Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengeluhkan gangguan pasokan listrik yang semakin sering terjadi di sejumlah kawasan industri. Kondisi tersebut dinilai telah menekan tingkat utilisasi pabrik.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, frekuensi pemadaman listrik yang meningkat, terutama di wilayah Jawa Timur, memaksa sebagian pelaku industri mengurangi kapasitas produksinya.

Menurutnya, dampak pemadaman tidak hanya terjadi saat aliran listrik terputus, tetapi juga pada waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali fasilitas produksi.

"Ada beberapa daerah yang padam lebih sering, membuat kita sedikit menurunkan utilisasi. Sekali mati, di hilir butuh waktu 2-3 jam untuk jalan lagi, belum lagi limbahnya," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/6/2026).

Dia menjelaskan, pada industri hulu, proses pemulihan bahkan jauh lebih panjang. Setelah terjadi penghentian operasi akibat listrik padam, pabrik membutuhkan waktu sekitar dua hingga tujuh hari hingga seluruh proses produksi kembali normal.

Fajar menambahkan, secara operasional waktu henti produksi bisa lebih lama. Menurutnya, setelah listrik kembali menyala, perusahaan setidaknya membutuhkan sekitar empat jam sebelum lini produksi dapat kembali beroperasi secara optimal.

"Kalau mati, minimal empat jam untuk bisa jalan lagi. Dampaknya tergantung seberapa sering PLN mati lampu. Belakangan ini sudah agak sering, terutama di Jawa Timur," katanya.

Dia berharap PT PLN (Persero) dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik, terlebih ketika harga energi global mulai menurun. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi penyedia listrik untuk menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan bagi sektor industri.

"Dengan turunnya harga komoditas ini, mudah-mudahan PLN bisa menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan listrik," sebutnya.

Fajar menambahkan, kendala pasokan listrik selaiknya dapat segera diatasi agar tidak semakin mengganggu pasokan produk ke pasar.

"Mudah-mudahan kendala pasokan listrik segera kembali normal. Karena kalau satu sampai dua minggu masih sering mati lampu, lumayan menyebabkan turun terus nanti supply-nya,” pungkas Fajar.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengaku industrinya sudah tertekan sejak sebelum perang Iran vs AS-Israel pecah pada akhir Februari 2026.

Namun, sampai saat ini anggotanya dipastikan tidak ada yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso mengatakan sampai saat ini tidak ada laporan dari anggotanya mengambil kebijakan PHK, bahkan sampai beberapa waktu ke depan.

"Mengenai PHK ya kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK. Dengan demikian Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas," ujar Suhat dalam diskusi bersama Forwin di Jakarta, Selasa (5/5).

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai bahkan menyebutkan dalam 10 tahun terakhir anggotanya tidak ada yang melakukan PHK, terutama di industri petrokimia dan pengolahan atau plastik. Pasalnya, pihaknya mempunyai banyak pelanggan.

"Kecuali mungkin ketergantungan satu pelanggan dan itu-itu saja, kemudian dia kena dampak oleh dumping dan sebagainya dia akhirnya tutup. Nah, itu mungkin terjadi, tetapi secara sistemik, secara industri plastik itu sangat jarang terjadi baik Indonesia maupun regional, itu jarang terjadi," jelasnya.

Kendati, Edi mengakui kemungkinan ada PHK apabila kondisi tetap seperti ini adalah di hilir. Namun, ia belum bisa mengungkapkan lebih detail karena sampai saat ini masih berjalan baik.

"Cuma memang kalau dia berdampak terus-menerus gitu ya enggak ada bahan baku, enggak ada yang diproduksi, ya enggak ada yang dimasak ya susah juga. Tapi saya melihat sih enggak, kita harapkan enggak sampai terjadi hal demikianlah," tegas Edi.

Di tengah kondisi saat ini, Inaplas berharap pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk melindungi serta mendorong kemandirian industri dalam negeri.

Pasalnya, insentif seperti pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) dinilai belum cukup untuk mendukung investasi skala besar (mega proyek) yang membutuhkan waktu pembangunan panjang.

"Oleh karena itu, diperlukan tambahan insentif fiskal. Selain itu, kebijakan energi industri yang berpihak pada ketersediaan bahan baku menjadi sangat penting," pungkas Edi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut, selama tiga tahun terakhir industri petrokimia dalam negeri tertekan gempuran impor.

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai, mengatakan gempuran produk impor itu terjadi di sektor hulu (bahan baku) maupun hilir atau produk jadi.

Edi menjelaskan, arus produk petrokimia impor itu begitu besar akibat banyak negara di dunia seperti China, Timur Tengah, dan Asia Tenggara mengalami produksi berlebih.

Hal itu Edi sampaikan dalam diskusi “Krisis Energi Global dan Ancaman Dumping: Saatnya Perkuat Industri Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Kimia Nasional” yang digelar Forum Wartawan Perindustrian (Forwin).

“Memang situasi petrokimia di Indonesia ini secara umum menjadi tekanan secara global karena dampak dari over capacity global yang sangat besar sehingga akhirnya produk-produk tersebut mengalir deras ke Indonesia,” ujar Edi di Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).

Adapun produk petrokimia di hulu antara lain, etilena, propilena, dan benzena.

Sementara, produk petrokimia di sektor hilir berupa plastik, resin, dan pelarut.

Menurut Edi, dibandingkan negara lain, impor yang paling menekan industri dalam negeri berasal dari China. Tekanan terasa di sektor upstream (hulu) maupun downstream (hilir) karena produk yang diimpor berupa bahan baku dan produk jadi.

“Khususnya yang paling saat ini yang paling menekan kita baik dari upstream maupun downstream dalam hal ini yaitu dari petrokimia dan barang jadi dari China,” tutur Edi.

Sementara itu, Indonesia tergolong negara net importir atau lebih banyak impor daripada ekspor dengan investasi yang lambat.

Meskipun terdapat produsen resin, Polytama Propindo dan produsen ethylene dichloride (EDC) serta soda api, PT Chandra Asri Alkali meningkatkan kapasitas produksi untuk mengurangi ketergantungan impor, industri dalam negeri tetap tertekan.

“Itu tidak cukup untuk dapat mengimbangi kapasitas global yang cukup besar dari negara-negara yang saya sebutkan di awal. Jadi karena itu kita itu sudah menerima tekanan dari luar itu sudah cukup hampir tiga tahun terakhir ini,” ujar Edi.

Senada dengan Edi, Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso mengatakan, kondisi oversupply produk petrokimia mendorong timbulnya praktik dumping. Adapun dumping dilakukan dengan menjual suatu produk di luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga dalam negeri.

Hal itu membuat industri dalam negeri tertekan karena harus bersaing dengan produk impor yang masuk menggunakan dumping.

“Jadi Inaplas mulai 2 tahun yang lalu sebetulnya sudah mulai menggagas untuk bisa mengajukan yang namanya trade remedies yaitu berupa anti dumping dan safeguard. Namun sampai saat ini belum bisa dipenuhi sudah terkena krisis ini,” ungkap Suhat.

Inaplas telah melaporkan dugaan antidumping ke Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi) yang bernaung di bawah Kementerian Perdagangan.

Setelah diselidiki, ternyata produk petrokimia berupa kopolimer tersebut terbukti masuk menggunakan dumping. “Itu lebih rendah antara 5 sampai 20 persen bahkan ada yang 30 persen ada satu produsen itu,” kata Suhat.

Saat ini, persoalan tersebut sedang menunggu Peraturan Kementerian Keuangan guna ditetapkan tarif antidumping. Namun, hingga perang meletus di Timur Tengah dan mengganggu pasokan produk petrokimia di pasar global, PMK itu belum juga terbit.

“Tapi sudah terbukti bahwa memang harga yang mereka jual ke Indonesia itu betul-betul harga dumping dan itu berkisar antara 5 sampai 20 persen,” tutur Suhat.

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan tidak adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri petrokimia dan plastik.

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan PHK dari anggota asosiasi, meskipun kinerja industri sempat tertekan akibat gejolak global dan penurunan aktivitas manufaktur.

“Dengan demikian, Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Plastik’, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai menjelaskan bahwa karakter industri petrokimia yang bersifat siklikal membuat pelaku usaha lebih memilih bertahan melalui penyesuaian operasional ketimbang melakukan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, struktur biaya industri yang didominasi bahan baku juga membuat efisiensi lebih difokuskan pada aspek produksi, bukan tenaga kerja.

“Karena itu, kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK,” tegasnya.

Edi menyampaikan bahwa sepanjang pengalamannya di industri kimia dan plastik, belum pernah terjadi PHK secara masif, bahkan hingga saat ini. Menurutnya, fluktuasi kinerja merupakan hal yang lazim terjadi dalam industri tersebut.

Kendati demikian, dia mengakui tekanan terhadap industri saat ini cukup besar, terutama dari sisi pasokan dan harga bahan baku. Oleh karena itu, pelaku industri dituntut untuk mencari solusi strategis guna menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut Edi yang juga Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk., diperlukan waktu untuk keluar dari tekanan yang ada, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi, mulai dari faktor global hingga domestik.

“Jadi titik-titik mana yang perlu kita lakukan solusi. Nah ini memang semua perlu waktu tidak perlu ada tidak bisa instan,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah menjadi krusial, khususnya dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri hulu. Pasalnya, selama ini industri hilir relatif lebih fleksibel karena terbiasa mengakses bahan baku impor dengan tarif yang kompetitif melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Namun, dalam situasi krisis, ketergantungan terhadap impor justru menjadi tantangan. Edi menilai ketahanan industri nasional menjadi faktor penting, terutama ketika pasokan global terganggu.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok domestik, terutama dalam menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Kepastian suplai dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas industri di tengah gejolak.

Di sisi lain, Edy menyebut bahwa pelaku industri mulai mengamankan pasokan bahan baku melalui berbagai jalur. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan masuknya pasokan baru pada periode Mei hingga Juni, meskipun dengan biaya yang relatif lebih tinggi.

“Nah untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure, kuantitas, sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan cost yang cukup tinggi,” tuturnya.

IDXChannel - Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) membeberkan kondisi industri petrokimia dan produk turunannya yang sedang tertekan. Mulai dari ketidakstabilan geopolitik dunia, praktik dumping hingga sentimen negatif dalam negeri.

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso mengatakanselain masalah geopolitik dunia, tekanan industri terhadap industri petrokimia yang kerap dipermasalahan adalah masalah lingkungan, sehingga menimbulkan tekanan tersendiri bagi pelaku industri.

"Krisis yang terjadi saat ini terutama dipicu oleh kondisi geopolitik global yang kurang menguntungkan. Selain itu, terdapat pula faktor domestik yang turut memperburuk situasi," ujar Suhat dalam diskusi Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Plastik di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Meski begitu, Suhat menilai pemerintah telah memahami kondisi tersebut dan mulai mengambil langkah-langkah penanganan dengan harapan dapat meredam dampak krisis.

"Secara umum, kinerja industri pada April mengalami penurunan, yang tercermin dari penurunan PMI (Purchasing Managers' Index) sebesar satu poin hingga berada pada level kontraksi. Namun, pada Mei diharapkan kondisi tersebut tidak berlanjut, bahkan dapat kembali meningkat ke atas level 50 sehingga industri kembali berada dalam fase ekspansi" katanya.

Sementan itu, Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengungkapkan sejak pandemi Covid-19 berakhir, industri petrokimia sebenarnya belum benar-benar pulih. Kondisi ini diperparah oleh fenomena overcapacity global atau kelebihan pasokan dunia, di mana produksi berlebih dari China, ASEAN, dan Timur Tengah membanjiri pasar.

Ia menjelaskan, Indonesia yang saat ini berstatus sebagai net importir, akibatnya menjadi sasaran empuk bagi kelebihan pasokan dunia tersebut. Tercatat, industri dalam negeri mengandalkan sekitar 90 persen kebutuhan light naphtha dari luar negeri, jauh di atas rata-rata ketergantungan regional Asia yang berada di angka 60-70 persen.

Permasalahan impor bukan sekadar soal volume, melainkan juga harga. Maraknya praktik dumping dari produsen luar negeri membuat harga produk domestik sulit bersaing.

Inaplas menyatakan telah mengajukan instrumen trade remedies berupa kebijakan anti-dumping dan safeguard sejak dua tahun lalu. Namun, hingga kini, realisasi kebijakan tersebut masih belum menemui titik terang.

"Volume impor yang terus meningkat, disertai dengan harga yang rendah akibat praktik dumping, semakin memperberat daya saing industri domestik. Tanpa intervensi, tekanan ini akan terus berulang," ujar Edi.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mendorong kemandirian industri petrokimia nasional melalui strategi diversifikasi bahan baku (feedstock) di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Ketua Umum INAPLAS Suhat Miyarso dalam diskusi di Jakarta, Selasa menegaskan, langkah diversifikasi menjadi kunci bagi industri untuk tetap bertahan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku utama seperti nafta.

Menurutnya, krisis yang terjadi saat ini dipicu oleh dinamika geopolitik global yang memberikan ragam tekanan mulai dari suplai bahan baku hingga alur distribusi yang berdampak pada industri plastik dan petrokimia.

Wakil Ketua Umum INAPLAS Edi Rivai menambahkan, tekanan terhadap industri petrokimia bukan hanya bersifat jangka pendek, melainkan telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir pascapandemi COVID-19.

Selain itu, kondisi overcapacity global, terutama dari kawasan Timur Tengah dan China, menjadi faktor utama yang menekan pasar.

Disampaikan dia, dalam menghadapi kondisi tersebut, industri melakukan reposisi strategi dengan mengoptimalkan berbagai alternatif bahan baku, seperti LPG dan kondensat, meskipun penggunaan nafta masih mendominasi.

LPG, misalnya, telah dimanfaatkan sebagai bahan campuran (blending) dengan porsi tertentu untuk meningkatkan efisiensi biaya.

Meski menghadapi berbagai tekanan, industri petrokimia nasional masih menunjukkan ketahanan. Edi memastikan bahwa hingga saat ini belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut, meskipun biaya produksi mengalami peningkatan.

Sebagai langkah penguatan jangka panjang, INAPLAS juga mendorong pemerintah untuk memperluas sumber bahan baku, tidak hanya bergantung pada minyak bumi, tetapi juga memanfaatkan methanol, batu bara, gas, hingga bio-feedstock.

​​​​Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menyebutkan, upaya diversifikasi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan industri.

Menurut dia, meski Indonesia telah memiliki kapasitas produksi nafta, pemanfaatannya saat ini masih diprioritaskan untuk sektor energi.

Selain itu, disampaikan dia, pelaku industri saat ini berada dalam kondisi bertahan, namun diharapkan dapat segera bertransisi menuju tingkat operasional yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Tekanan impor dan praktik dumping juga menjadi tantangan serius bagi industri domestik. INAPLAS mengungkapkan, banjir produk impor dengan harga murah akibat kelebihan pasokan global semakin menekan daya saing produsen dalam negeri.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan instrumen trade remedies berupa anti-dumping dan safeguard untuk menjaga dan memperkuat industri ini.

Selain itu, kebijakan pembebasan bea masuk LPG menjadi 0 persen dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung diversifikasi bahan baku. Meski demikian, pemanfaatannya masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya kompetitif dibandingkan nafta.

Ke depan, INAPLAS optimistis kondisi industri akan membaik dalam beberapa bulan mendatang seiring mulai terlihatnya tanda-tanda pemulihan suplai bahan baku.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) membantah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun industri petrokimia dan produk turunannya sedang tertekan.

Adapun tekanan datang akibat perang di Asia Barat (Timur Tengah) yang menjadi salah satu pemasok utama produk petrokimia di pasar global sehingga suplai terputus.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso dalam diskusi “Krisis Energi Global dan Ancaman Dumping: Saatnya Perkuat Industri Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Kimia Nasional” yang digelar Forum Wartawan Perindustrian (Forwin).

“Mengenai PHK ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK,” kata Suhat di Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).

Karena tidak menerima laporan PHK dari industri-industri petrokimia dan turunannya, Inaplas tidak pernah melaporkan kepada pemerintah.

“Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” lanjut Suhat.

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengakui industri petrokimia dan turunannya memang sedang tertekan akibat suplai bahan baku dan dugaan praktik dumping.

Meski demikian, ia memastikan sampai saat ini tidak ada peristiwa PHK.

“Kalau dari pengalaman selama ini di industri kimia dan plastik itu tidak pernah adanya kejadian yang sifatnya sampai PHK,” ujar Edi.

Tidak hanya itu, Edi juga membantah informasi kabar rencana atau potensi PHK di industri plastik dalam tiga bulan ke depan.

Informasi itu sebelumnya dihembuskan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Itu tidak ada di dalam apa di dalam ramalan ataupun di dalam outlook yang akan dilakukan ke depan itu tidak ada kita sampaikan PHK,” tutur Edi.

Ia menuturkan, pelaku industri petrokimia sudah bergelut selama puluhan tahun dan telah melewati masa-masa sulit dan negatif.

“Jadi di industri petrokimia dan hilirnya hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun untuk di-PHK,” kata dia.

Namun demikian, Edi mengakui saat para pihak saat ini harus mencari solusi jitu untuk keluar dari tekanan geopolitik.

Menurutnya, sejumlah solusi itu antara lain menyangkut kepastian bahan baku untuk industri petrokimia dan turunannya.

Dari lima jenis komoditas yang bisa menjadi bahan baku plastik di antaranya, minyak bumi, gas alam, elpiji, batu bara, dan metanol baru dua jenis yang digunakan.

Kepastian bahan baku bagi industri petrokimia dan turunannya membutuhkan dukungan dari pemerintah.

“Itu perlunya ada dukungan kebijakan pemerintah untuk didapat kita dapatkan khususnya bahan baku, kepastian bahan baku. Karena memang dari sisi bahan baku dalam arti bahan baku yang dibutuhkan industri hulu,” jelas Edi.

Sebelumnya, Said Iqbal menyebut gejolak politik di Asia Barat membuat biaya energi naik dan pasokan produk petrokimia terganggu.

Said menyebut, karena kondisi tersebut, 9.000 pekerja di 10 perusahaan berpotensi terkena PHK.

Sebagian perusahaan itu disebut bergerak di bidang industri plastik dan industri tekstil.

“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur Indonesia kembali terkontraksi pada April 2026 setelah 9 bulan bertahan di zona ekspansi, seiring lonjakan biaya produksi dan gangguan pasokan. Tekanan inflasi yang dipicu konflik Timur Tengah mulai menggerus aktivitas pabrik dan melemahkan permintaan, terutama dari pasar ekspor.

Di tengah kondisi itu, pelaku usaha masuk mode bertahan dengan utilisasi rendah. Sementara itu, ekonom melihat tekanan tersebut mengarah pada gejala stagflasi dan berisiko menahan pemulihan manufaktur dalam beberapa bulan ke depan.

Data S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun menjadi 49,1 pada April 2026, dari level 50,1 pada bulan sebelumnya. Level itu menandai kontraksi pertama kalinya manufaktur Indonesia dalam 9 bulan terakhir.

“Sektor manufaktur Indonesia mulai merasakan tekanan inflasi yang semakin intensif di tengah perang Timur Tengah,” ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti, Senin (4/5/2026).

Dia memerinci sejumlah faktor yang membuat PMI Manufaktur April 2026 di bawah batas netral. Faktor pemicu utama adalah melemahnya aktivitas produksi.

Menurutnya, volume output tercatat mengalami kontraksi selama 2 bulan berturut-turut, dengan laju penurunan yang semakin cepat dan menjadi yang terdalam dalam hampir 1 tahun terakhir. Pada saat itu, harga bahan baku melonjak, pasokan tersendat, dan biaya logistik ikut terdorong naik.

“Perusahaan mencatat kontraksi solid pada output pada bulan April dengan bukti anekdotal mengarah pada dampak kenaikan harga bahan baku dan kekurangan pasokan produksi,” jelas Bhatti.

Di sisi lain, permintaan baru hanya mencatatkan kenaikan tipis. Namun, peningkatan tersebut lebih didorong oleh aksi pembelian awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan potensi gangguan rantai pasok.

Perbaikan permintaan juga lebih banyak ditopang pasar domestik, sedangkan pesanan ekspor justru mengalami penurunan.

Produksi Tertahan

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Indonesia Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, konflik geopolitik di Timur Tengah yang telah mengganggu ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor yang mendorong PMI manufaktur kembali masuk zona kontraksi. Apalagi, nafta, bahan baku utama industri plastik, selama ini sepenuhnya diimpor.

Dia menjelaskan, tekanan mulai terasa sejak awal April ketika harga bahan baku bergejolak menyusul terganggunya jalur distribusi global. Kondisi tersebut diperparah dengan momentum Lebaran yang membuat aktivitas industri lebih fokus pada distribusi barang ketimbang produksi.

Fajar menyebut, permintaan sejatinya masih ada, tetapi tertahan oleh ketidakpastian harga dan distribusi.

“Impaknya memang sampai di minggu pertama, minggu kedua, di bulan ini. Mudah-mudahan di bulan ini ada perbaikan,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Untuk menjaga keberlangsungan produksi, pelaku industri mulai mencari alternatif pasokan bahan baku di luar Timur Tengah, seperti dari Amerika Serikat. Namun, opsi ini menghadapi tantangan waktu pengiriman yang lebih panjang, yakni hingga 50 hari.

“Terus kemudian kita hitung-hitung ini enggak cukup kalau nunggu sampai 50 hari. Akhirnya pada saat minggu pertama Mei kemarin kita running-nya ada di survival mode, di [utilisasi sekitar] 70%-an,” jelas Fajar.

Selain mencari sumber pasokan baru, industri juga mendorong penggunaan bahan baku alternatif seperti liquefied petroleum gas (LPG) untuk menggantikan sebagian nafta. Namun, upaya ini sempat terkendala bea masuk LPG sebesar 5%.

Fajar menyebut, pemerintah telah merespons dengan menurunkan bea masuk LPG menjadi 0% guna menjaga keberlangsungan industri. Akan tetapi, kebijakan tersebut katanya perlu diimbangi dengan pengaturan impor produk agar tidak menekan harga di pasar domestik.

Di sisi lain, tren harga bahan baku global mulai menunjukkan penurunan seiring sejumlah negara menemukan sumber alternatif. Kondisi ini diharapkan dapat membantu pemulihan kinerja industri dalam waktu dekat. “Kami berharap PMI di Mei bisa kembali ke atas 50,” harapnya.

Untuk jangka panjang, Inaplas menilai ketergantungan tinggi terhadap bahan baku berbasis minyak bumi perlu segera dikurangi. Industri mendorong pengembangan sumber alternatif seperti batu bara dan bio feedstock untuk memperkuat kemandirian sektor petrokimia nasional.

Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengakui bahwa keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain.

“Permintaan itu ada, tetapi kami tidak bisa memenuhi pesanan baru karena bahan baku masih terbatas. Saat ini, kami masih fokus menyelesaikan kontrak lama sambil menunggu pasokan masuk,” sebutnya kepada Bisnis.

Selain itu, harga bahan baku yang meningkat turut menjadi tantangan tambahan. Pelaku usaha bahkan mengindikasikan adanya penyesuaian harga jika membuka pesanan baru, seiring kenaikan biaya produksi.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, APSyFI mendorong pemerintah memberikan stimulus fiskal, khususnya berupa pembebasan atau pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN), guna menjaga arus kas industri tetap sehat.

“Insentif seperti PPN sangat membantu untuk memutar cash flow industri, terutama di tengah tekanan biaya dan keterbatasan produksi saat ini,” sebut Aqil.

Sinyal Stagflasi

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penurunan PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 mencerminkan gejala yang lebih dalam.

“Biasanya pelemahan lebih didorong oleh turunnya permintaan, terutama ekspor. Sekarang justru tekanan biaya yang dominan, sementara permintaan belum sepenuhnya jatuh,” ujarnya.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut tecermin dari mulai menyusutnya produksi di tengah pesanan baru yang masih bertahan. Permintaan yang relatif terjaga itu lebih banyak dipicu pembelian antisipatif pelaku usaha untuk menghindari kenaikan harga dan gangguan pasokan.

Di sisi lain, biaya input melonjak tajam dan diikuti kenaikan harga jual secara agresif. Tekanan biaya tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipicu gangguan rantai pasok global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

“Kombinasi ini, mencerminkan tekanan mirip stagflasi, yakni situasi ketika biaya naik tetapi aktivitas ekonomi justru melemah,” sebutnya.

Dalam kondisi tersebut, jelasnya, industri membutuhkan waktu untuk menyesuaikan struktur biaya. “Sehingga PMI berisiko bertahan di bawah level 50 dalam beberapa bulan ke depan,” prediksi Yusuf.

Adapun, ekonom digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut, PMI yang anjlok ini sudah diprediksi beberapa bulan yang lalu terutama setelah perang di Timur Tengah bergejolak dan data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) melemah.

Faktor luar berupa gejolak perang yang membuat harga barang-barang impor menjadi lebih mahal sehingga perusahaan mengurungkan niat untuk ekspansi atau memesan barang. Dari dalam negeri, permintaan yang melemah menjadi trigger bagi perusahaan untuk menahan ekspansinya.

Dalam ekonomi yang lemah, menurutnya, sangat wajar perusahaan menahan ekspansinya. “Maka tidak heran PMI manufaktur Indonesia berada di bawah 50 basis poin,” tuturnya.

Nailul memprediksi ekonomi secara nasional untuk bisa bangkit menjadi jauh lebih berat. Tekanan dari luar jelas jadi pemicu. Namun, faktor dari dalam negeri jelas menjadi kunci.

Pelaku usaha saat ini enggan untuk ekspansi karena khawatir akan keberlangsungan bisnis dalam negeri. Sementara itu, pengelolaan fiskal yang tidak kredibel menjadi pemicu kekhawatiran pelaku usaha.

“Mereka khawatir jika pemerintah default, gagal bayar utang, hingga terjadi government shutdown. Jika benar mengarah ke sana, resesi ekonomi sangat mungkin terjadi,” prediksinya.

Oleh karena itu, dia menilai solusi untuk mencari alternatif impor bahan baku perlu dicari. Kemudian, perlu ada insentif dari pemerintah bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor-impor, di samping pengelolaan fiskal yang tepat.

“Perketat anggaran prioritas seperti MBG [Makan Bergizi Gratis] dan KDKMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih] sehingga kepercayaan investor jadi pulih,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyambut positif kebijakan pemerintah yang akan membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG), seiring meningkatnya tekanan pasokan bahan baku akibat gejolak geopolitik global.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, LPG selama ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar. Namun, dengan perkembangan teknologi seperti di naphtha cracker, LPG bisa dikonversi sebagai substitusi nafta sebagai bahan baku polypropylene (PP) dan polyethylene (PE).

“Sehingga kelangkaan nafta yang ada akibat perang Timur Tengah ini bisa tergantikan sebagian dengan LPG,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan, selama ini, sekitar 70% pasokan nafta Indonesia bergantung dari kawasan Timur Tengah. Gangguan distribusi, termasuk penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz, menyebabkan pasokan nafta tersendat secara global.

Kondisi itu memaksa pelaku industri mencari sumber alternatif, termasuk dari Amerika Serikat, meskipun waktu pengiriman relatif panjang.

Fajar menyampaikan, untuk menjaga kesinambungan produksi, sejumlah pabrik bahkan menurunkan tingkat operasi hingga sekitar 70% guna menyesuaikan dengan jadwal kedatangan bahan baku impor.

Dalam konteks tersebut, pembebasan bea masuk LPG dinilai akan menambah volume pasokan domestik. Apalagi, secara musiman harga LPG cenderung lebih kompetitif dibandingkan nafta pada periode pertengahan tahun.

“Di bulan Juni, Juli, Agustus, itu LPG biasanya harganya lebih murah dari nafta sehingga ini nanti memberikan daya saing, harga makin terjangkau di tengah ketidakpastian gejolak harga akibat perang di Middle East,” jelasnya.

Sementara itu, Fajar berharap ada penyesuaian kuota pasokan gas murah untuk kebutuhan utilitas industri. Penurunan kuota gas dengan skema harga gas bumi tertentu (HGBT) membuat pelaku industri harus mengatur konsumsi, bahkan berpotensi membeli tambahan pasokan dengan harga di atas batas tertentu.

Di sisi lain, rendahnya utilisasi pabrik akibat keterbatasan bahan baku turut memicu beban biaya tambahan melalui skema take or pay dalam kontrak gas.

“Jadi tolong dikaji lagi dari pihak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus karena pasokan gas ini penting sekali. Kalau enggak, sudah rugi, ketambah rugi karena ongkos produksinya dari sisi harga gasnya itu mahal,” jelas Fajar.

Fajar menambahkan, kombinasi kenaikan harga bahan baku, mahalnya biaya energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mendorong lonjakan harga produk plastik di dalam negeri. Oleh karena itu, stabilisasi pasokan dan harga energi menjadi kunci agar industri tetap kompetitif. Tanpa intervensi yang tepat, tekanan biaya berisiko diteruskan ke harga jual produk di pasar.

“Jadi ini kan harus dikontrol semua,” sebutnya.

Dalam konferensi pers hari ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah memutuskan membebaskan bea masuk impor LPG, khususnya untuk kebutuhan industri petrokimia di tengah kesulitan pasokan nafta. Adapun, bea impor sebelumnya dipatok 5%, kini menjadi 0%.

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, kata Airlangga, akan menyiapkan peraturan terkait ihwal pembebasan bea masuk tersebut. Pembebasan bea masuk impor LPG ini rencananya akan diterapkan dalam 6 bulan ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumpulkan pelaku industri plastik dari hulu hingga hilir untuk merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku petrokimia, terutama di kawasan Selat Hormuz. Pertemuan tersebut juga melibatkan industri daur ulang untuk memetakan kondisi terkini dan langkah mitigasi bersama.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, forum ini menjadi ajang konsolidasi di tengah tekanan global terhadap logistik dan distribusi bahan baku. Pelaku industri menyampaikan kondisi stok, tantangan operasional, serta strategi menjaga kesinambungan pasokan di dalam negeri.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata ‘seharusnya’, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Agus di Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, pelaku industri juga berkomitmen menjaga suplai plastik, terutama bagi industri kecil, agar tetap mampu memproduksi barang yang kompetitif di pasar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor manufaktur berbasis plastik di tengah tekanan eksternal.

Kemenperin mengidentifikasi adanya distorsi harga produk plastik di pasar domestik akibat gejolak geopolitik. Kenaikan biaya logistik, biaya pengiriman (freight), serta surcharge premium mendorong penyesuaian harga di tingkat industri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” ujar Agus.

Situasi tersebut mendorong pemerintah mempercepat penguatan struktur industri petrokimia nasional, terutama dari sisi ketersediaan bahan baku domestik. Ketergantungan terhadap impor dinilai menjadi titik lemah yang perlu dikurangi.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” tutur Agus.

Dalam forum tersebut, investor juga menyampaikan harapan agar subsektor petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Perlindungan pasar domestik dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri.

Pemerintah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan bahan baku industri petrokimia dan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan tetap terjaga tanpa mengganggu sektor lain yang juga strategis.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk crude palm oil (CPO), meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” kata Agus.

Pertemuan tersebut juga mengungkap potensi pemanfaatan bahan baku substitusi nafta dari sumber domestik seperti CPO. Opsi ini masih menghadapi tantangan dari sisi harga, tetapi dinilai relevan untuk diversifikasi sumber bahan baku.

Agus menilai persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia akan semakin ketat di tengah situasi geopolitik saat ini. Pelaku industri pun mendorong akses terhadap bahan baku berkualitas guna meningkatkan daya saing produk nasional.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” ujar Menperin.

Pertemuan tersebut dihadiri berbagai asosiasi dan pelaku industri, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), serta perusahaan seperti Chandra Asri, Lotte Chemical, dan Indorama Group. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan upaya kolaboratif menjaga stabilitas industri plastik nasional.

Langkah konsolidasi ini memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tekanan global. Upaya menjaga pasokan dan daya saing dinilai menjadi kunci menjaga kinerja manufaktur tetap stabil.

IDXChannel - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengingatkan potensi kelangkaan kemasan plastik di pasaran. Kekhawatiran ini menyusul kesulitan memperoleh bahan baku plastik berupa nafta yang banyak dipasok negara Timur Tengah.

Eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Iran yang masih meruncing mengakibatkan tersendatnya distribusi rantai pasok produksi plastik seiring diblokadenya Selat Hormuz. Pelaku industri plastik yang masih bertahan melakukan produksi sesuai bahan baku tersisa secara terbatas.

"Karena memang barangnya (bahan baku plastik) yang ada terbatas karena itu kami antisipasi jangan sampai 50 hari ke depan tuh habis di tengah jalan," kata Sekjen Inaplas Fajar Budiono kepada IDXChannel, Senin (6/4/2026).

Kepada konsumen, Fajar mengimbau agar penggunaan plastik seminimal mungkin. Sebab, kelangkaan bahan baku yang memicu inflasi harga kemasan plastik belum tahu bakal berlangsung sampai kapan, menyusul ketidakpastian global.

"Jadi jangan sampai berlebihan juga untuk menggunakan plastik, contoh kalau kita belanja ya sudah kita tidak harus semua sudah pakai kantong plastik secara berlebihan. Kami harus benar-benar jaga stok sehingga kami mau minta kepada pengguna ya harus belanja sesuai dengan kebutuhannya saja," katanya.

Seturut itu, Fajar menekankan soal produsen dalam kondisi yang tak ingin bertaruh risiko bisnis. Fajar menekankan para produsen belum berani menambah stok bahan baku untuk memproduksi plastik di saat harga sedang tinggi-tingginya.

Adapun merujuk Trading Economics, bahan baku plastik berupa nafta naik (1,08 persen) menjadi USD995,66 per ton pada 6 April 2026. Selama sebulan terakhir, harga Naftha telah naik 27,77 persen, dan naik 86,31 persen dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu.

Terkini, yang sedang dilakukan produsen kemasan plastik adalah melakukan penyesuaian produksi, baik mencari sumber alternatif bahan baku hingga mengatur ulang ukuran plastik. Pada mulanya, Fajar mengatakan bahwa produsen bisa menaikkan kandungan daur ulang dengan material virgin sebagai upaya inovasi produksi. Pencampuran material ini digadang-gadang bisa menurunkan biaya produksi, selain sebagai alternatif pembuatan plastik.

"Yang jelas memang nanti harga akan ada di keseimbangan baru, enggak mungkin harga kembali lagi seperti sebelum krisis perang ini," kata Fajar.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas) menyebut, kelangkaan bahan baku yang mengakibatkan harga plastik mahal membuat produsen menerapkan “survival mode”.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Inaplas Fajar Budiono, bahan baku plastik, nafta, sulit didapat karena Selat Hormuz ditutup imbas perang Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran.

Negara-negara Teluk yang mensuplai 70 persen pasokan nafta di dunia kini tidak bisa mengirimkan produk petrokimia tersebut.

“Sekarang kita jaga di survival mode. Artinya di minimum kapasitas (produksi) secara ekonomi masih masuk,” kata Fajar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/4/2026).

Agar tetap bisa berproduksi, industri plastik tanah air tengah mencari pasokan bahan baku nafta dari negara lain seperti Amerika Serikat (AS), Asia Tengah, dan Afrika.

Pelaku industri plastik tanah air menurutnya tidak mempersoalkan harga bahan baku maupun biaya logistik yang lebih mahal.

Untuk diketahui, pengiriman nafta dari Asia Barat (Timur Tengah) melalui Selat Hormuz biasanya hanya membutuhkan waktu 15 hari sementara dari ketiga negara itu bisa memakan waktu 50 hari.

“Kita enggak bicara harga sekarang. Kita bicara barang ada dulu,” ujar Fajar.

“Harga itu sekarang udah nomor kesekian, yang penting ada barang dulu sekarang,” lanjutnya.

Fajar mewanti-wanti industri plastik tanah air jangan sampai masuk dalam standby mode.

Kondisi tersebut berarti perusahaan tidak lagi bisa memproduksi plastik dan memenuhi pasar.

“Kalau standby mode itu udah kita harus mesin hidup tapi nggak jalan. Nah kita masih di survival mode sekarang,” kata Fajar.

Selain mencari pasokan alternatif, produsen plastik juga bisa menggunakan bahan baku selain nafta.

Salah satu bahan baku yang bisa digunakan adalah propana pada Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Harga bahan baku dari minyak bumi itu dinilai cocok untuk industri pada Juni, Juli, dan Agustus.

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Harga plastik di Pasar Bukit Duri, Jakarta Selatan, mengalami kenaikan. Harga plastik. Harga plastik naik.

Namun, pasokan bahan baku dari luar negeri ini masih dihadapkan pada pungutan bea masuk.

“Ini kita minta bantuan pemerintah agar dikaji lagi untuk propan atau LPG ini bahan anu bea masuknya sebagai feedstock petrokimia bisa dilakukan kajian,” tutur Fajar.

Alternatif lainnya, plastik diproduksi dari kondensat yang tersedia di dalam negeri.

Namun, pelaku industri perlu membicarakan stok kondensat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian.

“Di-mapping lagi kira-kira volume kondensat mana yang bisa digunakan sebagai DMO (domestic market obligation) sebagai substitusi alternatif bahan baku tadi,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, banyak pedagang mengeluhkan kenaikan harga plastik.

Pedagang bumbu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Gemi, misalnya menyebut harga plastik melonjak hingga Rp 6.000 per pack.

Kondisi itu membuat belanja modalnya membengkak dan margin keuntungan berdagang bumbu semakin terjepit.

“Ini biasa Rp 17 (ribu) jadi Rp 23 (ribu). Sama itu, sama semua pokoknya plastik per pack Rp 6 ribu,” kata Gemi, Sabtu (28/3/2026).