Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi menilai kehadiran pita frekuensi 2,6 GHz berpeluang membuat industri telekomunikasi lebih bergairah dan keluar dari masa sulit, selama pita tengah tersebut dilelang dengan harga terjangkau.

sejumlah peluang sekaligus hambatan bagi operator untuk mendapatkan harga lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz yang lebih terjangkau.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan beban regulatory cost operator telekomunikasi saat ini sudah sangat tinggi, yakni mencapai 12%. Karena itu, dia menilai industri berharap harga frekuensi untuk 5G bisa lebih terjangkau.

Menurut dia, realisasi harapan tersebut sangat bergantung pada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan struktur biaya frekuensi.

“Tapi memang ini juga harus jadi pertimbangan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (2/12/2025).

Heru menjelaskan industri telekomunikasi saat ini tidak lagi seramai 10—20 tahun lalu. Nilai sebuah frekuensi jauh berbeda. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan melakukan merger dan konsolidasi untuk tetap dapat bertahan..

Dia menambahkan, perubahan lanskap bisnis telekomunikasi menyebabkan porsi pendapatan kini lebih banyak mengalir ke penyedia layanan over the top (OTT).

Operator, katanya, masih harus membangun jaringan, tetapi ‘kue’-nya diambil oleh OTT yang justru tidak membangun jaringan.

Heru menilai pendapatan besar OTT tidak diimbangi dengan kewajiban yang sama seperti operator, baik dari sisi spektrum maupun perpajakan. Pemerintah diharapkan melek terhadap kondisi ini dan berani bertindak.

“Kami harapkan juga Menteri Keuangan yang baru bisa melihat hal ini. Operator seluler nampaknya kesulitan untuk bisa mendapatkan frekuensi 5G jika harganya mahal sehingga memang harus ada dorongan untuk bisa memberikan harga frekuensi yang 5G ini yang di 2,6 atau mungkin juga 700 Mbz yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Dia menegaskan harga frekuensi yang terjangkau penting agar industri bisa bergerak. Dengan demikian, operator dapat mempercepat adopsi 5G dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut dia, hal itu juga akan merangsang kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital dan menggerakkan industri perangkat yang berkewajiban memenuhi TKDN.

“Kalau kita tetap konservatif misalnya menetapkan biaya frekuensi yang tinggi tentu dampak bagi operatornya juga sangat berat, mungkin mereka tidak akan mengambil frekuensi yang ditawarkan oleh pemerintah,” katanya.

Heru menuturkan jika operator tidak ikut lelang, pemerintah juga kehilangan potensi pendapatan besar. Karena itu, diperlukan inovasi kebijakan, termasuk opsi skema pembayaran tambahan dari OTT. “Kalau tidak ya kita akan tertinggal kalau misalnya 5G tidak kemudian diadopsi secara cepat di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai lelang frekuensi 2,6 GHz menjadi momentum penting bagi industri, terutama untuk layanan 5G.

“Untuk lelang frekuensi di 2,6 GHz, untuk 5G ya, ini sebenarnya adalah darah baru ya untuk industri telco, khususnya kawan-kawan di ATSI,” katanya.

Menurut dia, kapasitas baru dari frekuensi ini akan kembali meningkatkan semangat operator. Terlebih saat ini penggunaan 5G masih terbatas.

Kamilov menekankan beban BHP frekuensi selama ini cukup tinggi sehingga kompetisi menjadi berat, apalagi operator harus membangun ekosistem 5G dari awal. Karena itu, dia meminta pemerintah menghitung ulang harga lelang.

“Pas di sini artinya para pelaku industri itu tidak bisa atau tidak berat lah menjalankan usaha bisnisnya untuk bisa frekuensi di 2,6 ini jadi optimal itu,” katanya.

Dia mengingatkan kebijakan lelang bukan semata untuk menambah PNBP. “Saya pikir harusnya pemerintah memberikan ruang bagi industri agar mereka darahnya hidup lagi, darahnya mengalir lagi,” ujarnya.

Menurut Kamilov, keberlanjutan industri pada akhirnya juga akan menambah pendapatan negara di masa depan. Dia mengingatkan bahwa risiko turunnya minat peserta lelang sangat mungkin terjadi jika harga tidak tepat.

“Artinya tidak ada yang minat bisa saja walaupun dipaksa nanti ada yang minat, tapi untuk implementasinya berat gitu,” katanya.

Dia menambahkan tantangan industri bukan hanya bersaing satu sama lain, tetapi juga memastikan pembangunan ekosistem 5G berjalan berkelanjutan. Karena itu, regulator perlu memberi ruang agar operator kembali bersemangat.

Adapun Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward, menilai harga lelang perlu dirancang untuk mempercepat pembangunan 5G.

“Untuk harga lelang, untuk percepatan 5G. Diberi insentif diawal pembangunan dan meningkat setelah penyebaran banyak. Yang hasilnya PNBP sama,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) juga meminta pemerintah menetapkan harga lelang 2,6 GHz yang lebih terjangkau. Lelang pita tengah ini dibuka setelah pemerintah merampungkan proses lelang frekuensi 1,4 GHz.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya mendukung pembukaan lelang, tetapi berharap harga tidak terlalu tinggi.

“Harapannya harganya affordable untuk pemain. Dari ATSI kami memang tidak ikut melihat dokumen lelangnya, tetapi kami peduli dengan anggota kami,” kata Marwan usai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

Menurut Marwan, harga lelang yang terjangkau akan mempercepat implementasi 5G dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Harganya bagus, masyarakat dapat internet yang lebih baik speednya,” katanya.

Marwan menambahkan beban regulatory cost operator saat ini berkisar 12,4% hingga hampir 13% dari pendapatan kotor.

“Nah kalau itu diberi insentif, harga rata-rata di lelang yang sekarang bisa turun,” ujarnya.

Pemerintah melalui Komdigi sebelumnya memastikan lelang 2,6 GHz akan dibuka tahun ini. Uji publik pita frekuensi tersebut telah dilakukan sejak Mei 2025, sementara penyusunan perangkat regulasi masih berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA – Setahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan, namun pengembangan teknologi 5G di Indonesia dinilai masih tertatih-tatih.

Diketahui, hingga Juli 2025 Telkomsel memiliki lebih dari 3.000 BTS 5G yang telah beroperasi di 56 kota/kabupaten di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan target perusahaan untuk terus memperluas jangkauan jaringan 5G mereka. Sementara itu BTS 5G Indosat masih 107 unit pada kuartal I/2025. XLSMART tidak pernah menyebutkan jaringan 5G mereka.

Dibandingkan dengan BTS 4G pada masing-masing operator yang telah mencapai lebih dari 200.000 unit, jumlah BTS 5G masih sangat sedikit.

Adapun salah satu penyebab 5G berjalan lambat karena pita frekuensi 700 MHz, yang sering disebut sebagai "spektrum emas" karena potensinya yang luas, hingga kini belum dilelang oleh pemerintah.

Komdigi masih berfokus pada pita 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access (BWA) atau jaringan akses internet cepat nirkabel.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai perkembangan 5G belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam satu tahu pemerintahan Prabowo. Teknologi 5G yang dahulu digadang-gadang sebagai game changer, kekurangan frekuensi.

Pemerintah hakikatnya telah berencana untuk melelang pita 700 MHz untuk kebutuhan 5G. Bekas frekuensi penyiaran ini memiliki lebar hingga 112 MHz dan secara ekosistem telah banyak digunakan untuk 5G.

“Ya kan lelang ditunda sejak 2023 sampai sekarang. Kemudian, operator juga masih coba manfaatkan frekuensi yang ada saja untuk memberikan layanan karena khawatir lelang mahal,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Heru mengatakan operator telah mencoba bernegosiasi agar lelang 700 MHz digelar dengan harga murah. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan operator untuk menggunakan pita frekuensi saat ini telah mencapai 12,2% dari total pendapatan mereka. Di tengah pendapatan yang melandai, kenaikan biaya frekuensi pada lelang 700 MHz akan membebankan mereka.

Heru mengatakan tantangan utama mendorong 5G adalah keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia. Lelang di 700 MHz dan 2,6 GHz diharapkan dapat digelar pemerintah pada awal 2026. Namun, operator masih menanti penurunan regulatory cost yang dinilai terlalu tinggi.

"Perhitungan ulang regulatory cost diperlukan agar lebih ramah bagi operator, sehingga pada akhirnya konsumen bisa menikmati layanan 5G yang terjangkau," kata Heru.

Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward. Dia menilai perkembangan 5G sebenarnya sudah cukup baik di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa dan Bali.

"Untuk ketiga operator utama, layar ponsel di wilayah tertentu sudah menampilkan ikon 5G, bukan lagi 4G+," katanya.

Dari sisi tantangan, kata Ian, sebagian besar gadget masyarakat masih mentok di teknologi 4G, dan kawasan jangkauan 5G masih jarang serta sering berbagi dengan 4G. Tidak banyak wilayah di Indonesia yang 5G berdiri secara mandiri.

Ian menekankan perlunya use case nyata yang benar-benar memerlukan kecepatan dan latensi rendah dari 5G. Peluang makin terbuka jika 5G bisa beroperasi secara stand alone, yang akan membuat biaya operasional lebih murah dan meningkatkan kualitas layanan (QoS/QoE). Dia optimistis 5G akan melesat dengan adanya persaingan sehat, terutama melalui Bandwidth Wireless Access (BWA) di 1,4 GHz.

"Dengan banyak pilihan dan kompetisi, operator akan menawarkan QoS/QoE yang kompetitif, sehingga 5G bisa berkembang pesat," pungkasnya.