KOMPAS.com – Cara cek penerima bansos Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat untuk memastikan apakah masih tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial pemerintah.

Pengecekan kini semakin praktis karena dapat dilakukan secara online lewat HP. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status penerima bansos terbaru.

Penyaluran bansos Juli 2026 merupakan bagian dari pencairan triwulan III, yakni periode penyaluran bantuan yang mencakup Juli, Agustus, dan September 2026.

Pada tahap ini, pemerintah melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan untuk masing-masing program.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat dapat melihat apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan, mengetahui jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Perlu diketahui, data penerima bansos terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, status penerima bisa berubah sesuai hasil pemutakhiran dan verifikasi data sehingga pengecekan secara berkala sangat disarankan.

Lalu, bagaimana cara cek penerima bansos Juli 2026 secara online?

Cara cek penerima bansos Juli 2026 lewat HP

- Cara cek penerima bansos Juli 2026 di cekbansos kemensos go id

Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima bansos Juli 2026 tanpa perlu mengunduh aplikasi. Berikut langkah-langkah cek bansos Juli 2026:

• Buka browser di HP
• Kunjungi situs resmi cek bansos kemensos go id, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol "Cari Data".

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi berupa nama, kelompok desil, jenis bantuan, hingga periode pencairannya.

- Cara cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui situs resmi, masyarakat juga bisa mengecek status penerima bantuan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek penerima bansos Juli 2026:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi Cek Bansos
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, meliputi nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

Daftar bansos yang disalurkan pada Juli 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program yang masih disalurkan pada 2026 meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Seluruh penetapan penerima bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK.

Oleh sebab itu, status penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda sesuai program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

Penerima BPNT memperoleh bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Bantuan beras pangan

Penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras setiap bulan.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH dibedakan berdasarkan kategori penerima, yaitu:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Di sejumlah daerah, pencairan bansos juga masih dilakukan melalui kantor pos agar masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan tetap dapat menerima bantuan.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan, cara cek penerima bansos Juli 2026 dapat dilakukan kapan saja melalui HP menggunakan NIK KTP.

Mengingat data penerima terus diperbarui, pengecekan secara berkala menjadi langkah penting agar tidak ketinggalan informasi mengenai penyaluran bantuan sosial terbaru.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Cek penerima bansos 2026 menjadi langkah penting bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Saat ini, proses cek penerima bansos bisa dilakukan secara online hanya melalui ponsel. Masyarakat cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status kepesertaan.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), pengguna dapat melihat apakah terdaftar sebagai penerima bantuan, jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Karena data penerima bantuan terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat disarankan melakukan pengecekan secara berkala agar mengetahui status terbaru.

Lantas, bagaimana cara cek penerima bansos 2026 secara online?

Cara cek penerima bansos 2026 lewat HP

Anda bisa melalukan cek penerima bansos 2026 secara online tanpa aplikasi melalui link resmi Kemensos. Berikut cara cek bansos Kemensos 2026:

• Buka browser di HP
• Akses laman https cekbansos kemensos go id 2026 terbaru yakni https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik "Cari Data".

Apabila terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai program bantuan yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

Selain itu, cek bansos juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store atau App Store. Berikut cara cek penerima bansos Kemensos di aplikasi Cek Bansos:

• Buka aplikasi, lalu pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data"

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, mulai dari nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

Daftar bansos yang disalurkan pada 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program bansos yang disalurkan meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Penetapan penerima bantuan kini mengacu pada DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Oleh karena itu, status penerima dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi dan pemutakhiran data.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda, tergantung jenis program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penerima memperoleh bantuan sebesar:

• Rp 200.000 per bulan, atau
• Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima sebagai berikut:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini 0-6 tahun: Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap.

- Bantuan beras pangan

Penerima memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras per bulan.

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran sebesar Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Untuk diketahui, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu:

• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Mandiri
• Bank Tabungan Negara (BTN)

Di sejumlah wilayah, penyaluran juga masih dilakukan melalui kantor pos untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan.

Itulah cara cek penerima bansos 2026 secara online lewat HP. Masyarakat disarankan rutin melakukan cek bansos NIK KTP dikarenakan data terus diperbarui.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Cek desil menjadi salah satu hal yang banyak dicari masyarakat. Pasalnya, status desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam memberikan bantuan sosial (bansos).

Penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI, mengacu pada desil DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).

Kini, masyarakat dapat cek bansos sekaligus mengetahui posisi desil secara online hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos di ponsel.

Lantas, bagaimana cara cek desil bansos secara online? Berikut penjelasannya.

Cara cek desil bansos lewat HP

Ada dua cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengetahui status desil, yaitu melalui website resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

1. Cara cek desil lewat website Kemensos

Anda bisa cek desil melalui browser di ponsel atau komputer dengan mengakses situs resmi Kemensos. Cara ini juga sering disebut sebagai cara cek desil lewat Google. Berikut caranya:

• Buka browser di HP atau komputer
• Masuk ke situs https cekbansos kemensos go id 2026 terbaru, yaitu https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol "Cari Data".

Melalui layanan ini, masyarakat dapat cek bansos KTP, mengetahui status penerima bantuan, jenis bantuan yang diterima, sekaligus melihat kategori desil yang tercatat dalam basis data pemerintah.

2. Cara cek desil di aplikasi Cek Bansos

Masyarakat juga dapat melakukan cara cek desil menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Android maupun iPhone. Berikut cara cek desil 1 sampai 10 di aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Cek Bansos
• Masukkan NIK sesuai data kependudukan
• Klik Cari Data
• Tunggu hingga hasil pencarian muncul.

Lewat aplikasi ini, pengguna tidak hanya bisa cek desil bansos, tetapi juga melihat data anggota keluarga, status penerima bantuan, hingga posisi desil berdasarkan DTSEN.

Cara ini menjadi pilihan praktis karena seluruh proses dapat dilakukan langsung dari ponsel tanpa perlu datang ke kantor desa, kelurahan, maupun dinas sosial.

Apa itu desil bansos?

Sebelum melakukan cara mengecek desil bansos, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan desil.

Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem ini, seluruh penduduk dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah hingga paling tinggi.

Semakin kecil angka desil seseorang, semakin besar peluangnya untuk menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Penentuan kategori desil menggunakan data dalam DTSEN yang diperbarui secara berkala agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Cek desil 1 sampai 10, ini arti setiap kategori

Setelah melakukan cek desil, hasil pencarian biasanya akan menampilkan posisi seseorang dalam kelompok kesejahteraan. Berikut pembagian cek desil 1 sampai 10:

• Desil 1: Kelompok miskin ekstrem
• Desil 2: Kelompok miskin
• Desil 3: Kelompok hampir miskin
• Desil 4: Kelompok rentan miskin
• Desil 5: Kelompok menuju kelas menengah
• Desil 6-10: Kelompok masyarakat menengah hingga ekonomi atas.

Dengan kata lain, apabila hasil menunjukkan desil 6-1, perlu dipahami bahwa kategori desil 6-10 umumnya berada pada kelompok ekonomi menengah hingga atas, sehingga peluang menerima bansos biasanya lebih kecil dibanding kelompok desil yang lebih rendah.

Desil berapa yang berpeluang menerima bansos?

Secara umum, kategori desil digunakan pemerintah sebagai salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Rinciannya sebagai berikut:

• Desil 1 sampai desil 4 menjadi prioritas penerima PKH
• Desil 1 sampai desil 5 berpeluang menerima BPNT atau Program Sembako
• Desil 1 sampai desil 5 dapat memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI
• Desil 1 sampai desil 5 juga berpotensi menerima bantuan melalui program ATENSI.

Meski demikian, status desil bukan satu-satunya syarat. Pemerintah tetap melakukan verifikasi dan validasi data sebelum menetapkan penerima bantuan.

Kenapa hasil cek bansos tidak muncul?

Sebagian masyarakat sudah melakukan cek bansos maupun cek desil, tetapi data belum muncul dalam sistem. Beberapa penyebab yang paling sering terjadi antara lain:

• Data kependudukan belum diperbarui
• Data masih dalam proses verifikasi dan validasi
• Penerima yang tercatat telah meninggal dunia
• Terdaftar sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD
• Memiliki anggota keluarga yang berstatus ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil cek bansos KTP maupun status penerima bantuan sosial.

Cara mengajukan perbaikan data desil

Apabila hasil cek desil bansos dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan usulan perbaikan data. Pengajuan dapat dilakukan melalui dua cara berikut.

1. Secara offline

Datang langsung ke kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat dengan membawa dokumen pendukung untuk mengajukan perubahan data.

2. Secara online

Masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Usulan pada aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan pembaruan data secara digital.

Pemerintah mengimbau masyarakat agar rutin memperbarui data kependudukan sehingga informasi dalam DTSEN tetap akurat dan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Dengan mengetahui cara cek desil, masyarakat dapat memantau posisi kesejahteraan yang tercatat dalam basis data pemerintah.

Melalui cek desil, cara cek desil bansos, maupun cara mengecek desil bansos menggunakan NIK KTP, proses pengecekan kini dapat dilakukan dengan mudah langsung dari HP.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Cara cek desil dan cek bansos 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Kini, cek bansos KTP dapat dilakukan secara online hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak hanya bisa cek bansos Kemensos DTKS atau data terbaru pemerintah, tetapi juga mengetahui kategori desil, jenis bantuan yang diterima, serta periode penyalurannya.

Status desil menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial.

Cara cek bansos 2026 dan cek desil secara online

Masyarakat dapat melakukan cara cek bansos maupun cek desil melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

1. Cara cek bansos KTP melalui situs Kemensos

Berikut langkah-langkah cek bansos KTP Kemensos go id:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP.
• Masukkan NIK sesuai KTP.
• Isi kode captcha.
• Klik tombol "Cari Data".
• Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.

Apabila data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima bansos, kategori desil, jenis bantuan yang diterima, hingga periode penyaluran.

2. Cara cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui website, masyarakat juga dapat melakukan cek bansos 2026 menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Android maupun iPhone.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos".
• Masukkan NIK sesuai KTP.
• Klik "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, data anggota keluarga, kategori desil, jenis bantuan yang diterima, hingga jadwal pencairan apabila terdaftar sebagai penerima.

Apa itu desil bansos?

Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

Data tersebut berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui secara berkala agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Semakin kecil angka desil seseorang, semakin besar peluangnya menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Pembagian kelompok desil terdiri atas:

• Desil 1: Kelompok miskin ekstrem.
• Desil 2: Kelompok miskin.
• Desil 3: Kelompok hampir miskin.
• Desil 4: Kelompok rentan miskin.
• Desil 5: Kelompok menuju kelas menengah.
• Desil 6 hingga Desil 10: Kelompok menengah hingga ekonomi atas.
• Hubungan desil dengan penerima bansos

Kategori desil menjadi salah satu indikator utama dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Secara umum:

• Desil 1-4 menjadi prioritas penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
• Desil 1-5 berpeluang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako.
• Desil 1-5 dapat memperoleh bantuan iuran BPJS Kesehatan kategori PBI.
• Desil 1-5 berkesempatan menerima bantuan melalui program ATENSI.

Meski demikian, penetapan penerima bantuan tetap mempertimbangkan hasil verifikasi dan pemutakhiran data pemerintah.

Daftar bansos yang masih disalurkan pada 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial, di antaranya:

• Program Keluarga Harapan (PKH).
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
• Bantuan beras pangan.
• PBI-JKN atau BPJS PBI.

Penyaluran bantuan mengacu pada DTSEN yang terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK sehingga status penerima dapat berubah sesuai hasil pembaruan data.

Besaran bantuan yang diterima

Besaran bantuan berbeda sesuai program yang diterima.

BPNT

• Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap.

PKH

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap.
• Anak usia dini 0-6 tahun: Rp 750.000 per tahap.
• Siswa SD: Rp 225.000 per tahap.
• Siswa SMP: Rp 375.000 per tahap.
• Siswa SMA: Rp 500.000 per tahap.
• Lansia: Rp 600.000 per tahap.
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap.

Bantuan beras pangan

• 20 kilogram beras per bulan.

PBI-JKN

• Iuran Rp 42.000 per orang per bulan dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Di sejumlah wilayah, bantuan masih disalurkan melalui kantor pos.

Kenapa nama tidak muncul saat cek bansos?

Apabila hasil cek bansos KTP atau cek desil tidak menampilkan data, penyebabnya dapat berupa:

• Data kependudukan belum lengkap atau belum diperbarui.
• Data masih dalam proses verifikasi dan validasi.
• Penerima yang terdaftar telah meninggal dunia.
• Terdaftar sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
• Memiliki anggota keluarga yang berstatus ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.

Jika data dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan usulan pembaruan data melalui kantor desa, kelurahan, dinas sosial, atau memanfaatkan fitur "Usulan" pada aplikasi Cek Bansos.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk rutin memperbarui data kependudukan agar proses penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.

Dengan memahami cara cek bansos 2026, cara cek desil, serta rutin melakukan cek bansos KTP, masyarakat dapat mengetahui peluang memperoleh berbagai program bantuan pemerintah sekaligus memastikan data sosial ekonominya telah tercatat dengan benar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Cara cek penerima bansos banyak dicari masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Kini, pengecekan status bansos bisa dilakukan secara online hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melihat status kepesertaan, jenis bantuan yang diterima, hingga periode penyaluran bantuan.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial pada Juni 2026.

Dikarenakan data penerima terus diperbarui, masyarakat disarankan melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan status bantuan yang diterima.

Lalu, bagaimana cara cek penerima bansos Juni 2026 secara online lewat HP?

Cara cek penerima bansos Juni 2026 lewat HP

Pengecekan bansos dapat dilakukan melalui aplikasi resmi maupun situs yang disediakan Kemensos. Berikut cara cek penerima bansos Juni 2026:

1. Cara cek bansos lewat aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Klik "Cari Data".

Setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan. Data yang muncul meliputi nama penerima, kategori desil, jenis bantuan yang diterima, serta periode pencairan bantuan sosial.

2. Cara cek bansos Kemensos lewat cekbansos.kemensos.go.id

• Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha atau kode verifikasi yang tersedia
• Klik tombol "Cari Data".

Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai program bansos yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

Layanan ini memudahkan masyarakat untuk mengecek status bantuan tanpa harus datang ke kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat.

Daftar bansos yang cair Juni 2026

Pada Juni 2026, pemerintah masih menyalurkan sejumlah program bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Program tersebut meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• PBI-JKN atau BPJS PBI

Penyaluran bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena itu, status penerima dapat berubah sesuai hasil verifikasi dan pemutakhiran data terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda-beda tergantung jenis program dan kategori penerima. Berikut rinciannya:

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap penyaluran

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori penerima, antara lain:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini 0-6 tahun: Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

- Bantuan beras pangan

20 kilogram beras per bulan

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Iuran Rp 42.000 per orang per bulan dibayarkan langsung oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan.

Bantuan sosial disalurkan melalui bank-bank anggota Himbara, yakni:

• Bank Rakyat Indonesia
• Bank Negara Indonesia
• Bank Mandiri
• Bank Tabungan Negara

Sementara itu, di beberapa daerah penyaluran bantuan masih dilakukan melalui kantor pos agar dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan.

Itulah cara cek penerima bansos Juni 2026 secara online menggunakan NIK KTP. Mengingat data penerima terus diperbarui berdasarkan DTSEN, masyarakat sebaiknya rutin melakukan pengecekan agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai status dan pencairan bantuan sosial.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengingatkan para pengemudi ojek online (ojol) di Sumut dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis dengan hanya menunjukkan KTP Sumut di fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi perwakilan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) Sumut, Kamis (18/6/2026).

"Silahkan manfaatkan program UHC, karena sekarang Anda berobat dimanapun gratis, selama fasilitas kesehatannya bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan)," kata Bobby.

Bobby menyampaikan Pemprov Sumut memiliki beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), salah satunya Program Berobat Gratis (Probis) atau Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin masyarakat Sumut mendapatkan akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa terkecuali.

Dengan UHC, lanjutnya, belasan ribu pengemudi ojol di Sumut dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bobby pun mengapresiasi pengemudi ojol yang selama ini membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri maupun memperjuangkan pembayarannya kepada aplikator. Dia menyebut hal itu membantu meringankan beban anggaran pemerintah.

Namun, Bobby menegaskan Pemprov Sumut tetap mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojol agar memberi kepastian dan jaminan kecelakaan kerja.

"Kalaupun belum, silakan manfaatkan program UHC di manapun," tambahnya.

Sementara itu Ketua Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) Timbul Siahaan menyampaikan belum semua pengemudi ojol mengetahui bahwa program UHC dapat dimanfaatkan oleh pekerja rentan seperti mereka yang menghadapi berbagai risiko di lapangan setiap hari.

Dalam audiensi dengan Gubernur Sumut pada Kamis (18/6/2026), Timbul membeberkan tuntutan para pengemudi ojol yang disampaikan sebelumnya dalam aksi unjuk rasa, diantaranya terkait kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, tarif bersih, dan kehadiran UU Transportasi Online.

"Termasuk (tuntutan) untuk di Medan, bagaimana membebaskan biaya parkir untuk layanan antar paket dan makanan. Serta mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Timbul. (240)

JAKARTA - Upaya Pemerintah Indonesia untuk membawa pulang buronan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Paulus Tannos, memasuki babak baru. Terbaru, Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan peninjauan yudisial yang diajukan Tannos terkait proses ekstradisinya ke Indonesia.

Putusan tersebut membuka jalan berlanjutnya proses ekstradisi yang diajukan Pemerintah Indonesia. Tahap berikutnya adalah committal hearing atau sidang pemeriksaan permohonan ekstradisi yang baru akan digelar pada Agustus 2026.

"Adapun tahapan berikutnya yaitu sidang committal hearing yang dijadwalkan pada Agustus 2026," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (6/6/2026).

Dalam committal hearing itu, kepentingan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra tersebut akan diwakili oleh Attorney-General's Chambers (AGC) Singapura.

Nantinya, Pengadilan Singapura akan menilai apakah permintaan ekstradisi terhadap Tannos telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Apabila syarat-syarat tersebut dinilai terpenuhi, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang membuka jalan bagi ekstradisi Tannos ke Indonesia.

Lihat video: Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Ditolak Pengadilan Singapura



"Putusan ekstradisi dapat dijatuhkan segera sesudahnya, pada tranche yang sama atau sesudahnya bergantung pada dinamika persidangan," jelas Budi.

Meski demikian, Tannos tidak serta-merta dapat langsung dibawa ke Indonesia atas putusan itu. Tersangka kasus e-KTP sejak 2019 itu masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum atas putusan ekstradisi itu. "Sesuai Extradition Act, subject ekstradisi dapat mengajukan upaya hukum atas putusan ekstradisi," tandas Budi.

KOMPAS.com – Cara cek penerima bansos Juni 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat yang ingin memastikan apakah masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Pengecekan status penerima bansos kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara online hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.

Masyarakat tidak perlu datang ke kantor desa atau kelurahan karena proses verifikasi bisa dilakukan langsung melalui ponsel.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat dapat mengetahui status penerima berbagai program bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, hingga PBI-JKN.

Pemeriksaan status bansos juga penting dilakukan secara berkala mengingat data penerima dapat berubah mengikuti pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah.

Lantas, bagaimana cara cek penerima bansos Juni 2026?

Cara cek penerima bansos Juni 2026 lewat HP

Masyarakat dapat melakukan pengecekan status bansos melalui aplikasi maupun situs resmi Kemensos. Berikut cara cek penerima bansos Juni 2026:

1. Cara cek penerima bansos di aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK KTP
• Klik tombol "Cari Data"

Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi lengkap penerima bantuan, mulai dari nama penerima, jenis bantuan yang diterima, kategori desil, hingga periode pencairan bantuan sosial.

2. Cara cek penerima bansos Juni 2026 via cekbansos.kemensos.go.id

• Akses laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha atau kode verifikasi yang muncul
• Klik tombol "Cari Data"

Apabila nama terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi mengenai jenis bansos yang diterima beserta jadwal atau periode penyalurannya.

Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengecek status pencairan BPNT dan PKH Juni 2026 secara mandiri tanpa harus datang ke kantor pemerintahan setempat.

Daftar bansos yang cair Juni 2026

Pemerintah melalui Kemensos masih menyalurkan sejumlah program bantuan sosial reguler pada Juni 2026. Berikut beberapa bantuan yang dapat dicek melalui layanan resmi Kemensos:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• PBI-JKN atau BPJS PBI

Penyaluran bantuan saat ini mengacu pada DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena itu, status penerima dapat berubah sesuai hasil pemutakhiran data terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda-beda tergantung program yang diikuti. Berikut rinciannya:

• BPNT: Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap penyaluran
• PKH: disesuaikan dengan kategori penerima
• Bantuan beras pangan: 20 kilogram beras
• PBI-JKN/BPJS PBI: iuran Rp 42.000 per orang per bulan yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan

Pencairan bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta melalui kantor pos di sejumlah wilayah.

Karena data penerima dapat diperbarui sewaktu-waktu, masyarakat disarankan rutin melakukan pengecekan melalui layanan resmi Kemensos agar tidak ketinggalan informasi terkait pencairan PKH, BPNT, bantuan beras, maupun program bansos lainnya pada Juni 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memperluas jangkauan pelayanan publik dengan menghadirkan unit pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) langsung di tingkat kelurahan, dengan mengoperasikan Unit Pelayanan Kecamatan Biringkanaya yang berlokasi di Kelurahan Daya.

Melalui perluasan ini, masyarakat kini dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga surat keterangan tidak mampu, tanpa perlu mendatangi kantor dinas terkait.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif, cepat, dan responsif. Kehadiran titik layanan baru ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, mengurai antrean panjang di tingkat kota, serta memotong jarak akses bagi masyarakat.

"Sejak awal komitmen kami memberikan pelayanan terbaik dan mendekatkan pada masyarakat di semua tingkatan Kota Makassar. Kalau pelayanan hanya terfokus di satu kantor kecamatan, tentu akses masyarakat menjadi lebih jauh," ujar Munafri di Makassar, Kamis (21/5/2026).

Dia menambahkan, Unit Pelayanan Biringkanaya diproyeksikan mampu mencakup kebutuhan administrasi hingga enam kelurahan di sekitarnya. Ke depan, Pemkot Makassar berencana mereplikasi konsep serupa di kecamatan lain serta menambah diversifikasi jenis layanan sosial lainnya agar tidak lagi tersentralisasi.

"Prinsipnya bisa diterapkan di kecamatan lain, tapi tetap harus kita hitung dengan baik. Jangan sampai membuka layanan baru justru menambah beban biaya tanpa dampak signifikan. Yang paling penting adalah manfaat langsung yang dirasakan masyarakat," tegas Munafri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar Muhammad Hatim mengungkapkan, pemilihan Kecamatan Biringkanaya sebagai proyek percontohan didasarkan pada indikator kepadatan penduduk dan luas wilayah yang dinilai cukup tinggi.

"Kecamatan Biringkanaya ini wilayahnya luas dan penduduknya padat, sehingga kita perlu membagi titik layanan dan menambah fasilitas pelayanan. Hadirnya unit layanan ini kita harapkan mampu mempercepat proses sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih merata," kata Hatim.

Bisnis.com, JAKARTA - Pinjaman online atau pinjol masih menjadi solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Proses pengajuan yang serba digital membuat layanan ini diminati karena praktis, cepat, dan bisa dilakukan hanya melalui ponsel.

Namun, tidak sedikit pengguna yang mengalami kendala saat proses verifikasi akun, terutama pada tahap scan wajah dan selfie KTP. Gangguan kamera, pencahayaan yang kurang baik, hingga sistem error sering kali membuat pengajuan pinjaman gagal diproses.

Di tengah kondisi tersebut, beberapa platform pinjol legal diketahui tetap menyediakan proses pengajuan yang relatif lebih sederhana tanpa verifikasi biometrik yang rumit. Meski demikian, masyarakat tetap harus memastikan layanan yang digunakan benar-benar legal dan berada di bawah pengawasan regulator.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap praktik pinjaman online ilegal. Pasalnya, pinjol ilegal sering menawarkan pencairan instan tanpa seleksi, tetapi memiliki risiko bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga penagihan tidak manusiawi.

Sementara itu, pinjol legal atau layanan peer-to-peer lending (P2P lending) wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan regulator, termasuk soal perlindungan konsumen dan transparansi biaya.

Hingga Februari 2026, terdapat puluhan perusahaan pinjaman online resmi yang telah berizin dan diawasi OJK. Seluruh penyelenggara tersebut diwajibkan menjalankan operasional sesuai regulasi yang berlaku.

Ciri-ciri Pinjol Legal dan Aman

Sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat perlu memahami ciri-ciri pinjol resmi agar tidak terjebak layanan ilegal.

Berikut beberapa karakteristik pinjol legal:

1. Terdaftar atau berizin resmi dari OJK
2. Memiliki alamat kantor dan identitas perusahaan yang jelas
3. Transparan terkait bunga, biaya, dan tenor pinjaman
4. Memiliki layanan pengaduan konsumen
5. Tidak menawarkan pinjaman melalui chat pribadi atau SMS massal
6. Proses pinjaman tetap melalui tahapan verifikasi dan analisis
7. Penagihan dilakukan sesuai aturan dan etika
8. Akses aplikasi hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi

Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan legalitas perusahaan pinjol melalui layanan resmi OJK, baik lewat Kontak OJK 157 maupun WhatsApp resmi OJK di 081 157 157 157.

Daftar Pinjol Legal Tanpa Scan Wajah dan Selfie KTP 2026

Beberapa platform pinjol legal diketahui menawarkan proses pengajuan yang lebih sederhana tanpa tahapan scan wajah yang rumit. Meski demikian, kebijakan verifikasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan perusahaan.

Berikut beberapa pinjol legal yang dikenal memiliki proses pengajuan relatif praktis:

1. DanaRupiah

Platform ini dikelola oleh PT Layanan Keuangan Berbagi dan telah berizin OJK. Proses pengajuannya dilakukan secara online dengan persyaratan yang relatif sederhana.

2. KreditPro

KreditPro merupakan layanan P2P lending yang dapat diakses melalui website. Menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan tenor yang fleksibel.

3. Kredit Pintar

Pinjol ini cukup populer karena menawarkan proses pencairan cepat setelah pengajuan disetujui. Layanan ini berada di bawah pengawasan OJK.

4. KREDITO

KREDITO menyediakan pinjaman bagi karyawan hingga mahasiswa dengan proses digital yang praktis. Plafon pinjaman bervariasi, mulai dari nominal kecil hingga jutaan rupiah.

5. Dompet Kilat

Layanan pinjaman online ini dikenal memiliki proses pencairan cepat, bahkan dalam hitungan menit setelah pengajuan disetujui.

Daftar Beberapa Pinjol Resmi Berizin OJK 2026

Selain nama-nama di atas, berikut sejumlah penyelenggara pinjaman online resmi yang telah terdaftar dan diawasi OJK:

1. Danamas
2. Amartha
3. Boost
4. Tokomodal
5. Modalku
6. KTA Kilat
7. Finmas
8. KlikA2C
9. Akseleran
10. Ammana
11. PinjamanGo
12. KoinP2P
13. Pohondana
14. Mekar
15. AdaKami
16. RupiahCepat
17. Indodana
18. JULO
19. UKU
20. AdaPundi
21. Danacita
22. UATAS
23. Asetku
24. Findaya

Kemudahan pengajuan pinjaman tanpa scan wajah memang terasa praktis, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, pengguna tetap perlu mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengajukan pinjaman.

Pastikan memahami bunga, tenor, biaya tambahan, hingga konsekuensi keterlambatan pembayaran agar tidak terjebak masalah utang di kemudian hari.

Selain itu, hindari menggunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif yang tidak mendesak. Gunakan pinjaman secara bijak dan hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting agar kondisi keuangan tetap aman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan KTP elektronik dapat digunakan untuk keperluan layanan publik atau layanan lainnya seperti check in hotel. Kemendagri juga memastikan penggunaan fotokopi KTP masih tetap berlaku.

Pernyataan itu sekaligus mengklarifikasi informasi sebelumnya terkait tidak perlunya memberikan e-KTP untuk check in hotel dan larangan penggunaan KTP yang telah di fotokopi.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, menjelaskan e-KTP merupakan kartu identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan pelayanan dan administrasi, baik pelayanan publik maupun pelayanan lainnya yang memerlukan identitas diri penduduk.

"Masyarakat tetap dapat menggunakan KTP-el untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi, seperti check in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya dalam keterangan resmi, dilihat pada Selasa (12/5/2026).

Terkait penggunaan fotokopi KTP, Teguh menyampaikan bahwa berkas tersebut masih berlaku dengan catatan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keamanan hingga perlindungan data pribadi.

Teguh menyebut hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi yang kurang clear sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang tidak tepat," jelasnya.

Dia memastikan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihaknya juga akan terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan, agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi tak memungkiri sejumlah lembaga baik negeri maupun swasta masih mensyaratkan fotokopi e-KTP untuk kelengkapan administrasi.

Alasannya, karena sistem administrasi masih manual dan mengandalkan arsip fisik.

"Kenapa sekarang masih banyak difotokopi? Karena memang sebagian lembaga pengguna dalam proses administrasi masih menggunakan sistem yang sifatnya manual dan juga arsip fisik," kata Teguh dikutip dari Kompas.com, Kamis (7/5/2026).

Padahal, di dalam e-KTP tertanam chip untuk mengetahui identitas seseorang.

Teguh tahu, bahwa fotokopi e-KTP melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Penyimpanan mesin fotokopi berisiko penyalahgunaan data pribadi yang tertera di KTP.

Untuk itu, Kemendagri mengajak agar fotokopi e-KTP tak lagi jadi syarat administrasi dan beralih ke card reader.

"Mengajak lembaga-lembaga pengguna, apakah itu hotel, sekarang misalnya mas atau mbak ke hotel kan masih diminta fotokopi kan? Kenapa hotel nggak pakai card reader misalnya? Kenapa rumah sakit? Kenapa kemudian berbagai kantor juga tidak (pakai)? Gunakan card reader, gunakan alat pembaca," tegas Teguh.

Ancaman denda Rp 5 miliar

Pasal 67 ayat (1) UU PDP menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000.

Pasal 67 ayat (2) UU PDP diatur, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000.

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," bunyi Pasal 67 ayat (3) UU PDP.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa Fotokopi e-KTP Masih Jadi Syarat? Kemendagri Ungkap Alasannya" dan "Larangan Fotokopi e-KTP, Penyalahgunaan Data Terancam Pidana 5 Tahun"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang