Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut usulan pengembang terkait dengan revisi harga rumah subsidi belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menilai gagasan tersebut belum dapat dipenuhi lantaran mempertimbangkan daya beli serta kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai masih belum kuat.

“Sebenarnya kalau saat ini situasinya belum memungkinkan ya untuk menaikkan harga rumah subsidi tapak. Kita harus melihat dulu kondisi masyarakat yang masih belum memungkinkan lah,” ujar Heru saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Rabu (24/6/2026).

Heru juga mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan lanjutan mengenai usulan kenaikan harga jual rumah subsidi tersebut, khususnya di lingkungan bersama Komite Tapera.

Adapun, sejumlah pengembang mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10% seiring dengan pembengkakan biaya konstruksi di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan inflasi komponen logistik.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang saat ditemui di sela-sela diskusi Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal, dikutip Kamis (28/5/2026).

Endang menjelaskan, komponen bangunan berkontribusi sekitar 50% dari total struktur biaya rumah subsidi, sehingga kenaikan biaya bangunan 20% secara otomatis mengerek total biaya pengembangan sebesar 10%.

Selain material alam seperti batu dan pasir, pembengkakan pengeluaran pengembang juga disebabkan oleh merangkak naik haraga besi baja serta penyesuaian upah pekerja imbas kenaikan harga bensin.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengembang diketahui mulai mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10% seiring dengan pembengkakan biaya konstruksi di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan inflasi komponen logistik.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang saat ditemui di sela-sela diskusi Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal, dikutip Kamis (28/5/2026).

Endang menjelaskan, komponen bangunan berkontribusi sekitar 50% dari total struktur biaya rumah subsidi, sehingga kenaikan biaya bangunan 20% secara otomatis mengerek total biaya pengembangan sebesar 10%.

Selain material alam seperti batu dan pasir, pembengkakan pengeluaran pengembang juga disebabkan oleh merangkak naik haraga besi baja serta penyesuaian upah pekerja imbas kenaikan harga bensin.

Oleh karena itu, penyesuaian harga jual rumah subsidi sebesar 10% dinilai menjadi angka minimal yang realistis demi menjaga batas margin keuntungan atau profit margin para pengembang di lapangan.

"Minimal 10% lah untuk menjaga profit marginnya. Kalau dibiarkan profitnya terlalu tipis, nanti banyak pengembang yang beralih [ke komersial] dan itu akan mengurangi realisasi target," tegasnya.

Endang menambahkan, apabila usulan kenaikan harga ini tidak diakomodasi, terdapat risiko penurunan kualitas bangunan hingga ukuran unit rumah subsidi yang bakal dilakukan pengembang sebagai langkah efisiensi.

“[Solusi selain naik harga] Nanti arahnya yang satu ngecilin unit, size, ukuran. Bahkan menurunkan kualitas kemungkinan itu juga terjadi. Walau mungkin masih ada beberapa area yang harga bisa bertahan. Tapi kan sebenarnya menaikkan harga itu tidak serta-merta keuntungan pengembang ikut naik,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Harga properti di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan imbas naiknya harga bahan bangunan dan naiknya upah pekerja bangunan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menjelaskan Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan I 2026 mengalami pertumbuhan yang terbatas.

"Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada kuartal I/2026 yang tumbuh sebesar 0,87% (yoy), melambat dibandingkan periode kuartal IV/ 2025 sebesar 1,06% (yoy)," jelas Achris dikutip Jumat (23/5/2026).

Tumbuhnya IHPR Provinsi Bali ditopang oleh kenaikan harga di tiga jenis properti yaitu kecil (luas bangunan ≤36 m2), menengah (luas bangunan antara 36 m2 sampai dengan 70 m2), dan besar (luas bangunan > 70 m2) yang masing-masing meningkat sebesar 1,16% (yoy), 0,97% (yoy), dan 0,71% (yoy).

Pada kuartal I/ 2026, pertumbuhan IHPR terutama dipicu oleh kenaikan harga bangunan yang dipengaruhi oleh peningkatan biaya faktor produksi. Sama seperti periode sebelumnya, sebagian besar responden menilai bahwa lonjakan harga bahan bangunan dan peningkatan upah tenaga kerja merupakan faktor utama pendorong kenaikan harga rumah.

"Efek perang di Timur Tengah turut memicu peningkatan harga minyak yang mempengaruhi peningkatan biaya distribusi bangunan," kata Achris.

Selain itu, kenaikan harga bangunan juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah yang menyebabkan harga sejumlah bahan bangunan impor menjadi lebih mahal. Di sisi lain, Erwin menyebut di tengah tren kenaikan harga properti, para pengembang di Bali memandang sejumlah faktor masih menjadi tantangan dalam penjualan properti residensial primer.

Beberapa hambatan utama tersebut meliputi tingginya suku bunga KPR, keterbatasan ketersediaan lahan, beban pajak, serta besarnya uang muka pembelian rumah.

Dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial di Bali masih bersumber dari dana sendiri (developer) dengan pangsa sebesar 56,6%, diikuti oleh pinjaman bank, dana nasabah, serta pinjaman Lembaga Keuangan (LK) non bank, masing-masing sebesar 35,3%, 5,9%, dan 2,2%.

Dari sisi konsumen, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih memiliki porsi terbesar atas pembelian rumah dengan porsi sebesar 84,2% dari total pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mendorong perlunya penyesuaian harga rumah subsidi. Pasalnya, harga jual rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut telah 2 tahun tidak mengalami perubahan.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menjelaskan bahwa usulan penyesuaian itu sejalan dengan munculnya berbagai dinamika di lapangan. Mulai dari adanya pembatasan penggunaan lahan sawah (lahan sawah dilindungi/LSD) hingga gejolak geopolitik dunia yang memantik kenaikan biaya logistik.

"Sudah saatnya pemerintah mampu melihat itu [mempertimbangkan untuk menaikkan], dan sudah 2 tahun tidak naik," ujar Joko di sela-sela agenda Buka Puasa DPP REI bersama 2.000 Anak Yatim di Jakarta, Kamis (4/3/2026).

Untuk itu, tambah Joko, diperlukan regulasi yang mengatur kenaikan harga rumah subsidi secara reguler dan transparan. Langkah ini diperlukan agar pengembang memiliki kepastian usaha dan tidak bergantung pada kebijakan insidental.

Dia melanjutkan, dibutuhkan pula koefisien perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan resmi kenaikan harga rumah subsidi ke depan.

Saat dikonfirmasi mengenai berapa besaran kenaikan yang diusulkan DPP REI, Joko enggan memerinci. Hanya saja, dia memastikan penyesuaian harga diperlukan dalam rangka mengimbangi laju inflasi.

"Kenaikannya berapa ya mengimbangi tingkat inflasi," pungkasnya.

Untuk diketahui, ketetapan harga rumah subsidi saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Adapun, harga rumah subsidi berbeda-beda di setiap wilayahnya, mulai dari kisaran Rp162 juta hingga yang tertinggi Rp240 juta.

Berikut daftar harga rumah subsidi di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakam Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.