Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera mengembangkan lahan pertanaman komoditas kedelai seluas 1.000 hektare (ha) sebagai upaya mengurangi ketergantungan kedelai impor.

"Kedelai ini memang masuk dalam komoditas impor, dan yang menjadi faktor mempengaruhi harga kedelai tentunya terkait dengan situasi global," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Elvira Ummihani di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan dengan adanya kondisi tersebut maka cukup sukar dalam mempengaruhi harga kedelai secara langsung di domestik oleh pemerintah daerah.

"Sehingga perlu dilakukan upaya produksi untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai lokal di Lampung," ucap dia.

Dia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai adalah melalui pengembangan lahan pertanaman kedelai seluas 1.000 hektare.

"Pengembangan 1.000 hektare kedelai ini akan dilakukan tahun ini, dan di tempatkan di Kabupaten Lampung Selatan. Memang belum bisa secara keseluruhan memenuhi konsumsi lokal, tapi setidaknya dengan ini bisa membantu sedikit agar bisa dikembangkan makin luas," katanya.

Menurut dia, dalam pengembangan lahan pertanaman kedelai di Kabupaten Lampung Selatan tersebut telah adapula bantuan dari Kementerian Pertanian berupa benih kedelai senilai Rp1 miliar.

"Selain ini untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, perajin dan pengolahan kedelai pun bisa melakukan sejumlah inovasi di produknya sebagai salah satu upaya mengatasi harga yang kurang stabil," tambahnya.

Diketahui sebelumnya berdasarkan data Kementerian Perdagangan secara nasional harga kedelai impor per Kamis (4/6) sebesar Rp13.655 per kilogram, sedangkan harga kedelai impor eceran di pasar tradisional di Kota Bandarlampung rata-rata Rp15.938 per kilogram.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum Dedi Yudha Lesmana mengatakan bahwa kegiatan intervensi Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project (URSIP) pada 2026 di daerah irigasi (DI) Way Sekampung Lampung mencapai 36.197 hektare (ha).

"Di 2026 ada kegiatan URSIP atau perbaikan jaringan irigasi strategis yang bersifat darurat yang dilaksanakan di 56 daerah di seluruh Indonesia, salah satunya di Lampung untuk daerah irigasi Way Sekampung," ujar Dedi Yudha Lesmana dalam rapat peningkatan produksi pangan di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan total intervensi perbaikan area kanal primer memiliki panjang 81.834 meter, area kanal sekunder 187.415 meter, dengan luas lahan 36.197 hektare.

"Pendanaan sumber dananya berasal dari PLN yang mendapatkan dukungan dari Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dan skema kontrak tahun jamak/MYC (multiyears contract)," katanya.

Dia menjelaskan jenis bangunan infrastruktur berupa jembatan, pintu air, sadap, gorong-gorong, talang, terjun, pelimpah, jalan inspeksi, sanggar P3A, shelter, trashrack, papan eksploitasi.

"Manfaat yang diharapkan diterima adalah target indeks pertanaman meningkat dari 1,80 menjadi 2,20, lalu ada potensi tambah produksi padi seluas 44 ribu ton gabah per tahun, dan mendukung asta cita serta Inpres 2/2025 mengenai swasembada pangan," ucap dia.

Terinci lokasi pengerjaan kegiatan intervensi Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project (URSIP) pada 2026 di daerah irigasi (DI) Way Sekampung ada di daerah irigasi Bekri dengan Panjang kanal primer 6.213 meter dan kanal sekunder sepanjang 34.253 meter dengan luas area 5.507 hektare.

Lalu daerah irigasi Punggur Utara untuk kanal primer sepanjang 19.150 meter, kanal sekunder 51.570 meter dengan luas area 13.369 hektare.

Kemudian daerah irigasi Rumbia Barat untuk kanal primer sepanjang 20.780 meter, kanal sekunder 52.038 meter dengan luas area 5.665 hektare, daerah irigasi Sekampung Batanghari untuk kanal primer sepanjang 25.517 meter, kanal sekunder 29.136 meter dengan luas area 8.595 hektare.

Daerah irigasi Batanghari Utara untuk kanal primer sepanjang 7.670 meter, kanal sekunder 16.763 meter dengan luas area 2.561 hektare, daerah irigasi Rumbia Extension untuk kanal primer sepanjang 2.502 meter, kanal sekunder 3.653 meter dengan luas area 500 hektare.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dedi Yudha Lesmana mengatakan ada sebanyak 101 usulan jaringan irigasi utama di Provinsi Lampung pada 2026 untuk mendukung tercapainya swasembada pangan.

"Untuk kegiatan Inpres No 2/2025 pada tahun 2026 di Provinsi Lampung tersebar di 14 kabupaten dan kota. Dan salah satu kegiatannya adalah adanya usulan untuk jaringan irigasi utama," ujar Plt Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PU Dedi Yudha Lesmana dalam rapat peningkatan produksi pangan di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan saat ini di Lampung ada 101 usulan untuk irigasi jaringan utama di daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi ataupun kabupaten.

"Untuk luas lahan yang dialiri dari usulan irigasi jaringan utama tersebut atau total outcome memiliki luas 13.927,27 hektare," katanya.

Dia merincikan usulan jaringan irigasi utama tersebut tersebar di Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah 12 usulan dengan luas pemanfaatan 2.112,26 hektare, Kabupaten Lampung Selatan jumlah 8 usulan dengan luas 805,57 hektare, Lampung Tengah 5 usulan dengan luas 1.824,90 hektare.

Kemudian untuk Kabupaten Lampung Timur usulan berjumlah 19 usulan dengan luas 607,86 hektare, Lampung Utara 12 usulan dengan 442,25 hektare, Mesuji jumlah 4 usulan dengan luas 1.042,53 hektare, Pesawaran 9 usulan dengan luas 908 hektare, Pesisir Barat 6 usulan dengan luas 232,35 hektare.

Lalu usulan jaringan irigasi utama di Kabupaten Tanggamus ada 4 usulan dengan luas 315,50 hektare, Tulang Bawang Barat 7 usulan dengan luas 54,05 hektare, Tulang Bawang 6 usulan dengan luas 2.292 hektare, Waykanan 4 usulan dengan luas 2.292 hektare.

"Sedangkan untuk penanganan jaringan-jaringan irigasi tersier yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 25 usulan dengan total outcome seluas 3.038,73 hektare," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tin Latifah mengatakan Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah kontributor utama tercapainya swasembada pangan nasional dengan adanya peningkatan produksi padi tahunan.

"Provisi Lampung dalam capaian produksi padi menjadi enam besar nasional yang mencatat kenaikan tertinggi tahun kemarin," ujar Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tin Latifah di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan produksi padi di Provinsi Lampung pada 2025 melonjak 16,53 persen dari 2024, dengan produksi padi hanya 2,79 juta ton pada 2024 menjadi 3,25 juta ton di 2025.

"Capaian ini mengukuhkan posisi Lampung sebagai kekuatan pangan nasional, dan Lampung menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Serta memiliki peran penting dalam menjaga pasokan komoditas utama salah satunya padi," katanya.

Dia menjelaskan dari sisi produksi beras, Provinsi Lampung mencatat peningkatan produksi beras terjadi setiap tahun. Pada 2023 produksi beras Lampung sebesar 1,58 juta ton, lalu meningkat 1,60 juta ton di 2024, dan menjadi 1,86 juta ton di 2025.

"Lampung memberikan kontribusi luar biasa terhadap produksi nasional, contohnya di 2024 ketika produksi nasional turun dari 31,10 juta ton di 2023 menjadi 30,62 juta ton di 2024. Lampung justru kontribusinya untuk produksi nasional meningkat dari 5,07 persen di 2023 menjadi 5,11 persen di 2024, dan 5,97 persen di 2025," ucap dia.

Menurut dia, Provinsi Lampung konsisten memberikan kontribusi lebih dari 4,5 persen sejak 2020 terhadap produksi padi dan beras nasional.

"Dengan capaian tahunan yang baik ini di 2025, Lampung diberikan target yang lebih besar di 2026 dari tahun lalu sekitar 20 persen. Ini menjadi kebanggaan kita semua, karena diberi kepercayaan bahwa Provinsi Lampung menjadi pendukung utama, bahkan tulang punggung tercapainya swasembada pangan nasional," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung menyatakan telah melakukan penyerapan gabah hasil panen petani di wilayah tersebut sebanyak 202.564 ton setara beras selama 2025.

"Selama 2025 jumlah serapan gabah mencapai 202.654 ton setara beras. Itu kami dapatkan dari petani, Gapoktan (Gabungan kelompok tani), dan dari mitra yang tersebar di Provinsi Lampung," ujar Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung Rindo Safutra di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan penyerapan gabah yang dilakukan selama 2025 tersebut memiliki persentase 130 persen di atas target yang telah ditentukan.

"Jadi kantor pusat memberikan target serapan panen petani selama 2025 bagi Lampung sebanyak 155 ribu ton, dan ternyata serapan dapat melebihi hingga mencapai 202.564 ton," ucap dia.

Dia menjelaskan dengan adanya capaian serapan yang tinggi di 2025, pihaknya akan terus melakukan penyerapan gabah panen petani untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah.

"Sedangkan untuk target serapan tahun ini bagi Lampung belum ditentukan secara resmi, karena belum ada penugasan. Namun target sementara secara nasional sebanyak 4 juta ton, dan Lampung mendapatkan target sementara untuk penyerapan di 2026 sebanyak 250 ribu ton setara beras," katanya.

Menurut dia, target sementara untuk serapan gabah panen petani tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Target serapan ini bersifat sementara, namun kami terus berupaya untuk terus melakukan penyerapan panen petani secara serentak di berbagai kabupaten, sesuai dengan harga serta ketentuan yang berlaku untuk mendukung kesejahteraan petani serta memenuhi ketersediaan pangan masyarakat," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Tanggal 22 Oktober 2025 menjadi salah satu hari yang sangat membahagiakan bagi jutaan petani di Indonesia, termasuk para petani di Provinsi Lampung, daerah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Pada tanggal 22 Oktober 2025 itu, angin segar bagi sektor pertanian datang, setelah pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan harga eceran tertinggi (HET) berbagai jenis pupuk subsidi hingga 20 persen.

Kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanian tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan swasembada pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Kebijakan strategis tersebut adalah hadiah istimewa bagi para petani, karena penurunan HET pupuk subsidi dapat mengurangi beban petani yang banyak dihabiskan untuk biaya produksi, serta secara langsung bisa mendorong peningkatan hasil panen mereka.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, harga pupuk subsidi yang berlaku di seluruh Indonesia bagi petani yakni pupuk Urea Rp1.800 per kilogram dari harga sebelumnya Rp2.250 per kilogram, pupuk NPK Phonska Rp1.840 per kilogram dari Rp2.300 per kilogram, pupuk NPK untuk Kakao Rp2.640 per kilogram dari Rp3.300 per kilogram, pupuk ZA khusus Tebu Rp1.360 per kilogram dari Rp1.700 per kilogram, dan pupuk organik Rp640 per kilogram dari sebelumnya Rp800 per kilogram.

Dengan turunnya harga HET, maka para petani dapat menghemat biaya produksi dari alokasi pupuk secara signifikan. Bila dihitung alokasi pupuk subsidi bagi petani di Lampung berdasarkan e-RDKK pada 2025 jumlahnya mencapai 810.717 ton untuk total luas lahan baku sawah produksi 337.285 hektare.

Sebagai contoh dengan HET pupuk terbaru Urea Rp1.800 per kilogram.

berdasarkan rekomendasi standar Kementerian Pertanian, kebutuhan rata-rata Urea per hektare untuk padi sawah sebanyak 275 kilogram, dan rata-rata kebutuhan dari alokasi pupuk mencakup berbagai jenis mencapai 2.404 kilogram per hektare.

Maka, diperkirakan petani dapat menghemat sebanyak Rp284.750 per hektare per musim tanam, sedangkan untuk seluruh alokasi tahunan mereka dapat hemat Rp1.081.800 per hektare.

Penghematan biaya produksi para petani itu jika dijabarkan didapat dari perhitungan penurunan HET sebesar 20 persen dikalikan dengan hasil perkalian rata-rata kebutuhan dari alokasi pupuk sebanyak 2.404 kilogram per hektare dengan harga lama pupuk Urea Rp2.250 per kilogram (20%x (2.404 kg/ha x Rp2.250 /kg)).

Bahkan dampak dari penurunan HET pupuk itu terlihat jelas dengan adanya peningkatan nilai tukar petani (NTP) Lampung di November 2025 sebesar 1,25 persen, yakni menjadi 129,33 dari sebelumnya di Oktober sebesar 127,80.

Kenaikan ini di dorong dari Indeks Harga Terima (lt) yang naik 1,28 persen, karena harga jual komoditas stabil ataupun naik. Sementara Indeks Harga Barang (lb) hanya naik 0,03 persen.

Sementara itu nilai tukar usaha pertanian (NTUP) di November 2025 naik 1,66 persen dari Oktober 2025 yang sebelumnya hanya 131,11 menjadi 133,29. Peningkatan ini jauh lebih tinggi, sebab NTUP cukup terpengaruh atas adanya perubahan biaya produksi pertanian, dimana pupuk menyumbang 20-30 persen dari total biaya tanam petani padi, dan telah ada penurunan HET pupuk sebesar 20 persen.

Penurunan HET pupuk merupakan kunci utama dalam menjaga kenaikan indeks harga barang tetap terjaga rendah sebesar 0,03 persen, serta secara langsung dapat mendorong peningkatan NTP dan NTUP.

Dengan berhemat biaya sebesar Rp284.750 per hektare --dengan asumsi produksi petani enam sampai tujuh ton per hektare dengan harga gabah kering giling (GKG) Rp5 ribu per kilogram. Dan total luas baku sawah di Lampung 337 ribu hektare--, maka potensi penghematan biaya produksi dapat mencapai Rp96 miliar per musim di Lampung.

Penurunan HET pupuk tidak hanya sebatas hadiah yang dirasakan sementara saja, melainkan dapat menjadi katalisator jangka panjang bagi kesejahteraan petani Lampung, terlebih lagi NTP dan NTUP Lampung melampaui rata-rata nasional yang hanya 127.

Gambaran dari dampak penurunan HET pupuk bersubsidi tidak hanya terpampang dalam untaian data dan kata yang dilontarkan para pejabat, tapi juga tergambar nyata dari senyum di wajah petani serta senda gurau mereka saat menebarkan pupuk ke tanaman yang mereka rawat di sawah serta ladang. Bahkan para pemilik kios pupuk di Lampung pun ikut merasakan dampaknya dengan adanya potensi peningkatan penjualan.

"Penurunan harga eceran tertinggi pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu ini, sangatlah membantu petani dalam mengusahakan lahan sawahnya," ujar Indra, seorang petani muda asal Desa Nambah Dadi Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan mimik muka dan suara yang bersemangat, dia menceritakan, sebelumnya dia harus mengeluarkan biaya pembelian pupuk subsidi Rp150 ribu per sak untuk kebun jagungnya. Dengan penurunan HET pupuk, maka ia hanya perlu membayar Rp90 ribu per sak. Dalam sekali pemupukan lahan jagung seluas satu hektare itu membutuhkan tiga karung pupuk urea, dan satu karung pupuk NPK Phonska.

Dalam pembelian pupuk subsidi para petani pun tidak dibatasi, tapi hanya dihitung dari luas lahan yang dimiliki. Para petani hanya perlu membawa KTP, tanpa ada pembatasan. Antrean beli pupuk pun tidak ada.

Para petani pun berharap agar ketersediaan pupuk subsidi di kios dapat diperbanyak, sehingga petani tidak kehabisan stok pupuk di kios pupuk terutama saat musim tanam.

Ungkapan bahagia juga dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Udowo Adipuro Lampung Tengah, Sugandi.

"Tentu petani senang dengan diturunkannya harga pupuk, sebab ini sudah mulai musim tanam jadi kami terbantu," ujar Sugandi.

Dia pun berharap dengan harga pupuk subsidi turun dan harga beli gabah yang meningkat, bisa memberikan kesejahteraan kepada petani di daerah yang telah mengusahakan lahan pertanian berpuluh tahun.

Tidak hanya para petani, ternyata penurunan HET pupuk subsidi tersebut pun memberikan dampak positif bagi pemilik kios pupuk dengan adanya potensi peningkatan penjualan. Para pemilik kios pun ikut serta memperlancar penyaluran pupuk subsidi dengan langsung mengimplementasikan penyesuaian harga pupuk. Salah satu praktik baik itu telah dilakukan oleh seorang Pemilik Kios Pupuk di Desa Trimurjo Lampung Tengah, Retno.

Retno mengatakan bahwa harga pupuk di tempatnya sudah langsung turun sejak 22 Oktober 2025 dan kios pun langsung melakukan penurunan harga sesuai aturan pemerintah.

Menurut Retno, saat ini kelompok-kelompok tani sudah hampir semuanya melakukan penebusan pupuk untuk pelaksanaan musim tanam tiga, setelah PT Pupuk Indonesia mengimplementasikan dengan cepat kebijakan penurunan HET pupuk subsidi.

"Karena musim tanam tiga mulai di September, jadi kelompok tani di Oktober akhir sudah full penebusan. Dan nanti akan dilakukan penebusan pupuk lagi di musim tanam tahun 2026," katanya.

Penyerapan pupuk oleh petani yang sudah terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) terus dilakukan. Pasokan pupuk saat ini tetap lancar, tidak ada kendala, tapi memang sejumlah kelompok tani sudah tidak menebus karena sudah mencukupi.

Meski begitu, para pengecer tetap menawarkan ke kelompok tani untuk melalukan penebusan pupuk subsidi. Hingga September untuk realisasi penebusan pupuk di kios milik Retno untuk jenis pupuk Urea sebanyak 282 ton, dan NPK sebanyak 274 ton, sehingga total realisasi penyaluran pupuk ada 556 ton. Ia berharap dengan makin mudahnya petani mendapatkan pupuk subsidi, dapat terjadi peningkatan penjualan pupuk di kiosnya.

Di tengah implementasi aturan penurunan HET pupuk subsidi, pengawasan penyaluran pupuk agar dapat diterima sesuai target, pun dinyatakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sebagai produsen sekaligus koordinator distributor, PT Pupuk Indonesia menyatakan kesiapannya dalam mengawal penyaluran pupuk agar sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) terbaru, sebesar 20 persen.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan pengawasan dilakukan melalui sistem digital i-Pubers dan Command Center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, dan transaksi penebusan secara realtime di seluruh Indonesia.

Pupuk Indonesia Grup pun memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani pada puncak musim tanam 2025 tetap aman dan berkualitas.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2025