Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan aturan yang mewajibkan platform digital asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia dapat rampung pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan saat ini regulasi tersebut masih dalam tahap kajian.

“Mudah-mudahan bisa tahun ini ya, secepatnya,” kata Alexander di sela acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang yang digelar Meta di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Alexander mengatakan pemerintah mendorong platform digital asing yang beroperasi di Indonesia memiliki kantor representasi di dalam negeri agar komunikasi dengan pemerintah dapat berjalan lebih cepat.

Namun, terkait bentuk regulasinya, dia menyebut pemerintah masih melakukan kajian terhadap aturan yang ada. Pemerintah juga belum menentukan apakah beleid tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (Permen), atau regulasi lainnya.

“Apakah bentuknya nanti seperti apa, PP kah, Permen atau apa nanti kami lihat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah tengah mempertimbangkan penambahan kewajiban bagi platform digital asing untuk memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menurut Meutya, hingga saat ini belum ada aturan baku yang secara khusus mewajibkan platform digital membuka kantor perwakilan di dalam negeri.

“Namun sedang kami pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin (18/5/2026).

Dia menjelaskan keberadaan kantor perwakilan diperlukan, terutama ketika muncul persoalan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

Selain itu, Meutya mengakui pengawasan ruang digital masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dalam memperoleh laporan transparansi dari perusahaan platform digital.

Menurutnya, perusahaan platform terkadang belum dapat memenuhi permintaan informasi dari pemerintah dengan berbagai alasan.

Komdigi, lanjutnya, juga meminta transparansi terkait manajemen risiko dan sumber daya pengawasan yang dimiliki platform digital.

Dia mencontohkan saat Komdigi melakukan inspeksi mendadak ke kantor perwakilan Meta beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut belum dapat menjelaskan jumlah tenaga yang direkrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di platform mereka.

“Tentu mengatensi konten-konten seperti video online seperti hoaks seperti kesehatan, misinformasi dan lain-lain jadi ini ongoing process kami terus minta mereka,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Nuon Digital Indonesia (Nuon) menetapkan kepemilikan kekayaan intelektual (IP) lokal sebagai fokus strategi utama pada 2026, di tengah kondisi nilai ekonomi konten digital nasional yang masih banyak mengalir ke platform asing.

CEO Nuon Aris Sudewo mengatakan monetisasi konten digital saat ini masih didominasi platform global sehingga membatasi nilai tambah domestik.

Anak usaha Telkom tersebut memikul mandat untuk menekan value leakage atau kebocoran nilai ekonomi ke luar negeri sekaligus memastikan ekosistem digital nasional tumbuh secara mandiri.

"Fokus kami di tahun 2026 adalah penguatan fundamental baru, yaitu kepemilikan aset kreatif melalui pengembangan hak kekayaan intelektual (IP) lokal yang kuat," kata Aris dalam acara Media Update 2026 di Jakarta, Rabu, (04/03/2026).

Prospek bisnis kepemilikan kekayaan intelektual (IP) lokal di Indonesia cukup besar dan sedang naik kelas, tetapi masih terhambat isu monetisasi, kapasitas kreator, dan dominasi platform global.

Ekonomi kreatif sebagai wujud pemanfaatan kekayaan intelektual menyumbang sekitar 7–7,6% PDB Indonesia atau kurang lebih Rp1.280 triliun, sehingga IP lokal punya ruang besar sebagai motor pertumbuhan baru.

Aris mengharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital terbesar, tetapi juga mampu mengontrol nilai ekonomi dari industri kreatifnya sendiri.

Dalam penerapannya, Nuon tidak lagi hanya bertindak sebagai agregator, melainkan sudah mulai memproduksi konten sendiri di berbagai lini. Di sektor film, perusahaan tengah mengembangkan proyek adaptasi dari tiga komik lokal peraih penghargaan, termasuk Bandits of Batavia dan Jitu, untuk dijadikan film.

Ekspansi IP juga merambah sektor musik melalui platform Langit Musik yang kini menghadirkan fitur mode ala carte. Melalui fitur eksklusif ini, konsumen dapat membeli lagu atau album secara satuan tanpa harus berlangganan paket bulanan.

Di sisi lain, Nuon juga mengandalkan integrasi Direct Carrier Billing (DCB) untuk membuka jalur pembayaran alternatif bagi segmen masyarakat unbanked dan underbanked. Skema pembayaran melalui pulsa ini diklaim mampu memperbesar potensi konversi bagi para kreator konten lokal.

Di sektor gim, perusahaan sedang menguji coba layanan cloud gaming bertajuk HELD yang dapat diakses langsung melalui situs web. Inovasi ini memungkinkan pengguna menikmati gim tanpa harus mengunduh aplikasi atau memiliki perangkat keras berspesifikasi tinggi.

“Layanan HELD menjadi saluran utama bagi pemain untuk menikmati gim secara instan. Saat ini layanan tersebut masih tersedia untuk perangkat Android, sementara versi iOS akan segera menyusul,” ujar Aris menjelaskan teknis produk tersebut.

Dukungan infrastruktur konektivitas Telkom Group menjadi basis kekuatan perusahaan yang mencakup lebih dari 158 juta pengguna seluler. Sinergi ini diterapkan melalui model bisnis ecosystem flywheel untuk meningkatkan nilai ekonomi per pengguna secara berkelanjutan.

Integrasi dari penciptaan IP hingga monetisasi menjadikan Nuon sebagai aset digital strategis dalam portofolio Telkom Group. Model bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan nasional secara jangka panjang.

Nuon diposisikan Telkom sebagai pemain kunci di ekosistem hiburan digital melalui tiga portofolio utama: Digital Games, Digital Music, dan Digital Lifestyle.

Nuon disebut berkontribusi terhadap pendapatan segmen Digital Business Telkom, khususnya dari lini Digital Games, termasuk periode Nataru 2024/2025.