BADAN Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan masyarakat bisa membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maksimal 5 pak per orang. Kebijakan ini mulai berlaku pada Februari 2026.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan untuk meningkatkan akseptabilitas beras SPHP di tahun 2026 ini, pihaknya sedang menggodok pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP tahun 2026. Salah satunya dengan memperlebar batas maksimal pembelian beras SPHP.

"Semula batas maksimal pembelian berada di 2 pak per konsumen atau 10 kilogram (kg). Ke depan direncanakan batas maksimal pembelian beras SPHP tahun 2026 dapat berada di 5 pak per konsumen atau 25 kg," kata Sarwo dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Penerapan kebijakan pembelian beras SPHP maksimal 5 pak per orang berlaku di Februari 2026. Ini karena pada periode Januari, pembelian beras SPHP masih berlaku kebijakan lama yakni maksimal 2 pak per orang.

Sarwo menuturkan hal itu merujuk pada kebijakan Kementerian Keuangan melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog, yang mana distribusi beras program SPHP 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Ini dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan.

"Selanjutnya mulai bulan Februari, sudah ada alokasi SPHP beras untuk 2026 sebesar 1,5 juta ton sepanjang tahun ini. Jadi tidak ada jeda penyaluran beras SPHP untuk masyarakat. Beras SPHP senantiasa hadir bagi masyarakat Indonesia sebagai pilihan konsumsi dengan harga yang terjangkau," ujar Sarwo.

Pemerintah melalui Bapanas bersama Perum Bulog memastikan ketersediaan pasokan beras SPHP dapat terjaga di berbagai lini pasar, sehingga dapat lebih mudah ditemui masyarakat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 update per Januari, produksi beras nasional di Januari dapat berada di 1,79 juta ton dan Februari dapat mencapai 2,98 juta ton. Sementara puncak panen raya diperkirakan di Maret dan April yang dapat mencapai hingga 5 juta ton untuk masing-masing bulannya.

"Jadi SPHP beras sudah kita buka untuk semua masyarakat, baik untuk pasar modern maupun pasar tradisional serta instansi-instansi yang akan melaksanakan program SPHP. Saat ini juga sudah tersedia pula di ritel-ritel modern," kata Sarwo.

Ia mengimbau masyarakat untuk mencoba mengkonsumsi beras SPHP. Karena kualitas beras itu sejajar dengan beras medium yang ada di pasaran, dengan harga lebih murah, sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Apabila mendapati beras SPHP yang kualitasnya kurang sesuai, agar segera dilaporkan untuk penggantian," ujar dia.

DIREKTUR Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton sepanjang 2026. Ia menilai beras tersebut bertujuan menjaga keterjangkauan harga nasional bagi masyarakat.

Rizal mengatakan penyaluran beras SPHP pada 2026 direncanakan berlangsung sepanjang tahun penuh. Hal ini berbeda dengan 2025 yang berjalan terputus selama delapan bulan akibat penyesuaian kebijakan.

"(Target) SPHP (di 2026) 1,5 juta ton dan direncanakan ini sepanjang tahun 2026, enggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan terputus-putus. Ini harapannya untuk SPHP tahun 2026 itu sepanjang tahun," tutur Rizal mengutip Antara, Jumat, 2 Januari 2026.

Menurut dia, Bulog akan menyesuaikan volume penyaluran SPHP pada puncak musim panen, terutama Maret, April, dan Agustus. Tujuannya agar tidak menekan harga gabah petani di sentra produksi padi.

Di wilayah sentra produksi seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), lanjut Rizal, volume beras SPHP akan dikurangi. Sementara daerah nonproduksi tetap dilayani normal demi stabilitas pasokan harga beras nasional. Kebijakan diferensiasi wilayah tersebut bertujuan mencegah kelebihan pasokan di pasar lokal, menjaga keseimbangan suplai, serta melindungi pendapatan petani saat panen raya.

Adapun sepanjang 2025 Bulog mencatat penyaluran beras SPHP mencapai 802.939 ton. Penyaluran beras SPHP dilakukan Bulog melalui berbagai gerai resmi, meliputi pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, pemerintah daerah melalui gerai pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain itu, dengan kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui gerai BUMN, instansi pemerintah (TNI-Polri), koperasi atau GPM. Lalu Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog hingga ritel modern.

"Penyaluran SPHP khusus di tahun ini agak berbeda. Kalau dulu penyaluran SPHP itu kan langsung diserahkan ke grosir-grosir sehingga capaiannya lebih besar, (namun sekarang ke kios pengecer dan lainnya)," kata Rizal.

Adapun target penyaluran beras SPHP pada 2026 tidak berubah dari target 2025 mencapai 1,5 juta ton. Dengan penyaluran sepanjang tahun 2026, beras SPHP diharapkan menjadi instrumen stabilisasi utama menghadapi fluktuasi harga beras, perubahan musim, serta dinamika pasokan pangan nasional.

BADAN Pangan Nasional menyatakan hasil pemantauan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras terhadap pengusaha selama dua bulan berhasil menurunkan harga komoditas pangan itu. “Harga beras medium dan premium di sebagian besar Zona HET (harga eceran tertinggi) telah mengalami penurunan,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Desember 2025.

Gusti menjelaskan sejak dibentuk pada 20 Oktober 2025, Satgas Pengendalian Harga Beras telah melakukan sebanyak 45.715 pemantauan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dalam dua bulan pemantauan tersebut, Gusti menyatakan, Satgas telah memberikan teguran tertulis terhadap 987 pengusaha beras.

Adapun anggota dari Satgas terdiri dari lintas kementerian/lembaga yakni Badan Pangan Nasional, kepolisian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Perusahaan Umum Bulog.

Gusti mengatakan pemantauan terhadap pelaku usaha perberasan bertujuan untuk memastikan harga komoditas pangan itu terkendali di tingkat konsumen. Menurut Gusti, harga beras medium dan premium di sebagian besar zona menurun sejak Satgas dibentuk.

Ia pun membandingkan harga beras kualitas premium dan medium sebelum dan sesudah ada pengawasan satgas. Menurut Gusti, per 20 Oktober 2025, Badan Pangan Nasional mencatat rata-rata harga beras premium secara nasional di zona 1 dibanderol Rp 15.248 per kilogram. Sementara pada zona 2 kala itu di level Rp 16.303 per kilogram sedangkan di zona 3 senilai Rp 19.371 per kilogram.

Gusti pun mencatat penurunan harga beras sekitar dua bulan setelahnya yakni pada 24 Desember 2025. Harga beras premium secara nasional di zona 1 turun menjadi Rp 14.828 per kilogram atau turun 2,75 persen dibandingkan rata-rata harga per 20 Oktober.

Kemudian harga beras premium di zona 2 menjadi Rp 16.025 per kilogram atau turun 1,7 persen. Adapun harga beras premium di zona 3 turun hingga 7,51 persen menjadi Rp 17.916 per kilogram.

Perubahan harga juga terjadi pada beras medium. Per 20 Oktober, Gusti mencatat rata-rata harga beras medium di zona 1 berkisar Rp 13.369 per kilogram. Sementara harga beras medium di zona 2 tercatat senilai Rp 13.960 per kilogram dan beras medium di zona 3 senilai Rp 16.500 per kilogram.

Dua bulan setelahnya, pada 24 Desember, Gusti mencatat rata-rata harga beras medium di zona 1 turun menjadi Rp 13.067 per kilogram. Penurunan harga beras medium juga terjadi di zona 2 menjadi Rp 13.735 per kilogram dan di zona 3 senilai Rp 15.566 per kilogram.

Gusti kemudian menyoroti adanya penurunan harga beras di zona 3 yakni Maluku dan Papua. “Tapi masih perlu ada upaya lebih agar dapat mendekati HET karena di sana ada tantangan geografis" kata dia.

Untuk mengatasi tantangan geografis di zona 3, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas mengatakan kepolisian telah membantu distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). "Biaya angkut transportasi beras di Papua bisa cukup tinggi, bahkan bisa dua kali lipat. Ini karena kondisi geografis dan topografi dengan kontur pegunungan, sehingga akses moda transportasi yang dapat menembus itu sangat terbatas," kata Syahardiantono.

Syahardiantono mengatakan hingga kini kepolisian telah mendistribusikan beras SPHP ke 32 gudang filial yang tersebar di Papua. Ia berharap masyarakat Papua bisa membeli beras sesuai dengan harga yang ditetapkan yakni Rp 13.500 per kilogram berkat distribusi beras SPHP.

Badan Pangan Nasional mencatat peningkatan distribusi beras setelah kepolisian turun tangan. Pada 19 Oktober sebelum Satgas terbentuk, realisasi beras SPHP untuk Bulog regional Papua adalah 11.162 ribu ton. Realisasinya distribusinya meningkat sebesar 71,35 persen menjadi 19.126 ribu ton pada 24 Desember 2025.

PERUSAHAAN Umum Bulog menyatakan telah mendistribusikan beras SPHP terhadap empat wilayah Papua untuk menjaga harga pangan itu tetap stabil menjelang perayaan Natal dan tahun baru. “Pendistribusian ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan tahun baru,” kata Pemimpin Perum BULOG kantor wilayah Papua, Ahmad Mustari, dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Desember 2025.

Adapun distribusi beras menyasar empat kabupaten di Papua yakni Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, dan Intan Jaya. Ahmad mengatakan harga jual beras SPHP di empat wilayah tersebut dibanderol senilai Rp 13.500 per kilogram.

Untuk Kabupaten Nduga, Ahmad menyatakan Bulog telah mengirimkan sebanyak 1.250 kilogram beras via udara. Sementara itu sebanyak 10.000 kilogram beras sedang dalam perjalanan melalui jalur sungai dan diperkirakan tiba pada 11–13 Desember 2025.

Sementara itu, jumlah yang didistribusikan ke Kabupaten Yahukimo sebanyak 2.000 kilogram beras melalui pengiriman udara. Sementara itu terdapat 20.000 kilogram beras yang sedang dalan pengiriman melalui jalur sungai yang diperkirakan tiba pada 11–13 Desember 2025.

Bulog menyatakan seluruh proses distribusi, baik melalui udara, darat maupun sungai, dilakukan dengan melibatkan dari jajaran kepolisian. Adapun beras yang dikirimkan akan disimpan dalam penyimpanan sementara di gudang filial.