IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan meski saat ini harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat gangguan pasokan global.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan tersebut merupakan kemampuan Prabowo dalam membaca situasi dunia terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan.

Kebijakan penurunan 20 persen harga pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK dan ZA.

Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Penurunan harga pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global.

Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.

Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.

Selain itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi fluktuasi harga gabah.

Selain itu, melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas regulasi distribusi pupuk yang selama ini menghambat penyaluran, memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi. Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global.

“Dengan demikian, pemerintah hadir di dua ujung rantai produksi sekaligus, menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah. Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek,” kata Amran.

Diketahui saat ini sebagian besar petani di Thailand mulai enggan menanam akibat lonjakan harga pupuk, dan Vietnam menghadapi tekanan terhadap ekspor beras karena terganggunya pasokan dari China dan kawasan Teluk.

Krisis pupuk global juga memperlihatkan kerentanan negara-negara di kawasan. Vietnam yang memasok hampir 80 persen kebutuhan beras Filipina mengimpor lebih dari 480.000 ton pupuk dari China pada kuartal pertama 2026, sehingga larangan ekspor Beijing berpotensi mengganggu rantai pasoknya.

Filipina yang bergantung pada China untuk 75 persen kebutuhan pupuk juga tidak memiliki penyangga domestik yang kuat.

Sementara itu, Thailand memperoleh sekitar seperlima pupuknya dari China dan 32 persen dari kawasan Teluk yang kini terganggu, mendorong sebagian petani menunda tanam karena tingginya biaya produksi.

“Di tengah kondisi tersebut, Indonesia berada pada posisi lebih kokoh karena didukung diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi,” kata Amran.

Dia juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoh di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, memberikan bantalan yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan, baik dari gangguan iklim maupun gejolak rantai pasokan global.

Capaian ini, kata Amran, merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog.

"Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga yang kini berjuang menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk dan anomali cuaca," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi tidak berhenti di tingkat pengecer dan distributor. Amran meminta seluruh manajer dan general manager PT Pupuk Indonesia (Persero) di daerah wajib memastikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) benar-benar diterapkan di wilayah masing-masing.

Pemerintah, jelas Mentan, akan terus memperketat pengawasan agar kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sampai kepada petani tanpa penyimpangan di rantai penyaluran. Ia menekankan, setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan berlaku.

Sebelumnya, pemerintah melalui Pupuk Indonesia telah mencabut izin 190 pengecer dan distributor pupuk yang terbukti menjual di atas HET. Langkah ini, menurut Mentan, menjadi bukti komitmen negara dalam menertibkan tata niaga pupuk bersubsidi.

Amran memastikan tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba bermain dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Pemerintah memastikan seluruh penyalur yang melanggar aturan tidak akan diberi kesempatan untuk beroperasi kembali.

“Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tutur Amran seperti dikutip Republika.co.id, Kamis (6/11/2025).

Penurunan HET pupuk bersubsidi resmi berlaku sejak 22 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025. Kebijakan ini menurunkan harga seluruh jenis pupuk bersubsidi hingga 20 persen, meliputi urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Para petani di Kabupaten Lampung Utara menyatakan optimistis menyambut musim tanam mendatang, menyusul keputusan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Penurunan harga tersebut dipastikan saat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kotabumi Utara.

Saat itu, Amran bersama KSP Qodari secara langsung memastikan implementasi kebijakan penurunan harga puouk berjalan efektif di lapangan. Amran mengatakan, kebijakan ini turun langsung dari Presiden.

"Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan. Dan ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem, hingga 20 persen," kata Amran.

Ia menambahkan, kebijakan ini akan terus dikawal agar penurunan harga dapat dirasakan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga tengah membangun tujuh pabrik pupuk baru, di mana lima di antaranya akan diresmikan Presiden sebelum 2029 untuk memperkuat ketersediaan pupuk nasional.

"Bapak Presiden memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran. Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah beban APBN," papar Amran.

Apresiasi terhadap penurunan harga pupuk itu salah satunya disampaikan oleh Eko, petani di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Sumatera.

"Alhamdulillah, harga pupuk sudah turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali, ini sangat membantu kami petani kecil. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri Pertanian," kata Eko pada Rabu (29/10).

Tak hanya petani, pihak distributor pun mengonfirmasi bahwa harga pupuk telah turun signifikan sesuai kebijakan pemerintah. Tari selaku distributor di Kios Pupuk Mitra Tani Sejati, mengakui bahwa harga baru sudah diterapkan dan langsung dirasakan petani.

"Sekarang sudah turun jadi Rp90 ribu. Sejak keputusan pemerintah keluar, kami langsung menyesuaikan harga di kios. Kami juga melihat para petani di sini sangat senang dan bersyukur," kata Tari.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari turut menyampaikan kegembiraan menyaksikan sendiri kebahagiaan petani. Menurutnya, penurunan harga pupuk yang diputuskan di Jakarta telah tereksekusi dengan baik.

"Selain menghadiri panen kedelai, saya diajak mendadak oleh Pak Menteri Amran melihat kondisi kios pupuk. Ini benar-benar spontan, dan ternyata hari ini terbukti harga turun di sini 20 persen. Kita tanya langsung ke distributor dan petani, semua mengakui turun. Ini nyata dan cepat sekali implementasinya," pungkas Qodari.

Kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani.

Murzani menilai, kebijakan ini merupakan kabar gembira yang dapat mendorong optimisme baru di kalangan petani.

"Penurunan harga pupuk ini kabar menggembirakan, kabar menyenangkan, dan kabar optimisme bagi para petani Indonesia," ujar Muzani di Makassar, Minggu (26/10).

Ia menyebut, pengumuman penurunan harga pupuk yang disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah membawa suasana bahagia di tengah petani.

"Petani happy, pasti senang. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mereka. Karena pupuk itu kebutuhan pokok untuk bertani. Ketika harganya turun, beban mereka berkurang dan semangat untuk menanam meningkat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Mentan Amran) menyampaikan bahwa langkah ini merupakan pelaksanaan langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani di penjuru Tanah Air.

"Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran. Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret, merevitalisasi, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN," tutur Amran.

Ia menegaskan, kebijakan ini menjadi wujud keberpihakan negara kepada petani.

"Presiden Prabowo memberi arahan yang sangat tegas, negara harus hadir di sawah, di kebun, di ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Kami di Kementan bersama BUMN pupuk bergerak cepat mengeksekusi perintah itu. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden dan pemerintah kepada petani," katanya.

Senada, Ketua MPR Ahmad Muzani juga sepakat bahwa langkah cepat dan konkret ini menunjukkan kehadiran negara di tengah rakyat.

"Saya melihat ini kebijakan yang luar biasa. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo dan Menteri Amran benar-benar mendengar suara petani. Tidak heran, pengumuman ini bikin semua petani senang," pungkas Muzani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan kebijakan berupa penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen pada Rabu (22/10). Harga pupuk urea yang semula Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800, sedangkan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840.

"Ini bentuk nyata keberpihakan negara kepada petani. Kita ingin petani bisa menanam dengan ongkos yang lebih murah dan hasil yang lebih baik," ujar Amran di Kantor Kementarian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (22/10).

Di hari yang sama, Mentan Amran kemudian menyambut kedatangan Presiden Brasil, Luiz da Silva di Bandara Halim Perdana Kusuma. Amran menjadi perwakilan pemerintah yang menyimbolkan kekuatan pangan nasional.

"Brasil dan Indonesia memiliki semangat yang sama, menjadikan pertanian sebagai kekuatan rakyat," ujar Amran usai prosesi penyambutan.

Pertemuan kedua negara ini dinilai sebagai tanda kemunculan poros baru diplomasi pangan global, di luar dominasi negara-negara utara. Kerja sama yang kini dijajaki Indonesia dan Brasil meliputi teknologi pertanian tropis, riset pupuk ramah lingkungan, hingga perdagangan produk pangan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kehadiran Amran pada kunjungan Luiz da Silva ini merupakan gambaran pertanian Indonesia yang tangguh dan produktif.

Terlebih, dalam 1 tahun terakhir, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejumlah capaian signifikan di sektor pertanian, antara lain lonjakan produksi beras, penurunan impor jagung dan kedelai, serta harga bahan pangan relatif stabil.

Penurunan harga pupuk bersubsidi itu pun disebut menjadi tonggak baru dari upaya panjang menuju kedaulatan pangan, yang memperlihatkan keberanian Amran menempuh jalur efisiensi tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di bawah langit sore Bandara Halim Perdanakusuma, deretan pasukan kehormatan berdiri tegak. Pesawat kepresidenan Brasil baru saja mendarat, Rabu (22/10/2025) membawa tamu penting: Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, tokoh dunia yang dikenal lantang membela kepentingan petani dan kaum pekerja.

Namun sorotan tak hanya tertuju pada tamu dari Amerika Latin itu. Di sisi landasan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berdiri menyambut dengan senyum lebar. Di hari yang sama, beberapa jam sebelumnya, Amran baru saja mengumumkan kebijakan bersejarah, penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dua peristiwa besar dalam satu hari. Satu di panggung diplomasi, satu lagi di jantung kehidupan petani. Dan keduanya menyampaikan pesan yang sama: Indonesia sedang menegakkan kembali kedaulatan pangannya.

Hari yang mengukir sejarah

Pagi hari, Amran berdiri di depan awak media di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Dengan nada tegas, ia mengumumkan kebijakan yang langsung disambut riuh di kalangan petani: harga pupuk turun hingga 20 persen.

Langkah itu disebut-sebut sebagai yang pertama dalam sejarah Indonesia modern. Harga Urea yang semula Rp 2 .250 per kilogram kini turun menjadi Rp 1.800, sedangkan NPK dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840.

“Ini bentuk nyata keberpihakan negara kepada petani. Kita ingin petani bisa menanam dengan ongkos yang lebih murah dan hasil yang lebih baik,” ujar Amran kala itu.

Kebijakan tersebut tidak datang dari ruang rapat berpendingin udara semata. Ia lahir dari efisiensi sistem logistik dan distribusi, hasil evaluasi lapangan, dan dorongan agar anggaran pertanian benar-benar menyentuh petani di tingkat paling bawah.

Beberapa jam setelah pengumuman itu, Amran berganti jas resmi dan berangkat ke Bandara Halim. Tugasnya kali ini berbeda: menyambut langsung Presiden Brasil, Lula da Silva, yang datang dalam kunjungan kenegaraan.

Tidak banyak yang tahu, kehadiran Amran di barisan penyambut presiden asing bukanlah kebetulan. Ia memang dipercaya mewakili Pemerintah Indonesia sebagai simbol kekuatan pangan nasional.

Lula dan Amran dikenal memiliki kesamaan latar perjuangan: keduanya tumbuh dari akar pertanian dan melihat pangan bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan pondasi kemandirian bangsa.

“Brasil dan Indonesia memiliki semangat yang sama, menjadikan pertanian sebagai kekuatan rakyat,” ujar Amran usai prosesi penyambutan.

Poros baru dari selatan dunia

Brasil dan Indonesia adalah dua kekuatan besar yang terletak di belahan selatan dunia. Brasil unggul dalam industri kedelai, daging, dan bioenergi; sementara Indonesia sedang menapaki puncak kemandirian pangan tropis. Pertemuan dua negara ini menandai munculnya poros baru diplomasi pangan global, di luar dominasi negara-negara utara.

Kerja sama yang kini dijajaki meliputi teknologi pertanian tropis, riset pupuk ramah lingkungan, hingga perdagangan produk pangan berkelanjutan.

Dalam konteks itu, Amran bukan sekadar menteri teknis. Ia wajah dari pertanian Indonesia yang tangguh, produktif, dan disegani. Setahun terakhir, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian signifikan di sektor pertanian.

Produksi beras melonjak, impor jagung dan kedelai turun drastis, dan harga bahan pangan relatif stabil. Penurunan harga pupuk bersubsidi menjadi tonggak baru dari upaya panjang menuju kedaulatan pangan.

Bagi banyak pihak, langkah itu menunjukkan keberanian Amran menempuh jalur efisiensi tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

“Pertanian bukan lagi sektor pinggiran. Ia adalah wajah kekuatan Indonesia di dunia,” ujar seorang pejabat senior yang turut hadir di Halim.

Hari itu, di bawah lampu sorot bandara yang mulai redup, dua tokoh pertanian dunia berjabat tangan. Satu datang dari negeri jauh di Amerika Selatan, satu lagi dari tanah subur Nusantara. Bersama, mereka membawa pesan yang sama: pertanian kekuatan bangsa.

Dan bagi Indonesia, hari itu menjadi penegasan bahwa pangan bukan sekadar urusan dapur — tapi simbol kedaulatan, martabat, dan kekuatan negara.

“Dunia harus melihat,” ujar Amran pelan, “Indonesia bukan hanya bisa memberi makan rakyatnya sendiri — tapi juga siap menjadi negara yang memberi makan dunia.”

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin 2.039 kios dan pengecer pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia yang terbukti menaikkan harga hingga 18 persen-20 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Langkah ini diambil untuk menindak praktik curang yang telah lama merugikan petani.

"Kami temukan ada 2.039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi," ujar Amran usai rapat bersama jajaran komisaris dan direksi Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (13/10).

Temuan pelanggaran itu merupakan hasil pemeriksaan Kementan di seluruh Indonesia, yang mencatat 6.383 kasus kenaikan harga pupuk Urea dan NPK.

Dari perhitungan Kementan, praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi petani hingga Rp600 miliar per tahun. Jika dibiarkan, kerugian selama satu dekade bisa mencapai sekitar Rp6 triliun.

Amran menyebut praktik permainan harga ini sudah berlangsung lama dan tidak bisa lagi ditoleransi. Pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan investigasi mendalam dan tidak menutup kemungkinan penegakan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti bersalah.

"Ini permainan sudah lama. Estimasi kerugian petani, ini estimasi ya, itu Rp600 miliar per tahun. Kasihan petani kita, kita harus jaga mereka," ucapnya.

Ia memastikan pencabutan izin ribuan kios itu tidak akan mengganggu distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. Pemerintah telah menyiapkan stok nasional sebanyak 9,5 juta ton, dengan sekitar 6 juta ton di antaranya sudah tersalurkan kepada petani.

"Distribusinya aman. Sekarang total kita siapkan 9,5 juta ton per tahun, dan hampir 6 juta ton sudah terealisasi," jelas Amran.

Sebagai bagian dari reformasi sistem distribusi, Kementan juga berencana menyerahkan sebagian jalur penyaluran pupuk ke Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih agar lebih efisien dan transparan.

Dengan cara ini, rantai pasok yang sebelumnya melewati delapan lini akan dipangkas menjadi hanya tiga, yakni dari petani ke Kopdes, lalu langsung ke konsumen.

Selain menindak pelanggaran, pemerintah juga telah membenahi regulasi distribusi yang sebelumnya berbelit.

Amran menyebut aturan lama yang mewajibkan tanda tangan lintas kementerian dan pemerintah daerah kini sudah dicabut, sehingga penyaluran pupuk bisa dilakukan langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia dan kemudian ke petani.

"Bapak Presiden perintahkan, direct dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan," katanya.

Dengan sistem baru ini, Amran optimistis penyaluran pupuk akan semakin lancar dan mendukung percepatan swasembada pangan nasional.