BADAN Pangan Nasional memperkirakan kemampuan Indonesia mengekspor jagung pada tahun ini sejumlah 52,9 ribu ton.

“Ini menunjukkan kerja keras petani kita membuahkan hasil. Produksi jagung nasional semakin solid, dan pemerintah akan terus memastikan hasil panen terserap dengan baik,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Senin, 5 Januari 2026.

Ketut mengatakan peluang ekspor jagung pada tahun ini terbuka seiring meningkatnya kualitas dan kuantitas jagung nasional tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Pada tahun ini Indonesia memiliki sisa stok jagung sebesar 4,5 juta ton dari pengadaan 2025. Ketut mengatakan sisa carry over stock 2025 dapat memenuhi kebutuhan nasional selama hampir tiga bulan dengan asumsi kebutuhan sekitar 1,4 juta ton per bulan.

Ketut menjelaskan jumlah sisa stok jagung tahun lalu menjadi indikator Indonesia telah swasembada jagung pada 2025. Menurut dia, kondisi ini menjadi pijakan utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan jagung pada 2026.

Salah satu keputusan adalah tidak mengimpor jagung baik untuk pakan, benih, hingga konsumsi rumah tangga sepanjang tahun tersebut. Ketut mengatakan, pemerintah menilai pasokan dalam negeri bisa mengimbangi kebutuhan nasional.

Badan Pangan Nasional memperkirakan produksi jagung nasional sepanjang 2026 mencapai 18 juta ton yang akan menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketut optimistis keseimbangan pasokan dapat terjaga sepanjang tahun berkat jumlah produksi.

Dengan proyeksi tersebut, Badan Pangan Nasional memperkirakan stok jagung di akhir 2026 berada di kisaran 4,5 juta ton. Pemerintah, kata Ketut, menilai jumlah ini cukup aman untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 216 Tahun 2025. HPP jagung pipilan kering di tingkat petani untuk kadar air 18–20 persen ditetapkan Rp 5.500 per kilogram. Sementara HPP jagung kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb) di gudang Bulog ditetapkan Rp 6.400 per kilogram.

BADAN Pangan Nasional menyatakan hasil pemantauan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras terhadap pengusaha selama dua bulan berhasil menurunkan harga komoditas pangan itu. “Harga beras medium dan premium di sebagian besar Zona HET (harga eceran tertinggi) telah mengalami penurunan,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Desember 2025.

Gusti menjelaskan sejak dibentuk pada 20 Oktober 2025, Satgas Pengendalian Harga Beras telah melakukan sebanyak 45.715 pemantauan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dalam dua bulan pemantauan tersebut, Gusti menyatakan, Satgas telah memberikan teguran tertulis terhadap 987 pengusaha beras.

Adapun anggota dari Satgas terdiri dari lintas kementerian/lembaga yakni Badan Pangan Nasional, kepolisian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Perusahaan Umum Bulog.

Gusti mengatakan pemantauan terhadap pelaku usaha perberasan bertujuan untuk memastikan harga komoditas pangan itu terkendali di tingkat konsumen. Menurut Gusti, harga beras medium dan premium di sebagian besar zona menurun sejak Satgas dibentuk.

Ia pun membandingkan harga beras kualitas premium dan medium sebelum dan sesudah ada pengawasan satgas. Menurut Gusti, per 20 Oktober 2025, Badan Pangan Nasional mencatat rata-rata harga beras premium secara nasional di zona 1 dibanderol Rp 15.248 per kilogram. Sementara pada zona 2 kala itu di level Rp 16.303 per kilogram sedangkan di zona 3 senilai Rp 19.371 per kilogram.

Gusti pun mencatat penurunan harga beras sekitar dua bulan setelahnya yakni pada 24 Desember 2025. Harga beras premium secara nasional di zona 1 turun menjadi Rp 14.828 per kilogram atau turun 2,75 persen dibandingkan rata-rata harga per 20 Oktober.

Kemudian harga beras premium di zona 2 menjadi Rp 16.025 per kilogram atau turun 1,7 persen. Adapun harga beras premium di zona 3 turun hingga 7,51 persen menjadi Rp 17.916 per kilogram.

Perubahan harga juga terjadi pada beras medium. Per 20 Oktober, Gusti mencatat rata-rata harga beras medium di zona 1 berkisar Rp 13.369 per kilogram. Sementara harga beras medium di zona 2 tercatat senilai Rp 13.960 per kilogram dan beras medium di zona 3 senilai Rp 16.500 per kilogram.

Dua bulan setelahnya, pada 24 Desember, Gusti mencatat rata-rata harga beras medium di zona 1 turun menjadi Rp 13.067 per kilogram. Penurunan harga beras medium juga terjadi di zona 2 menjadi Rp 13.735 per kilogram dan di zona 3 senilai Rp 15.566 per kilogram.

Gusti kemudian menyoroti adanya penurunan harga beras di zona 3 yakni Maluku dan Papua. “Tapi masih perlu ada upaya lebih agar dapat mendekati HET karena di sana ada tantangan geografis" kata dia.

Untuk mengatasi tantangan geografis di zona 3, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas mengatakan kepolisian telah membantu distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). "Biaya angkut transportasi beras di Papua bisa cukup tinggi, bahkan bisa dua kali lipat. Ini karena kondisi geografis dan topografi dengan kontur pegunungan, sehingga akses moda transportasi yang dapat menembus itu sangat terbatas," kata Syahardiantono.

Syahardiantono mengatakan hingga kini kepolisian telah mendistribusikan beras SPHP ke 32 gudang filial yang tersebar di Papua. Ia berharap masyarakat Papua bisa membeli beras sesuai dengan harga yang ditetapkan yakni Rp 13.500 per kilogram berkat distribusi beras SPHP.

Badan Pangan Nasional mencatat peningkatan distribusi beras setelah kepolisian turun tangan. Pada 19 Oktober sebelum Satgas terbentuk, realisasi beras SPHP untuk Bulog regional Papua adalah 11.162 ribu ton. Realisasinya distribusinya meningkat sebesar 71,35 persen menjadi 19.126 ribu ton pada 24 Desember 2025.

SEBANYAK 22 dari 25 komoditas pangan yang terdaftar di situs Badan Pangan Nasional mengalami kenaikan harga di tingkat konsumen lima hari menjelang pergantian tahun. Sejumlah bahan pangan yang terpantau mengalami kenaikan harga per Sabtu, 27 Desember 2025 adalah minyak goreng hingga telur ayam.

Sementara itu terdapat tiga komoditas pangan yang mengalami penurunan harga pada Sabtu ini dibanding kemarin yakni jagung, ikan kembung, dan daging kerbau lokal. Harga jagung peternak misalnya, yang pada hari ini senilai Rp 6.937 per kilogram, turun 0,40 persen atau Rp 28 dibanding Jumat, 26 Desember 2025.

Adapun harga ikan kembung pada hari ini tercatat senilai Rp 43.524 per kilogram atau lebih murah Rp 2 dibanding kemarin. Penurunan harga juga terjadi pada daging kerbau lokal yang pada hari ini dibanderol Rp 140.326 per kilogram atau turun 1,14 persen dengan nominal Rp 1.625.

Selain tiga itu, Badan Pangan Nasional mencatat kenaikan harga pangan pada 22 item. Adapun kenaikan harga paling rendah tercatat sebesar Rp 15 sedangkan kenaikan tertinggi sebesar Rp 858.

Berikut komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada Sabtu, 27 Desember 2025.

1. Beras premium Rp 15.523 per kilogram atau naik Rp 70 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

2. Beras medium Rp 13.515 per kilogram atau naik Rp 26 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

3. Beras SPHP Rp 12.453 per kilogram atau naik Rp 15 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

4. Kedelai biji kering impor Rp 10.806 per kilogram atau naik Rp 113 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

5. Bawang merah Rp 46.982 atau per kilogram naik Rp 28 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

6. Bawang putih bonggol Rp 38.124 per kilogram atau naik Rp 441 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

7. Cabai merah keriting Rp 50.674 per kilogram atau naik Rp 808 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

8. Cabai merah besar Rp 46.482 per kilogram atau naik Rp 667 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

9. Daging sapi Rp 135.899 per kilogram atau naik Rp 415 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

10. Cabai rawit merah Rp 66.600 per kilogram atau naik Rp 798 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

11. Daging ayam Rp 40.106 per kilogram atau naik Rp 74 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

12. Telur ayam Rp 31.601 per kilogram atau naik Rp 92 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

13. Gula konsumsi Rp 18.057 per kilogram atau naik Rp 67 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

14. Minyak goreng kemasan Rp 20.902 per liter atau naik Rp 58 per liter dibanding sehari sebelumnya

15. Minyak goreng curah Rp 17.704 per liter atau naik Rp 84 per liter dibanding sehari sebelumnya

16. Tepung terigu curah Rp 9.734 per kilogram atau naik Rp 62 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

17. Minyakita Rp 17.571 per liter atau naik Rp 36 per liter dibanding sehari sebelumnya

18. Tepung terigu kemasan Rp 12.943 per kilogram atau naik Rp 74 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

19. Ikan tongkol Rp 35.719 per kilogram atau naik Rp 488 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

20. Ikan bandeng Rp 36.089 per kilogram atau naik Rp 858 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

21. Garam Rp 11.540 per kilogram atau naik Rp 55 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

22. Daging kerbau impor Rp 107.311 per kilogram atau naik Rp 766 per kilogram dibanding sehari sebelumnya

BADAN Pangan Nasional telah menyalurkan 72,6 ton bantuan pangan untuk Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah terdampak banjir Sumatera. “Bantuan ini tentunya akan terus bertambah,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rachmi Widiriani, dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.Ia mengatakan bantuan pangan di Sumatera Utara sudah tersalurkan di wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Binjai, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.Rachmi mengatakan bantuan pangan tersebut bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Sumatera Utara. Ia memastikan jumlah bantuan pangan akan bertambah seiring dengan permintaan Gubernur Sumatera Utara kepada lembaganya. Adapun bantuan pangan disalurkan oleh Perusahaan Umum Bulog. Ia mengatakan Bulog akan segera menyalurkan tambahan pangan sesuai dengan penugasan Badan Pangan Nasional.Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman meminta agar posko distribusi pangan di wilayah terdampak banjir Sumatera beroperasi 24 jam dan memastikan jalur logistik bebas hambatan.Selain bantuan pangan, Amran memerintahkan pendataan sawah dan lahan pertanian yang terdampak. Amran menyatakan telah menyiapkan skema bantuan untuk sektor pertanian dan peternakan di tiga provinsi tersebut. “Benih dan obat-obatan ternak sudah disiapkan. Saya sudah minta para Dirjen fokus membantu petani dan peternak kita. Semua fokus bantu rakyat,” kata diaBadan Pangan Nasional menyatakan telah menyiapkan bantuan berupa 34 ribu ton beras dan 6,8 juta liter minyak goreng untuk tiga provinsi terdampak. Adapun Aceh mendapatkan 10.614 ton beras dan 1.954 ton minyak goreng. Sementara Sumatra Utara sebanyak 16.894 ton beras dan 3.108 ton minyak goreng. Adapun Sumatera Barat mendapatkan 6.795 ton beras dan 1.250 ton minyak goreng.

DIREKTUR Utama Perusahaan Umum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan tidak ada pembahasan soal peleburan lembaganya dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi kementerian. “Enggak ada. Bapanas sudah diambil sama Pak Mentan (Menteri Pertanian),” kata Rizal, di Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Rizal mengatakan sejak Menteri Pertanian Amran Sulaiman merangkap jabatan sebagai Kepala Bapanas, komunikasi antarlembaga menjadi baik karena berada dalam satu komando. Ia bercerita mengikuti rapat terpadu setelah menghadiri serah terima jabatan dan pelantikan Amran sebagai Kepala Bapanas.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar Badan Pangan Nasional dan Bulog menjadi kementerian. Firman berpendapat semestinya Bulog diperkuat dan dinaikan statusnya setingkat kementerian dan digabungkan dengan Bapanas.

Menurut dia, peningkatan status Bulog dan Bapanas membuatnya independen untuk melakukan distribusi beras sehingga tidak terhambat banyak birokrasi. “Harusnya kepala Badan Pangan Nasional dan kepala Bulog itu jadi satu. Kalau perlu dijadikan kementerian pangan dan Bulog,” kata Firman kepada Tempo, 10 Oktober 2025.

Semasa pemerintah mantan Presiden Soeharto, Bulog merupakan badan tersendiri yang bertugas mengendalikan harga beras, menyediakan cadangan beras, serta menyediakan jasa logistik. Pada 2001, Bulog bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun pada 2003, pemerintah resmi mengubah status Bulog menjadi perusahaan umum hingga BUMN sampai sekarang.

Menanggapi usulan itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mempelajari masukan menaikkan status Bulog menjadi kementerian atau lembaga seperti era Presiden Soeharto. “Nanti kami kaji dulu,” kata Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, 12 Oktober 2025.

Namun Prasetyo memastikan pemerintah akan memperbaiki Bulog. Ia mengatakan Bulog memiliki serapan tertinggi beras dalam sejarah dan pemerintah sudah memutuskan memberikan dana tambahan untuk Bulog.

“Supaya mengantisipasi kalau produksi kita melimpah baik beras maupun jagung, supaya itu juga bisa diserap oleh Bulog,” kata Prasetyo. “Intinya adalah mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya Insyaallah aman.”

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.