Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengembang diketahui mulai mengusulkan kenaikan harga rumah subsidi minimal sebesar 10% seiring dengan pembengkakan biaya konstruksi di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan inflasi komponen logistik.

Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Harry Endang Kawidjaja mengungkapkan, volatilitas rupiah saat ini telah memicu lonjakan biaya khusus pada struktur bangunan rata-rata hingga 20%.

Kenaikan paling agresif terjadi pada komoditas material alam yang melonjak hingga 50%, dipicu oleh kebijakan moratorium penambangan di beberapa daerah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Sudah banyak yang teriak naik, karena peningkatannya itu sekitar 20% di bangunan saja. Yang paling tinggi sih di material alam ya, sampai 50%. Pasir, batu, secara rata-rata sih naik di bangunan tuh 20%," ujar Endang saat ditemui di sela-sela diskusi Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal, dikutip Kamis (28/5/2026).

Endang menjelaskan, komponen bangunan berkontribusi sekitar 50% dari total struktur biaya rumah subsidi, sehingga kenaikan biaya bangunan 20% secara otomatis mengerek total biaya pengembangan sebesar 10%.

Selain material alam seperti batu dan pasir, pembengkakan pengeluaran pengembang juga disebabkan oleh merangkak naik haraga besi baja serta penyesuaian upah pekerja imbas kenaikan harga bensin.

Oleh karena itu, penyesuaian harga jual rumah subsidi sebesar 10% dinilai menjadi angka minimal yang realistis demi menjaga batas margin keuntungan atau profit margin para pengembang di lapangan.

"Minimal 10% lah untuk menjaga profit marginnya. Kalau dibiarkan profitnya terlalu tipis, nanti banyak pengembang yang beralih [ke komersial] dan itu akan mengurangi realisasi target," tegasnya.

Endang menambahkan, apabila usulan kenaikan harga ini tidak diakomodasi, terdapat risiko penurunan kualitas bangunan hingga ukuran unit rumah subsidi yang bakal dilakukan pengembang sebagai langkah efisiensi.

“[Solusi selain naik harga] Nanti arahnya yang satu ngecilin unit, size, ukuran. Bahkan menurunkan kualitas kemungkinan itu juga terjadi. Walau mungkin masih ada beberapa area yang harga bisa bertahan. Tapi kan sebenarnya menaikkan harga itu tidak serta-merta keuntungan pengembang ikut naik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui bahwa implementasi Zero Over Dimension Over Load(ODOL) kendaraan bakal mengerek naik biaya logistik sebesar 3,3%. Namun, hal tersebut hanya sementara dan bersifat jangka pendek.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi menuturkan bahwa penerbitan kendaraan obesitas tersebut memang akan memberikan immediate effect atau dampak langsung.

“Memang penertiban ODOL ada efek langsung, yaitu itu menaikkan harga logistik. Kalau medium long term itu akan menurunkan [biaya logistik],” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Hal tersebut didorong kenaikan biaya BBM, tol, sewa truk, perawatan armada. Pasalnya, melalui implementasi tersebut, otomatis jumlah angkutan akan bertambah.

Rustam menjelaskan bahwa biaya logistik yang diperkirakan naik menjadi 14,7% tersebut akan tertutup dengan keuntungan lainnya.

Misalnya, efisiensi biaya untuk preservasi jalan hingga menghilangkan dampak sosial akibat kecelakaan. Alhasil, terdapat keuntungan dampak sosial yang diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun per tahun.

Proyeksi dampak inflasi pun sangat kecil, yakni sebesar 0,02%—0,14%. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) tersebut justru diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%—0,08%.

Rustam bercerita bahwa persoalan ODOL yang sudah puluhan tahun tidak rampung ini akibat belum sinkron satu kementerian dengan kementerian lainnya. Sebelumnya, aturan penertiban ODOL dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing K/L.

“Masing-masing itu mengerjakan sendiri, tidak ada yang orkestrasi, dengan demikian tidak selesai. Itu lah Kemenko IPK mengorkestrasi sehingga kita bersama menangani dari hulu ke hilir dan bersama-sama,” tuturnya.

Meski saat ini regulasi terkait Zero ODOL masih belum terbit, pemerintah terus mengimplementasikan sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) agar cita-cita bebas kendaraan obesitas terwujud.

Pada tahap awal, kendaraan untuk proyek pemerintah pusat, proyek pemerintah daerah, proyek BUMN dan Kawasan industri yang dikelola BUMN akan wajib Zero ODOL.

Kemudian dilanjutkan dengan penerapan terhadap pihak swasta, pemilik barang di kawasan industri, proyek-proyek swasta. Terakhir, penerapan terhadap hilir, yakni pengusaha angkutan barang, termasuk truk-truk pengangkutan bahan pangan seperti sayuran.

“Jadi meskipun ada immediate impact, tetapi kalau dihitung semuanya, termasuk tadi social cost, potensi investasi, dan sebagainya, itu ternyata memberikan kontribusi positif,” lanjut Rustam.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menepis kekhawatiran penerapan Zero ODOL akan membebani perekonomian.

Aan menjelaskan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, penerapan zero ODOL dapat menekan angka kecelakaan sebesar 22,4% yang melibatkan angkutan logistik.

"Ada kekhawatiran masyarakat dari diterapkannya zero ODOL, tapi ternyata hasil surveinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini akan membuat iklim investasi dan perekonomian bergairah, para pengusaha logistik atau pemilik kendaraan akan diuntungkan secara ekonomi,” jelasnya, Jumat (23/10/2025).