REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri kreatif Indonesia memiliki peluang besar melahirkan lebih banyak intellectual property (IP) yang mampu bersaing di pasar global. Namun, keterbatasan akses pendanaan dan pengembangan proyek pada tahap awal masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi para kreator.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri hiburan di Asia. Potensi tersebut ditopang oleh kekayaan budaya, cerita lokal, serta talenta kreatif yang terus berkembang.

"Indonesia memiliki talenta kreatif, kekayaan budaya, dan potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk memperkuat ekosistem kreatif nasional, membuka akses yang lebih luas bagi para kreator, serta menciptakan peluang baru agar karya-karya Indonesia dapat dikenal di tingkat global," ujar Teuku dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Teuku, pengembangan IP lokal menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing industri kreatif nasional. Kolaborasi antara pelaku industri, komunitas kreatif, dan pemanfaatan teknologi dinilai dapat mempercepat pertumbuhan sektor tersebut.

Isu penguatan IP dan akses pembiayaan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Kementerian Ekonomi Kreatif dengan SHOW Token. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang pengembangan industri kreatif berbasis teknologi serta strategi memperluas jangkauan karya kreatif Indonesia ke pasar internasional.

COO SHOW Token Joshua Khubani mengatakan, banyak proyek kreatif kesulitan berkembang karena terbatasnya dukungan pendanaan pada tahap awal pengembangan.

Menurut Joshua, tantangan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan yang dihadapi industri hiburan secara global.

"Kami ingin membantu menciptakan akses yang lebih terbuka terhadap pengembangan proyek entertainment. Dengan memanfaatkan teknologi dan komunitas global, lebih banyak kreator memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide-ide mereka menjadi karya yang dapat diproduksi dan dinikmati oleh audiens yang lebih luas," ujar Joshua.

Ia menambahkan, nilai ekonomi sebuah IP tidak berhenti ketika sebuah film atau karya selesai diproduksi. IP yang kuat dapat berkembang menjadi berbagai produk turunan yang menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang.

"Film dapat menjadi awal dari sebuah ekosistem yang lebih besar. Ketika sebuah IP berkembang, peluangnya dapat meluas ke berbagai sektor seperti merchandise, collectibles, toys, licensing, hingga aktivitas komunitas yang terus menjaga keterlibatan audiens," kata Joshua.

Selain pendanaan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga dinilai akan semakin memengaruhi perkembangan industri kreatif. Namun Joshua menegaskan, teknologi tidak ditujukan untuk menggantikan kreator.

"Kami tidak melihat AI sebagai pengganti kreator. Kreativitas dan kemampuan bercerita akan selalu berasal dari manusia. Teknologi hadir untuk membantu kreator bekerja lebih efektif dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas," ujarnya.

Di tengah berkembangnya creator economy, AI, dan teknologi Web3, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk melahirkan generasi baru IP kreatif yang mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyiapkan mekanisme akses pendanaan berbasis kolaborasi strategis berkelanjutan guna memperkuat ekosistem industri kreatif nasional, termasuk dengan mendoorong Intellectual Property (IP) atau kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan kekayaan intelektual sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai, pola kolaborasi industri kreatif kini perlu bertransformasi dari pendekatan pentahelix menjadi hexahelix dengan melibatkan lembaga keuangan sebagai elemen kunci.

Keterlibatan sektor pembiayaan dinilai krusial untuk menjawab tantangan permodalan yang selama ini membatasi pengembangan usaha kreatif.

“Kementerian Ekraf tak henti memperjuangkan bagaimana Intellectual Property (IP) bisa menjadi jaminan, meski hingga saat ini belum bisa jadi jaminan utama hanya sebatas pendukung saja,” ujar Riefky, dalam keterangannya dikutip Hypeabis.id, Kamis (25/12/2025).

Untuk diketahui, Intellectual Property (IP) atau Kekayaan Intelektual adalah kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, seperti penemuan, karya seni, sastra, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Di Indonesia, IP dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, dan bentuk perlindungan lainnya untuk mendorong inovasi.

Selain penguatan kolaborasi lintas sektor, Riefky juga menyoroti keterbatasan modal ventura dan tantangan komersialisasi kekayaan intelektual, terutama pada subsektor film.

Kedua aspek tersebut dinilai menjadi prasyarat penting dalam membangun ekosistem industri kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Melihat situasi ini, pemerintah tengah menyiapkan kajian pemberian insentif bagi subsektor ekonomi kreatif prioritas, seperti film, gim, dan aplikasi digital.

Kajian tersebut ditargetkan rampung pada awal 2026 untuk mendorong masuknya lebih banyak investor ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Selain pemberian insentif investasi dalam bidang film, beberapa inisiatif solusi juga diusulkan seperti pembentukan dana bergulir atau Indonesia Creative Content Fund (ICCF).

Begitu pula pemanfaatan program pemerintah lain yang sudah ada melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu menjelaskan ICCF dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan bagi subsektor konten kreatif.

Kebijakan ini muncul seiring tantangan industri konten kreatif yang sulit untuk membuka akses pasar dan kurangnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

“Terbentuklah inisiasi ICCF sebagai referensi solusi pembiayaan konten kreatif,” sebutnya.

Direktur Pengembangan Produksi Film Negara (PFN) Narliswandi Iwan Piliang menilai, pembentukan modal ventura khusus industri kreatif menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar pelaku kreatif tidak memiliki agunan yang memenuhi ketentuan perbankan.

Oleh karena itu, dia senang dengan adanya inisiasi ICCF. “Kita akan backup akses dari luar sehingga bisa memiliki on balance sheet yang sesuai dengan dana of ledger perbankan Indonesia,” tambah Iwan.

Sementara itu, PFN juga terus mengembangkan program Indonesia Film Facilitation (IFF) sebagai bagian dari perannya dalam ekosistem film nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ekspor, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, serta mendorong daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.