Bontang, Kaltim (ANTARA) - Di tengah deru industri yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, Kota Bontang, Kalimantan Timur, kini mulai melangkah menuju babak baru yang lebih berwarna.

Tak ingin terus bergantung pada sektor pengolahan yang telah mapan, Pemerintah Kota Bontang membuka lembaran baru pembangunan dengan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang menjanjikan dan berkelanjutan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari kesiapan Bontang sebagai kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diproyeksikan akan memunculkan kebutuhan besar terhadap akomodasi berkualitas serta destinasi wisata berkelas.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkot Bontang memperkenalkan konsep Villa Bontang Kuala, sebuah resor eksklusif yang dibangun di atas perairan, memadukan pesona alam pesisir dengan fasilitas bertaraf internasional.

Proyek ini bukan sekadar pembangunan tempat menginap. Lebih dari itu, Villa Bontang Kuala merupakan upaya mengemas kekayaan alam dan budaya pesisir menjadi produk wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sasaran utamanya adalah para ekspatriat, tenaga ahli, pelaku bisnis, serta wisatawan kelas menengah atas yang diperkirakan akan terus berdatangan seiring perkembangan IKN.

Bontang Kuala bukan nama asing bagi pencinta wisata bahari di Kalimantan Timur. Kawasan ini telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi paling unik dan memesona di wilayah pesisir.

Berbeda dengan kawasan pantai pada umumnya, hampir seluruh permukiman dan aktivitas masyarakat di Bontang Kuala berdiri di atas air, ditopang oleh tiang-tiang kayu ulin yang terkenal kuat dan tahan terhadap perubahan zaman. Jalur-jalur penghubung antarbangunan pun terbuat dari kayu ulin yang membentang di atas perairan tenang, berpadu harmonis dengan hamparan hutan mangrove di sekelilingnya.

Berjalan menyusuri jembatan kayu tersebut menghadirkan pengalaman yang berbeda. Saat matahari terbit, permukaan laut memantulkan cahaya keemasan yang berkilauan. Ketika senja tiba, langit berubah menjadi kanvas warna-warni yang memantul indah di atas air. Debur ombak yang lembut dan semilir angin laut menciptakan suasana tenang yang sulit ditemukan di tempat lain.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Bontang hingga Juni 2026, saat ini terdapat sekitar 45 unit vila dan penginapan tradisional yang beroperasi di kawasan Bontang Kuala.

Tingkat hunian rata-rata penginapan tersebut berkisar antara 45 hingga 55 persen per tahun. Pada musim puncak kunjungan, yakni Juni hingga Agustus serta Desember hingga Januari, tingkat hunian dapat meningkat hingga 75–85 persen. Sebaliknya, pada periode sepi seperti Februari hingga Maret, okupansi turun menjadi sekitar 30–38 persen.

Secara keseluruhan, kawasan ini dikunjungi sekitar 28.000 hingga 32.000 wisatawan setiap tahun, termasuk pengunjung yang datang hanya untuk menikmati suasana tanpa menginap.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Bontang Kuala memiliki daya tarik yang kuat. Namun, potensi tersebut masih terbuka lebar untuk dikembangkan, terutama melalui peningkatan kualitas layanan dan fasilitas guna menjangkau segmen wisatawan dengan daya beli lebih tinggi.

Menuju Destinasi Premium

Konsep Villa Bontang Kuala dirancang secara hati-hati agar tidak mengubah karakter asli kawasan. Sebaliknya, proyek ini bertujuan memperkuat identitas Bontang Kuala sebagai destinasi wisata bahari yang autentik sekaligus nyaman bagi wisatawan modern.

Setiap unit vila dirancang menghadap langsung ke bentang alam terbuka, menawarkan panorama laut dan hutan mangrove tanpa halangan. Selain menyediakan akomodasi yang nyaman dan eksklusif, kawasan resor juga akan dilengkapi sentra kuliner yang menyajikan hidangan laut khas pesisir, ruang pertemuan, serta area pameran budaya yang memperkenalkan kearifan lokal kepada para tamu.

"Kami tidak ingin mengubah identitas asli kawasan ini. Justru investasi vila ini bertujuan mengemas pesona penginapan di atas air dan budaya bahari menjadi paket pariwisata premium yang memiliki daya saing," ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur.

Gagasan pembangunan vila terapung ini lahir dari perhitungan yang matang. Sebagai salah satu daerah penyangga IKN, Bontang memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang akan tumbuh di sekitar ibu kota baru.

Pembangunan IKN diperkirakan mendatangkan ribuan tenaga ahli, pelaku usaha, investor, hingga ekspatriat dari berbagai negara. Selain membutuhkan tempat tinggal sementara, mereka juga memerlukan lokasi beristirahat, berwisata, atau mengadakan pertemuan bisnis dalam suasana yang berbeda dari kawasan perkotaan.

Setelah beroperasi penuh pada periode 2027–2028, tingkat hunian Villa Bontang Kuala ditargetkan mencapai 65–75 persen per tahun. Pada musim puncak, angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga 85–92 persen, dengan sekitar 35–40 persen tamu berasal dari lingkungan IKN dan kalangan ekspatriat.

Jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan juga diperkirakan meningkat menjadi 50.000 hingga 60.000 orang pada tahun pertama operasional penuh.

Optimisme tersebut turut didukung oleh peningkatan konektivitas kawasan. Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bontang dengan IKN dan berbagai kota utama di Kalimantan Timur diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar 1,5 hingga 2 jam.

Dengan akses yang semakin mudah, Bontang berpotensi menjadi destinasi akhir pekan favorit bagi para penghuni dan pekerja di IKN.

Kemudahan berinvestasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkot Bontang menyiapkan berbagai kemudahan investasi guna menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan kondusif.

Fasilitas yang ditawarkan mencakup sistem perizinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS), kepastian hukum terkait pemanfaatan lahan, hingga berbagai skema insentif daerah yang dirancang untuk mendukung investasi jangka panjang.

Salah satu syarat utama yang ditekankan adalah komitmen investor dalam menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

DPMPTSP Bontang juga memastikan proses perizinan berlangsung secara transparan dan memberikan pendampingan pada setiap tahapan pembangunan agar investasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang merata.

Lebih dari sekadar bisnis, proyek ini diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan budaya lokal dengan dunia internasional. Para tamu tidak hanya menikmati fasilitas penginapan, tetapi juga berkesempatan mengenal kehidupan masyarakat pesisir, mencicipi kuliner khas, serta memahami tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.

Efek domino

Kehadiran resor eksklusif ini diperkirakan akan menciptakan dampak ekonomi berantai yang signifikan bagi masyarakat Bontang.

Meningkatnya jumlah wisatawan akan mendorong permintaan terhadap berbagai produk lokal, mulai dari hasil perikanan, sayur-mayur, buah-buahan, hingga kerajinan tangan. Kondisi ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM setempat.

Lapangan kerja baru juga akan tercipta, baik sebagai tenaga kebersihan, pelayan, koki, pemandu wisata, maupun pengelola operasional. Kesempatan ini memberi alternatif pekerjaan yang layak bagi masyarakat tanpa harus meninggalkan daerah asal mereka.

Di sisi lain, keberadaan fasilitas wisata premium turut mendorong peningkatan kualitas infrastruktur umum, seperti akses jalan, penerangan, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Bagi wisatawan yang telah lama mengenal Bontang Kuala, hadirnya vila terapung menawarkan pengalaman baru tanpa menghilangkan daya tarik utama kawasan.

Keindahan laut, kesejukan angin pesisir, dan rimbunnya hutan mangrove tetap menjadi magnet utama, kini dilengkapi fasilitas yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana lebih lama dan lebih nyaman.

Villa Bontang Kuala menjadi contoh bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan berdampingan. Dengan mengusung konsep ramah lingkungan, proyek ini dirancang untuk meminimalkan gangguan terhadap ekosistem laut dan hutan mangrove.

Material yang digunakan dipilih dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, sementara sistem pengelolaan limbah disiapkan agar tidak mencemari lingkungan perairan.

Bagi investor, proyek ini menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan sekaligus memiliki nilai sosial dan lingkungan. Bagi wisatawan, ia menghadirkan pengalaman menginap yang eksklusif di tengah keindahan alam. Bagi masyarakat Bontang, proyek ini menjadi pintu baru penggerak ekonomi daerah.

Seiring tumbuh dan berkembangnya Ibu Kota Nusantara, Bontang Kuala tampaknya siap memainkan perannya. Di atas hamparan laut yang tenang dan di bawah langit pesisir yang luas, vila-vila terapung itu bukan sekadar bangunan wisata, tapi menjadi simbol optimisme, yang menghubungkan kekayaan budaya masa lalu dengan peluang besar masa depan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan kebutuhan pupuk untuk petani dalam negeri tetap menjadi prioritas utama pemerintah meski Indonesia mulai meningkatkan ekspor pupuk urea ke sejumlah negara, termasuk Australia dan India.

Sudaryono mengatakan keputusan ekspor dilakukan setelah pemerintah menghitung adanya surplus produksi pupuk yang tidak terserap kebutuhan domestik.

Karena itu, ekspor hanya dilakukan terhadap alokasi pupuk yang dinilai berlebih setelah kebutuhan petani dalam negeri terpenuhi.

"Pemerintah dalam hal ini BUMN Pupuk (Indonesia) dan Kementerian Pertanian memastikan bahwa pupuk untuk kebutuhan domestik itu yang diutamakan. Kami melihat ada selisih antara produksi dengan kebutuhan dalam negeri, itu yang kemudian bisa diekspor," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara yang membutuhkan pasokan pupuk dari Indonesia.

Selain Australia dan India, beberapa negara lain seperti Brasil dan Filipina juga telah menyampaikan minat untuk membeli pupuk urea produksi Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kebutuhan pupuk dalam negeri dipastikan aman terlebih dahulu sebelum pemerintah membuka keran ekspor.

"Sesuai perintah Presiden (Prabowo), domestik dipenuhi dulu, dipastikan dulu. Kalau sudah penuh dan ada alokasi yang cukup, maka Indonesia harus hadir membantu negara-negara sahabat yang membutuhkan," ujarnya.

Ia menyebut Australia menjadi negara yang telah menerima pengiriman pupuk urea dari Indonesia. Sementara India masih dalam tahap pembahasan lanjutan menyesuaikan kebutuhan musim tanam di negara tersebut.

"Yang saat ini sudah konfirmasi adalah Australia yang sudah kita kirim, dan juga India yang sekarang menunggu penyelesaian kesepakatan karena mengikuti musim tanam masing-masing negara," katanya.

Sudaryono menambahkan Indonesia berada dalam posisi yang relatif aman di tengah gejolak pasar global karena mampu memenuhi kebutuhan pupuk utama secara mandiri, khususnya pupuk urea yang menjadi komponen terbesar dalam kebutuhan pertanian nasional.

"Kebutuhan pupuk yang menjadi kebutuhan dasar petani kita alhamdulillah tidak perlu membeli dari negara lain," ujarnya.

Kendati, ia mengakui Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku tertentu untuk memproduksi pupuk majemuk atau NPK.

"Kalau untuk NPK memang kita masih membutuhkan potasium dan fosfat yang diimpor. Tetapi komponen terbesar yang dibutuhkan petani adalah pupuk urea," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai total mencapai sekitar Rp7 triliun melalui skema kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G).

Pengiriman perdana dilakukan dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, pada Mei lalu sebanyak 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar.

Amran mengatakan volume ekspor ke Australia ditargetkan meningkat secara bertahap dari 250 ribu ton hingga mencapai 500 ribu ton. Selain Australia, pemerintah juga tengah menjajaki pasar ekspor ke India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh yang disebut membutuhkan tambahan pasokan pupuk.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan ekspor dilakukan di tengah kondisi pasokan pupuk domestik yang dinilai mencukupi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga melakukan berbagai pembenahan tata kelola pupuk, mulai dari peningkatan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton, penyederhanaan distribusi, hingga revitalisasi industri pupuk nasional.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang merancang proyek Villa Bontang Kuala sebagai infrastruktur wisata premium baru.

Hal ini menandai pergeseran dari ketergantungan sektor industri pengolahan menuju diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata premium.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), konsep boutique resort terapung ini dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan akomodasi berkelas internasional di kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspian Nur menyatakan proyek ini bukan sekadar pembangunan properti megah, melainkan upaya strategis mengemas identitas bahari kawasan menjadi produk pariwisata kompetitif.

"Kita tidak ingin mengubah identitas asli kawasan ini. Justru, investasi vila ini bertujuan untuk mengemas pesona penginapan atas air dan budaya bahari tersebut menjadi sebuah paket pariwisata premium yang memiliki daya saing di tingkat nasional bahkan global," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Sebagaimana diketahui, Bontang Kuala yang telah lama menjadi ikon wisata pesisir Kalimantan Timur dengan deretan bangunan di atas laut dan jalur kayu ulin eksotis itu, kini diproyeksikan naik kelas menjadi destinasi wisatawan menengah atas dan ekspatriat.

Desain vila berwawasan lingkungan ini mengintegrasikan kamar premium berpanorama laut lepas dan hutan mangrove, sentra kuliner hidangan laut khas pesisir, serta pusat kebudayaan lokal dalam satu ekosistem pariwisata terpadu.

Secara matematis, proyek ini dinilai sebagai peluang bisnis menggiurkan mengingat proyeksi lonjakan kunjungan ke Kaltim seiring pembangunan masif IKN.

Aksesibilitas Bontang yang akan dipermudah melalui rencana jalan tol memperkuat posisi kota ini sebagai kantong penampung wisatawan.

Demi menarik minat penanam modal, DPMPTSP menjanjikan iklim investasi kondusif dengan berbagai kemudahan.

Mulai dari pendampingan perizinan Online Single Submission (OSS) yang cepat, kepastian hukum, hingga skema insentif daerah bagi investor yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal.

"Berbagai kemudahan telah disiapkan, mulai dari pendampingan perizinan terpadu (OSS) yang cepat, kepastian hukum, hingga skema insentif daerah bagi penanam modal yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal," terang Aspian.

Menurutnya, realisasi penginapan bertaraf nasional ini diprediksi menciptakan efek positif domino bagi perekonomian warga Bontang Kuala.

Rentang dampaknya meliputi terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan serapan produk UMKM lokal, hingga menggeliatnya industri kreatif dan jasa pemandu wisata.

Adapun, dia menuturkan proyek ini akan memperkuat daya saing industri pariwisata Kaltim di kancah nasional maupun internasional.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang berupaya memasarkan proyek industri fatty acid (asam lemak) senilai Rp3,77 triliun melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proyek hilirisasi oleokimia tersebut.

"Proyek ini adalah langkah konkret mempercepat hilirisasi kelapa sawit nasional. DPMPTSP Bontang memastikan siap memberikan pengawalan maksimal bagi investor yang masuk, baik dari sisi kemudahan perizinan maupun fasilitasi insentif," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, pabrik bernilai triliunan rupiah itu direncanakan berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang.

Dari sisi lahan, proyek ini menyiapkan area pabrik pengolahan seluas 5 hektar serta area penyimpanan bahan baku dan produk jadi seluas 15 hektar.

Dia menyebutkan, kapasitas produksi dirancang mencapai 91.200 ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) sebesar 45.000 ton per tahun.

Menurutnya, kebutuhan ini relatif mudah dipenuhi mengingat produksi CPO di wilayah ini mencapai sekitar 3,8 juta ton per tahun.

Aspian menjelaskan, asam lemak merupakan produk hilirisasi oleokimia dengan permintaan global yang terus menanjak.

"Produk ini menjadi bahan baku vital bagi berbagai industri manufaktur, mulai dari kosmetik, sabun, deterjen, plastik, tekstil, pelumas, hingga produk perawatan pribadi," jelasnya.

Dia menyebutkan proyeksi pertumbuhan konsumsi produk turunan oleokimia mencapai 7% per tahun, terutama didorong oleh ekspansi pasar di kawasan Asia dan Eropa.

Adapun, dia menuturkan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan perizinan telah disiapkan sebagai karpet merah bagi para pemodal, termasuk implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang diharapkan mampu memangkas birokrasi yang kerap menjadi batu sandungan bagi investor.

"Kehadiran industri ini tidak hanya akan memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri strategis, tetapi yang paling penting adalah menciptakan ratusan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi ke pasar global," pungkasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang mengusung dua kawasan industri unggulan bagi pemodal domestik hingga mancanegara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang secara resmi mempromosikan Kaltim Industrial Estate (KIE) dan Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari sebagai destinasi investasi primadona yang disiapkan untuk mendukung hilirisasi, pengembangan logistik, dan pertumbuhan industri berkelanjutan di Kalimantan Timur.

"Kedua kawasan andalan ini menjadi tumpuan kami dalam menjaring investor serius yang ingin masuk ke sektor-sektor strategis," ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur dalam keterangan resminya, Rabu (22/5/2026).

Menurutnya, posisi geografis Bontang yang terkoneksi langsung dengan jalur logistik nasional, berdampingan dengan barisan industri skala besar, serta berjarak dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi modal utama yang memperkuat daya tawar kedua kawasan tersebut di mata pelaku usaha.

Dia menambahkan, Kaltim Industrial Estate (KIE) membentang di atas lahan seluas 214,09 hektare dengan infrastruktur dasar yang telah terintegrasi secara paripurna.

Aspian menyebutkan kawasan ini tengah mengalami pertumbuhan pesat dan menampung beragam aktivitas bisnis mulai dari pengembangan industrial estate, produksi ready mix concrete, bisnis properti dan perdagangan, hingga proyek engineering, procurement and construction (EPC).

Keluwesan sektor usaha di KIE membuatnya mampu menampung berbagai jenis industri baru, terlebih dengan akses instan ke kawasan pelabuhan serta kedekatan dengan industri petrokimia, energi, dan manufaktur yang sudah beroperasi.

Dari sisi konektivitas, KIE terhubung langsung dengan Pelabuhan Lok Tuan, Pelabuhan LNG Badak, serta jalur darat utama menuju Samarinda dan Balikpapan.

"Ketangguhan operasional di kawasan ini semakin lengkap dengan jaminan utilitas seperti pasokan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, hingga kesiapan tenaga kerja industri yang kompetitif," terang Aspian.

Sementara itu, dia menjelaskan Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari hadir sebagai jawaban atas kebutuhan investasi masa depan dalam skala yang jauh lebih masif.

Dengan hamparan lahan mencapai 1.102 hektare, kawasan ini diproyeksikan menjadi ruang pengembangan industri raksasa yang terpadu.

Aspian memaparkan keunggulan komparatif Bontang Lestari terletak pada lokasinya di wilayah pesisir yang membuka potensi konektivitas kuat dengan jalur distribusi laut untuk menciptakan efisiensi rantai pasok serta kelancaran aktivitas ekspor-impor.

Adapun, dia menuturkan optimisme bahwa kesiapan infrastruktur, ketersediaan lahan, jaminan pasokan energi, hingga akses pasar domestik dan ekspor akan membuat Bontang mendominasi peta investasi Indonesia Timur dalam beberapa tahun ke depan.

"Kami di DPMPTSP Kota Bontang berharap promosi intensif untuk KIE dan Kawasan Industri Bontang Lestari ini mampu menarik minat serius dari para investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor strategis," pungkasnya.

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, siap memproduksi asam lemak (fatty acid) sebagai bahan baku penting pembuatan industri manufaktur mulai kosmetik, sabun, detergen, plastik, tekstil, pelumas, hingga produk perawatan pribadi, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun global.

"Proyek ini ditargetkan mampu mendongkrak nilai tambah komoditas kelapa sawit Indonesia, sekaligus memangkas ketergantungan industri dalam negeri terhadap produk impor," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang Muhammad Aspian Nur di Bontang, Kaltim, Jumat.

Hilirisasi ini dipilih karena asam lemak merupakan produk hilirisasi oleokimia dengan permintaan global tinggi.

Terlebih, saat ini industri oleokimia dunia berada dalam sektor yang terus tumbuh positif.

Konsumsi produk turunannya diproyeksi tumbuh rata-rata 7 persen per tahun, terutama didorong oleh permintaan pasar Asia dan Eropa.

Sedangkan, Bontang memiliki modal kuat untuk memimpin pasar ini, didukung oleh produksi crude palm oil (CPO) di Kalimantan Timur yang melimpah, rata-rata 4 juta ton per tahun.

"Pabrik ini tidak hanya akan memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri strategis, tetapi yang paling penting adalah menciptakan ratusan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi ekspor produk hilir kelapa sawit," katanya.

Untuk operasional, pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi 91,2 ribu ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku CPO sebesar 45 ribu ton per tahun, sehingga bagi para investor, profil proyek ini menawarkan indikator kelayakan finansial yang sangat sehat dan menjanjikan.

Sebagai upaya merealisasikan industri hijau ini, pihaknya telah menyelesaikan skema investment project ready to offer (IPRO) fatty acid senilai Rp3,77 triliun kepada investor domestik maupun global.

Upaya ini menjadi bagian dari promosi investasi strategis bagi Bontang dan Kalimantan Timur untuk memperkuat industri hilir oleokimia nasional.

Industri manufaktur raksasa ini direncanakan berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang.

Lokasi ini dipilih karena memiliki keunggulan konektivitas dan infrastruktur sangat matang, dekat dengan Pelabuhan Lok Tuan dan Pelabuhan LNG Badak untuk kelancaran distribusi ekspor maupun domestik.

"Fasilitas utilitas lengkap yang didukung pasokan listrik hingga 80 MW, fasilitas air bersih, jaringan telekomunikasi, nitrogen, hingga pengolahan limbah. Lahan luas dan terintegrasi, menyiapkan area plant pengolahan seluas 5 hektare serta area penyimpanan bahan baku dan produk seluas 15 hektare," ujar Aspian Nur.

Pewarta: M Ghofar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur kembali membuka keran investasi besar-besaran di sektor hilirisasi industri sawit dengan menawarkan proyek pengembangan industri fatty amine senilai Rp1,88 triliun melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO).

Proyek yang berlokasi di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang ini menargetkan kapasitas produksi 20.000 ton fatty amine dan 4.000 ton gliserol per tahun.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur, menyatakan terdapat sejumlah indikator finansial Bontang, seperti Internal Rate of Return (IRR) 16,28%, Net Present Value (NPV) Rp743 miliar, dan periode pengembalian modal delapan tahun.

Dia menambahkan inisiatif ini merupakan respons strategis terhadap tingginya ketergantungan Indonesia pada impor bahan kimia industri.

"Proyek raksasa ini diproyeksikan mampu memperluas rantai pasok pengolahan kelapa sawit secara masif, sekaligus menjadi jawaban konkret untuk mengurangi ketergantungan impor bahan kimia industri di dalam negeri," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Dia menambahkan pemilihan lokasi di KIE Bontang bukan tanpa perhitungan matang.

Kawasan ini memiliki keunggulan komparatif berupa kedekatan dengan pelabuhan utama, infrastruktur energi yang memadai, serta akses langsung ke produsen amonia dan perusahaan petrokimia berskala besar.

Posisi geografis Kaltim sebagai salah satu sentra produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia pun menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku dalam jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, fatty amine merupakan produk turunan kelapa sawit bernilai tambah tinggi yang berperan sebagai bahan baku esensial untuk berbagai produk konsumen seperti pelembut pakaian, deterjen, kosmetik, dan pembersih rumah tangga.

Pasar global komoditas ini terus mengalami ekspansi signifikan, di mana permintaan dunia pada 2022 mencapai 1,7 juta ton dan diprediksi tumbuh rata-rata 6,6% per tahun hingga 2029.

Di tengah pesatnya pertumbuhan pasar tersebut, Indonesia justru masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Aspian mengungkapkan bahwa proyek ini dirancang tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, melainkan juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

"Kawasan pabrik nantinya akan dilengkapi dengan area terbuka hijau, pemanfaatan panel surya, penerapan green architecture, serta sistem smart building," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan kehadiran industri fatty amine ini diharapkan memperkokoh posisi Kaltim sebagai pusat hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di Tanah Air.

"Selain membuka keran ekspor baru untuk produk bernilai tambah, proyek ini diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat daya saing industri nasional di mata dunia," katanya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang tengah menyiapkan terobosan ambisius untuk mengubah wajah ekonomi maritim daerah melalui pengembangan industri manufaktur pengalengan ikan.

Langkah ini memanfaatkan potensi melimpah Selat Makassar yang selama ini belum tergarap maksimal, sekaligus menjawab urgensi hilirisasi produk perikanan nasional.

Wakil Walikota Bontang Agus Haris menyatakan komitmen pemerintah daerah membuka akses seluas-luasnya bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor ini.

"Kami siap menyambut karpet merah kepada para calon investor agar masuk ke Kota Bontang melihat potensi industri manufaktur pengalengan ikan menjadi salah satu pilihan berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Dia menambahkan, kepastian regulasi menjadi kunci utama strategi pemerintah kota.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, Bontang menjanjikan garansi kepastian hukum, insentif fiskal, hingga pemangkasan jalur birokrasi perizinan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur menyebutkan instansinya tidak sekadar membuka pintu, tetapi mengawal investasi dari hulu hingga hilir.

"Kami di DPMPTSP Bontang tidak hanya membuka pintu, tapi juga memastikan kenyamanan berinvestasi. Sektor ketahanan pangan dan perikanan adalah prioritas utama kami," sebutnya.

Berdasarkan kajian bersama DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dan DPMPTSP Kota Bontang, empat faktor strategis menjadikan Bontang lokasi ideal bagi hilirisasi perikanan a.l keberlanjutan pasokan bahan baku laut sepanjang tahun, dan keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang representatif.

Kemudian, kesesuaian tata ruang untuk kawasan industri manufaktur, dan regulasi pro-investasi yang menjamin kemudahan usaha.

Secara geografis, wilayah laut Bontang mencapai 497,57 kilometer persegi, jauh melampaui luas daratan.

Kekayaan ini ditopang produksi perikanan tangkap yang mencapai 20.335,99 ton per tahun, yang melibatkan 3.181 rumah tangga nelayan, dan perikanan budidaya sebesar 4.453,04 ton yang dihasilkan 351 rumah tangga pembudidaya.

Komoditas unggulan seperti cakalang, tongkol, dan tuna terus menunjukkan tren peningkatan keberlanjutan. Dari sisi kelayakan finansial, Aspian memaparkan hasil studi teknis begitu menjanjikan.

Proyeksi nilai Net Present Value (NPV) pada tahun kelima mencapai Rp3,3 miliar, dengan Internal Rate of Return (IRR) di angka 56,01% atau jauh di atas standar industri.

Rasio Net Benefit/Cost tercatat 1,6, sementara periode pengembalian modal (payback period) diprediksi hanya memerlukan waktu empat tahun empat bulan.

Adapun dia menuturkan titik impas unit produksi berada di angka 549.653 kaleng dengan nilai impas rupiah Rp5,4 miliar per tahun.

"Melalui langkah agresif dan terukur ini, Pemkot Bontang optimistis mampu mentransformasi kekayaan mentah tersebut menjadi produk hilirisasi bernilai tambah tinggi yang siap bersaing di pasar nasional maupun internasional," pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia senilai Rp7 triliun. Pengiriman akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai tahap awal, pengiriman perdana telah dilakukan di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, pada Kamis (14/5). Jumlah yang diekspor pada tahap ini mencapai 47.250 ton pupuk urea atau senilai Rp600 miliar.

Amran menjelaskan ekspor akan dilakukan lagi dengan jumlah mulai dari 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp 7 triliun.

"Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton, " kata dia dalam keterangannya, dikutip dari detikfinance.

Pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Ekspor ini dilakukan melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Menurut Amran, setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

"Selain itu, Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan beebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ungkapnya

Ia menyebut surplusnya pupuk dalam negeri tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, ia mengatakan Prabowo telah mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya, dilakukan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

"Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi," ujar Amran.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Tak hanya itu, reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Era Presiden Prabowo juga ditandai dimulainya proyek strategis baru, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.

Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar US$1,8 miliar guna mendukung kebutuhan biodiesel serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.

Indonesia mencatatkan sejarah dengan ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun, bersamaan dengan keberhasilan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, serta memperkuat sektor pupuk dari hulu ke hilir melalui penambahan volume pupuk untuk petani nasional.

Sederet catatan positif tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5). Pelepasan itu turut menandai penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan, ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

"Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton," ujar Amran.

Adapun penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen itu dipastikan tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

"Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi," kata Amran.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," tambahnya.

Amran menyatakan, saat ini ada sejumlah negara yang mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

"Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," tuturnya.

Sementara, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

"Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia," ujar Gita Kamath.

Ia menilai, kerja sama yang terjalin memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

"Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama," katanya.

Keberhasilan Benahi Tata Kelola Pupuk Nasional

Mentan Amran menyampaikan, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan strategis untuk membenahi tata kelola pupuk nasional, yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah kemudian melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun, serta menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Amran menegaskan, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

"Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional," pungkas Mentan.

Ekspor pupuk urea ke Australia menembus angka Rp7 triliun. Ini merupakan catatan tonggak baru transformasi industri pupuk nasional

Dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian, capaian ini menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global. Ini sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.

Hal ini dinyatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur (14/5).

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

Menurutnya keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," kata Amran.

Setelah Australia, Amran mengatakan pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.

"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan bebebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ujar Amran.

Menurutnya keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Amran mengatakan pada awal pemerintahan, Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya juga diambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional juga dilakukan dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Kota Bontang menargetkan realisasi investasi sebesar Rp3,42 triliun sepanjang 2026, naik 11,24% dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang Muhammad Aspian Nur mengatakan realisasi investasi hingga kuartal I/2026 telah mencapai Rp796,78 miliar atau 23,25% dari target tahunan.

Menurutnya, investasi masih didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp707,31 miliar atau 88,77%.

"Disusul PMA [Penanaman Modal Asing] yang mencatatkan angka Rp89,46 miliar atau sebesar 11,23%," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Secara wilayah, investasi tersebar di tiga kawasan utama. Bontang Utara masih menjadi pusat industri, terutama sektor kimia dasar dan farmasi. Sementara itu, Bontang Selatan berkembang pada sektor perumahan dan perkantoran, sedangkan Bontang Barat didominasi sektor perdagangan dan jasa kuliner.

Aspian menuturkan realisasi investasi tersebut turut mendorong penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, investasi di Bontang tercatat menyerap 939 tenaga kerja Indonesia.

"Dengan dukungan infrastruktur yang ada dan kemudahan perizinan yang terus kami perbaiki, kami yakin para investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Bontang," katanya.

Dia menambahkan pemerintah daerah terus mendorong kemudahan investasi melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).

"Kami mengundang para investor untuk melihat Bontang bukan hanya sebagai kota industri, tapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan di masa depan," pungkasnya.

Di sisi lain, Bontang masih menghadapi persaingan investasi dengan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Kutai Timur.