Bisnis.com, BATAM -

BATAM — "Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad memberikan apresiasi atas raihan BP Batam sebagai Pioneer in Free Trade Zone Management for Regional Investment Gateway dalam ajang BIG 40 Awards 2025 yang digelar Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (8/12/2025) kemarin."

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi BP Batam dalam mengelola kawasan bebas yang dinilai mampu meningkatkan kemudahan berinvestasi dan memperkuat posisi Batam sebagai salah satu gerbang masuk investasi regional.

Amsakar mengatakan, capaian itu menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem investasi yang kompetitif di Batam.
"Komitmen BP Batam itu untuk menjaga kualitas tata kelola dan memperluas kerja sama lintas sektor," katanya dalam siaran pers di Batam, Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan, penguatan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci yang menjaga daya tarik Batam di mata investor. Ke depan, menurut Amsakar, Batam memiliki peluang untuk berperan lebih besar dalam jaringan ekonomi global.

Amsakar menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan dan konsistensi kebijakan menjadi fokus BP Batam di tengah persaingan kawasan ekonomi regional yang semakin ketat. Ia melihat Batam berpotensi memperkuat posisinya sebagai gerbang ekonomi yang terhubung dengan pasar internasional melalui integrasi logistik, pengembangan infrastruktur, dan percepatan layanan perizinan.

Penghargaan ini, lanjutnya, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat upaya BP Batam dalam membangun lingkungan investasi yang responsif dan andal agar kontribusi Batam terhadap strategi ekonomi nasional semakin besar.

Dalam acara tersebut, Amsakar hadir bersama Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan Alexander Zulkarnain; Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Francis; Direktur Pengembangan KPBPBB dan KEK Irfan Syakir Widyasa; serta Kepala Biro Umum M. Taofan.

BIG 40 Awards 2025 merupakan bagian dari peringatan 40 tahun Harian Bisnis Indonesia yang memberikan penghargaan kepada tokoh dan institusi berpengaruh dalam perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Aceh buka suara ihwal masuknya 250 ton beras impor asal Thailand yang masuk secara ilegal ke wilayah Sabang, Aceh. Adapun, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyegel ratusan ton beras impor dari importir PT Multazam Sabang Group.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menyatakan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang tidak melanggar regulasi dalam importasi beras tersebut.

“Gubernur nyatakan tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut,” kata Muhammad dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Muhammad menuturkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menerima dan memahami laporan terkait kasus impor 250 ton beras yang dipermasalahkan ini.

Salah satu hal yang dihadapi oleh pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan.

“Atas dasar salah satu permasalahan tersebut, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi slah satu kebijakan transisi yang startegis yang berpihak kepada masyarakat setempat. Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas,” ujarnya.

Menurut Muhammad, Menteri Pertanian (Mentan) Andri Amran Sulaiman terlalu reaksioner dan minim terhadap sesitivitas daerah, terutama Aceh sebagai bekas konflik.

“Tanggapan Menteri terkait impor 250 ton di Sabang kami nilai terlalu didramatisir seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan Undang-Undang,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kawasan Sabang diatur dengan regulasi khusus dan bahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memaktup hal tersebut. Hal ini menyusul adanya pernyataan Mentan Amran yang menyampaikan beras 250 ton tersebut ilegal.

“Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Di samping itu, Muhammad menilai, pernyataan Mentan Amran yang mempertanyakan nasionalisme telah menyudutkan Aceh sebagai daerah bekas konflik, yang saat ini langsung di pimpin oleh mantan Panglima GAM.

“Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan, sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” tuturnya.

Bahkan, Gubernur Muzakir berharap Mentan Amran segera melakukan uji lab terhadap beras 250 ton tersebut, sesuai mekanisme perundang-undangan. “Dan segera [250 ton beras] dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat.

Dia mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menghubungi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG. Masuknya beras impor ilegal ini diduga karena status wilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone), yang membuat pengawasan distribusi lebih longgar.

“Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bos-bos hotel di Jakarta melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta bakal berkumpul untuk menyelesaikan berbagai isu di sektor ini, mulai dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jakarta yang baru terkait kawasan bebas rokok, pemotongan anggaran, hingga kelonggaran pajak.

Hal itu akan dibahas pada Musyawarah Daerah (MUSDA) XVI PHRI DKI Jakarta pada medio Desember 2025 sekaligus pemilihan ketua PHRI DKI Jakarta yang baru.

⁠"Kami berharap MUSDA XVI dapat menghasilkan kepemimpinan baru yang visioner dan responsif terhadap tantangan zaman, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat industri hospitality kelas dunia," Priyanto Ketua Tim Pengarah / Sekretaris BPD PHRI DKI Jakarta dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/10/2025).

Salah satu perhatian serius pelaku usaha saat ini mengarah pada Raperda DKI mengenai kawasan rokok. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono mengatakan, pihaknya memang dilibatkan dalam proses pembahasan, namun keterlibatan tersebut dilakukan saat aturan sudah dalam tahap akhir.

Meski begitu, Sutrisno menegaskan pihaknya tidak berada dalam posisi menentang Raperda tersebut. Ia hanya berharap agar aturan yang baru tidak terlalu memberatkan pelaku usaha, mengingat sektor hotel dan restoran memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

"Iya. Tapi kita tidak dalam posisi untuk menentang Raperda itu. Ya cuman kita berharap jangan terlalu memberatkan dunia usaha. Sebab bagaimanapun juga, semisal hotel dan restoran itu punya peran penting. Satu untuk menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan," kata Sutrisno kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

Ia menuturkan, industri hotel memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain seperti pertanian dan peternakan karena pasokan bahan makanan sebagian besar berasal dari petani dan pemasok lokal.

"Kenapa? Kenapa demikian? Karena hotel itu kan supply bahan makanan dan lain-lain itu kan dari petani ya. Ada beras, ada sayur, ada buah, ada daging, dan sebagainya. Jadi, kalau nanti terjadi penurunan dari sisi customer, ya, maka sektor-sektor lain pasti akan terdampak," kata Sutrisno.

Dampak dari kebijakan yang terlalu ketat juga bisa dirasakan dari sisi penerimaan pajak.

"Kemudian, kalau terjadi penurunan juga okupansi atau orang yang yang makan di restoran, maka pajak untuk pajak daerah pun akan turun juga gitu. Pajak pusat juga akan turun, kan? Jadi, ada dampak mengurangi penerimaan negara," ujarnya.

Lahan Terbatas

Salah satu kekhawatiran utama pelaku usaha adalah kewajiban penyediaan ruang terbuka untuk merokok di hotel maupun tempat hiburan. Menurut Sutrisno, aturan baru tersebut sulit diterapkan di banyak bangunan eksisting yang memiliki lahan terbatas.

"Ya, itu kalau kita lihat, misalnya, industri hiburan, ya. Industri hiburan itu kan masih belum bisa letterlijk (leterlek/ harfiah)memisahkan diri dari perokok. Ya, orang pergi ke karaoke, ke bar, ke diskotik itu kan mereka umumnya merokok ya. Jadi, kalau kemudian dilarang, pasti pengunjungnya kan akan berkurang drastis," jelasnya.

"Demikian juga, kalau hotel, misalnya, harus menyediakan ruangan terbuka gitu. Sedangkan hotel yang sudah ada sekarang, kan, tidak tidak mudah juga untuk menyediakan ruangan terbuka, kan?" tambahnya.

Sutrisno menilai, pihaknya tidak menolak aturan tersebut, namun berharap agar implementasinya dapat dilakukan secara bertahap dan melibatkan dialog dengan dunia usaha.

"Oleh karena itu, kita tidak dalam posisi menolak itu, tetapi tolong implementasinya bisa dikomunikasikan dan dikolaborasikan dengan baik, dan mau mendengar juga masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia usaha," ujarnya.

Lebih lanjut, Sutrisno menyebut perbedaan utama Raperda baru dengan aturan sebelumnya adalah cakupan wilayah dan jenis bangunan yang terkena kewajiban.

"Semua area di wilayah Jakarta kena semua, bukan cuma hotel tapi perkantoran semua kena, hotel harus ada ruang terbuka untuk merokok, kalau dulu ada ruangan hotel cukup, sekarang ruangan terbuka itu gak mudah," jelasnya.

Dengan keterbatasan lahan di Jakarta, Sutrisno menilai beban tambahan tersebut akan berdampak pada biaya operasional hotel.

"Lahan terbatas, dan tentu tambah biaya lagi yang gak ada di anggaran kita," tutupnya.