara menyumbang 1,16 persen dan Riau 1,04 persen.

Pulau Maluku dan Papua mencatat kontribusi 4,46 persen melalui industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Maluku Utara jadi yang sumbangannya paling dominan, yaitu sebesar 3,78 persen.

Terakhir ada Pulau Kalimantan dengan kontribusi terendah sebesar 4,08 persen yang disumbang melalui perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Kalimantan Timur berkontribusi paling besar, yaitu 1,58 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,36 juta orang per September 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan jumlah masyarakat miskin ini turun 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang.

"Pada September 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,63 juta orang atau turun 490 ribu orang," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (15/7).

Secara persentase, jumlah penduduk miskin dalam negeri sebesar 8,25 persen, turun dari Maret 2025 yang 8,47 persen.

Apabila dilihat secara rinci, jumlah masyarakat miskin di Indonesia terus turun. Misalnya pada Maret 2024 jumlahnya mencapai 25,22 juta orang, lalu turun menjadi 24,06 juta orang.

"Sejak Maret 2023 sampai September 2025, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan," kata Amalia.

Berdasarkan wilayahnya, tingkat kemiskinkan tertinggi ada di perdesaan sebesar 10,72 persen dan di perkotaan 6,60 persen. Namun, keduanya sama-sama mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Kemiskinan tertinggi ada di Pulau Jawa sebesar 12,32 juta orang (52,75 persen) dan disusul oleh Sumatera sebanyak 5,08 juta penduduk miskin (21,74 persen).

"Jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di pulau Kalimantan yaitu 880 ribu orang atau kira-kira sekitar 3,76 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia," pungkas Amalia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.

Dody menyampaikan itu usai Presiden Prabowo Subianto perdana mengunjungi IKN sebagai Presiden RI pada awal pekan ini, Senin (12/1).

"Seluruh proses pembangunan akan dikerjakan dengan tepat waktu, tepat kualitas, serta secara efektif dan efisien," ujar Dody mengutip keterangannya dalam situs resmi IKN, Rabu (14/1).

Dody menyampaikan di bawah kepemimpinan Prabowo, pemerintah memberikan dukungan penuh ke IKN untuk berfungsi sebagai ibu kota politik.

Ia pun berpesan kepada masyarakat dan investor untuk tak ragu dengan perkembangan IKN ke depan.

"Kepada para investor, saya sampaikan agar tidak ragu lagi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh agar IKN benar-benar siap dan berfungsi sebagai ibukota politik," ujarnya.

Prabowo bermalam di IKN usai melakukan kunjungan kerja menghadiri sejumlah kegiatan di Pulau Kalimantan.

Seskab Teddy Indra Wijaya lewat Instagram @sekretariat.kabinet menyampaikan bahwa Prabowo meninjau langsung proyek pembangunan sekaligus berinteraksi dengan para pekerja proyek di sana.

Selain itu, Teddy menyebut Prabowo juga menerima paparan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono terkait progres pembangunan.

"Ada beberapa perhatian dan masukan dari Bapak Presiden terkait pembangunan kota tersebut. Antara lain terkait akses jalan, desain gedung pemerintahan dan fasilitas umum, serta fungsi beberapa titik strategis yang harus termanfaatkan dengan baik dan nyaman," ujarnya.

Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo memberikan koreksi terhadap sejumlah hal mengenai desain dan fungsi Ibukota Nusantara.

Pras menyebut Prabowo meminta Badan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk senantiasa memperbaiki hal-hal tersebut ke depan.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang bapak presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai design, kedua mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," kata Pras di Malang, Jawa Timur usai mendampingi Prabowo mengunjungi IKN, Selasa (13/1).

Selain itu, Pras juga mengungkap instruksi Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN.

"Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028," ucap Pras.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan proyek pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut memperkuat konektivitas Kalimantan Selatan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan penandatanganan kontrak dan nota kesepakatan pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut menjadi landasan dimulainya tahapan konstruksi infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan.

"Kesepakatan ini memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam pembangunan jembatan, pengembangan koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta penataan dan penyempurnaan jalur Banjarbaru–Tanah Bumbu agar lebih aman, lancar, dan sesuai standar, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan secara profesional dan akuntabel,” ujar Roy Rizali Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Proyek Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut dirancang sebagai infrastruktur kunci yang akan menghubungkan Kalimantan dengan Pulau Laut. Infrastruktur ini akan menjadi penghubung darat utama yang melengkapi sistem transportasi eksisting di wilayah tersebut.

PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Penandatanganan kontrak ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan akses darat yang andal, aman, dan berkelanjutan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Executive Vice President (EVP) Divisi Sipil Umum Hutama Karya Rizky Agung bersama mitra Kerja Sama Operasi (KSO) lainnya. Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya dipercaya sebagai pemimpin konsorsium dalam skema kerja sama operasi (KSO) pada proyek yang dipercayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, hal ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas Hutama Karya dalam mengelola proyek infrastruktur strategis berskala besar.

Secara teknis, proyek ini memiliki total panjang jembatan lebih dari 1.000 meter, yang terdiri dari bentang utama sepanjang sekitar 500 meter dengan struktur jembatan cable stayed, serta bentang pendekat sepanjang lebih dari 500 meter. Struktur utama dilengkapi dua pylon setinggi kurang lebih 100 meter, serta menggunakan beton mutu tinggi. Dalam pelaksanaannya, proyek ini juga menerapkan teknologi Building Information Modeling (BIM) guna meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengendalian konstruksi serta keselamatan pekerjaan proyek.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menyampaikan penandatanganan kontrak ini menjadi tahapan penting bagi Hutama Karya yang juga sebagai champion di bidang Jalan dan Jembatan untuk segera memulai pelaksanaan proyek secara terukur dan profesional, dengan mengedepankan ketepatan mutu, waktu, serta aspek keselamatan.

Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan – Pulau Laut akan memberikan manfaat strategis bagi masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari peningkatan kelancaran mobilitas dan distribusi logistik, perluasan akses layanan publik, hingga penguatan aktivitas ekonomi. Kehadiran jembatan ini juga diharapkan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru serta meningkatkan daya tarik investasi.

“Melalui proyek ini, Hutama Karya berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperkuat keterhubungan antarwilayah, serta mendukung pemerataan pembangunan nasional,” kata Mardiansyah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Kerajaan Sarawak, Malaysia, tengah mengkaji pembangunan kereta antarnegara di IKN, yang akan menghubungkan Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam.

Hal itu diungkap Menteri Pengangkutan Sarawak YB Dato Sri Lee Kim Shi saat berkunjung ke kantor Otorita IKN (OIKN) pada Rabu lalu (10/12).

Ia menyatakan Kerajaan Sarawak tengah mengkaji pembangunan jalur kereta antarnegara yang akan menghubungkan Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam.

"Kami juga sedang mengkaji pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam," ujar Dato Sri Lee Kim Shi dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12).

Selain itu, Kerajaan Sarawak akan meluncurkan maskapai baru Air Borneo pada Januari 2026, yang menghubungkan Sarawak dengan sejumlah kota di Pulau Kalimantan, termasuk membuka jalur langsung menuju IKN.

"Kita dalam pulau yang sama di Borneo. Kami sangat tertarik dengan pembangunan Nusantara, ini adalah masa depan. Sesama di Borneo, kami bangga nantinya seluruh dunia akan datang ke Nusantara," ujarnya.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menggali potensi kerja sama dan investasi lintas sektor, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.

Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyambut positif rencana penerbangan langsung dari Sarawak ke IKN. Apalagi, Bandara Nusantara sebentar lagi akan beroperasi sebagai bandara komersial.

"Ini akan mempermudah mobilitas dari dan ke IKN. Tidak hanya udara, jika jalur kereta api lintas tiga negara terwujud, ini akan menggerakkan ekonomi Asia Tenggara dan memperlihatkan pada dunia kuatnya dinamika ekonomi kawasan," ujar Bimo.

Selain transportasi, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi di bidang kesehatan. Sarawak, yang memiliki fasilitas kesehatan unggul, membuka kemungkinan kerja sama dengan rumah sakit di IKN, termasuk pada aspek riset medis yang dapat saling memperkuat kapasitas layanan.

Pada sektor kebudayaan, Sarawak dan IKN yang memiliki akar budaya serumpun melihat peluang pengembangan program dan acara budaya bersama di masa mendatang, termasuk potensi penyelenggaraan kompetisi sumpit dan pertukaran budaya lainnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengadakan pelepasan kapal pengiriman dari Kawasan Industri Pupuk Kaltim, Bontang, pada Jumat (31/10) sebagai langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pupuk bagi petani pada puncak musim tanam akhir tahun.

Pada seremoni tersebut, sebanyak 4.650 ton pupuk urea bersubsidi diberangkatkan menuju Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memenuhi kebutuhan petani terdaftar di wilayah tersebut. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa pengapalan pupuk subsidi melalui jalur laut merupakan bagian penting dari kesiapan nasional menghadapi tingginya serapan pupuk.

"Pagi ini kita melepas pengiriman pupuk bersubsidi sebanyak 4.650 ton. Ini merupakan langkah antisipatif menghadapi puncak musim tanam, di mana kebutuhan pupuk meningkat signifikan. Kami memastikan penyaluran berlangsung tepat waktu dan sesuai alokasi," ujar Rahmad.

Seluruh pupuk yang dikirimkan telah terkoneksi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru yang ditetapkan pemerintah sejak 22 Oktober 2025. Rahmad menegaskan bahwa kebijakan penurunan HET hingga 20 persen di bawah harga sebelumnya merupakan terobosan besar yang berpihak pada petani, dan Pupuk Indonesia mendukung penuh implementasinya.

"Pengiriman hari ini menjadi momen penting, karena pupuk subsidi yang kami distribusikan sudah menggunakan HET baru sesuai arahan Presiden dan Kementerian Pertanian. Pupuk Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjangkau bagi seluruh petani," tambah Rahmad.

Untuk menjamin kepatuhan atas kebijakan tersebut, HET terbaru telah diintegrasikan dalam sistem i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) dan diterapkan pada seluruh kios resmi. Stiker HET terbaru juga telah dipasang di titik serah agar petani mendapatkan informasi harga yang transparan.

Menurut Rahmad, pelepasan kapal dari Pupuk Kaltim ini merupakan bagian dari rangkaian pengapalan ke berbagai wilayah produksi pangan. Sebelumnya, Pupuk Indonesia juga melepas pengiriman pupuk dari gudang Petrokimia Gresik ke sejumlah titik di Bojonegoro, Tuban, dan Ngawi.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, menambahkan bahwa keandalan pabrik dan kesinambungan produksi menjadi bagian kunci dari dukungan perusahaan terhadap ketahanan pangan.

"Produktivitas pertanian sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Karena itu, Pupuk Kaltim memastikan produksi berjalan optimal untuk mendukung petani terdaftar di seluruh Indonesia," kata Gusrizal.

Sebagai BUMN yang bertugas menyediakan dan menyalurkan pupuk subsidi secara nasional, Pupuk Indonesia berpegang pada prinsip distribusi 7T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi.

Selain memastikan kelancaran pasokan, perusahaan juga terus memperluas edukasi melalui program Rembuk Tani, sebagai ruang komunikasi bagi petani terkait HET terbaru serta pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan produktivitas pertanian.

Stok Nasional Aman, Ada 1,44 Juta Ton

Untuk mendukung kelancaran musim tanam, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk sebesar 1,44 juta ton bagi petani terdaftar di seluruh Indonesia. Di Pulau Kalimantan, tersedia total stok 276.435 ton, yang terdiri dari 48.259 ton pupuk bersubsidi dan 228.176 ton pupuk nonsubsidi.

Di Kalimantan Timur sendiri, disiapkan 207.375 ton pupuk, termasuk 4.603 ton pupuk subsidi. Dengan jumlah ini, kebutuhan petani untuk lebih dari 55 hari ke depan dapat dipenuhi dengan baik.

Rahmad menegaskan bahwa keberlanjutan usaha tani sangat dipengaruhi oleh keterjangkauan harga pupuk. "Setiap kenaikan harga pupuk Rp1.000 dapat menurunkan tingkat pemupukan hingga 14 persen. Karena itu, penurunan HET bukan hanya kebijakan harga, tetapi langkah strategis menjaga produktivitas dan kemandirian pangan nasional," pungkas Rahmad.