DIREKTUR Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penetapan margin fee 7 persen oleh pemerintah menjadi instrumen penguatan layanan publik, logistik, dan distribusi beras nasional. Bagi dia, hal ini bisa menjaga ketahanan pangan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Rizal menyampaikan penetapan margin fee 7 persen merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Bulog.

“Margin fee ini bukan semata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan tambahan margin tersebut akan diarahkan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik dan pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi nasional. Skema itu juga dinilai mengacu pada asas kesetaraan penugasan BUMN strategis lainnya yang memperoleh margin dalam menjalankan penugasan negara.

Dengan penetapan margin fee 7 persen ini, kata Rizal, Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional, melindungi petani, menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mendukung penuh kebijakan strategis pemerintah menuju sistem pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat.

Diketahui, pemerintah secara resmi menyepakati penetapan margin fee penugasan Perum Bulog sebesar 7 persen.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. Langkah ini sebagai bentuk penguatan dukungan negara terhadap peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan, harga, dan distribusi pangan nasional.

Penetapan margin fee tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh atas beban penugasan publik yang selama ini diemban Bulog, dimana margin yang berlaku sejak 2014 hanya sebesar Rp50 per kilogram.

Skema baru itu diharapkan mampu memberikan ruang keberlanjutan finansial bagi Bulog agar semakin optimal menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam mendukung swasembada pangan dan stabilisasi harga beras.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keputusan margin fee 7 persen telah melalui perhitungan lintas kementerian dan lembaga.

“Setelah dihitung bersama Menteri Keuangan dan BPKP, memang ada usulan 10 persen, tetapi pemerintah menyepakati 7 persen. Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas.

Menurutnya, selama ini margin yang sangat terbatas membuat ruang gerak Bulog tidak memadai untuk menutup biaya operasional dan distribusi yang tinggi, terutama ke wilayah-wilayah dengan tantangan geografis.

“Kalau hanya Rp50 per kilogram, bahkan untuk operasional dasar pun sering tidak cukup. Karena itu, pemerintah memberi ruang agar Bulog bisa mengambil peran secara sehat dan berkelanjutan,” kata Zulhas.

PEMERINTAH berencana menerapkan beras satu harga pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perlu ada biaya transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, tetapi belum ada harga yang ditetapkan.

"Kami akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di manapun berada, jangan sampai misalnya Indonesia timur membayar lebih mahal," katanya dalam rapat di Graha Mandiri, Jakarta, pada Senin, 12 Januari 2026.

Dalam rapat hari ini, Zulkifli mengatakan Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan ruang untuk mengambil keuntungan. Namun saat ini, Bulog tidak mengambil keuntungan dalam penjualan beras.

Meski satu harga, Zulkifli mengatakan harga beras yang akan diterapkan nanti memiliki kategori medium seharga Rp 13.500 per kilogram dan premium Rp 14.900 per kilogram. Kemudian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga subsidi dari pemerintah, akan dijual seharga Rp 11.000-12.000 per kilogram.

Dalam penerapan kebijakan ini, kata Zulkifli, persentase keuntungan yang akan diambil Bulog sebesar 7 persen. "Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," ucapnya.

Untuk mencapai satu harga, pemerintah juga menargetkan penyerapan beras sebanyak 4 juta ton setiap tahun. Pada tahun ini, Bulog juga menargetkan menyerap jumlah yang sama.

Berdasarkan data Bulog per 8 Januari 2026, cadangan beras sebanyak 3.351.900 ton. Alokasinya mayoritas diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri hingga hari raya Idul Fitri, kemudian penyaluran beras SPHP 1,5 juta ton dan ekspor 1 juta ton.

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras mengalami kenaikan pada tahun 2025 dibanding 2024. Menanggapi itu, Direktur Utama Perusahaam Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Ahmad Rizal Ramdhan justru menyoroti tidak ada kenaikan harga beras maupun sembilan bahan pokok lain pada akhir Desember 2025.

Rizal mengatakan Bulog telah mengecek ke beberapa pasar bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Satuan Tugas Pangan. “Enggak mungkin, karena buktinya di lapangan enggak ada yang naik,” katanya dalam Rakernas Bulog pada Ahad, 11 Januari 2026.

Dia merujuk pada harga eceran tertinggi sebesar Rp 12.500 untuk beras kualitas medium dan Rp 14.900 per kilogram beras kualitas premium. Ke depannya, Bulog akan berupaya memaksimalkan penyaluran beras kepada masyarakat, khususnya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan kuota 1,5 juta ton selama 2026.

Sebelumnya, BPS mencatat lonjakan harga beras di tingkat eceran, grosir, hingga penggilingan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, rata-rata harga beras per Desember 2025 naik dibandingkan Desember 2024.

“Harga beras yang kami sampaikan ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers BPS pada Senin, 5 Januari 2026.

BPS mencatat rata-rata harga beras eceran pada Desember 2025 sebesar Rp 15.061 per kilogram, naik 3,68 persen jika dibandingkan pada Desember 2024. Di tingkat grosir, rata-rata harga beras pada Desember 2025 sebesar Rp 14.162 per kilogram, naik 5 persen jika dibandingkan pada Desember 2024. Di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras pada Desember 2025 sebesar Rp 13.488 per kilogram, naik 6,38 persen jika dibandingkan pada Desember 2024.

Jika dibandingkan secara bulan ke bulan, masih menurut data BPS, beras di tingkat eceran pada November 2025 seharga Rp 15.054 per kilogram, naik menjadi Rp 15.081 per kilogram pada Desember. Di tingkat grosir pada November seharga Rp 14.131 per kilogram, naik menjadi Rp 14.162 per kilogram pada Desember. Di tingkat penggilingan pada November seharga Rp 13.320 per kilogram, naik menjadi Rp 13.488 per kilogram pada Desember.

PERUSAHAAN Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan kembali menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,5 juta ton pada tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran akan dilakukan terus-menerus tanpa terputus.

“Harapan yang kami ke depan penjualan SPHP ini berjalan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember tidak ada yang terputus,” katanya dalam Rakernas Bulog pada Ahad, 11 Januari 2026.

Rizal mengatakan mekanisme penyaluran bahan pangan ini kurang lebih sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Bulog akan mengizinkan satu orang pembeli mendapatkan kuantitas beras yang lebih banyak, dari yang sebelumnya satu kemasan menjadi dua kemasan.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan program beras SPHP pada 18 Juli 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendorong ekonomi nasional. Beras dapat dibeli melalui pedagang pengecer mitra Bulog, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain yang bermitra dengan pemerintah.

Pembelian pada tahun lalu per orang maksimal 2 kemasan dengan masing-masing bobot 5 kilogram, serta tidak boleh diperjualbelikan kembali. Harga yang tersedia berdasarkan zona, yaitu zona 1 Rp 12.500 per kilogram, zona 2 Rp 13.100 per kilogram, dan zona 3 Rp 13.500 per kilogram.

Tetapi sepanjang 2025, kata Rizal, beras SPHP yang disalurkan hanya 802.939 ton dan tidak mencapai target 1 juta ton. Maka dari itu, maka kuantitas penerimaan per orang akan diperbanyak.

“Kami akan lebih mudahkan, mungkin lebih fleksibel khususnya dengan kuantitas,” ucapnya.

Berdasarkan data Bulog per 8 Januari 2026, cadangan beras berjumlah 3.351.900 ton. Bulog menargetkan bisa menyerap 4 juta ton pada tahun ini, sehingga total cadangan selama 2026 sekitar 7 juta ton. Dari total tersebut disiapkan jatah ekspor sebanyak 1 juta ton.

Badan Pangan Nasional menyatakan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran yang telah disetujui Kementerian Keuangan.

"Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Ahad, 11 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Pemerintah memastikan stabilisasi harga beras tetap terjaga di awal tahun 2026 dengan memperpanjang penyaluran program SPHP beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026.

Sarwo menyampaikan kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.

Skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. RPATA adalah rekening milik bendahara umum negara untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Adapun penyelesaiannya diberikan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran. Dengan begitu, Bapanas memastikan bahwa program SPHP beras ini akan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional.

Sementara untuk program SPHP tahun 2026 diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026 mendatang.

Atas perpanjangan itu, Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026.

"Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ujar Sarwo.

Sarwo menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai harga yang telah ditetapkan.

Diketahui, sampai akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sehingga menurut Sarwo, dengan kebijakan perpanjangan itu diperkuat pula dengan ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang hingga akhir 2025 mencapai 3,25 juta ton.

Kondisi itu memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur.

Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara soal rencana pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih berproses untuk pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan.

Untuk target salur SPHP beras 2026 telah disetujui secara mufakat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025 sebesar 1,5 juta ton.

Sarwo menambahkan, skema RPATA juga telah diterapkan pada perpanjangan pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 yang berupa beras dan minyak goreng kepada masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Realisasinya per 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan kepada 17,582 juta PBP atau setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketersediaan beras secara nasional sangat aman sehingga tak ada alasan bagi para pelaku usaha sektor perberasan untuk memasang harga melebihi ketentuan.

"Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih (pertengahan 2025) dan akhir tahun 3,2 juta ton," kata Amran.

PENELITI Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan pemerintah mengubah mekanisme distribusi cadangan beras nasional untuk meredam kenaikan harga beras. “Caranya adalah operasi pasar yang masif ke kalangan menengah bawah dan mengubah kemasan berasnya,” katanya saat dihubungi pada Jumat, 9 Januari 2025.

Soal mahalnya harga beras, Eliza berpendapat kenaikan harga komoditas pangan itu tidak lain disebabkan oleh kenaikan ongkos produksi. Ia juga tidak heran harga beras mahal karena kini pemerintah telah menaikkan harga jual gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram. Hal ini secara otomatis mengerek naik harga beras di tingkat konsumsi dan membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Meski begitu, kenaikan harga gabah sebenarnya membawa kesejahteraan bagi petani dan terlihat dari peningkatan nilai tukar petani (NTP). Oleh sebab itu, Eliza mendorong pemerintah menggelontorkan stok beras nasional untuk menekan harga beras.

Setidaknya ada dua faktor yang memengaruhi distribusi beras SPHP yakni kemasan dan pola distribusi. Menurut Eliza, pemerintah semestinya mengubah bobot kemasan beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) dari yang semula berukuran 5 kilogram.

Ia berpendapat, kalangan masyarakat kelas menengah bawah yang merupakan sasaran beras SPHP umumnya membeli beras ukuran satu hingga dua kilogram di warung supaya harga lebih terjangkau. Sebab, mereka pada umumnya merupakan pekerja informal yang menerima upah harian.

Selain perubahan kemasan, pemerintah perlu menyajikan pola distribusi yang efisien. Selama ini beras SPHP didistribusikan melalui pasar induk, padahal, sasaran utama program ini merupakan kelas menengah bawah yang utamanya berbelanja di warung sekitar rumah.

Agar distribusi semakin efektif dan efisien, Eliza menyarankan pemerintah menggunakan mobil keliling yang mengangkut bahan pangan murah. Sebelum mendistribusikannya, pemerintah bisa menentukan titik yang menjadi lokasi operasi pasar menggunakan data kemiskinan.

Adapun per hari ini, Badan Pangan Nasional mencatat harga rata-rata beras medium dan premium di tingkat konsumen secara nasional berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Harga beras premium misalnya, yang pada hari ini tercatat Rp 15.528 per kilogram, sementara HET beras premium di kisaran Rp 14.900-15.800 per kilogram. Adapun harga beras medium tercatat Rp 13.541 per kilogram, sedangkan HET beras medium di kisaran Rp 13.500-15.500 per kilogram.

PENELITI dari Center of Reform On Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram memengaruhi kenaikan harga beras meski akhir Desember 2025 sudah dinyatakan swasembada beras. Sebelumnya harga tersebut berada di sekitar Rp 5 ribu per kilogram. “Ketika ada kenaikan harga gabah, berarti ada kenaikan biaya modal kalau bagi penggilingan,” katanya saat dihubungi pada Kamis, 8 Januari 2026.

Menurut Eliza, harga di tingkat konsumen juga akan naik menyesuaikan karena konsumen di level menengah akan menjaga nilai keuntungan penjualan. Meski demikian ada sisi positif dan negatifnya, yaitu kesejahteraan petani meningkat karena nilai tukar petani sebelumnya rendah, tapi konsekuensi harga di tingkat konsumen akan naik.

Dia menganggap konsumen kalangan menengah ke atas tidak masalah jika harga beras naik karena ada penyesuaian harga gabah. Persoalannya adalah konsumen menengah ke bawah karena pendapatan mereka tidak ada penyesuaian seiring dengan inflasi, daya beli pun semakin tergerus.“Apalagi kalangan menengah ke bawah mengeluarkan porsi hampir 60 persen untuk bahan makanan, ketika kenaikan harga beras sedikit pun sangat terasa,” ucap Eliza.

Menurutnya, pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah menjaga kesejahteraan petani dan menjaga daya beli konsumen menengah ke bawah. Maka beras yang diserap melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), yaitu cadangan beras pemerintah, harus disalurkan secara optimal melalui operasi pasar yang luas di berbagai titik.

Operasi pasar itu tidak perlu ke wilayah pasar induk yang konsumennya memiliki daya beli tinggi. Seiring berjalannya operasi, pemerintah perlu menyalurkan dengan kemasan beras lebih kecil antara 1-2 kilogram, menggantikan ukuran kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berbobot 5 kilogram.

Persoalan lain, kata Eliza, Bulog harus segera menyalurkan stok yang ada dan tidak menumpuk lama. “Agar masyarakat menengah ke bawah ini tidak kecewa karena mereka juga berhak mendapatkan beras yang layak konsumsi yang masih berkualitas,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras pada akhir 2025. Menurutnya ini pencapaian paling cepat dari rencana sebelumnya hingga empat tahun. “Target empat tahun, kita bisa capai dalam waktu satu tahun,” ujarnya pada Senin, 5 Januari 2026.

Meski dinyatakan swasembada, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan harga beras di tingkat eceran, grosir, hingga penggilingan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, rata-rata harga beras per Desember 2025 naik dibandingkan Desember 2024.

“Harga beras yang kami sampaikan ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers BPS pada Senin, 5 Januari 2026.

BPS mencatat rata-rata harga beras eceran pada Desember 2025 sebesar Rp 15.061 per kilogram. Angkanya naik 3,68 persen jika dibandingkan pada Desember 2024.

Kemudian di tingkat grosir, rata-rata harga beras pada Desember 2025 sebesar Rp 14.162 per kilogram. Angkanya naik 5 persen jika dibandingkan pada Desember 2024.

Di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras pada Desember 2025 sebesar Rp 13.488 per kilogram. Angkanya naik 6,38 persen jika dibandingkan pada Desember 2024.

DIREKTUR Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton sepanjang 2026. Ia menilai beras tersebut bertujuan menjaga keterjangkauan harga nasional bagi masyarakat.

Rizal mengatakan penyaluran beras SPHP pada 2026 direncanakan berlangsung sepanjang tahun penuh. Hal ini berbeda dengan 2025 yang berjalan terputus selama delapan bulan akibat penyesuaian kebijakan.

"(Target) SPHP (di 2026) 1,5 juta ton dan direncanakan ini sepanjang tahun 2026, enggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan terputus-putus. Ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun," tutur Rizal mengutip Antara, Jumat, 2 Januari 2026.

Menurut dia, Bulog akan menyesuaikan volume penyaluran SPHP pada puncak musim panen, terutama Maret, April, dan Agustus. Tujuannya agar tidak menekan harga gabah petani di sentra produksi padi.

Di wilayah sentra produksi seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), lanjut Rizal, volume beras SPHP akan dikurangi. Sementara daerah nonproduksi tetap dilayani normal demi stabilitas pasokan harga beras nasional. Kebijakan diferensiasi wilayah tersebut bertujuan mencegah kelebihan pasokan di pasar lokal, menjaga keseimbangan suplai, serta melindungi pendapatan petani saat panen raya.

Adapun sepanjang 2025 Bulog mencatat penyaluran beras SPHP mencapai 802.939 ton. Penyaluran beras SPHP dilakukan Bulog melalui berbagai gerai resmi, meliputi pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, pemerintah daerah melalui gerai pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain itu, dengan kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui gerai BUMN, instansi pemerintah (TNI-Polri), koperasi atau GPM. Lalu Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog hingga ritel modern.

"Penyaluran SPHP khusus di tahun ini agak berbeda. Kalau dulu penyaluran SPHP itu kan langsung diserahkan ke grosir-grosir sehingga capaiannya lebih besar, (namun sekarang ke kios pengecer dan lainnya)," kata Rizal.

Adapun target penyaluran beras SPHP pada 2026 tidak berubah dari target 2025 mencapai 1,5 juta ton. Dengan penyaluran sepanjang tahun 2026, beras SPHP diharapkan menjadi instrumen stabilisasi utama menghadapi fluktuasi harga beras, perubahan musim, serta dinamika pasokan pangan nasional.

DIREKTUR Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga beras medium dan premium sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah menjelang momen Tahun Baru 2026.

“Dapat kami sampaikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok terpantau sangat stabil. Untuk beras premium, harganya Rp 14.900 per kilogram, sesuai dengan HET maksimal. Sementara itu, beras medium non-SPHP berada di harga Rp13.500 per kilogram,” kata Ahmad setelah meninjau harga pangan ke Pasar Sederhana Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, 28 Desember 2025.Ahmad menambahkan harga beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terpantau stabil di angka Rp 12.500 per kilogram atau Rp 62.500 per kemasan lima kilogram.Selain beras, Bulog memantau harga komoditas pangan lainnya. Minyak goreng dijual sesuai ketentuan sebesar Rp 15.700 per liter, gula pasir Rp 17.500 per kilogram, dan telur ayam ras sekitar Rp 30 ribu per kilogram.

“Secara umum, harga-harga cukup stabil dan terkendali. Ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan aparat TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas harga pangan,” ujarnya.Ahmad menyebutkan stok beras nasional hingga saat ini mencapai sekitar 3,56 juta ton, sementara stok beras di Jawa Barat berada di kisaran 540 ribu ton.Dengan ketersediaan tersebut, ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan beras.“Stok Bulog mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Jawa Barat,” katanya.Ia juga mengimbau para pedagang beras agar melaporkan apabila memperoleh pasokan dengan harga yang tidak wajar kepada Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.“Laporan tersebut akan kami tindak lanjuti bersama Satgas Pangan untuk memastikan harga tetap terkendali dan tidak melebihi HET,” kata Ahmad.

BADAN Pangan Nasional menyatakan hasil pemantauan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras terhadap pengusaha selama dua bulan berhasil menurunkan harga komoditas pangan itu. “Harga beras medium dan premium di sebagian besar Zona HET (harga eceran tertinggi) telah mengalami penurunan,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Desember 2025.

Gusti menjelaskan sejak dibentuk pada 20 Oktober 2025, Satgas Pengendalian Harga Beras telah melakukan sebanyak 45.715 pemantauan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dalam dua bulan pemantauan tersebut, Gusti menyatakan, Satgas telah memberikan teguran tertulis terhadap 987 pengusaha beras.

Adapun anggota dari Satgas terdiri dari lintas kementerian/lembaga yakni Badan Pangan Nasional, kepolisian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Perusahaan Umum Bulog.

Gusti mengatakan pemantauan terhadap pelaku usaha perberasan bertujuan untuk memastikan harga komoditas pangan itu terkendali di tingkat konsumen. Menurut Gusti, harga beras medium dan premium di sebagian besar zona menurun sejak Satgas dibentuk.

Ia pun membandingkan harga beras kualitas premium dan medium sebelum dan sesudah ada pengawasan satgas. Menurut Gusti, per 20 Oktober 2025, Badan Pangan Nasional mencatat rata-rata harga beras premium secara nasional di zona 1 dibanderol Rp 15.248 per kilogram. Sementara pada zona 2 kala itu di level Rp 16.303 per kilogram sedangkan di zona 3 senilai Rp 19.371 per kilogram.

Gusti pun mencatat penurunan harga beras sekitar dua bulan setelahnya yakni pada 24 Desember 2025. Harga beras premium secara nasional di zona 1 turun menjadi Rp 14.828 per kilogram atau turun 2,75 persen dibandingkan rata-rata harga per 20 Oktober.

Kemudian harga beras premium di zona 2 menjadi Rp 16.025 per kilogram atau turun 1,7 persen. Adapun harga beras premium di zona 3 turun hingga 7,51 persen menjadi Rp 17.916 per kilogram.

Perubahan harga juga terjadi pada beras medium. Per 20 Oktober, Gusti mencatat rata-rata harga beras medium di zona 1 berkisar Rp 13.369 per kilogram. Sementara harga beras medium di zona 2 tercatat senilai Rp 13.960 per kilogram dan beras medium di zona 3 senilai Rp 16.500 per kilogram.

Dua bulan setelahnya, pada 24 Desember, Gusti mencatat rata-rata harga beras medium di zona 1 turun menjadi Rp 13.067 per kilogram. Penurunan harga beras medium juga terjadi di zona 2 menjadi Rp 13.735 per kilogram dan di zona 3 senilai Rp 15.566 per kilogram.

Gusti kemudian menyoroti adanya penurunan harga beras di zona 3 yakni Maluku dan Papua. “Tapi masih perlu ada upaya lebih agar dapat mendekati HET karena di sana ada tantangan geografis" kata dia.

Untuk mengatasi tantangan geografis di zona 3, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas mengatakan kepolisian telah membantu distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). "Biaya angkut transportasi beras di Papua bisa cukup tinggi, bahkan bisa dua kali lipat. Ini karena kondisi geografis dan topografi dengan kontur pegunungan, sehingga akses moda transportasi yang dapat menembus itu sangat terbatas," kata Syahardiantono.

Syahardiantono mengatakan hingga kini kepolisian telah mendistribusikan beras SPHP ke 32 gudang filial yang tersebar di Papua. Ia berharap masyarakat Papua bisa membeli beras sesuai dengan harga yang ditetapkan yakni Rp 13.500 per kilogram berkat distribusi beras SPHP.

Badan Pangan Nasional mencatat peningkatan distribusi beras setelah kepolisian turun tangan. Pada 19 Oktober sebelum Satgas terbentuk, realisasi beras SPHP untuk Bulog regional Papua adalah 11.162 ribu ton. Realisasinya distribusinya meningkat sebesar 71,35 persen menjadi 19.126 ribu ton pada 24 Desember 2025.

JAKARTA, iNews.id - Harga beras di wilayah Indonesia Timur masih dijual mahal jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026). Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat tren kenaikan harga berlaku untuk zona 3, yakni di Maluku-Papua.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono menyampaikan meski harga beras medium dan premium di wilayah lain mengalami penurunan signifikan, harga di wilayah tersebut masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Harga beras medium, premium baik di zona 1 dan 2 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan sebetulnya sudah di bawah HET. Namun, khusus di zona 3 di Maluku-Papua memang trennya masih tetap stabil tinggi," ucap Maino dikutip Rabu (24/12/2025).

Maino menyebut pemerintah terus memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis nasional berada dalam kondisi aman. Upaya pengamanan dilakukan melalui penguatan distribusi, pengawasan harga, dan sinergi lintas kementerian/lembaga serta aparat penegak hukum.

Di samping itu, dilakukan juga penguatan pasokan di wilayah timur dengan penyaluran beras di wilayah Papua. Maino mengatakan bahwa upaya ini terus dilakukan sejak dua pekan yang lalu.

“Kita sudah menyewa gudang-gudang filial di seluruh wilayah Kabupaten Papua yang saat ini mungkin tidak tersedia gudang Bulog. Sehingga diharapkan dengan adanya gudang Bulog tersebut, suplai pasokan beras di semua wilayah ini akan meningkat,” tutur Maino.

Maino menegaskan bahwa pengamanan pasokan menjadi perhatian utama menjelang Nataru. Di sisi distribusi, Bapanas memberikan dukungan pembiayaan dari daerah surplus ke wilayah defisit melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). 

Terhitung sampai saat ini telah didistribusikan lebih dari seribu ton, dengan mayoritas komoditasnya adalah beras.

Lebih lanjut, Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan di berbagai daerah sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga. GPM dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi maupun Kota, yang sampai kemarin telah tercatat 11.831 kali dilaksanakan.

Adapun perkembangan program stabilisasi beras melalui realisasi beras SPHP dan Bantuan Pangan, diketahui telah menyentuh angka 749 ribu ton dari target 1,5 juta ton. Sementara itu, Bantuan Pangan November-Desember telah tersalurkan sebesar 84,43 persen.

Editor: Puti Aini Yasmin

Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Khudori menyatakan keputusan Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun ini tidak memiliki andil terhadap penurunan harga beras di pasar global. “Meskipun Indonesia tidak impor beras tahun ini permintaan beras tidak turun,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim keputusan Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025 berpengaruh terhadap penurunan harga komoditas pangan tersebut di pasar global.

"Itu karena Indonesia sebelumnya adalah importir besar. Tiba-tiba alhamdulillah berkat gagasan besar Bapak Presiden Prabowo, kita menghentikan impor," kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 November 2025.

Amran mengatakan, Indonesia berkontribusi menurunkan harga beras dunia dari yang semula US$ 650 per ton menjadi US$ 371 per ton.

Menurut Khudori, berdasarkan data Bank Dunia dan Index Mundi, harga beras Thailand kualitas patahan 5 persen pada November tahun ini tercatat senilai US$ 368 per ton, atau lebih rendah 44 persen dari Januari 2024 yakni US$ 660 per ton.

Khudori mengatakan, berdasarkan data organisasi pangan FAO dan Bank Dunia, harga beras patahan 5 persen di negara eksportir sepanjang 2025 konsisten menurun. Di India, kata Khudori, harga ekspor beras patahan 5 persen sepanjang tahun ini turun 19 persen. Begitu pun yang terjadi pada harga beras patahan 5 persen asal Thailand, Amerika Serikat, Uruguay, dan Pakistan yang masing-masing turun 17,6 persen; 20,7 persen; 31,4 persen; dan 22,3 persen.

Khudori mengatakan, penurunan harga beras dunia disebabkan oleh jumlah produksi dan permintaan. Apabila tidak ada lonjakan pasokan dan permintaan, Khudori menyatakan harga beras global akan berada di level US$ 400 per ton.

Ia pun menyontohkan India sebagai eksportir beras dunia dengan pangsa sekitar 40 persen yang beberapa kali membatasi ekspor beras ke pasar dunia. Khudori mengatakan, langkah India itu membuat harga beras di pasar dunia meroket.

Menurut Khudori, merujuk data FAO, fenomena anjloknya harga beras dunia pada saat ini lebih disebabkan karena prospek peningkatan produksi komoditas itu di negara produsen dan peningkatan ekspor dari India.

Berdasarkan perkiraan FAO, produksi beras global 2024-2025 mencapai 549,9 juta ton atau naik 14,7 juta ton atau dibandingkan produksi pada 2023-2024 sebesar 535,2 juta ton. Ia menyatakan, prediksi FAO juga diperkuat dengan data United State Department of Agriculture (USDA). USDA memperkirakan produksi beras global 2024-2025 mencapai 541,3 juta ton atau meningkat 17,3 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi tertinggi terjadi di India yang naik 8,8 persen pada tahun ini. Sementara itu, USDA mencatat kenaikan produksi beras Indonesia sebesar 3,3 persen, Thailand 4 persen, Brazil 20,8 persen, dan AS 2,8 persen. Kenaikan serupa juga terjadi di Kamboja dan Myanmar.

Dengan jumlah produksi tersebut, suplai beras global diperkirakan mencapai 749,1 juta ton sedangkan permintaan beras diperkirakan sekitar 539,8 juta ton. Menurut FAO, peningkatan volume permintaan beras sebesar 11,1 juta ton dibanding tahun sebelumnya, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak mengimpor beras tahun ini, permintaan beras tidak turun.

Pertumbuhan permintaan beras dunia utamanya didorong oleh peningkatan konsumsi beras di wilayah Afrika yang dipicu peningkatan pendapatan, urbanisasi, pertambahan jumlah penduduk, dan perubahan pola pangan pokok dari non-beras ke beras.

Khudori mengatakan, berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat empat negara importir beras sehingga tidak berstatus sebagai importir beras terbesar dunia.

Negara terbanyak adalah Cina dengan volume 3,393 juta ton per tahun sepanjang 2018–2024. Disusul Uni Eropa sebesar 2,255 juta ton, Filipina 2,075 juta ton, Indonesia 1,638 juta ton, Iran 1,455 juta ton, Saudi Arabia 1,451 juta ton, Benin 1,437 juta ton, Cote d'Ivoire 1,41 juta ton, Senegal 1,238 juta ton, dan Malaysia 1,213 juta ton.

Kendati demikian, Khudori membenarkan impor beras Indonesia pada 2024 dengan volume 4,519 juta ton; dan 2023 sebesar 3,062 juta ton mempengaruhi harga beras dunia.

Meski tahun ini Bulog tidak mendapat penugasan mengimpor beras konsumsi, Indonesia tetap melakukan pengadaan untuk beras khusus dan industri yang dilakukan swasta. Dari Januari hingga Oktober 2025, impor beras khusus seperti Basmati, Japonica, Thai Hom Mali, dan beras patahan mencapai 364,3 ribu ron.

Khudori pun memberi catatan agar pemerintah bisa memastikan produksi beras berkelanjutan. Sebab prediksi surplus produksi sebesar 34,79 juta ton pada tahun ini, kata Khudori, lebih disebabkan penambahan luas panen, bukan karena peningkatan produktivitas.