Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut usulan pengembang terkait dengan revisi harga rumah subsidi belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menilai gagasan tersebut belum dapat dipenuhi lantaran mempertimbangkan daya beli serta kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai masih belum kuat.

“Sebenarnya kalau saat ini situasinya belum memungkinkan ya untuk menaikkan harga rumah subsidi tapak. Kita harus melihat dulu kondisi masyarakat yang masih belum memungkinkan lah,” ujar Heru saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Rabu (24/6/2026).

Heru juga mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan lanjutan mengenai usulan kenaikan harga jual rumah subsidi tersebut, khususnya di lingkungan bersama Komite Tapera.

Adapun, sejumlah pengembang mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10% seiring dengan pembengkakan biaya konstruksi di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan inflasi komponen logistik.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang saat ditemui di sela-sela diskusi Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal, dikutip Kamis (28/5/2026).

Endang menjelaskan, komponen bangunan berkontribusi sekitar 50% dari total struktur biaya rumah subsidi, sehingga kenaikan biaya bangunan 20% secara otomatis mengerek total biaya pengembangan sebesar 10%.

Selain material alam seperti batu dan pasir, pembengkakan pengeluaran pengembang juga disebabkan oleh merangkak naik haraga besi baja serta penyesuaian upah pekerja imbas kenaikan harga bensin.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Jutaan anak muda di Amerika Serikat (AS) menunda hidup mandiri karena tingginya biaya perumahan membuat mereka tetap tinggal bersama orang tua.

Data terbaru dai Realtor.com menunjukkan, pada 2025, 25,2 juta orang dewasa di bawah 35 tahun tinggal bersama orang tua.

Dengan kata lain, sekitar satu dari tiga orang dalam kelompok usia tersebut tinggal bersama orang tuanya.

Angka-angka tersebut menunjukkan pasar perumahan yang tetap sulit untuk ditembus, bahkan bagi kaum muda yang memiliki pekerjaan dan gelar sarjana.

Ekonom Realtor.com Hannah Jones menuturkan, orang dewasa yang tinggal bersama orang tua mereka saat ini sebagian besar bekerja dan banyak yang memiliki gelar sarjana.

"Yang menghambat mereka bukanlah kurangnya kualifikasi, melainkan, setidaknya sebagian, kurangnya perumahan yang benar-benar mampu mereka beli. Ini adalah masalah penawaran, bukan masalah lapangan kerja," kata dia dikutip dari Fox Business, Senin (22/6/2026).

Ia menambahkan, masalah pasokan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. AS kekurangan sekitar 4 juta rumah, dengan properti tingkat pemula yang sangat langka.

Kesenjangan tersebut semakin melebar sejak pembangunan melambat setelah krisis keuangan 2008.

Sekitar 70 persen dari mereka yang berusia 25 hingga 34 tahun yang tinggal bersama orang tua memiliki pekerjaan.

Sebagai gambaran pada 2000, sekitar satu dari sembilan orang dewasa yang bekerja di usia akhir 20-an tinggal di rumah orang tua. Pada 2025, angka tersebut telah meningkat menjadi hampir satu dari tujuh.

Bagi banyak anak muda di AS, pindah rumah menjadi semakin mahal.

Harga jual rumah rata-rata nasional adalah 430.000 dollar AS, atau naik 34,4 persen dari 2019.

Harga tersebut setara Rp 7,66 miliar dengan asumsi kurs Rp 17.826 per dollar AS.

Sementara harga sewa rata-rata telah naik menjadi 1.673 dollar AS, atau naik 17,9 persen selama periode yang sama.

Keterlambatan transisi menuju kehidupan mandiri pada akhirnya dapat memicu gelombang permintaan perumahan di masa depan.

Seiring dengan membaiknya keterjangkauan harga atau semakin banyaknya rumah yang dibangun, jutaan anak muda yang menunda menyewa atau membeli rumah dapat memasuki pasar.

Jones bilang, sebanyak 25 juta orang dewasa yang tinggal bersama orang tua mereka mewakili generasi permintaan laten yang belum terserap oleh pasar.

"Setiap orang dewasa yang masih tinggal di kamar tidur masa kecilnya adalah rumah tangga yang belum terbentuk, perjanjian sewa yang belum ditandatangani, rumah pertama yang belum dibeli. Pembeli rumah pertama kali biasanya berusia 40 tahun, itu bukan kebetulan, itu adalah perhitungan dari pasar yang belum cukup berkembang," ucap dia.

Penundaan tersebut juga dapat memiliki konsekuensi finansial jangka panjang.

Setiap tahun yang dihabiskan tinggal di rumah orang tua dapat menunda kemampuan seorang dewasa muda untuk membangun ekuitas perumahan.

Pasalnya, prospek dari masalah ini tidak membaik. Menurut proyeksi baru dari kepala ekonom National Association of Realtors (NAR) Lawrence Yun, harga rumah rata-rata nasional diperkirakan akan mencapai 1 juta dollar AS pada 2050. Waktu ini tepat ketika generasi milenial mencapai usia pensiun tradisional.

"Pada dasarnya, dalam waktu sekitar 25 tahun, harga rumah rata-rata nasional akan mencapai satu juta dollar AS. Mungkin sulit untuk membayangkannya, tetapi pada 1990, harga rata-rata nasional adalah 90.000 dollar AS," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) tengah menghitung ulang harga rumah subsidi imbas kenaikan beban konstruksi . Namun hal ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat karena perlu pertimbangan lebih jauh baik dari sisi suplai atau pengembang, maupun demand dalam hal ini pembeli rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, saat ini pihaknya tengah membicarakan wacana penyesuaian harga subsidi kepada para ketua asosiasi di sektor perumahan.

"Kita saat ini bersama para Ketum sedang membicarakan, diskusikan. Karena kan tadi kita tahu memang ada kenaikan harga konstruksi," ujarnya saat ditemui di Kawasan Menteng, Minggu (14/6/2026).

Sri memastikan, wacana kenaikan harga rumah subsidi ini akan memperhitungkan daya serap pasar, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga target Presiden Prabowo dalam program 3 juta rumah bisa terlaksana dengan baik.

"Tapi kan kalau kami pemerintah tentu harus memperhatikan MBR-nya, gimana nih, sampai berapa nih dia bisa punya kemampuan menyicil kalau ada kenaikan," tambahnya.

Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group



Selain daya serap pasar, ia menegaskan, bahwa kualitas dari pada rumah subsidi juga menjadi pertimbangan lain dari pemerintah, kalaupun mengalami kenaikan harga.

"Terus kalau ada kenaikan kualitasnya gimana. Tentu kualitas juga harus bagus itu, jadi perbankannya gimana gitu. Jadi saat ini masih kita diskusikan (wacana kenaikan rumah subsidi)," lanjutnya.

Sekedar informasi, kenaikan harga bahan baku global, biaya energi, dan biaya distribusi membuat harga material bangunan terus terdorong naik. Seperti besi beton dan baja ringan, semen, pasir dan batu split, keramik dan granit, serta kabel listrik berbahan tembaga.

Selain faktor material, kenaikan beban upah para pekerja konstruksi juga menjadi komponen tambahan pembentuk harga jual rumah, baik subdisi maupun komersil.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengembang diketahui mulai mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10% seiring dengan pembengkakan biaya konstruksi di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan inflasi komponen logistik.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang saat ditemui di sela-sela diskusi Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal, dikutip Kamis (28/5/2026).

Endang menjelaskan, komponen bangunan berkontribusi sekitar 50% dari total struktur biaya rumah subsidi, sehingga kenaikan biaya bangunan 20% secara otomatis mengerek total biaya pengembangan sebesar 10%.

Selain material alam seperti batu dan pasir, pembengkakan pengeluaran pengembang juga disebabkan oleh merangkak naik haraga besi baja serta penyesuaian upah pekerja imbas kenaikan harga bensin.

Oleh karena itu, penyesuaian harga jual rumah subsidi sebesar 10% dinilai menjadi angka minimal yang realistis demi menjaga batas margin keuntungan atau profit margin para pengembang di lapangan.

"Minimal 10% lah untuk menjaga profit marginnya. Kalau dibiarkan profitnya terlalu tipis, nanti banyak pengembang yang beralih [ke komersial] dan itu akan mengurangi realisasi target," tegasnya.

Endang menambahkan, apabila usulan kenaikan harga ini tidak diakomodasi, terdapat risiko penurunan kualitas bangunan hingga ukuran unit rumah subsidi yang bakal dilakukan pengembang sebagai langkah efisiensi.

“[Solusi selain naik harga] Nanti arahnya yang satu ngecilin unit, size, ukuran. Bahkan menurunkan kualitas kemungkinan itu juga terjadi. Walau mungkin masih ada beberapa area yang harga bisa bertahan. Tapi kan sebenarnya menaikkan harga itu tidak serta-merta keuntungan pengembang ikut naik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dan PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) mulai mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terhadap pasar properti, terutama terkait potensi penyesuaian bunga kredit pemilikan rumah (KPR) oleh perbankan dalam beberapa bulan mendatang.

Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, mengingat mayoritas pembelian rumah di Indonesia masih mengandalkan fasilitas KPR.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan perseroan masih melakukan asesmen terhadap dampak penuh kenaikan BI Rate tersebut. Menurutnya, penyesuaian bunga KPR maupun kredit pemilikan apartemen (KPA) oleh perbankan umumnya tidak terjadi secara langsung.

Perseroan menyebut hingga saat ini belum terdapat perubahan signifikan pada bunga KPR untuk produk-produk yang dipasarkan. Meski demikian, dampak kenaikan suku bunga diperkirakan baru akan terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Dampaknya mungkin baru terlihat satu sampai dua bulan ke depan. Kita coba akan sesuaikan dengan harga produk-produk yang ada,” katanya kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).

Di tengah ketidakpastian suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah, pengembang kawasan Alam Sutera tersebut kini lebih selektif menentukan fokus produk yang dipasarkan. Perseroan menilai segmen rumah dengan harga Rp1 miliar hingga Rp3 miliar masih menjadi pasar yang potensial.

“Kita coba konsentrasi ke produk Rp1 miliar sampai Rp3 miliar karena market-nya masih cukup banyak menyerap,” jelasnya.

ASRI juga mengakui adanya potensi kenaikan harga material akibat pelemahan rupiah dan dinamika geopolitik global. Kendati demikian, sebagian kenaikan biaya tersebut dinilai masih dapat diteruskan kepada konsumen, meski berpotensi menekan margin keuntungan.

Pada 2026, ASRI menargetkan marketing sales sebesar Rp2,8 triliun. Penjualan masih didominasi segmen rumah tapak yang menyumbang sekitar 70%-80% dari total target, sedangkan sisanya berasal dari produk komersial seperti lahan kavling dan ruko.

Dalam lima tahun terakhir, porsi pembelian menggunakan KPR tercatat berada di kisaran 50%-70%. Khusus pada kuartal I/2026, sekitar 70% pembeli rumah menggunakan fasilitas KPR karena transaksi produk komersial relatif lebih sedikit.

Perseroan juga memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendorong penjualan rumah stok atau inventory yang dapat diserahterimakan hingga akhir 2026. Namun, insentif tersebut hanya berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar sehingga tidak mencakup segmen hunian premium perseroan.

Sementara itu, Direktur MTLA Olivia Surodjo menilai kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan memengaruhi bunga KPR, meski efeknya diperkirakan baru terasa dalam tiga hingga enam bulan mendatang.

“Dengan kenaikan suku bunga agresif BI, tentu berpengaruh bagi sektor properti, terutama pada suku bunga KPR. Namun, kami melihat kenaikan suku bunga KPR dengan kenaikan BI Rate ke 5,25% masih cukup terkendali,” ujarnya.

MTLA mengungkapkan lebih dari 80% pembeli hunian di proyek-proyek Metland merupakan pembeli rumah pertama yang menggunakan fasilitas KPR. Kondisi tersebut membuat pergerakan suku bunga menjadi faktor penting yang memengaruhi minat beli masyarakat, khususnya pada segmen rumah tapak menengah.

Meski demikian, perseroan tetap optimistis mengejar target marketing sales tahun ini melalui strategi pemasaran yang adaptif dan penyediaan produk sesuai kebutuhan pasar.

“MTLA terus memantau perkembangan pasar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Saat ini MTLA masih mengejar target marketing sales tahun 2026 melalui strategi pemasaran yang adaptif dan produk yang sesuai kebutuhan pasar,” tulis manajemen.

Untuk menjaga momentum penjualan pada kuartal II/2026, MTLA mengandalkan sejumlah strategi, termasuk memanfaatkan insentif PPN DTP serta memperkuat kerja sama dengan perbankan agar konsumen tetap memperoleh akses pembiayaan yang kompetitif.

Selain itu, perseroan tetap fokus mengembangkan proyek berjalan dan meluncurkan produk baru yang menyasar kebutuhan pasar saat ini.

Analis Kiwoom Sekuritas Adrian Djie mengatakan kenaikan BI Rate berisiko memicu kenaikan bunga KPR yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap properti.

“Kenaikan BI Rate berisiko mendorong kenaikan suku bunga KPR, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap properti,” ujarnya.

Selain memengaruhi sisi permintaan, kenaikan suku bunga juga dinilai dapat meningkatkan biaya pendanaan atau cost of debt emiten properti, khususnya perusahaan dengan eksposur utang yang cukup besar. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi menekan margin dan pertumbuhan laba bersih.

Di tengah tren suku bunga tinggi, Kiwoom menilai emiten properti dengan basis pendapatan berulang atau recurring income akan lebih defensif dibandingkan emiten yang sangat bergantung pada marketing sales.

Pendapatan berulang dari pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, hingga sewa properti dinilai mampu memberikan visibilitas arus kas yang lebih stabil di tengah risiko perlambatan pasar properti residensial.

“Dalam kondisi suku bunga yang lebih tinggi, kami cenderung lebih positif terhadap emiten properti dengan basis pendapatan berulang dibandingkan emiten yang lebih bergantung pada marketing sales,” jelasnya.

Salah satu saham yang dinilai menarik dicermati adalah PWON. Secara teknikal, Kiwoom menilai saham PWON telah memasuki area oversold berdasarkan indikator Relative Strength Index (RSI).

Dia mengatakan apabila terjadi technical rebound, saham PWON berpeluang bergerak menuju area target jangka pendek di kisaran level 310.

Bisnis.com, DENPASAR — Harga properti di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan imbas naiknya harga bahan bangunan dan naiknya upah pekerja bangunan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menjelaskan Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan I 2026 mengalami pertumbuhan yang terbatas.

"Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada kuartal I/2026 yang tumbuh sebesar 0,87% (yoy), melambat dibandingkan periode kuartal IV/ 2025 sebesar 1,06% (yoy)," jelas Achris dikutip Jumat (23/5/2026).

Tumbuhnya IHPR Provinsi Bali ditopang oleh kenaikan harga di tiga jenis properti yaitu kecil (luas bangunan ≤36 m2), menengah (luas bangunan antara 36 m2 sampai dengan 70 m2), dan besar (luas bangunan > 70 m2) yang masing-masing meningkat sebesar 1,16% (yoy), 0,97% (yoy), dan 0,71% (yoy).

Pada kuartal I/ 2026, pertumbuhan IHPR terutama dipicu oleh kenaikan harga bangunan yang dipengaruhi oleh peningkatan biaya faktor produksi. Sama seperti periode sebelumnya, sebagian besar responden menilai bahwa lonjakan harga bahan bangunan dan peningkatan upah tenaga kerja merupakan faktor utama pendorong kenaikan harga rumah.

"Efek perang di Timur Tengah turut memicu peningkatan harga minyak yang mempengaruhi peningkatan biaya distribusi bangunan," kata Achris.

Selain itu, kenaikan harga bangunan juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah yang menyebabkan harga sejumlah bahan bangunan impor menjadi lebih mahal. Di sisi lain, Erwin menyebut di tengah tren kenaikan harga properti, para pengembang di Bali memandang sejumlah faktor masih menjadi tantangan dalam penjualan properti residensial primer.

Beberapa hambatan utama tersebut meliputi tingginya suku bunga KPR, keterbatasan ketersediaan lahan, beban pajak, serta besarnya uang muka pembelian rumah.

Dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial di Bali masih bersumber dari dana sendiri (developer) dengan pangsa sebesar 56,6%, diikuti oleh pinjaman bank, dana nasabah, serta pinjaman Lembaga Keuangan (LK) non bank, masing-masing sebesar 35,3%, 5,9%, dan 2,2%.

Dari sisi konsumen, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih memiliki porsi terbesar atas pembelian rumah dengan porsi sebesar 84,2% dari total pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Marketplace properti Rumah123 mengungkapkan harga rumah sekunder tetap tumbuh di 11 kota Indonesia di tengah pelemahan Rupiah.

Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan Flash Report Mei 2026 by Rumah123 mencatat harga rumah sekunder nasional masih tumbuh sebesar 0,1 persen secara bulanan (MoM) dan 0,8 persen secara tahunan (YoY) pada April 2026. Sebanyak 11 kota masih mencatatkan pertumbuhan harga tahunan positif, dipimpin Denpasar sebesar 2,0 persen, Bogor 1,8 persen, dan Surakarta 1,5 persen.

“Pasar properti saat ini tidak sedang melemah sepenuhnya, tetapi sedang mengalami reposisi perilaku konsumen. Aktivitas transaksi memang lebih selektif dibanding periode ekspansif sebelumnya, tetapi fundamental kebutuhan hunian dan permintaan konsumen yang ingin menghuni (end-user) masih tetap terjaga. Selama stabilitas pembiayaan dan daya beli relatif terpelihara, pasar rumah sekunder diperkirakan masih memiliki tingkat resiliensi yang cukup baik,” ujar Marisa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pasar sekunder masih ditopang oleh kebutuhan end-user, penyesuaian harga yang lebih fleksibel, kesiapan unit untuk dihuni, serta preferensi konsumen terhadap kawasan dengan harga yang relatif lebih kompetitif.

Secara spasial, aktivitas pencarian properti masih terkonsentrasi di kawasan penyangga Jabodetabek. Tangerang menjadi wilayah dengan proporsi listing enquiries terbesar secara nasional sebesar 15,1 persen, diikuti Jakarta Selatan sebesar 11,0 persen dan Jakarta Barat 9,3 persen.

Rumah123 melihat kawasan suburban kini bukan lagi sekadar alternatif dari pusat kota. melainkan telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru bagi pasar hunian end-user.

Menurut Marisa, kawasan suburban dan kota penyangga seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor masih menjadi fokus utama pasar karena menawarkan kombinasi harga yang relatif lebih terjangkaudibanding pusat kota, didukung perkembangan infrastruktur dan ekspansi pusat ekonomi baru.

Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya sensitivitas terhadap cicilan KPR, konsumen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pembelian properti. Rumah123 melihat adanya pergeseran perilaku konsumen dalam beberapa kuartal terakhir, di mana pembeli kini semakin memprioritaskan keterjangkauan, konektivitas kawasan, kesiapan hunian,
serta potensi value appreciation jangka panjang dibanding sekadar lokasi premium.

Rumah123 juga mencatat bahwa segmen rumah dengan luas bangunan kecil hingga 60 meter persegi menjadi segmen dengan pertumbuhan median harga tertinggi secara tahunan.

Surakarta mencatat kenaikan median harga sebesar 23,5 persen pada segmen ini, menunjukkan bahwa rumah terjangkau masih menjadi penopang utama kebutuhan hunian masyarakat di tengah tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi.

“Yang berubah saat ini bukan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah, melainkan cara konsumen mengambil keputusan. Di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan Rupiah, konsumen menjadi jauh lebih rasional. Mereka lebih sensitif terhadap cicilan, lebih mempertimbangkan kesiapan unit, serta lebih fokus pada kawasan yang menawarkan keseimbangan antara harga, aksesibilitas, dan potensi kenaikan nilai jangka panjang,” kata Marisa.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi tumpuan utama masyarakat dalam membeli rumah di pasar primer.

Di tengah perlambatan pertumbuhan harga properti dan penurunan penjualan rumah pada awal 2026, mayoritas konsumen tetap mengandalkan pembiayaan perbankan untuk memiliki hunian.

Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) Triwulan I 2026 mencatat, pangsa pembelian rumah primer melalui KPR mencapai 69,87 persen dari total skema pembelian.

Sementara pembelian secara tunai bertahap tercatat sebesar 19,61 persen dan tunai sebesar 10,53 persen.

Dominasi KPR tersebut terjadi ketika sektor properti residensial masih menghadapi tekanan.

BI mencatat Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada kuartal I 2026 tumbuh sebesar 0,62 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada kuartal IV 2025 sebesar 0,83 persen (yoy).

“Dari sisi konsumen, mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembelian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan pangsa sebesar 69,87 persen dari total skema pembelian,” tulis BI dalam laporan SHPR Triwulan I 2026.

Perlambatan pertumbuhan harga rumah terjadi di seluruh tipe properti. Harga rumah tipe menengah tumbuh 0,88 persen (yoy), melambat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 1,12 persen (yoy).

Rumah tipe besar tumbuh 0,50 persen (yoy) dari sebelumnya 0,72 persen (yoy), sementara rumah tipe kecil tumbuh 0,61 persen (yoy) dari 0,76 persen (yoy).

Di sejumlah daerah, harga rumah bahkan mengalami kontraksi. Surabaya mencatat penurunan harga sebesar 0,27 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,04 persen (yoy) pada kuartal IV 2025.

Sebaliknya, Padang dan Balikpapan justru mencatat peningkatan pertumbuhan harga masing-masing menjadi 1,21 persen (yoy) dan 1,44 persen (yoy).

Penjualan rumah turun tajam

Di tengah dominasi KPR, pasar properti residensial masih dibayangi lemahnya penjualan rumah.

BI mencatat, penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal I 2026 terkontraksi 25,67 persen (yoy), berbalik dari pertumbuhan 7,83 persen (yoy) pada kuartal IV 2025.

Penurunan terdalam terjadi pada rumah tipe kecil yang terkontraksi hingga 45,59 persen (yoy) setelah sebelumnya tumbuh tinggi 17,32 persen (yoy).

Sementara rumah tipe besar masih terkontraksi 8,03 persen (yoy), meski membaik dibandingkan kontraksi 10,95 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya. Adapun rumah tipe menengah justru tumbuh 8,28 persen (yoy) setelah sebelumnya terkontraksi 4,84 persen (yoy).

Secara kuartalan, penjualan rumah juga turun 7,69 persen quarter to quarter (qtq) setelah pada kuartal IV 2025 tumbuh 2,01 persen (qtq). Penurunan paling dalam terjadi pada rumah tipe besar yang terkontraksi 20,38 persen (qtq).

Penjualan rumah tipe menengah turun 10,72 persen (qtq), sementara rumah tipe kecil terkontraksi 14,68 persen (qtq).

Dalam surveinya, BI menyebut kenaikan harga bahan bangunan menjadi faktor utama penghambat penjualan properti dengan porsi 20,97 persen.

Faktor lain meliputi masalah perizinan dan birokrasi sebesar 18,15 persen, suku bunga KPR sebesar 16,47 persen, proporsi uang muka atau down payment (DP) yang tinggi sebesar 12,16 persen, serta perpajakan sebesar 11,28 persen.

“Penjualan properti residensial primer masih menghadapi tantangan. Berdasarkan hasil survei, tantangan utama pengembangan dan penjualan properti residensial pada pasar primer meliputi kenaikan harga bahan bangunan, masalah perizinan/birokrasi, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR, dan perpajakan,” tulis BI.

Pertumbuhan KPR masih single digit

Perlambatan di sektor properti turut tercermin pada pertumbuhan penyaluran KPR perbankan yang masih terbatas pada kuartal I-2026.

Dikutip dari Kontan, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatat penyaluran KPR tumbuh 5,25 persen yoy menjadi Rp 142,4 triliun pada kuartal I-2026, dari Rp 135,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat penyaluran KPR sebesar Rp 69,5 triliun atau naik 5,78 persen (yoy).

Sementara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai bank penyalur KPR terbesar di Indonesia hanya membukukan pertumbuhan 6,84 persen (yoy) menjadi Rp 306,12 triliun.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatat pertumbuhan KPR sebesar 9,32 persen (yoy) menjadi Rp 73,9 triliun. Adapun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjadi satu-satunya bank besar yang mencatat pertumbuhan double digit, yakni 11,06 persen (yoy) menjadi Rp 67,3 triliun pada kuartal I-2026.

Data BI juga menunjukkan pertumbuhan penyaluran KPR masih terbatas.

Hingga Maret 2026, total penyaluran KPR tumbuh 4,5 persen menjadi Rp 842,7 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Februari 2026 sebesar 5 persen.

Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai kondisi tersebut dipengaruhi daya beli masyarakat yang belum meningkat signifikan.

“Kalau kita lihat, income masyarakat belum naik signifikan. Jadi wajar kalau belum ada lonjakan besar pada penyaluran kredit, khususnya di sektor properti,” ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (3/5/2026).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5 persen hingga 5,4 persen juga belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi kredit properti secara agresif. Selain itu, tingkat suku bunga yang masih relatif tinggi turut menahan minat masyarakat mengambil KPR.

Meski demikian, Myrdal menilai kinerja kredit properti tidak sepenuhnya lemah karena beberapa bank masih mampu mencatat pertumbuhan di atas 10 persen.

“Dengan kondisi saat ini, kredit properti masih bisa tumbuh sekitar 8 persen, meskipun tetap ada tantangan dari sisi global,” jelasnya.

BTN sebut faktor musiman pengaruhi realisasi KPR

BTN mengakui pertumbuhan KPR subsidi maupun non-subsidi pada kuartal I-2026 cenderung moderat.

KPR non-subsidi BTN tumbuh sekitar 5,4 persen (yoy) menjadi Rp 112,56 triliun dari sebelumnya Rp 106,81 triliun. Sementara KPR subsidi naik 7,7 persen (yoy) menjadi Rp 193,55 triliun dari Rp 179,70 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan perlambatan tersebut lebih dipengaruhi faktor musiman dan kondisi eksternal, bukan karena lemahnya permintaan masyarakat.

Ia menjelaskan, musim hujan yang datang lebih awal pada akhir 2025 hingga awal 2026 menghambat penyelesaian fisik proyek perumahan. Dalam skema KPR, pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah rumah selesai dibangun.

Selain itu, momentum Ramadan dan Lebaran turut memperlambat progres konstruksi karena banyak tenaga kerja yang kembali ke kampung halaman.

Akibatnya, terdapat puluhan ribu unit rumah yang sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan kredit, tetapi belum bisa direalisasikan karena pembangunan belum rampung.

“Ini bukan menghambat, tapi menunda realisasi kredit karena fisik rumah belum selesai,” kata Nixon.

Perbankan jaga kualitas kredit

Di tengah perlambatan penyaluran KPR, perbankan tetap menjaga kualitas kredit perumahan. Myrdal menyebut rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KPR masih berada di kisaran 3,1 persen.

Namun, ia mengingatkan perbankan tetap perlu memperkuat manajemen risiko, termasuk melalui proses screening kredit yang ketat dan penguatan aktivitas collection terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran.

“Bank harus tetap selektif dan disiplin dalam monitoring portofolio, termasuk intensif dalam melakukan collection untuk menjaga kualitas aset,” ujarnya.

BTN menyebut rasio NPL sektor perumahan masih terjaga di bawah 3 persen. Bahkan untuk KPR subsidi, NPL tercatat di bawah 2 persen.

Menurut Nixon, risiko kredit di segmen perumahan relatif rendah karena mayoritas debitur merupakan pembeli rumah pertama yang cenderung menjaga kewajiban pembayaran.

“Aset NPL perumahan juga lebih mudah direcycle dibandingkan sektor lain karena masih ada pasar yang menyerap,” imbuhnya.

Sementara itu, BCA menyebut kualitas portofolio KPR perseroan tetap terjaga dengan baik. Rasio NPL KPR berada pada level terkendali, sejalan dengan NPL gross perseroan sebesar 1,8 persen pada kuartal I-2026.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan tren penyaluran kredit, termasuk KPR, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Salah satu strategi yang dilakukan perseroan untuk mendorong permintaan ialah melalui ajang BCA Expoversary 2026 yang diperpanjang hingga 30 April 2026 secara online.

Dalam program tersebut, BCA menawarkan bunga spesial KPR sebesar 1,69 persen efektif per tahun fixed satu tahun, disertai diskon provisi 50 persen dan potongan premi asuransi jiwa sebesar 5 persen.

“Kami berharap penyelenggaraan BCA Expoversary 2026 dapat meningkatkan volume aplikasi baru dari segmen KPR,” ujar Hera.

Selain itu, perbankan juga dinilai perlu memperkuat sinergi dengan program pemerintah seperti program 3 juta rumah dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), hingga memperkuat kerja sama dengan pengembang dan memperluas digitalisasi proses pengajuan KPR.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjualan rumah di pasar primer pada kuartal I 2026 mengalami penurunan tajam di tengah pertumbuhan harga properti residensial yang masih terbatas.

Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) mencatat, penjualan properti residensial di pasar primer terkontraksi sebesar 25,67 persen secara tahunan (year on year/yoy), berbalik dari pertumbuhan 7,83 persen pada kuartal IV 2025.

Di sisi lain, harga properti residensial masih mencatat pertumbuhan, meski melambat.

Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 110,60 atau tumbuh 0,62 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 0,83 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Bank sentral menyebut perlambatan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan harga rumah tipe menengah dan besar.

Rumah tipe menengah mencatat pertumbuhan sebesar 0,88 persen (yoy), melambat dibandingkan kuartal IV 2025 sebesar 1,12 persen (yoy). Sementara rumah tipe besar tumbuh 0,50 persen (yoy) dari sebelumnya 0,72 persen (yoy).

Adapun rumah tipe kecil tumbuh 0,61 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan 0,76 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Secara triwulanan (quarter to quarter/qtq), IHPR pasar primer juga melambat. Pada kuartal I 2026, IHPR hanya tumbuh 0,04 persen (qtq), turun dibandingkan pertumbuhan 0,17 persen (qtq) pada kuartal IV 2025.

Harga rumah di sejumlah kota melambat

Secara spasial, dari 18 kota yang disurvei, sebanyak 10 kota mengalami perlambatan pertumbuhan harga dan tiga kota mengalami penurunan IHPR secara tahunan.

Salah satu perlambatan terjadi di Banjarmasin yang hanya tumbuh 0,52 persen (yoy) setelah pada kuartal sebelumnya tumbuh 1,63 persen (yoy).

Sementara itu, Surabaya mencatat kontraksi harga rumah yang semakin dalam, yakni minus 0,27 persen (yoy) dibandingkan kontraksi 0,04 persen (yoy) pada kuartal IV 2025.

Di sisi lain, harga rumah di Padang dan Balikpapan justru meningkat. Pertumbuhan harga rumah di Padang naik dari 0,17 persen (yoy) menjadi 1,21 persen (yoy), sedangkan Balikpapan meningkat dari 0,43 persen (yoy) menjadi 1,44 persen (yoy).

Pada basis kuartalan, perlambatan harga terutama bersumber dari Pontianak dan Yogyakarta. Harga rumah di Pontianak terkontraksi 0,74 persen (qtq) dari sebelumnya tumbuh 0,56 persen (qtq).

Sementara itu, harga rumah di Yogyakarta mengalami kontraksi 0,68 persen (qtq) setelah pada kuartal IV 2025 tumbuh 0,18 persen (qtq).

Di sisi lain, BI juga mencatat IHPR nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir meski dengan laju yang melambat. IHPR nasional yang berada di level 102,26 pada 2020 meningkat menjadi 110,60 pada kuartal I 2026.

Secara wilayah, sejumlah kota masih mencatat pertumbuhan harga yang relatif tinggi. Pada kuartal I 2026, Medan mencatat IHPR total sebesar 117,23, Pontianak 119,96, dan Pekanbaru 115,84.

Sementara Surabaya berada pada level 108,66 dan mengalami penurunan pertumbuhan secara tahunan.

Rumah tipe kecil jadi penekan utama

Di tengah perlambatan harga, penjualan rumah justru mengalami tekanan yang lebih dalam. Penurunan penjualan terutama dipicu oleh anjloknya penjualan rumah tipe kecil.

Pada kuartal I 2026, penjualan rumah tipe kecil terkontraksi 45,59 persen (yoy), berbalik dari pertumbuhan tinggi sebesar 17,32 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Sementara itu, penjualan rumah tipe menengah justru tumbuh 8,28 persen (yoy) setelah sebelumnya terkontraksi 4,84 persen (yoy).

Penjualan rumah tipe besar masih mengalami kontraksi sebesar 8,03 persen (yoy), meski lebih baik dibandingkan kontraksi 10,95 persen (yoy) pada kuartal IV 2025.

Secara kuartalan, penjualan rumah juga mencatat kontraksi sebesar 7,69 persen (qtq), berbalik dari pertumbuhan 2,01 persen (qtq) pada kuartal sebelumnya.

Penurunan penjualan rumah terutama dipicu oleh penjualan rumah tipe besar yang terkontraksi 20,38 persen (qtq) setelah sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 31,97 persen (qtq).

Selain itu, penjualan rumah tipe menengah juga terkontraksi 10,72 persen (qtq) setelah sebelumnya tumbuh 8,59 persen (qtq). Penjualan rumah tipe kecil mengalami kontraksi lebih dalam menjadi 14,68 persen (qtq) dari sebelumnya minus 7,43 persen (qtq).

Harga bahan bangunan hingga bunga KPR jadi tantangan

Bank sentral mencatat, penjualan properti residensial primer masih menghadapi sejumlah tantangan.

Berdasarkan hasil survei, faktor utama yang menghambat pengembangan dan penjualan properti residensial di pasar primer adalah kenaikan harga bahan bangunan dengan porsi 20,97 persen.

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi pelaku usaha adalah masalah perizinan dan birokrasi sebesar 18,15 persen, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 16,47 persen, proporsi uang muka tinggi dalam pengajuan KPR sebesar 12,16 persen, dan perpajakan sebesar 11,28 persen.

Meski demikian, suku bunga KPR pada kuartal I 2026 tercatat stabil dibandingkan kuartal sebelumnya, yakni sebesar 7,42 persen.

Mayoritas pembelian rumah masih lewat KPR

Dari sisi pembiayaan, sumber utama pendanaan pembangunan properti residensial masih berasal dari dana internal pengembang.

Pada kuartal I 2026, dana internal menyumbang 80,66 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan properti residensial.

Sumber pembiayaan lainnya berasal dari pinjaman perbankan sebesar 13,74 persen dan pembayaran konsumen sebesar 5,60 persen.

Sementara dari sisi konsumen, mayoritas pembelian rumah primer masih dilakukan melalui skema KPR. Pangsa pembelian rumah menggunakan KPR mencapai 69,87 persen dari total skema pembelian rumah primer.

Adapun pembelian rumah melalui pembayaran tunai bertahap memiliki pangsa 19,61 persen, sedangkan pembelian secara tunai penuh sebesar 10,53 persen.

Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan total nilai KPR mengalami perlambatan. Pada kuartal I 2026, total nilai KPR tumbuh 4,79 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 7,05 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Secara kuartalan, nilai KPR tumbuh 0,37 persen (qtq), melambat dibandingkan pertumbuhan 1,72 persen (qtq) pada kuartal IV 2025.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Harga properti residensial pada kuartal I/2026 masih mencatat pertumbuhan, tetapi lajunya semakin terbatas di tengah pelemahan permintaan dan perlambatan kenaikan harga di sejumlah kota besar. Kondisi tersebut mencerminkan pasar perumahan primer yang belum sepenuhnya pulih.

Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menunjukkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada kuartal I/2026 berada di level 110,60 atau tumbuh 0,62% secara tahunan. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan IV/2025 yang sebesar 0,83%.

Perlambatan terutama didorong kenaikan harga rumah tipe menengah dan besar yang semakin terbatas. Harga rumah tipe menengah tumbuh 0,88% secara tahunan, melambat dari 1,12% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, rumah tipe besar naik 0,50%, lebih rendah dibanding 0,72%.

Rumah tipe kecil juga mengalami perlambatan. Harga segmen ini tumbuh 0,61% secara tahunan, turun dari 0,76% pada kuartal IV/2025.

Secara kuartalan, IHPR hanya naik 0,04% pada kuartal I/2026, lebih rendah dibanding kenaikan 0,17% pada kuartal sebelumnya. Perlambatan terjadi di hampir seluruh segmen rumah.

Harga Rumah Berdasarkan Tipe dan Wilayah

Harga rumah tipe kecil hanya naik 0,06% secara kuartalan dari sebelumnya 0,28%. Harga rumah tipe menengah justru terkontraksi 0,01% setelah sebelumnya tumbuh 0,12%. Sementara rumah tipe besar naik 0,06%, melambat dari 0,17%.

Secara wilayah, dari 18 kota yang disurvei, sebanyak 10 kota mengalami perlambatan pertumbuhan harga secara tahunan dan tiga kota mencatat penurunan.

Banjarmasin menjadi salah satu kota dengan perlambatan tajam. Harga rumah di kota tersebut hanya naik 0,52% secara tahunan setelah sebelumnya tumbuh 1,63%.

Surabaya mencatat tekanan lebih dalam. Harga rumah di kota itu terkontraksi 0,27% secara tahunan, lebih besar dibanding kontraksi 0,04% pada triwulan IV/2025.

Di sisi lain, sejumlah kota mulai menunjukkan pemulihan. Harga rumah di Padang tumbuh 1,21% secara tahunan dari sebelumnya 0,17%, sedangkan Balikpapan naik 1,44% dari sebelumnya 0,43%.

Secara kuartalan, pelemahan paling terlihat di Pontianak dan Yogyakarta. Harga rumah di Pontianak turun 0,74% setelah sebelumnya naik 0,56%, sedangkan Yogyakarta terkontraksi 0,68% dari sebelumnya tumbuh 0,18%.

Sebaliknya, Padang dan Balikpapan mencatat penguatan tertinggi secara kuartalan. Harga rumah di Padang melonjak 1,08% dari sebelumnya minus 0,04%, sementara Balikpapan naik 1,08% dari sebelumnya 0,14%.

Pergerakan harga yang terbatas menunjukkan pengembang masih berhati-hati menaikkan harga di tengah daya beli konsumen yang belum kuat serta persaingan penjualan yang semakin ketat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat harga properti residensial di pasar primer masih tumbuh pada kuartal I 2026. Namun, pertumbuhan harga rumah mulai melambat di sejumlah kota dan berbagai tipe hunian.

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) BI menunjukkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) kuartal I 2026 tercatat sebesar 110,60 atau tumbuh 0,62 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal IV 2025 sebesar 0,83 persen.

“Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menunjukkan harga properti residensial di pasar primer tumbuh terbatas,” tulis BI dalam laporan SHPR kuartal I 2026.

“IHPR pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 110,60, tumbuh sebesar 0,62 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 0,83 persen (yoy) pada triwulan IV 2025,” lanjut laporan tersebut.

Perlambatan pertumbuhan terutama dipengaruhi rumah tipe menengah dan besar. Rumah tipe menengah tumbuh sebesar 0,88 persen (yoy), melambat dibandingkan kuartal IV 2025 sebesar 1,12 persen.

Sementara itu, rumah tipe besar tumbuh sebesar 0,50 persen (yoy), turun dari sebelumnya 0,72 persen. Adapun rumah tipe kecil tumbuh sebesar 0,61 persen (yoy), melambat dibandingkan 0,76 persen.

Surabaya Masih Kontraksi

Secara spasial, dari 18 kota yang disurvei BI, sebanyak 10 kota mengalami perlambatan pertumbuhan harga rumah dan tiga kota mengalami penurunan IHPR secara tahunan.

Perlambatan salah satunya terjadi di Banjarmasin yang tumbuh sebesar 0,52 persen (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 1,63 persen.

Sementara itu, harga rumah di Surabaya mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 0,27 persen (yoy), dibandingkan kuartal IV 2025 yang terkontraksi 0,04 persen.

Di sisi lain, harga rumah di Padang dan Balikpapan justru mengalami peningkatan. Harga rumah di Padang tumbuh menjadi 1,21 persen (yoy) dari sebelumnya 0,17 persen.

Adapun Balikpapan meningkat menjadi 1,44 persen (yoy) dari sebelumnya 0,43 persen.

Secara triwulanan, IHPR pasar primer pada kuartal I 2026 tumbuh sebesar 0,04 persen (qtq), melambat dibandingkan 0,17 persen pada kuartal sebelumnya.

Perlambatan terutama didorong pertumbuhan rumah tipe kecil yang melambat menjadi 0,06 persen (qtq) dari sebelumnya 0,28 persen.

Sementara itu, rumah tipe menengah mengalami kontraksi sebesar 0,01 persen (qtq), turun dibandingkan pertumbuhan 0,12 persen pada kuartal IV 2025.

Adapun rumah tipe besar tumbuh sebesar 0,06 persen (qtq), lebih rendah dibandingkan 0,17 persen pada kuartal sebelumnya.

Harga Properti Dinilai Masih Kompetitif

Perlambatan harga rumah juga terjadi ketika sektor properti nasional memasuki fase harga yang berbeda dibandingkan inflasi umum.

Data Flash Report April Rumah123 menunjukkan harga properti nasional mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen saat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 4,76 persen secara tahunan.

Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan kuartal kedua 2026 menjadi periode penyeimbangan portofolio bagi investor properti.

“Kuartal kedua 2026 merupakan periode tepat untuk melakukan penyeimbangan portofolio,” ujar Marisa.

Rumah123 juga mencatat volume suplai rumah sekunder nasional turun sebesar 7,8 persen (yoy), sementara kenaikan biaya konstruksi mencapai 19,97 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan dapat memicu kenaikan harga jual properti akibat lonjakan biaya material konstruksi di tingkat pengembang.

Pengamat Properti Anton Sitorus menyatakan fluktuasi kurs memiliki korelasi langsung terhadap beban produksi, terutama pada komponen bahan bangunan yang masih bergantung pada pasar global.

Anton menyebut sektor residensial kelas menengah hingga menengah bawah akan menjadi segmen yang paling rentan terdampak oleh kenaikan harga bahan baku utama tersebut.

"Dampaknya pasti ke harga. Kalau misalnya rupiah melemah dan biaya material naik, pengembang pasti akan membebankan kenaikan tersebut ke harga jual," ujar Anton saat ditemui di Midplaza 1 Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, Anton menyebut segmen rumah mewah atau high-end cenderung lebih resilien terhadap perubahan harga. Pasalnya, konsumen properti kelas atas memiliki sensitivitas harga yang rendah, sehingga meski harga naik, minat pasar terhadap produk landed property premium tetap terjaga.

“Jadi mungkin akan naik dikit-dikit. Jadi kalau yang high-end, kalau menurut saya nggak terlalu terpengaruh, tapi yang middle sama middle-low ini yang mungkin terpengaruh, terutama harga baja sama semen kan itu komponen exchange rate-nya lumayan gede,” imbuhnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (5/5/2026). Pelemahan rupiah sejalan dengan kinerja sejumlah mata uang lain di Asia terhadap Greenback.

Melansir data RTI Infokom pukul 09.15 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kini mengalami koreksi 0,09% ke level Rp17.400. Sejak dibuka, rupiah sempat menyentuh level tertingginya Rp17.401 dan level terendahnya Rp17.385 per dolar AS.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai wajarnya (undervalue) dan diyakini akan kembali stabil serta menguat ke depan.

Perry menambahkan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat menjadi dasar keyakinan tersebut.

“Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar,” katanya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).