Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio (IPFR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia mengatakan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan minimal teknologi 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses seleksi tersebut, lanjut dia, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini menjadi strategi pemerintah memperluas jangkauan mobile broadband sekaligus mengakselerasi kualitas jaringan di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan dokumen resmi yang dihimpun, proses seleksi ini mengedepankan asas transparansi melalui sistem elektronik.

Berikut 10 poin penting yang perlu dicermati dalam lelang spektrum frekuensi tersebut:

1. Total Spektrum

Objek lelang mencakup pita 700 MHz dengan total lebar pita 70 MHz (2x35 MHz) dan pita 2,6 GHz sebesar 190 MHz. Secara akumulatif, pemerintah melepas 260 MHz untuk dioptimalkan oleh operator seluler.

2. Kombinasi Jangkauan dan Kapasitas

Alokasi ini mengintegrasikan "frekuensi emas" 700 MHz yang efisien untuk cakupan luas (coverage) di pedesaan, dengan pita 2,6 GHz yang ideal untuk peningkatan kapasitas data (capacity) di area urban.

3. Pembagian Blok Seleksi

Pada pita 700 MHz tersedia 3 blok (1 blok 30 MHz dan 2 blok 20 MHz) dengan moda FDD. Sementara itu, pita 2,6 GHz menyediakan 3 blok (80 MHz, 60 MHz, dan 50 MHz) menggunakan moda TDD.

4. Masa Berlaku Izin

Pemenang seleksi akan mendapatkan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dengan masa berlaku selama 10 tahun untuk wilayah layanan berskala nasional.

5. Syarat Peserta

Peserta wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, kondisi keuangan sehat, serta tidak dalam pengawasan pengadilan atau pailit. Prinsip anti-afiliasi juga diterapkan guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

6. Komitmen Pembangunan 4G

Pemenang terikat kewajiban memperluas jangkauan layanan minimal standar 4G/LTE di desa atau kelurahan yang telah ditentukan dalam kurun waktu maksimal lima tahun.

7. Akselerasi 5G Nasional

Seleksi ini mewajibkan implementasi teknologi 5G di kota atau kabupaten spesifik. Kecepatan unduh 5G pada pita 2,6 GHz diprediksi mampu mencapai 10 kali lipat dibanding 4G tradisional.

8. Kewajiban PNBP dan Jaminan

Dari sisi fiskal, pemenang wajib melunasi biaya izin awal (up-front fee), biaya izin tahunan (BHP Spektrum), serta menyerahkan jaminan komitmen pembayaran hingga masa izin berakhir.

9. Mitigasi Interferensi Teknis

Pemenang pita 700 MHz harus melakukan mitigasi terhadap gangguan siaran TV digital. Untuk pita 2,6 GHz, perusahaan wajib menjamin tidak ada gangguan terhadap stasiun radio dinas radiolokasi meteorologi dan telekomunikasi khusus.

10. Prosedur e-Auction dan Jadwal

Seleksi dilakukan melalui sistem lelang harga elektronik. Pengambilan akun dijadwalkan pada 29-30 April 2026 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, sementara pengunduhan dokumen seleksi berlangsung hingga 7 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memulai proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalisasi sumber daya spektrum guna memperluas jangkauan jaringan mobile broadband di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Objek seleksi kali ini mencakup dua pita frekuensi dengan karakteristik berbeda namun saling melengkapi. Pada pita 700 MHz, pemerintah menawarkan total 3 blok dengan moda Frequency Division Duplexing (FDD). Rinciannya terdiri dari 1 blok seluas 30 MHz (2x15 MHz) serta 2 blok lainnya masing-masing sebesar 20 MHz (2x10 MHz).

Sementara itu, pada pita 2,6 GHz, terdapat 3 blok yang tersedia menggunakan moda Time Division Duplexing(TDD). Alokasi pada pita ini memiliki kapasitas lebih besar, yakni satu blok 80 MHz, satu blok 60 MHz, dan satu blok 50 MHz.

“Kedua pita frekuensi ini memiliki masa berlaku Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) selama 10 tahun dengan wilayah layanan mencakup skala nasional,” tulis dokumen yang diterima Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah menetapkan kriteria spesifik bagi pelaku usaha yang ingin memperebutkan spektrum "emas" ini. Peserta seleksi wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler serta berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Perusahaan tidak boleh dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan atau sedang dihentikan kegiatan usahanya berdasarkan putusan hukum tetap.

Prinsip persaingan usaha yang sehat juga menjadi prioritas. Calon peserta tidak diperkenankan terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya. Transparansi ini diharapkan menghasilkan pemenang yang mampu mengelola spektrum secara maksimal demi kepentingan publik.

Selain aspek legalitas, peminat wajib menyerahkan dokumen permohonan yang komprehensif. Dokumen tersebut meliputi jaminan keikutsertaan (bid bond), rencana bisnis selama masa berlaku izin, serta laporan keuangan teraudit selama tiga tahun terakhir sebagai bukti kapasitas fiskal perusahaan.

Seleksi ini bukan sekadar urusan alokasi teknis, melainkan sarana peningkatan layanan publik. Pemenang seleksi terikat komitmen untuk memperluas jangkauan mobile broadband standar minimal 4G/LTE pada desa atau kelurahan yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi. Target jangkauan ini harus dipenuhi dalam kurun waktu maksimal lima tahun.

Ekspansi teknologi masa depan juga menjadi poin krusial. Pemenang wajib menyatakan komitmen peningkatan jangkauan menggunakan standar teknologi International Mobile Telecommunications-2020 (5G) di berbagai kota dan kabupaten. Implementasi 5G ini diharapkan menjadi pendorong utama transformasi digital dan ekonomi nasional di masa mendatang.

Terakhir, aspek kepatuhan finansial jangka panjang menjadi syarat mutlak. Peserta harus berkomitmen menyerahkan jaminan pembayaran biaya izin pita frekuensi radio tahunan hingga masa berlaku izin berakhir. Melalui proses seleksi yang akuntabel, pemerintah berupaya memastikan spektrum frekuensi radio dikelola oleh penyelenggara yang memiliki visi kuat dalam membangun ekosistem digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menggelar seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menyampaikan harapan asosiasi agar harga frekuensi dapat lebih terjangkau bagi pelaku usaha.

“Supaya dunia industrinya sehat karena regulatory cost [biaya regulasi] BHP frekuensinya turun,” kata Marwan kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Selain itu, Marwan menambahkan pihaknya juga berharap lelang dapat dilakukan dengan sistembeauty contest. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan seluruh pelaku usaha memiliki peluang mendapatkan frekuensi sekaligus menjaga kemampuan belanja modal (capex) untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dalam pengumumannya, Komdigi mengungkapkan bahwa seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan layanan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) minimal dengan teknologi 4G secara lebih merata, khususnya di desa atau kelurahan yang masih memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.

Selain itu, pelaksanaan seleksi ini juga bertujuan menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler.

“Kehadiran pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler dan mendukung pencapaian target kecepatan rata-rata mobile broadband nasional,” tulis pengumuman Komdigi, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan cakupan layananmobile broadbanddi Indonesia sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Masing-masing pita frekuensi yang akan diseleksi memiliki fungsi dan keunggulan yang saling melengkapi bagi industri telekomunikasi nasional.

Pita frekuensi radio 700 MHz merupakanlow-bandyang dikenal sebagai “digital dividend” karena dihasilkan setelah selesainya migrasi siaran televisi analog (Analog Switch Off/ASO) ke TV digital. Frekuensi ini memiliki cakupan sinyal yang luas serta kemampuan menembus hambatan fisik seperti bangunan, sehingga mampu memperbaiki kualitas sinyal seluler, baik di luar ruangan (outdoor) maupun di dalam ruangan (indoor).

“Karakteristik ini menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia,” tulis Komdigi.

Sementara itu, pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakanmid-bandyang ideal untuk menopang kapasitas jaringan dan kecepatan transmisi data skala besar, seperti teknologi 5G. Pita ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas data yang tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Melalui seleksi ini, penyedia jaringan bergerak seluler juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan internet berkecepatan tinggi melalui penyediaan dan penguatan jaringan 5G di berbagai wilayah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Menteri Komunikasi dan Digital telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026.

Selanjutnya, proses persiapan dan pelaksanaan seleksi akan dilakukan oleh Tim Seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Komdigi menegaskan akan mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses seleksi. Kemkomdigi juga mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, serta masyarakat luas untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerataan akses internet di Indonesia masih menghadapi tantangan besar di wilayah luar kota. ITB menilai tidak ada satu teknologi yang mampu menjawab seluruh kebutuhan konektivitas.

Perdebatan soal teknologi mana yang paling efektif untuk memperluas akses digital dibahas dalam seminar yang digelar di ITB pada Selasa (7/4/2026). Dalam seminar itu, ditegaskan bahwa teknologi FTTH (Fiber to the Home), FWA (Fixed Wireless Access), dan mobile broadband harus berjalan beriringan untuk menjangkau kondisi geografis Indonesia yang beragam.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB Ian Josef Matheus Edward mengatakan, tidak ada teknologi yang bisa berdiri sendiri sebagai solusi utama. FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan deployment.

“Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi yang saling melengkapi dalam memperluas akses digital. Setiap teknologi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Teknologi wireless unggul dari sisi kemudahan penggelaran, sementara FTTH tetap menjadi pilihan utama untuk kualitas dan keandalan layanan,” kata Ian.

Dari sisi pemerintah, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Denny Setiawan mengatakan, pemerataan akses menjadi fokus utama pengembangan broadband nasional.

“Kami mendorong agar pengembangan layanan broadband tidak hanya terfokus di wilayah padat, tetapi juga menjangkau daerah underserved. Komitmen rollout akan terus dipantau untuk memastikan pemerataan akses digital,” kata Denny.

Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia Hendra Gunawan mengatakan, implementasi di lapangan menunjukkan kedua teknologi saling mengisi kebutuhan.

“FTTH dan FWA bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. FTTH tetap menjadi backbone utama, sementara FWA berperan mempercepat penetrasi di wilayah yang belum terjangkau fiber,”kata Hendra.

Sementara itu, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia Iman Hirawadi mengatakan, kesiapan perangkat menjadi faktor penting dalam ekspansi layanan.

“Teknologi FWA saat ini sudah semakin matang dengan dukungan 4G dan 5G. Tantangan berikutnya adalah mencapai skala ekonomi agar perangkat dapat semakin terjangkau bagi masyarakat luas,” kata Iman.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Merza Fachys mengatakan, keseimbangan kebijakan menjadi kunci agar industri tetap berkelanjutan.

“Setiap teknologi memiliki peran yang berbeda. Fixed broadband unggul dalam stabilitas, sementara mobile menawarkan fleksibilitas. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan,” kata Merza.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya pemahaman publik terhadap perkembangan teknologi broadband. ITB mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemerataan akses internet di Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG - Institut Teknologi Bandung kembali menegaskan perannya sebagai institusi akademik yang aktif mendorong kemajuan teknologi dan literasi digital melalui penyelenggaraan seminar bertajuk “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan dan Peningkatan Performa Akses Digital Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 7 April 2026, bertempat di Aula Timur Kampus ITB dan dihadiri oleh mahasiswa, media nasional, serta pelaku industri telekomunikasi.

Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur broadband di Indonesia, teknologi seperti FTTH (Fiber to the Home), FWA (Fixed Wireless Access), serta layanan mobile (seluler) menjadi elemen krusial dalam mendukung konektivitas yang andal dan merata. Namun demikian, ketiga teknologi ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang berbeda, sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari berbagai perspektif.

Melalui seminar ini, ITB menghadirkan forum diskusi yang mempertemukan pandangan dari akademisi, regulator, pelaku industri, hingga perusahaan penyedia perangkat teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran masing-masing teknologi dalam ekosistem telekomunikasi nasional, sekaligus mendorong terbentuknya strategi yang lebih efektif dalam mempercepat pemerataan akses digital di Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Ian Josef Matheus Edward, Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB, menekankan bahwa tidak ada satu teknologi yang dapat menjadi solusi tunggal.

“FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan deployment. Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi yang saling melengkapi dalam memperluas akses digital. Setiap teknologi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda.Teknologi wireless unggul dari sisi kemudahan penggelaran, sementara FTTH tetap menjadi pilihan utama untuk kualitas dan keandalan layanan,” ujarnya.

Dari sisi regulator, Denny Setiawan, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menegaskan pentingnya komitmen pemerataan pembangunan.

“Kami mendorong agar pengembangan layanan broadband tidak hanya terfokus di wilayah padat, tetapi juga menjangkau daerah underserved. Komitmen rollout akan terus dipantau untuk memastikan pemerataan akses digital,” jelasnya.

Sementara itu, Hendra Gunawan, Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, menyoroti strategi implementasi di lapangan. “FTTH dan FWA bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. FTTH tetap menjadi backbone utama, sementara FWA berperan mempercepat penetrasi di wilayah yang belum terjangkau fiber. Ini sejalan dengan komitmen MyRepublic untuk meningkatkan performa dan pemerataan akses internet melalui penguatan FTTH di kota besar serta FWA sebagai akselerator di regional 2 dan 3,” ungkapnya.

Dari sisi teknologi, Iman Hirawadi, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia, menjelaskan kesiapan ekosistem perangkat. “Teknologi FWA saat ini sudah semakin matang dengan dukungan 4G dan 5G. Tantangan berikutnya adalah mencapai skala ekonomi agar perangkat dapat semakin terjangkau bagi masyarakat luas,” paparnya.

Melengkapi diskusi, Merza Fachys, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, menyoroti dinamika industri dari perspektif layanan. “Setiap teknologi memiliki peran yang berbeda. Fixed broadband unggul dalam stabilitas, sementara mobile menawarkan fleksibilitas. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan,” tuturnya.

Seminar ini tidak hanya menjadi wadah pertukaran wawasan antar pemangku kepentingan, tetapi juga bagian dari upaya edukasi publik, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi penerus industri digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai strategi pengembangan teknologi broadband dapat tersampaikan secara lebih luas.

Melalui inisiatif ini, ITB berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pemerataan akses digital di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Strategi kombinasi teknologi fiber optic (FTTH), fixed wireless access (FWA), dan layanan mobile dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas akses digital di Indonesia, di tengah kebutuhan konektivitas yang semakin tinggi.

Pandangan ini mengemuka dalam seminar yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan dan Peningkatan Performa Akses Digital Indonesia” pada Selasa (7/4/2026) di Kampus ITB, Bandung.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB, Ian Josef Matheus Edward, menegaskan bahwa tidak ada satu teknologi yang bisa menjadi solusi tunggal dalam mendorong pemerataan akses digital di Tanah Air.

“FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan deployment. Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi yang saling melengkapi dalam memperluas akses digital. Setiap teknologi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Teknologi wireless unggul dari sisi kemudahan penggelaran, sementara FTTH tetap menjadi pilihan utama untuk kualitas dan keandalan layanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dari sisi pemerintah, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Denny Setiawan, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah yang belum terjangkau layanan memadai.

“Kami mendorong agar pengembangan layanan broadband tidak hanya terfokus di wilayah padat, tetapi juga menjangkau daerah underserved. Komitmen rollout akan terus dipantau untuk memastikan pemerataan akses digital,” jelasnya.

Sementara itu, pelaku industri menilai pendekatan kombinasi teknologi juga menjadi strategi paling realistis dalam mempercepat penetrasi internet. Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, menyebut FTTH tetap menjadi tulang punggung layanan, sementara FWA berperan sebagai akselerator di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber.

“FTTH dan FWA bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. FTTH tetap menjadi backbone utama, sementara FWA berperan mempercepat penetrasi di wilayah yang belum terjangkau fiber. Ini sejalan dengan komitmen MyRepublic untuk meningkatkan performa dan pemerataan akses internet melalui penguatan FTTH di kota besar serta FWA sebagai akselerator di regional 2 dan 3,” ungkapnya.

Dari sisi teknologi, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia, Iman Hirawadi, menilai kesiapan teknologi FWA semakin matang seiring dukungan jaringan 4G dan 5G, meski masih menghadapi tantangan dari sisi keterjangkauan perangkat.

“Teknologi FWA saat ini sudah semakin matang dengan dukungan 4G dan 5G. Tantangan berikutnya adalah mencapai skala ekonomi agar perangkat dapat semakin terjangkau bagi masyarakat luas,” paparnya.

Adapun Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, menambahkan bahwa setiap teknologi memiliki peran berbeda dalam ekosistem telekomunikasi nasional.

“Setiap teknologi memiliki peran yang berbeda. Fixed broadband unggul dalam stabilitas, sementara mobile menawarkan fleksibilitas. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan,” tuturnya.

Melalui forum ini, ITB menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam merumuskan strategi percepatan akses digital yang inklusif. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pemerataan konektivitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan internet di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun Kuda Api 2026 diprediksi akan menjadi momentum bagi saham-saham sektor telekomunikasi.

Menilik data pasar dalam rentang 9–13 Februari 2026, IDXINFRA, yang juga memuat saham-saham telekomunikasi, menguat 5,52% ke 2.269,08. Namun, IDXINFRA pada perdagangan harian Jumat (13/2/2026), turun 1,23%.

Saat indeks melemah, saham konstituen di sektor telekomunikasi tetap menguat, seperti INET yang naik 2,13% ke Rp384, MTEL naik 0,92% ke Rp550, sampai ISAT yang tumbuh tipis 0,45% ke Rp2.230.

Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan tahun ini emiten sektor telekomunikasi diharapkan akan mencatat perbaikan pendapatan rata-rata per pengguna (average revenue per user/ARPU).

"Harapan itu seiring dengan perbaikanpurchasing power, serta ekspektasi lelang frekuensi 5G tahun ini," ujarnya kepadaBisnis, Selasa (17/2/2026).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital akan melelang pita frekuensi 700 Mhz dan 2,6 GHz tahun ini untuk mendukung perluasan jangkauanmobile broadbanddan pengembangan layanan 5G.

Di antara sejumlah emiten operator seluler yang berpeluang mendapat katalis positif, Samuel Sekuritas menempatkan PT Indosat Tbk. (ISAT) sebagaitop pickdi sektor telekomunikasi.

"Pilihan ini didorong oleh ARPU yang cukup tinggi di atas rata-rata 5 tahun, AI-related business, dan potensi kas tambahan dari penjualanfiber asset-nya. Target harga ISAT di Rp2.700," ujarnya.

Sebelumnya, Founder Feng Shui Consulting Indonesia Yulius Fang menjelaskan bahwa Tahun Kuda Api membawa dua energi sekaligus, yaitu optimisme terhadap peluang pasar, namun dibarengi dengan kecenderungan investor menjadi tidak sabar terhadap hasil.

Yulius menguraikan sektor-sektor yang berpotensi menonjol. Sektor dengan elemen kayu, tanah, air dan api berpeluang menguat, sedangkan sektor dengan elemen logam diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar.

Beberapa sektor yang mengandung elemen logam adalah seperti otomotif, elektronik, komputer, atau mesin, dinilai bakal mendapatkan tantangan yang serius pada tahun ini.

Sementara itu, sektor dengan elemen air, seperti lini bisnis konsumer, pariwisata, transportasi, perikanan, perkapalan, mediaonline, hinggalaundrydinilai memiliki peluang yang cukup besar.

Kemudian, elemen kayu meliputi industri tekstil dan fashion, layanan kesehatan, kehutanan dan perkebunan, percetakan, hingga ekspedisi dan logistik diramal bakal moncer. Begitu juga dengan elemen tanah yang meliputi industri properti, infrastruktur, konstruksi, perbankan, hingga asuransi tradisional.

"Tahun ini adalah tahun ketidakstabilan dan tantangan. Jadi aturcashflow, jangan semuaall in. Tahun ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketidakstabilan," ujarnya, Jumat (13/2/2026).

----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat capaian Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sepanjang 2025 melalui pengoperasian dan pemeliharaan ribuan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hingga 2025, BAKTI telah mengoperasikan sebanyak 6.747 lokasi base transceiver station (BTS) di berbagai wilayah Indonesia, dengan Papua menjadi salah satu fokus utama.

“Di dalamnya 3.262 lokasi [BTS] di wilayah Papua, ini yang memang highlight untuk 2025 bahwa Papua sudah jauh lebih terkoneksi di tahun 2025,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (26/1/2026).

Selain BTS, BAKTI juga mengoperasikan puluhan ribu titik akses internet untuk mendukung layanan publik. Meutya menjelaskan sepanjang 2025, operasional dan pemeliharaan akses internet telah menjangkau 31.394 titik layanan publik, di antaranya sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, hingga fasilitas pertahanan.

Untuk tahun 2026, BAKTI akan melanjutkan program yang telah berjalan sembari memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi nasional.

“Untuk rencana 2026 adalah melanjutkan program-program ini kemudian juga terus menjaga sustainability atau keberlangsungan layanan telekomunikasi keterjangkauan konektivitas serta meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menambahkan pemerintah terus berupaya memastikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan komunikasi di seluruh Indonesia melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Upaya ini dilakukan dengan menggabungkan kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio, pembangunan infrastruktur jaringan, serta penguatan peran dan tanggung jawab penyelenggara komunikasi,” kata Wayan.

Dalam perencanaan jaringan, pemerintah memberikan prioritas pada wilayah 3T serta wilayah non-digital yang masih memiliki hotspot keterbatasan akses. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan agar pemerataan konektivitas tidak hanya berorientasi pada capaian nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

Untuk wilayah yang belum layak secara ekonomi bagi pembangunan jaringan serat optik, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi alternatif, salah satunya melalui layanan broadband wireless access (BWA).

Wayan mengatakan teknologi tersebut diposisikan sebagai solusi antara untuk mempercepat penyediaan akses internet yang lebih terjangkau, sambil tetap membuka peluang pembangunan infrastruktur serat optik di masa mendatang ketika kondisi ekonomi dan permintaan layanan telah memungkinkan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pelepasan spektrum frekuensi guna mendukung peningkatan kualitas jaringan nasional.

“Di samping BWA, kami juga akan menyiapkan kebijakan pelepasan spektrum lainnya yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Menteri, yaitu lelang kebita 700 MHz yang direncanakan pada tahun 2026,” kata Wayan.

Spektrum tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan mobile broadband dan mendukung pengembangan layanan 5G, terutama di wilayah dengan tantangan geografis. Hingga 2025, jangkauan mobile broadband telah mencapai 98,95% berdasarkan data populasi.

Pemerintah juga berencana melelang pita frekuensi 2,6 GHz untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan mobile broadband guna mendukung target kecepatan unduh hingga 100 Mbps pada 2029.

Adapun pada 2025, rata-rata kecepatan unduh mobile broadband tercatat sebesar 63,51 Mbps.

“Sehingga peningkatan kapasitas jaringan menjadi kebutuhan yang terus didorong secara bertahap,” ujar Wayan.

Terkait pembangunan BTS di daerah, Wayan menjelaskan proses penentuan lokasi dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator seluler. Setelah itu, pemerintah akan melakukan survei lapangan bersama operator.

“Kami akan survei bersama operator yang hadir ke sana. Kemudian akan dilakukan namanya site initial planning. Dilihat apakah penambahan melalui nambah BTS atau penguatan sinyal,” ujarnya.

Wayan menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dibuka untuk memastikan pemerataan konektivitas nasional.

“Nah ini kami sudah lakukan, maka terus kami menunggu masukan-masukan dari Pemda,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyatakan telah membangun pemerataan jaringan 4G secara masif di Indonesia. Saat ini, jaringan 4G Telkomsel telah menjangkau lebih dari 97% populasi nasional.

VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan perusahaan mengoperasikan ratusan ribu base transceiver station (BTS), yang mayoritas merupakan BTS 4G. Infrastruktur tersebut tersebar mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Ke depan hingga akhir 2026, Telkomsel akan terus memperkuat kualitas dan kapasitas jaringan 4G di area permukiman, pusat aktivitas ekonomi, dan jalur mobilitas tinggi,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (22/1/2026).

Menurut Fahmi, penguatan jaringan dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan untuk menjaga pengalaman pelanggan, termasuk keandalan dan kecepatan akses. Selain itu, Telkomsel juga mendukung target pemerintah untuk mencapai rasio cakupan 4G nasional minimal 97,5% pada 2026 melalui optimalisasi jaringan eksisting serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Di sisi lain, Telkomsel telah mengoperasikan jaringan 5G secara komersial di lebih dari 80 kota dan kabupaten dengan total lebih dari 5.000 BTS 5G. Penggelaran tersebut difokuskan pada area-area prioritas.

Fahmi mengatakan implementasi 5G dilakukan secara terukur dan selektif, sejalan dengan kesiapan ekosistem perangkat, kebutuhan pasar, serta ketersediaan spektrum.

Hingga akhir 2026, Telkomsel berencana memperluas cakupan 5G yang bersifat contiguous di kota-kota besar, memperkuat jaringan 5G di kawasan industri, bisnis, dan pusat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pengembangan use case 5G untuk segmen enterprise dan sektor industri, seperti manufaktur, pertambangan, logistik, smart city, transportasi, hingga pariwisata.

“Selain perluasan jaringan, Telkomsel juga aktif mendorong pemanfaatan 5G melalui berbagai kolaborasi lintas sektor agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pelanggan ritel maupun korporasi,” kata Fahmi.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman. Angka tersebut masih berada di bawah target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) berkomtimen untuk terus memperluas jaringan guna mendukung target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,5% pada 2026.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengungkapkan, hingga saat ini jaringan dan layanan 4G XLSMART telah menjangkau lebih dari 95% total populasi penduduk Indonesia.

“Sementara untuk 5G saat ini baru menjangkau beberapa wilayah/area termasuk menjangkau secara full/blanket di 13 kota/kabupaten di Indonesia sebagaimana kami pernah informasikan sebelumnya,” kata Reza kepada Bisnis pada Senin (19/1/2026).

Reza menambahkan, ke depan cakupan jaringan dan layanan 4G maupun 5G akan terus diperluas seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan Komdigi yang dinilai sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menghubungkan setiap orang Indonesia demi kehidupan yang lebih baik.

Menurutnya, XLSMART siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperluas jaringan, menghadirkan layanan broadband yang terjangkau, serta mendukung transformasi digital masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, Komdigi menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman. Angka tersebut meningkat dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Meski demikian, pencapaian target tersebut dinilai menuntut kesiapan investasi yang lebih besar serta dukungan kebijakan yang kuat, terutama untuk memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai guna mengejar target tersebut.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai. Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menilai pencapaian target peningkatan kecepatan mobile broadband nasional sebesar 60 Mbps pada tahun ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem pendukung, terutama ketersediaan spektrum yang memadai serta kebijakan harga spektrum yang terjangkau dan berkelanjutan.

Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti mengatakan aspek tersebut berlaku baik untuk spektrum yang saat ini telah digunakan maupun spektrum baru yang akan dirilis ke depan.

“Disertai juga dengan kemudahan perizinan dan kebijakan lain yang mendorong keberlanjutan investasi jaringan dan layanan telekomunikasi,” kata Reski kepada Bisnis, Minggu (11/1/2026).

Dari sisi kesiapan infrastruktur, Reski menyebut Indosat terus memperkuat kapasitas jaringan melalui perluasan base transceiver station (BTS) 4G dan 5G secara bertahap di berbagai wilayah.

Pada dasarnya, Indosat mendukung arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029, termasuk peningkatan target kecepatan broadband nasional.

Indosat menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk mendorong pemerataan akses digital sekaligus memastikan kualitas konektivitas yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Reski, peningkatan kecepatan dan kualitas jaringan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital nasional, termasuk pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan artifisial yang membutuhkan konektivitas stabil, berkapasitas tinggi, dan berlatensi rendah.

“Karena itu, fokus pada stabilitas layanan dan pemerataan kualitas akses menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target kecepatan nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reski menegaskan pencapaian target broadband nasional merupakan agenda bersama yang memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan industri.

“Dengan kerangka regulasi yang seimbang antara kepentingan publik dan keberlangsungan industri, agar pemerataan kualitas layanan dapat terwujud secara berkelanjutan,” ujarnya.

Adapun target peningkatan kualitas konektivitas internet tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029. Pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata layanan mobile broadband mencapai 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya dinaikkan menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Selain kecepatan, Komdigi juga menargetkan perluasan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026, meningkat dari target 2025 sebesar 97,30% dan capaian 2024 sebesar 97,16%.

Secara bertahap, cakupan tersebut ditargetkan mencapai 97,75% pada 2027, meningkat menjadi 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Dari sisi keterjangkauan, pemerintah menargetkan rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita berada di level 4% pada 2026.

Pemerintah juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Selain itu, dalam periode Renstra tersebut, Komdigi menargetkan terbentuknya satu kota berkonsep gigacity pada 2026, serta penambahan 29 kabupaten/kota berstatus gigacity pada 2027.