Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Industri hasil tembakau (IHT) memberi dampak bagi masyarakat luas terutama kepada yang rentan termasuk melalui bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Hasil dari industri pertembakauan dapat dirasakan juga manfaatnya oleh warga rentan baik dari sektor tersebut atau di luarnya," kata Eri di Surabaya, Selasa.

Eri menuturkan IHT memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kota Surabaya melalui penyerapan tenaga kerja massal serta kontribusi nyata dari pemanfaatan DBHCHT.

Sektor ini, kata dia, terbukti menjadi penyokong mata pencaharian warga dengan disalurkannya program BLT oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, BLT DBHCHT bisa membantu kehidupan sehari-hari dan menambah pendapatan penerima bantuan.

Bahkan, lanjut dia, percepatan penyaluran bantuan sosial dari DBHCHT merupakan keputusan strategis agar dana segar bisa langsung berputar di masyarakat.

Pemerintah Surabaya pun mengutamakan pencairan lebih awal guna meringankan beban pengeluaran harian masyarakat meski terdapat penyesuaian alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat pada 2026 yakni dari sebelumnya Rp250 ribu hingga Rp300 ribu menjadi Rp200 ribu.

“Ini bagian dari pemerintah dari cukai rokok yang diberikan kepada (warga) yang rentan, atau petugas langsung yang melinting rokok atau satpamnya yang membutuhkan dan berhak menerima. Jadi yang ada di desil satu dan desil dua,” ujarnya.

Ia menjelaskan keberadaan lapangan kerja di industri tembakau juga menjadi bukti nyata dalam membantu keberlangsungan hidup keluarga.

Selain itu, Eri menilai sektor pertembakauan di wilayah perkotaan terbukti mampu menciptakan ketahanan ekonomi keluarga khususnya bagi kelompok pekerja perempuan yang mengabdi selama puluhan tahun pada sektor tembakau.

"Seorang ibu yang dulu katanya hanya di rumah, hari ini bisa dibuktikan seorang ibu dengan doanya, dengan kekuatannya, dan dengan darahnya, ternyata seorang ibu bisa mengubah nasib keluarganya," kata Eri.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan program jaring pengaman sosial dari DBHCHT ini menyasar penerima bantuan secara luas.

Penerima bantuan mulai dari pekerja di ekosistem pabrik baik yang terlibat langsung dalam proses produksi maupun tenaga pendukung lainnya, hingga melibatkan warga miskin dan rentan miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial tahun anggaran 2026.

Antiek menyebutkan program BLT yang bersumber dari DBHCHT pada 2026 menyasar sebanyak 3.850 penerima meliputi 3.505 karyawan pabrik dan 345 masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro, menilai wacana penambahan tarif layer cukai hasil tembakau (CHT) golongan 3 sebagai salah satu upaya menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi akan melemahkan penegakan hukum.

Oleh karena itu anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara.

Menurut dia persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini adalah maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan baru yang disiapkan tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih fokus melakukan penyesuaian regulasi dibanding memberantas pelanggaran hukum yang sudah nyata terjadi di lapangan.

Dia menegaskan prinsip dasar negara hukum adalah setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak-pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal.

Agung menilai rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan yang tegas, oleh karena itu pembentukan layer cukai baru maupun berbagai skema yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujarnya.

Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan pentingnya menjaga efek jera dalam penegakan hukum, agar tidak membentuk persepsi moral hazard di masyarakat.

"Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Jika pelaku usaha melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan pada akhirnya dapat diikuti dengan ruang penyesuaian atau relaksasi tertentu, maka muncul potensi salah persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah."

“Pada sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi besar seperti industri hasil tembakau (IHT), setiap perubahan kebijakan harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tidak membuka peluang penyimpangan maupun praktik koruptif,” katanyaa.

Agung mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan oleh pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi atau ruang kompromi baru.

Selain itu, lanjutnya, penyesuaian kebijakan tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atau tanggung jawab atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Upaya pemerintah untuk mengakomodasi rokok ilegal dengan memberlakukan tarif khusus atau penambahan tarif golongan III kurang tepat, karena masih ada upaya lain yang lebih efektif dan berdampak pada peningkatan penerimaan negara serta tidak destruktif terhadap iklim usaha IHT (Industri Hasil Tembakau).

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menegaskan sehubungan usulan anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, agar pemerintah menerbitkan tarif cukai golongan III yang ditolak keras oleh Formasi.

“Langkah pertama adalah dengan pendekatan persuasif dan intensif melalui supervisi pada produsen rokok ilegal,”ujarnya, Senin (22/6/2026).

Layertarif cukai saat ini, kata dia, sudah dapat digunakan untuk mendorong produsen rokok ilegal untuk masuk ke legal di golongan III (SKT) ataupun golongan II (SKM).

Karena itulah, dia menegaskan, perlu pendampingan terkait administrasi dan sistem perpajakan kepada produsen rokok ilegal harus dilakukan secara berkelanjutan agar produsen ilegal dapat masuk pada ranah legal sehingga berkontribusi bagi penerimaan negara.

Jika ini dilakukan maka produsen rokok legal yang telah berkontribusi besar dalam perekonomian selama puluhan tahun tidak merasa dikesampingkan dengan kebijakan sepihak ini.

Selain itu, dia mengusulkan, penegakan hukum terhadap praktik produksi dan distribusi rokok ilegal juga terus diperkuat. Jika penegakan hukum diperkuat maka produksi rokok legal akan keluar dari titik jenuh dan akan kembali meningkat di atas 350 miliar batang serta penerimaan cukai rokok bisa di atas Rp230 triliun.

Untuk terus menjaga iklim kondusif IHT, menurut dia, maka kebijakan afirmatif berikutnya adalah dengan meningkatkan batasan produksi dari SKM golongan II dari 3 miliar batang menjadi 4-5 miliar batang.

Menurutnya, solusi ini menjadi bagian relaksasi bagi pelaku IHT legal untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan cukai rokok. Sebagai pertimbangan juga, jika Kemenkeu memaksakan kebijakan layer tarif cukai baru, maka besaran tarif harus dipertimbangkan secara matang dan secara tegas ditetapkan periodisasi penerapan layer baru ini.

Joko juga menilai, struktur tarif cukai saat ini dinilai sudah sangat ideal dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun dari pelaku usaha di sektor IHT.

“Keseimbangan yang sudah tercipta jangan dirusak dengan kebijakan baru yang merugikan, justru dari keseimbangan ini dapat dijadikan fondasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan roadmap kebijakan IHT,” ucapnya.

Sebagai informasi, Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak usulan anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah agar pemerintah menerbitkan tarif cukai golongan III. Formasi menilai kebijakan tersebut tidak berkeadilan dan tidak memberikan perlindungan bagi pabrik rokok (PR) kecil yang legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan alasan penerbitan tarif cukai golongan III untuk melindungi PR kecil tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, produsen rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) justru banyak menggunakan mesin modern dengan kapasitas produksi lebih besar dibandingkan PR legal golongan II.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) meminta wacana kebijakan standardisasi kemasan rokok (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dibatalkan karena bakal mengancam kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu sektor strategis nasional.

Ketua Umum Gappri Henry Najoan mengatakan IHT merupakan sektor yang berkontribusi signifikan pada penyerapan tenaga kerja dari hulu hingga hilir, selain juga menjadi penopang penerimaan keuangan negara melalui setoran cukai.

"Dampak kebijakan terhadap industri ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, hingga keluarga mereka. Karena itu, kebijakan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kebijakan nonfiskal terhadap IHT tersebut akan mengancam kehidupan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan nasional.

Menurut dia, ada sekitar enam juta orang yang mencari nafkah di sektor pertembakauan, mulai dari buruh tani, pekerja pabrik, hingga mata rantai perdagangan eceran.

"Perumusan kebijakan semestinya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh agar menjaga stabilitas masyarakat," katanya.

Henry menambahkan tekanan terhadap industri juga terlihat dari tren penurunan volume produksi rokok dalam beberapa tahun terakhir yang mana pada 2019 ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan, produksi rokok nasional mampu mencapai angka 357 miliar batang.

Namun, sepanjang periode 2020-2025 angka produksi terus mengalami penyusutan, termasuk penurunan sebesar 3 persen yang terjadi pada 2024-2025.

"Regulasi yang semakin ketat berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar," katanya.

Menurut dia, aturan di dalam rancangan permenkes menjadi perhatian serius bagi seluruh pelaku usaha karena memberatkan pelaku industri yang saat ini sudah menghadapi tekanan besar dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 lainnya.

Kombinasi dari berbagai regulasi turunan tersebut, seperti wacana kemasan polos yang tengah didorong oleh Kementerian Kesehatan, batas nikotin dan tar yang tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta aturan bahan tambahan akan mengganggu stabilitas operasional dan proses produksi tembakau nasional.

Dia menjelaskan saat ini ekosistem industri rokok telah dikepung oleh sejumlah regulasi yang tumpang tindih, terdapat ratusan aturan di tingkat pusat hingga daerah yang menyasar lini bisnis pertembakauan.

Banyaknya regulasi yang menekan, lanjutnya, dikhawatirkan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan dan berisiko mematikan keberlangsungan ekosistem industri dari hulu sampai ke hilir.

"Kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan deregulasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar dapat diseragamkan," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Kalangan pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu iklim investasi hingga berdampak luas terhadap industri dan tenaga kerja.

Penolakan kembali mencuat usai konsultasi publik Kementerian Kesehatan terkait aturan peringatan kesehatan produk tembakau dan rokok elektronik pada 25 Mei 2026.

Meski terdapat perubahan judul aturan, sejumlah pihak menilai substansi pengaturan belum berubah, termasuk pasal kemasan polos berupa penyeragaman dan standarisasi kemasan masih menuai penolakan berbagai pemangku kepentingan terdampak karena menyalahi Hak Kekayaan Intelektual.

Kementerian Perindustrian menegaskan penolakan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian RI, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan telah menyampaikan keberatan tersebut dalam proses konsultasi publik.

"Tadi bersama semua stakeholder, kita memberikan masukan. Kita tunggu draft finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kita tolak," ujarnya.

Dari kalangan dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif agar tidak memicu ketidakpastian yang mengganggu iklim investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi bagi keberlanjutan dunia usaha.

"Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika kita menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi," katanya.

Menurutnya, industri hasil tembakau (IHT) selama ini memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

"Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apapun tentu akan berdampak pada hal tersebut," ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti luasnya keterkaitan industri ini dengan sektor lain dalam rantai pasok.

"Khususnya kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya, dengan sektor-sektor ikutan seperti distribusi, retail, bahkan juga industri pendukung, termasuk industri kreatif," katanya.

Terkait implementasi kebijakan, APINDO menilai pemerintah perlu memberi masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka.

"Kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup, sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian, serta perlu pemerintah melakukan regulatory impact assessment secara terbuka, yang juga melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha," ujar Sutrisno.

Ia menegaskan bahwa dunia usaha mendukung upaya pengendalian konsumsi. Namun, kebijakan yang diterapkan perlu tetap memperhatikan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional.

"Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kita dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional," katanya.

Selain itu, APINDO juga menyoroti potensi dampak terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait nilai merek dagang yang selama ini dilindungi secara hukum.

"Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum, karena memiliki nilai ekonomi," ujar Sutrisno.

Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan juga telah mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan dan aturan turunan PP 28/2024 lainnya seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas.

Hal ini mengingat industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) mengungkapkan kebijakan Kementerian Kesehatan yang akan mengatur pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, termasuk bahan yang selama ini tergolong food grade dapat menimbulkan dampak ganda pada industri hasil tembakau (IHT) nasional.

Menurut Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar, rencana kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ganda secara signifikan bagi keberlangsungan industri hasil tembakau legal yang selama ini bergantung pada variasi bahan tambahan untuk menjaga cita rasa dan daya saing karakter produk mereka.

"Larangan penggunaan bahan tambahan dikhawatirkan dapat mematikan industri rokok, terutama rokok kretek yang merupakan warisan budaya (local wisdom) Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Apabila larangan tersebut diberlakukan, lanjutnya, maka industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.

Selain itu, menurut dia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga akan mengatur batasan kadar nikotin tar yang mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas sangat rendah.

Menurut Sulami, ketentuan tersebut akan sulit dipenuhi, khususnya oleh industri rokok kretek yang mencakup 97 persen dari total produksi rokok nasional.

Sebab, mereka menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang secara alamiah memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.

Dia menambahkan kebijakan pembatasan kadar tar dan nikotin juga berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau, khususnya sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT).

Industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah Jawa Timur.

Saat ini jumlah industri hasil tembakau (IHT) legal mencapai 920 industri, dengan jumlah buruh lebih dari 186 ribu tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja tersebut mencapai 60 persen terhadap nasional yang mencapai sekitar 360 ribu tenaga kerja.

Adapun jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 307,8 miliar batang per tahun.

Menurut dia, aturan pelarangan bahan tambahan dan pembatasan kadar tar nikotin, dianggap berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan yang bersifat restriktif perlu disertai dengan solusi transisi yang jelas bagi para pelaku usaha demi menjaga kelangsungan iklim usaha yang kondusif, mengingat hingga kini, IHT diatur oleh lebih dari 300 peraturan, baik melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal, di tingkat undang-undang sampai peraturan daerah.

Gapero Surabaya juga mengharapkan pemerintah untuk melibatkan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan usaha.

"Kebijakan pertembakauan harus bersifat inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain. Terlebih negara yang menjadi acuan usulan larangan bahan tambahan dan batas maksimum nikotin dan tar adalah Uni Eropa secara faktual memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan Indonesia," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyatakan penolakan rencana pemerintah yang hendak mengatur batasan kadar nikotin, tar dan larangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.

Ketua umum Perkumpulan Gappri, Henry Najoan di Jakarta, Kamis mengatakan rencana kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik bahan baku lokal, sehingga berpotensi mematikan kelangsungan mata rantai pasok Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional.

Dia menegaskan penolakan ini didasarkan pada fakta lapangan mengenai kekhasan bahan baku sebagai ciri khas rokok kretek yang tidak dimiliki negara lain.

"Bahan baku utama produk kami adalah tembakau dan cengkeh dalam negeri seperti tembakau Temanggung, yang secara alami memiliki kadar nikotin relatif tinggi," kata dia dalam keterangannya.

Sebagai gambaran, lanjutnya, rata-rata satu gram tembakau Temanggung mengandung 30 mg hingga 80 mg nikotin. Jika nanti batasan yang ditetapkan berada jauh di bawah angka tersebut, kami akan sangat kesulitan memenuhi standar itu.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hendak mengatur batasan kadar tar dan nikotin, selain itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan yang dilarang dalam Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Henry menyatakan rencana pengaturan itu juga akan mengancam komoditas cengkeh. Sebagai komponen utama kretek, cengkeh merupakan penyumbang kadar tar yang signifikan sehingga membatasi kadar tar sama saja dengan memangkas penggunaan cengkeh dalam rokok.

"Kebijakan ini dinilai akan merusak cita rasa khas kretek sebagai wujud kearifan lokal yang selama ini telah diterima pasar, sekaligus menghancurkan mata pencaharian ribuan petani cengkeh," katanya.

Dia menyebutkan sebenarnya Indonesia telah memiliki standardisasi pengukuran kadar Nikotin dan Tar melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Perumusan SNI, lanjutnya, bahkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

"SNI 8676:2019 tentang Rokok Kretek telah mengakomodasi karakteristik cengkeh dan tembakau lokal. Jika batasan baru lebih ketat dari SNI Kretek, maka standar nasional yang ada, menjadi tidak relevan. Sudah seyogyanya standar tersebut yang dijadikan rujukan," ujarnya.

Gappri juga menyoroti rancangan peraturan yang melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.

Menurut dia, selama ini, bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan karakter produk, apabila larangan ini diberlakukan, industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya, di sisi lain, kondisi ini dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal.

Dia mengungkapkan, pemerintah sampai saat ini menggantungkan sumber cukai hasil tembakau (CHT) yang berkontribusi Rp200 triliun setiap tahun, dan menyerap 6 juta tenaga kerja, sehingga kebijakan harus diseimbangkan dengan kepentingan ekonomi nasional di sektor hasil tembakau.

Henry Najoan juga mengingatkan, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang menyatakan pelaku usaha diwajibkan memproduksi tembakau dengan kadar maksimal nikotin 1,5 mg dan tar 20 mg per gram.

"Aturan tersebut terbukti mustahil diterapkan oleh pelaku industri kretek nasional karena bertabrakan dengan kondisi riil di masyarakat," ujar Henry Najoan.

Oleh karena itu Gappri berharap pemerintah lebih bijak merumuskan kebijakan, terlebih di tengah kondisi global yang tidak pasti akibat perang Iran-Amerika yang belum berakhir, yang berimbas pada kelangsungan industri dalam negeri, termasuk industri kretek nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Gabungan asosiasi Industri Hasil Tembakau (IHT) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan sejumlah rancangan regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan industri tembakau nasional.

Pelaku industri menilai sejumlah rancangan aturan yang sedang disusun pemerintah dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional, termasuk risiko hilangnya jutaan lapangan kerja serta potensi penurunan penerimaan negara dari sektor cukai.

Gabungan asosiasi IHT menyoroti tiga rancangan kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan industri, yakni penetapan batas maksimal kadar nikotin dan tar, pelarangan penggunaan bahan tambahan dalam produk tembakau, serta rencana standardisasi kemasan atau kemasan polos.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Edy Sutopo mengatakan rancangan aturan mengenai batas kadar nikotin dan tar yang tengah disusun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas yang dinilai sangat rendah.

“Ketentuan ini akan tidak bisa dipenuhi, khususnya oleh industri rokok kretek yang mencakup sekitar 97% dari total produksi rokok nasional. Hal ini karena rokok kretek menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang secara alami memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor,” ujar Edy Sutopo, dalam konferensi pers gabungan asosiasi IHT pada Selasa (10/3/2026).

Menurut pelaku industri, pengaturan kadar nikotin dan tar sebenarnya telah diatur melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Proses perumusan standar tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, produsen, konsumen, dan pakar.

Gabungan asosiasi IHT menilai penerapan aturan baru berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Jika diterapkan, kebijakan tersebut dinilai dapat mematikan hingga 97% produsen rokok nasional dan berdampak pada hilangnya sekitar 5,8 juta lapangan kerja.

Selain itu, pelaku industri memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai lebih dari Rp200 triliun per tahun, di luar kontribusi pajak lainnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga tengah menyusun rancangan Keputusan Menteri Kesehatan yang melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan dalam produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk bahan yang selama ini tergolong food grade.

Selama ini, bahan tambahan seperti mentol, gula, dan cooling agent digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan karakter produk.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan larangan bahan tambahan berpotensi membuat industri rokok legal tidak dapat memenuhi ketentuan regulasi.

“Usulan penyeragaman warna dan desain kemasan tidak diamanatkan dalam PP No. 28/2024. Ditambah penerapan kebijakan ini juga akan menghilangkan identitas merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,” ujar Henry Najoan.

Selain itu, pelaku industri juga menilai kebijakan kemasan polos dapat menyulitkan pengawasan peredaran rokok ilegal karena hilangnya identitas produk yang menjadi pembeda di lapangan.

Ketua Umum GAPPRI Heri Susianto mengatakan dampak kebijakan tersebut dapat mengganggu ekosistem industri tembakau secara menyeluruh.

“Terganggunya ekonomi kerakyatan yang dapat memicu krisis sosial-ekonomi berkepanjangan tidak akan tercapai tujuan awal regulasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Heri Susianto.

Melalui forum tersebut, gabungan asosiasi IHT meminta Presiden Prabowo menghentikan rencana penerapan batas kadar nikotin dan tar, larangan bahan tambahan produk tembakau, serta kebijakan standardisasi kemasan.

Selain itu, pelaku industri juga meminta pemerintah segera menyusun peta jalan (roadmap) industri hasil tembakau nasional untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Kami memohon yang terhormat Bapak Presiden Prabowo untuk menerima kami untuk beraudiensi agar ada kepastian hukum demi kelangsungan industri hasil tembakau nasional,” ujar Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Benny Wachjudi.

Bisnis.com, MALANG — Tidak ada kepastian usaha pada sektor industri hasil tembakau (IHT) yang ditandai banyaknya aturan berupa a.l PP, Permenkes, PMK, dan BPOM, dan penambahan layer baru tarif rokok. Namun, pada saat yang sama penerimaan cukai dipatok naik terus per-tahunnya.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, mengatakan contoh yang paling mutakhir bahwa tidak ada kepastian usaha sektor IHT, yakni wacana terbitnya layer tarif baru untuk SKM golongan III, padahal struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok.

Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif massifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah kondusifitas usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpeng tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat.

“Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan.

“Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak dan cukai ke negara, namun tidak ada perlindungan dari pemerintah. Tidak ada kepastian usaha di sektor IHT,” ucapnya.

Karena itulah, dia menegaskan, dengan peran IHT dalam menyetor pendapatan negara, maka semestinya ada perlindungan dari negara sehingga dapat tetap eksis. Caranya, dengan adanya regulasi yang kondusif bagi usaha ini.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai IHT padat aturan ini dibuktikan dengan lebih dari 300 aturan yang terkait IHT. Adapun komposisi aturan sekitar 90% bersifat pembatasan (tobacco control), kemudian sekitar 9% terkait pajak dan cukai dan sekitar 1% terkait ekonomi dan kesejahteraan.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sangat minim sekali aturan yang mengatur untuk perlindungan pasar agar lapangan kerja tetap terjaga.belum lagi ditambah berbagai peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diterbitkan oleh pemerinatah daerah provisi maupun kabupaten/kota, di mana terdapat 595 peraturan di Tingkat daerah.

Data Kemenkes menyebut, aturan di Tingkat daerah tersebut terdiri dari 329 Perda di tigkat kab/kota, 260 Perbu/Perwali, dan terdapat 6 Perarturan Gubernur.

Menurut Joko, situasi ini juga diperparah dengan berbagai aturan non fiskal yang sangat membelenggu, misalnya PP 28/2024 tentang peraturan pelaksana UU 23/2023 tentang Kesehatan, bagian XXI tentang Zat Adiktif dan kemudian diturunkan ke bebrapa pasal yang mengatur dari ketentuan produksi, importasi, pengedaran produk tembakau, kemasan, iklan, promosi, sponsorship, sampai dengan pembatasan tanggung jawan CSR pabrikan rokok.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa berdasarkan kalkulasi, kerugian ekonomi yang berpotensi ditimbulkan akibat penerapan PP tersebut dapat mencapai Rp103 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari proyeksi dampak hilangnya nilai ekonomi, yakni mencapai Rp79,06 triliun, kemudian aturan pemajangan produk berkontribusi terhadap hilangnya nilai ekonomi sebesar Rp19,63 triliun dan aturan pembatasan iklan IHT berdampak terhadap hilangnya nilai ekonomi sebesar Rp 4,39 triliun.

Kondisi ini akan berdampak pada kehilangan nilai ekonomi yang besar jika dikaitkan dengan keberlansungan pendapatan tenaga kerja pada linkage sektor ekonomi di IHT, diantaranya sekitar 1,2 juta petani tembangkau dan cengkeh, sekitar 4,8 juta tenaga kerja yang terdapat dirantai pasok IHT (distribusi, buruh linting, toko kelontong/UMKM).

Dia menegaskan pula, PP 28/2024 tersebut diatur secara lebih teknis di permenkes maupun aturan turunan lainnya seperti Peraturan 18/ 2025 Tentang Pengawasan Produk Tembakau Dan Rokok Elektronik.

Sitauasi ini, kata dia, tentu akan semakin memberat iklim usaha sektor IHT. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dapat meninjau ulang PP 28/2024 dan aturan turunanya karena penerapan kebijakan tersebut dinilai akan terus mengancam kepastian usaha dan kelangsungan hidup ekosistem pertembakauan dalam negeri.

Padahal, menurutnya, pemerintah masih sangat memvetuhan penerimaan yang besar dari sektor IHT ini melalui pajak dan cukai. Kontribusi IHT pada penerimaan negara masih belum dapat tergantikan, bahkan dividen BUMN-pun tak akan mampu menggantikan setoran pajak dan cukai IHT yang rata-rata mencapai Rp200 triliun tiap tahunnya atau berkontribusi sekitar 10% dari total pendapatan APBN.

Karena itulah, dia menilai, sebaiknya pemerintah turut menjaga iklim yang kondusif dengan tidak menambah berbagai aturan ataupun kebijakan baru yang membuat gaduh, seperti rencana penambahan layer tarif cukai. Situasi tersebut sebagai dampak dari mandegnya pemrintah dalam menyelesaika roadmap pengembangan IHT ke depan, sehingga hal ini semakin menambah ketidakpastian keberlangsungan IHT.

Perlindungan pasar dari serangan rokok illegal pun masih terbatas dan kurang efektif menumpas rokok ilegal, padahal ini kunci meningkatkan penerimaan cukai IHT, bukan dengan menambah layer cukai untuk mengadopsi rokok illegal masuk ranah legal. Dari sisi pemangku kebijakan maupun pelaku usaha, strutur layer cukai saat ini sudah sangat pas dengan situasi saat ini.

"Sekali lagi, pemerintah melalui kemenkeu perlu mengakaji ulang terkait penambahan layer tarif cukai dan berbagai aturan yang destruktif bagi iklim usaha IHT. Pemerintah jangan setengah hati, berharap setoran cukai meningkat tetapi IHT-nya ditekan dengan berbagai aturan yang memberatkan,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Industri hasil tembakau (IHT) padat aturan ini dibuktikan dengan lebih dari 300 aturan yang terkait IHT dengan komposisi sekitar 90% bersifat pembatasan (tobacco control), kemudian sekitar 9% terkait pajak dan cukai dan sekitar 1% terkait ekonomi dan kesejahteraan sehingga sektor usaha ini tergencet.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menegaskan hal itu terkait dengan adanya wacana penambahan layer tarif cukai rokok.

“Aturan yang banyak itu malah menunjukkan bahwa sangat minim sekali aturan yang mengatur untuk perlindungan pasar agar lapangan kerja tetap terjaga.Belum lagi ditambah berbagai peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, di mana terdapat 595 peraturan di Tingkat daerah,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Data Kemenkes menyebut, aturan di Tingkat daerah tersebut terdiri dari 329 Perda di tingkat kab/kota, 260 Perbu/Perwali, dan terdapat 6 Peraturan Gubernur.

Menurut Joko, situasi ini juga diperparah dengan berbagai aturan non-fiskal yang sangat membelenggu, misalnya PP 28/2024 tentang peraturan pelaksana UU 23/2023 tentang Kesehatan, bagian XXI tentang Zat Adiktif dan kemudian diturunkan ke beberapa pasal yang mengatur dari ketentuan produksi, importasi, pengedaran produk tembakau, kemasan, iklan, promosi, sponsorship, sampai dengan pembatasan tanggung jawab CSR pabrikan rokok.

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa berdasarkan kalkulasi, kerugian ekonomi yang berisiko ditimbulkan akibat penerapan PP tersebut dapat mencapai Rp103 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari proyeksi dampak hilangnya nilai ekonomi, yakni mencapai Rp79,06 triliun, kemudian aturan pemajangan produk berkontribusi terhadap hilangnya nilai ekonomi sebesar Rp19,63 triliun dan aturan pembatasan iklan IHT berdampak terhadap hilangnya nilai ekonomi sebesar Rp 4,39 triliun.

Kondisi ini, kata dia, akan berdampak pada kehilangan nilai ekonomi yang besar jika dikaitkan dengan keberlangsungan pendapatan tenaga kerja pada linkage sektor ekonomi di IHT, diantaranya sekitar 1,2 juta petani tembakau dan cengkeh, sekitar 4,8 juta tenaga kerja yang terdapat dirantai pasok IHT (distribusi, buruh linting, toko kelontong/UMKM).

Dia menegaskan pula, PP 28/2024 tersebut diatur secara lebih teknis di permenkes maupun aturan turunan lainnya seperti Peraturan 18/ 2025 Tentang Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Situasi ini, ujar dia, tentu akan semakin memberatkan iklim usaha sektor IHT. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dapat meninjau ulang PP 28/2024 dan aturan turunanya karena penerapan kebijakan tersebut dinilai akan terus mengancam kepastian usaha dan kelangsungan hidup ekosistem pertembakauan dalam negeri.

Padahal, menurutnya, pemerintah masih sangat membutuhkan penerimaan yang besar dari sektor IHT ini melalui pajak dan cukai. Kontribusi IHT pada penerimaan negara masih belum dapat tergantikan, bahkan dividen BUMN-pun tak akan mampu menggantikan setoran pajak dan cukai IHT yang rata-rata mencapai Rp200 triliun tiap tahunnya atau berkontribusi sekitar 10% dari total pendapatan APBN.

Karena itulah, dia menilai, sebaiknya pemerintah turut menjaga iklim yang kondusif dengan tidak menambah berbagai aturan ataupun kebijakan baru yang membuat gaduh, seperti rencana penambahan layer tarif cukai.

Situasi tersebut sebagai dampak dari mandeknya pemerintah dalam menyelesaikan roadmap pengembangan IHT ke depan, sehingga hal ini semakin menambah ketidakpastian keberlangsungan IHT.

Perlindungan pasar dari serangan rokok ilegal pun masih terbatas dan kurang efektif menumpas rokok ilegal, padahal ini kunci meningkatkan penerimaan cukai IHT, bukan dengan menambah layer cukai untuk mengadopsi rokok ilegal masuk ranah legal.

Dari sisi pemangku kebijakan maupun pelaku usaha, struktur layer cukai saat ini sudah sangat pas dengan situasi saat ini. Sekali lagi, pemerintah melalui Kemenkeu perlu mengkaji ulang terkait penambahan layer tarif cukai dan berbagai aturan yang destruktif bagi iklim usaha IHT.

“Pemerintah jangan setengah hati, berharap setoran cukai meningkat tetapi IHT-nya ditekan dengan berbagai aturan yang memberatkan,” ucapnya.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, menilai tidak ada kepastian usaha pada sektor industri hasil tembakau (IHT) yang ditandai banyaknya aturan yang membelenggu berupa a.l PP, Permenkes, PMK, dan BPOM, dan penambahan layer baru tarif rokok, namun pada saat yang sama penerimaan cukai dipatok naik terus per-tahunnya.

Dia mengatakan contoh yang paling mutakhir bahwa tidak ada kepastian usaha sektor IHT, yakni wacana terbitnya layer tarif baru untuk SKM golongan III, padahal struktur dan besaran tarif yang sudah bagus, sudah kondusif bagi IHT.

“Dengan terus digulirkannya wacana penambahan layer tarif cukai dan tidak ada tanda-tanda dibatalkannya rencana tersebut, maka kebijakan Menkeu itu tidak populis sebab tidak menjaga seluruh IHT yang selama ini menjadi penopang keuangan negara melalui cukai rokok,” ujarnya.

Dengan layer tarif cukai yang hanya 8 layer, dia menilai, sudah ideal, sudah memenuhi simplifikasi tarif cukai rokok.

Tambahan lagi, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Selain itu, relatif masifnya penindakan peredaran rokok ilegal menjadikan usaha IHT bergeliat, mulai ada tren peningkatan permintaan di pasar. “Kalau ada permintaan di pasar, berarti pasokan barang kan tidak ada,” ujarnya.

Namun di tengah kondusivitas usaha di sektor IHT, Heri menegaskan, tiba-tiba pemerintah mewacanakan menerbitkan penambahan layer tarif cukai rokok baru, yakni layer bertambah jadi 9 dengan adanya SKM golongan III.

Dengan adanya penambahan layer tarif cukai, kata dia, maka jelas akan berpengaruh kepada kinerja SKM golongan II dan SKT semua golongan karena harganya tidak terlalu terpaut jauh.

Kebijakan yang menggencet sektor IHT, kata dia, juga banyak regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan antara K/L yang satu dengan lain tidak jarang saling tumpeng tindih yang pada akhirnya memberatkan sektor IHT.

Kebijakan terbaru, kata dia, nantinya IHT tidak menambahkan rokok dengan saus, melainkan hanya boleh tembakau dan cengkeh. Padahal kunci flavour dan rasa rokok yang tepat juga sangat ditentukan dengan saus yang tepat.

“Kebijakan ini kan sama saja dengan menghancurkan IHT secara sistematis,” ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah setiap tahun menargetkan penerimaan dari cukai rokok naik untuk membiayai program-program pembangunan.

“Jadi kami sepertinya hanya diperas, diminta sektor pendapatan dari sektor pajak dan cukai ke negara, namun tidak ada perlindungan dari pemerintah. Tidak ada kepastian usaha di sektor IHT,” ucapnya.

Karena itulah, dia menegaskan, dengan peran IHT dalam menyetor pendapatan negara, maka semestinya ada perlindungan dari negara sehingga dapat tetap eksis. Caranya, dengan adanya regulasi yang kondusif bagi usaha ini.

Malang (ANTARA) - Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB), Joko Budi Santoso memproyeksikan jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, sektor IHT akan terus tertekan.

"Penurunan produksi akan terus terjadi, dimana produksi rokok pabrikan legal 2025, sebesar 307,8 miliar batang atau turun sekitar 3 persen dari 2024, dan penerimaan cukai hanya tercapai sebesar 92,10 persen atau sekitar Rp211,9 triliun dari target sebesar Rp230,09 triliun pada 2025," kata Joko Budi di Malang, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan penurunan produksi terjadi selama tiga tahun terakhir, karena serangan rokok ilegal dan kebijakan cukai yang masih eksesif, sementara daya beli masyarakat relatif stagnan.

Ia menilai rencana penambahan layer untuk mengadopsi rokok ilegal ke ranah legal dalam upaya mengatasi kebocoran penerimaan negara karena maraknya rokok ilegal, kurang tepat, karena proyeksi penerimaan dari kebijakan tersebut tidak signifikan.

"Kebijakan ini justru merusak iklim usaha sektor IHT dan mengabaikan para pabrikan rokok yang sudah patuh dengan ketentuan kebijakan perpajakan dan cukai," ujarnya.

Seharusnya, lanjutnya, penindakan rokok ilegal diperkuat dengan penguatan alokasi penegakan hukum melalui peningkatan alokasi anggaran penindakan rokok ilegal dan perubahan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari 10 persen menjadi setidaknya dua kalinya dan ini dapat dituangkan dalam revisi PMK 72/2024.

Selain itu, kesungguhan dalam penindakan rokok ilegal juga diperkuat melali sinergi antara aparat penegak hukum, karena tim bea cukai sangat terbatas untuk mengkover wilayah pemasaran rokok ilegal. Kuncinya, menembus wilayah produksi, produsennya yang dibabat habis.

Oleh sebab itu, kata Joko, perlindungan pasar oleh pemerintah perlu dilakukan agar penerimaan cukai dapat kembali meningkat.

Karena, katanya, sektor IHT tidak hanya berperan strategis bagi penerimaan negara, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja, dan berbagai linkage IHT seperti pertanian tembakau dan cengkeh, UMKM, dan berbagai pelaku usaha di rantai pasok sektor IHT, sekitar 6-7 juta pelaku usaha dan karyawan di sektor ini dapat terancam.

Menurut Joko, sudah seharusnya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya berupaya menambah layer cukai dapat dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam, serta mengajak berbagai pemangku kepentingan, khususnya pabrikan rokok untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk keadilan dan kesinambungan IHT.

“Jangan sampai kebijakan penambahan layer justru merusak iklim usaha sektor IHT dan tidak berdampak signifikan bagi penerimaan negara,” ucapnya.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penerimaan cukai di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II menembus Rp56,6 triliun sepanjang 2025.

Kepala Kanwil DJBC Jatim II Agus Sudarmadi mengatakan realisasi penerimaan sebesar itu mendekati target penerimaan cukai pada 2025 yang dipatok sebesar Rp62 triliun, sedangkan tahun ini dipatok Rp63 triliun.

"Kuncinya intimacy, memberi pelayanan kepada pengusaha dengan baik," kata Agus Sudarmadi di sela-sela Coffee Morning di Malang, Senin (26/1/2026).

Upaya lain yang dilakukan DJBC adalah mengawasi klaster-klaster, seperti klaster tembakau, produksi, dan pembiayaan, bahkan pengawasan mesin. Rantai pasok Industri Hasil Tembakau (IHT) didekati berbasis data digital.

Dengan demikian, ekosistem industri hasil tembakau diharapkan dapat terbangun sehingga pengawasannya akan lebih menyeluruh dan penerimaan cukai bisa lebih optimal.Tidak ada peluang untuk menghindar bagi pengusaha IHT untuk tidak membayar cukai.

Pengadaan mesin produksi SKM juga diawasi agar nantinya tidak ada lagi rokok ilegal yang beredar.Namun, dia meyakinkan pengawasan dilakukan secara gradual.

Jika usaha sudah kuat, maka usaha harus menjadi legal dengan berbagai kemudahan perizinan. Termasuk mendorong mereka masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

"Intinya dibangun terlebih ekosistem logistik IHT," ujarnya.

Dia juga menegaskan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Dengan cara itu, maka penerimaan cukai diharapkan menjadi meningkat karena penjualan rokok legal yang meningkat.

Intinya, pihaknya berupaya membangun iklim yang kondusif bagi IHT. Jika kinerja IHT berjalan baik, dia optimistis penerimaan cukai otomatis meningkat pula sehingga target penerimaan Rp63 triliun dapat tercapai.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai capaian penerimaan Kanwil DJBC Jatim II sepanjang 2025 yang terealisasi sekitar 91,2% tidak bisa lepas dari menjamurnya rokok ilegal.

Tim bea cukai tidak bisa sendirian menghadapi dan memberantas produksi dan peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, pemerintah daerah maupun institusi lainnya yang masih kurang optimal dalam memberikan kontribusi bagi penindakan rokok ilegal sehingga memperberat tugas tim Bea Cukai.

Dia menilai pula, pengembangan ekosistem IHT yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat baik sebagai informasi awal dalam melakukan pemetaan praktik rokok ilegal.

Namun eksekusi di lapangan, tim Bea Cukai masih sangat butuh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat sampai Pemda, APH, media, dan masyarakat.

Dengan struktur tarif yang sudah ada saat ini (10 layer) dan moratorium kenaikan tarif cukai, seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk menarik produsen ilegal masuk ke legal, sekaligus momentum penindakan yang lebih massif dan kuat pada produksi rokok ilegal.

"Jadi, pemerintah jangan menambah gaduh untuk membuat kebijakan yang destruktif bagi iklim IHT, seperti rencana kebijakan penambahan layer baru untuk mengakomodasi rokok ilegal," ucap Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Dia menambahkan, langkah yang paling tepat adalah evaluasi penindakan rokok ilegal dan selanjutnya memperkuat penindakan, khususnya alokasi DBHCHT untuk penindakan rokok ilegal dapat ditingkatkan melalui revisi PMK yang mengatur penggunaan DBHCHT.

Idealnya, dengan masifnya peredaran rokok ilegal, maka penindakan harus menjadi prioritas.