JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan mencapai 3,34% year-on-year (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,79% year-to-date (ytd).

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi yang pertama bensin andil 0,21%, yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,05%, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin andil 0,01%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Ateng mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,29% dan memberikan andil 0,28% terhadap inflasi nasional.

Menurut dia, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan badan usaha. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat.

Selain BBM, kenaikan tarif angkutan udara juga turut mendorong inflasi pada Juni. BPS menilai lonjakan harga tiket pesawat dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur sekolah. "Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong meningkatnya permintaan seiring periode libur sekolah," ujar Ateng.

Di luar sektor transportasi, inflasi juga dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,06%.

BPS mencatat komoditas pangan yang paling besar menyumbang kenaikan harga berasal dari bawang merah dengan andil 0,04%, bawang putih 0,03%, dan beras sebesar 0,02%. Menurut BPS, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut dipengaruhi dinamika pasokan di pasar.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberlakukan kebijakan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) sebesar 100% untuk tiket pesawat udara. Fasilitas keringanan fiskal ini diberikan khusus bagi penumpang kelas ekonomi pada rute penerbangan domestik di dalam negeri.

Pemberian stimulus ini lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tiket Pesawat yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Periode Libur Sekolah 2026. Melalui aturan ini, pemerintah menetapkan batasan komponen biaya apa saja yang berhak mendapatkan pemotongan pajak.

"PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge," tulis Pasal 2 ayat (4) beleid tersebut, dikutip Kamis (25/6/2026).

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) poin a, fasilitas diskon pajak ini berlaku untuk transaksi pembelian tiket sejak PMK diundangkan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, untuk jadwal atau periode penerbangannya sendiri dibatasi mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2026.

Untuk mengimplementasikan fasilitas tersebut, seluruh Badan Usaha Angkutan Udara atau maskapai penerbangan nasional diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak khusus, atau dokumen sejenis yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, serta melaporkan surat pemberitahuan masa PPN secara berkala.

Sebagai gambaran penerapan di lapangan, kementerian memberikan contoh simulasi transaksi pada PT PSI selaku maskapai penerbangan yang melakukan penjualan jasa angkutan kepada seorang penumpang bernama Tuan J dengan total harga awal sebesar Rp1.136.756.

Struktur komponen biaya tiket Tuan J sebelum mendapatkan insentif meliputi rincian sebagai berikut:

Tarif dasar (base fare): Rp790.000

Biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge): Rp121.600

Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR): Rp5.000

Tarif pelayanan penumpang (passenger service charge): Rp119.880

Pajak Pertambahan Nilai (value added tax/VAT): Rp100.276

Berdasarkan data rincian tersebut, nilai PPN terutang yang muncul pada poin value added tax (VAT) sebesar Rp100.276 sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Penumpang tidak perlu membayarkan komponen pajak tersebut asalkan tanggal pembelian tiket dan jadwal terbangnya sesuai dengan koridor waktu yang ditetapkan dalam PMK.

Kebijakan penghapusan pajak tiket pesawat ini bukan merupakan langkah tunggal, melainkan bagian dari intervensi makro pemerintah dalam menggulirkan paket stimulus ekonomi sepanjang periode semester II 2026.

Secara total, pemerintah mengalokasikan dana fantastis dari kas negara mencapai sekitar Rp26,34 triliun demi menjaga daya beli dan menopang pertumbuhan domestik.

Anggaran jumbo tersebut didistribusikan ke dalam tiga pos utama, yaitu sektor transportasi umum Rp2,04 triliun, program magang dan pelatihan vokasi Rp6,26 triliun dan program jaring pengaman bantuan pangan Rp18,04 triliun.

Pekanbaru, Riau (ANTARA) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan sebesar Rp11,28 per kilogram atau 0,31 persen dari periode sebelumnya, sehingga menjadi Rp3.707,61 per kg.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja mengatakan kenaikan itu terjadi pada kelompok umur 9 tahun yang merupakan harga tertinggi.

Penetapan ini berlaku untuk satu pekan ke depan yakni periode 24–30 Juni 2026.

"Kenaikan harga TBS pekan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel)," katanya di Pekanbaru, Riau, Rabu.

Dia mengatakan harga CPO naik sebesar Rp57,64 per kg menjadi Rp15.263,64 per kg dibanding pekan lalu. Sedangkan, kernel naik cukup signifikan sebesar Rp867,94 per kg menjadi Rp12.946,00 per kg pada pekan ini.

Berbeda halnya dengan petani swadaya, harga pembelian TBS petani mitra plasma periode satu pekan ke depan justru turun sebesar Rp9,72 per kg atau mencapai 0,26 persen dari harga periode lalu dan kini menjadi Rp3.776,16 per kg.

Padahal, harga penjualan CPO pekan ini, lanjutnya, naik sebesar Rp61,40 per kg menjadi Rp15.335,00 per kg.

Sedangkan, kernel untuk TBS petani plasma turun sebesar Rp124,57 menjadi Rp12.610,00 per kg.

Dia mengatakan dalam penetapan harga TBS, pihaknya selalu melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

"Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Perusahaan yang sengaja menekan harga dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus ditindak tegas. Langkahnya bisa melalui pembentukan satgas hingga pencabutan izin usaha

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti dua ancaman besar yang dialami perkebunan sawit rakyat, yakni serangan penyakit ganoderma dan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengungkapkan penyebaran penyakit ganoderma mulai mengancam kebun - kebun sawit rakyat di sejumlah daerah.

"Ganoderma merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena menyerang bagian akar dan batang tanaman tanpa gejala yang mudah dikenali petani," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Berbeda dengan serangan kumbang tanduk yang dapat terlihat secara kasat mata, lanjut dia ganoderma bekerja secara perlahan hingga menyebabkan tanaman layu dan mati.

"Ganoderma ini pembunuh berdarah dingin. Tidak tampak seperti hama lainnya, tetapi bisa membuat tanaman layu dan mati dalam waktu relatif singkat," tegasnya dalam Workshop "Pemberdayaan Petani Sawit dalam Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk untuk Keberlanjutan Perkebunan Sawit" di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Gulat mengingatkan bahwa sejumlah sentra perkebunan sawit di Kalimantan Timur mulai melaporkan peningkatan serangan penyakit tersebut, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.

Terkait anjloknya harga TBS yang dalam beberapa pekan terakhir membuat petani sawit merugi, menurut dia salah satu penyebab utamanya adalah tidak berjalannya tender harian minyak sawit mentah (CPO) di Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Ketika tender mengalami withdrawal atau gagal transaksi secara berulang, tambahnya, pasar kehilangan referensi harga yang selama ini menjadi acuan dalam pembentukan harga TBS.

Dikatakannya, dampak terbesar dirasakan petani swadaya yang menguasai sekitar 93 persen dari total 6,8 juta hektare kebun sawit rakyat. Tanpa referensi harga yang jelas, pabrik kelapa sawit komersial memiliki ruang lebih besar menentukan harga pembelian TBS.

Sedangkan petani plasma yang hanya sekitar tujuh persen masih memiliki perlindungan melalui mekanisme penetapan harga pemerintah daerah, lanjutnya, tetap terdampak karena formula harga mengacu pada tren harga CPO sebelumnya yang telah mengalami penurunan.

Oleh karena itu, Apkasindo mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali Bursa CPO Indonesia serta memastikan tender KPBN berjalan normal agar tercipta transparansi harga yang adil bagi petani.

Selain itu, asosiasi juga mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli TBS petani di bawah harga kewajaran.

"Perusahaan yang sengaja menekan harga dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus ditindak tegas. Langkahnya bisa melalui pembentukan satgas hingga pencabutan izin usaha," ujar Gulat .

Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Kalimantan Timur, Betman Siahaan mengungkapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser menjadi wilayah yang paling terdampak serangan ganoderma dan kumbang tanduk.

Ia menilai masih banyak petani yang belum memahami gejala awal penyakit Ganoderma sehingga penanganannya sering terlambat.

“Banyak petani mengira tanaman mati karena tersambar petir, padahal penyebab sebenarnya adalah infeksi jamur pada akar dan batang,” ujar dia dalam kegiatan yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) itu.

Menyinggung penurunan harga TBS di Kalimantan Timur berdasarkan hasil rapat nasional Apkasindo, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.000 per kilogram sempat anjlok hingga Rp1.200 per kilogram.

Pada harga tersebut, tambahnya, sebagian besar pendapatan petani habis untuk biaya panen dan transportasi yang mencapai sekitar Rp1.000 per kilogram.

“Keuntungan bersih petani hanya sekitar Rp200 per kilogram. Banyak petani akhirnya memilih menunda panen karena tidak lagi ekonomis,” ujarnya.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pelaku usaha pengumpul atau RAM yang mengalami kerugian besar akibat stok sawit menumpuk saat harga turun secara mendadak.

Apkasindo Kaltim menilai sejumlah PKS menerapkan pembatasan pembelian melalui sistem kuota meskipun harga CPO tidak mengalami penurunan signifikan.

Oleh karena itu, asosiasi mendorong penerapan satu harga TBS secara nasional dan percepatan pembentukan BUMN pengiriman CPO untuk mengurangi praktik monopoli tata niaga sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah untuk menjaga harga telur ayam ras di tingkat peternak, mulai dari peningkatan konsumsi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan penyerapan produksi, hingga dukungan pakan ternak.

Ia mengatakan langkah tersebut diambil menyusul melemahnya harga telur di tingkat peternak akibat kurangnya penyerapan pasar.

“Ada beberapa langkah kita ambil kemarin. Yang pertama adalah BGN, Kepala BGN langsung kami telepon. Yang kedua adalah penyerapan. Yang ketiga adalah pakannya, ada SPHP,” kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, langkah pertama dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan konsumsi telur dalam program MBG guna membantu menyerap produksi peternak.

Amran mengatakan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang merespons dengan langsung meningkatkan konsumsi telur dalam program tersebut.

“Bu Nanik luar biasa, beliau katakan konsumsi telur satu biji (dalam MBG) dinaikkan menjadi tiga biji per minggu,” ujarnya.

Selain mendorong penyerapan melalui MBG, pemerintah juga meminta para pembeli atau offtaker dalam skala besar membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Amran, langkah tersebut diperlukan agar harga telur di tingkat peternak tidak terus melemah akibat kelebihan pasokan di pasar.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram (kg) dan meminta seluruh pelaku usaha mematuhi harga tersebut guna melindungi pendapatan peternak.

Sementara Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Suwardi pada 11 Juni menjelaskan rata-rata harga telur ayam ras di tingkat produsen sempat berada di kisaran Rp21.000 per kg atau sekitar 20 persen di bawah HAP.

Lebih lanjut, pemerintah juga memperkuat penyerapan telur melalui program MBG.

Bapanas sebelumnya menyampaikan transaksi pembelian telur untuk kebutuhan dapur MBG dilakukan langsung kepada koperasi dan asosiasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kg dan ditingkatkan secara bertahap menuju HAP di tingkat produsen.

Selain memperkuat permintaan, pemerintah menyiapkan dukungan dari sisi biaya produksi melalui penyediaan jagung dari Perum Bulog untuk membantu kebutuhan pakan ternak.

“Pakan ternak dari jagung, dari Bulog,” ucap dia.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan yang dijalankan Bulog menetapkan harga jagung Rp5.000 per kg di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak guna membantu menekan biaya produksi peternak unggas.

Amran menjelaskan biaya pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur sehingga dukungan jagung diharapkan dapat membantu menjaga margin usaha peternak.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan harga telur di lapangan mengingat terdapat masa libur sekolah yang berpotensi mengurangi penyerapan melalui program MBG.

Namun, setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung, Amran optimistis konsumsi telur diperkirakan akan semakin meningkat seiring pelaksanaan program tersebut.

“Minimal setelah libur ini (harga telur peternak) naik lagi,” ungkap dia.

Untuk sementara, pemerintah juga mengimbau seluruh offtaker membeli telur sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah di bawah pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Mentan menegaskan langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sekaligus melindungi pendapatan peternak telur di tengah tekanan harga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wacana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) untuk tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan harga tiket sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif bagi industri penerbangan dan perekonomian nasional secara lebih luas.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan berbagai wilayah. Karena itu, keterjangkauan harga tiket menjadi faktor penting dalam mendukung pergerakan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pengembangan sektor pariwisata di daerah.

Alvin Lie menilai kebijakan pengenaan PPN terhadap tiket pesawat domestik selama ini perlu dievaluasi. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian perlakuan antara penerbangan domestik dan internasional.

"Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?" kata Alvin Lie.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik



Ia juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan antara transportasi udara dengan moda transportasi publik lainnya yang tidak dikenakan PPN untuk layanan angkutan penumpang.

"Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?" ujarnya.

Menurut Alvin, peninjauan kembali kebijakan perpajakan di sektor penerbangan penting dilakukan guna menciptakan ekosistem transportasi yang lebih kompetitif dan setara dengan moda transportasi publik lainnya.

Pembebasan PPN diyakini dapat membuat harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan biaya perjalanan yang lebih rendah, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara diperkirakan akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan jumlah penumpang domestik.

Peningkatan trafik penumpang tidak hanya menguntungkan maskapai penerbangan melalui naiknya tingkat keterisian kursi dan frekuensi penerbangan, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menhub Dipanggil Menghadap Prabowo di Istana, Ada Apa?



Selain itu, meningkatnya konektivitas antardaerah dapat memperlancar arus perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Efek berganda tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Alvin menambahkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan sektor transportasi nasional.

"Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang," katanya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, penghapusan PPN tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan daya saing industri penerbangan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui harga tiket yang lebih murah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan ( Menhub ) Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Membahas rencana pemerintah terkait revisi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat ?

Sebelumnya, Dudy telah memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Hal ini seiring dengan rencana revisi TBA yang saat ini proses pembahasannya hampir rampung.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik

Namun, Dudy tidak memberikan rincian ihwal dirinya yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dia hanya menegaskan bahwa Presiden menanyakan beberapa progres terkait Kementerian Perhubungan.

"Oh ini aja, beliau (Presiden) nanyain progres beberapa terkait Kementerian Perhubungan," kata Dudy kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pemerintah Naikkan Fuel Surcharge Maskapai, Tiket Pesawat Jakarta-Bali Tembus Rp2,4 Juta



Sementara soal TBA, Dudy mengaku dirinya hanya menyiapkan saja jikalau ditanya oleh Presiden Prabowo. "Itu nanti juga kalau beliau tanya disiapkan."

"Itu tergantung beliau yang mengiyakan. Maksudnya kita siapkan kalau beliau tanya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani mulai berangsur stabil setelah pemerintah bergerak cepat mengumpulkan berbagai pihak dalam menyikapi harga yang sempat turun.

"Jumlahnya 1.900 (perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit). Jadi alhamdulillah sudah membaik, hari ini sudah 70-80 persen (yang membeli TBS sesuai harga di masing-masing daerah)," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Amran mengatakan perbaikan harga mulai terlihat setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab penurunan harga tandan buah segar sawit yang sempat terjadi di berbagai sentra produksi nasional.

Menurut dia, sekitar 70 hingga 80 persen perusahaan sawit telah kembali menyesuaikan harga pembelian tandan buah segar sesuai perkembangan pasar setelah pemerintah melakukan koordinasi intensif.

Ia menjelaskan mayoritas perusahaan telah mematuhi mekanisme harga yang berlaku, sementara sebagian kecil perusahaan masih memerlukan tindak lanjut agar kepatuhan terhadap ketentuan dapat ditingkatkan.

Amran mengungkapkan persoalan harga sawit mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat dirinya masih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.

Setibanya di Indonesia, Kementerian Pertanian langsung melakukan analisis mendalam dan menggelar pertemuan dengan ratusan perwakilan perusahaan, asosiasi, petani, serta unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melalui Satgas Pangan Polri.

Pemerintah menyoroti kondisi yang dinilai tidak lazim karena harga minyak sawit mentah dunia justru mengalami kenaikan ketika harga tandan buah segar menurun.

Selain harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia yang meningkat, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) juga seharusnya memberikan dukungan terhadap harga sawit di tingkat petani domestik.

Amran menilai penurunan harga tandan buah segar tidak memiliki alasan yang kuat apabila dibandingkan dengan perkembangan harga komoditas global.

Karena itu, pemerintah melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap berbagai faktor yang diduga mempengaruhi pembentukan harga tandan buah segar di sejumlah wilayah sentra perkebunan sawit.

Amran menegaskan dampak dari penurunan harga sawit dirasakan oleh sekitar 15 juta petani sehingga persoalan tersebut harus segera ditangani demi melindungi pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sebagai bentuk peringatan sekaligus dorongan agar segera mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga bersurat kepada kepolisian untuk menindaklanjuti hal itu karena terjadi anomali. Yang mana, Amran menyebut sekitar 274 perusahaan diduga belum menaikkan harga pembelian TBS sesuai ketentuan yang ditentukan.

"Ini nggak bener sehingga kami menyurat ke Kapolri, tembusan Kapolda, Dirkrimsus seluruh Indonesia supaya diperiksa. Karena ini tidak masuk akal. (Harga CPO) dunia naik, dolar menguat, terus ini (TBS) turun, ini sangat tidak masuk akal. Ini ada yang (diduga) mempermainkan TBS kita," ucap Amran.

Melalui berbagai langkah tersebut, Amran optimistis harga tandan buah segar sawit akan terus membaik dan stabil sehingga kesejahteraan petani dapat terjaga serta aktivitas industri berjalan normal.

Adapun harga TBS mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun

Semarang (ANTARA) - Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) berharap penyerapan telur untuk program makan bergizi gratis (MBG) terus meningkat.

Ketua Umum KPUS Suwardi, di Semarang, Jateng, Rabu, mengatakan produksi telur di Jateng saat ini surplus, yakni per hari sekitar 2.300 ton, sedangkan kebutuhan per hari maksimal 1.600 ton.

Bahkan, kata dia, kebutuhan maksimal tersebut hanya terjadi ketika daya beli masyarakat baik.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga jual telur, serta kelebihan pasokan, dan kurangnya daya serap pasar.

Ia menyebutkan harga telur di kandang atau di tingkat produsen saat ini rata-rata Rp21.000 per kilogram, atau sangat jauh dari harga acuan pembelian (HAP) telur ayam sebesar Rp26.500 per kg.

Diakuinya, hal itu berdampak pada margin keuntungan peternak.

"Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun," katanya.

Karena itu, ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menyerap telur lebih banyak untuk program MBG, salah satunya berharap Gubernur Jateng untuk mengoordinasikan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Sebelum bertemu Gubernur Jateng, KPUS juga telah menemui Menteri Pertanian untuk menyampaikan persoalan yang sama, dan Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan dari para peternak tersebut.

Merespons persoalan yang dihadapi oleh para peternak unggas tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan kepada Satgas MBG Provinsi Jateng guna melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Ia juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyiapkan langkah-langkah mengatasi anjloknya harga dan surplus telur, termasuk ketersediaan pasokan pakan ternak.

"Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kita harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya," katanya.

Terkait dengan harga telur tersebut juga sempat disinggung Luthfi dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Temu Bisnis yang digelar di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Menurut dia, surplus telur telah berdampak pada rendahnya harga beli di tingkat petani. Karenanya, perlu adanya intervensi pemerintah dan stakeholder terkait agar harga telur tidak di bawah HAP.

"Telur kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

daripada rugi kalau dijual, maka dibagikan kepada warga agar rakyat senang

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur membagi-bagikan timun sebanyak 2 kuintal secara gratis kepada warga yang berada di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu.

"Kami membagi-bagikan timun secara gratis karena harga timun di tingkat petani cukup rendah yakni Rp1.000 per kilogram, sehingga daripada rugi kalau dijual, maka dibagikan kepada warga agar rakyat senang," kata Jumantoro di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Ia mengatakan harga idealnya timun dijual yakni berkisar Rp4 ribu hingga Rp5 ribu per kilogram agar petani bisa tersenyum karena saat menanam biaya produksinya cukup tinggi, apalagi harga plastik mulsa dan pupuk nonsubsidi mengikuti nilai dollar.

"Petani hortikultura sayuran tidak mendapat alokasi pupuk subsidi seperti petani padi, harga pupuk berkisar Rp300 ribu hingga Rp700 ribu per kemasan, tergantung jenis pupuknya. Biaya produksi menanam timun per hektare berkisar Rp40 juta hingga Rp45 juta," tuturnya.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak kepada petani hortikultura agar mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dan harga sayur mayur juga stabil, sehingga petani tidak merugi terus.

"Saat ini nilai dolar mencapai Rp18 ribu, sehingga kami berharap harga timun di tingkat petani cukup 1/4 dolar saja agar kami bisa tetap menanam untuk kebutuhan pangan masyarakat," katanya.

Setelah dari Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jumantoro bergerak menuju Kantor DPRD untuk memberikan timun kepada anggota Komisi B yang membidangi tentang pertanian dan perkebunan.

"Kami berharap anggota DPRD Jember bisa memperjuangkan nasib petani hortikultura sayuran agar para petani bisa tetap sejahtera di tengah himpitan ekonomi," ujarnya.

Pantauan di lapangan, timun sebanyak 2 kuintal itu ludes diserbu warga, dalam hitungan menit saja sudah habis di dua lokasi yang didatangi petani timun.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp403,01 per kilogram atau 12,32 persen dari periode sebelumnya sehingga menjadi Rp3.674,93 per kg.

Pelaksana tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti mengatakan kenaikan itu terjadi pada kelompok umur 9 tahun yang merupakan harga tertinggi. Penetapan ini berlaku untuk satu pekan ke depan yakni periode 10-16 Juni 2026.

"Kenaikan harga TBS kali ini terutama dipicu melonjaknya harga CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah), meski harga kernel mengalami sedikit penurunan," kata Vera di Pekanbaru, Riau, Rabu.

Dia mengatakan harga CPO naik sebesar Rp2.013,01 per kg menjadi Rp15.000,00/kg dibanding pekan lalu. Sedangkan kernel turun sebesar Rp12,35 per kg menjadi Rp13.360,00/kg pada pekan ini.

Berbeda halnya dengan petani swadaya, harga pembelian TBS petani mitra plasma periode satu pekan ke depan turun sebesar Rp 64,09 per kg atau mencapai 1,67 persen dari harga periode lalu dan kini menjadi Rp 3.768,52 per kg.

Harga penjualan CPO pekan ini, lanjutnya, turun sebesar Rp229,96 per kg menjadi Rp15.000,00 per kg. Sedangkan, kernel untuk TBS petani plasma juga turun sebesar Rp342,05 menjadi Rp13.360,00 per kg.

Vera menyampaikan perusahaan yang bermitra dengan Disbun Provinsi Riau menyatakan setuju dengan penetapan harga tersebut. Terkait pabrik yang membeli di bawah harga Disbun pihaknya telah mengeluarkan surat agar dinas kabupaten/kota untuk meningkatkan pengawasan.

"Memang harga Disbun ini berlaku untuk yang bermitra saja jadi kualitas TBS-nya juga harus sesuai dengan perjanjian kemitraannya," ujarnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit harus kembali pulih untuk melindungi sekitar 15 juta petani komoditas tersebut.

"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani (sawit) sesuai data kami, data Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka," kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jakarta, Senin.

Amran memastikan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga tandan buah segar kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Upaya itu dilakukan karena belasan juta petani sawit di dalam negeri menggantungkan pendapatan dan kehidupan keluarganya pada komoditas tersebut.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh perusahaan sawit agar mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian Pertanian, sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah mulai menunjukkan pemulihan setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor sawit.

Amran mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulihan harga agar seluruh petani sawit dapat kembali memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi yang seharusnya.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian telah melaporkan perusahaan-perusahaan terkait kepada Satgas Pangan Polri guna dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut terhadap penyebab belum pulihnya harga TBS.

Pemerintah menegaskan harga TBS harus mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200 per kg. Ada Rp3.600 per kg (maka harus) kembali ke Rp3.600 per kg berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," kata Amran.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat segera mencapai 100 persen agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh petani sawit.

Ia juga menegaskan harga TBS yang turun dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh merugikan petani yang menjadi tulang punggung sektor perkebunan nasional.

Mentan Amran didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit secara terbuka di Kementerian Pertanian.

Penegasan itu disampaikan usai rapat bersama asosiasi sawit, petani, eksportir, Satgas Pangan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026