Yang paling penting minimum suplai air tidak terganggu, terutama untuk layanan dasar seperti rumah sakit. Nanti juga akan disiapkan sambungan rumah secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Baru di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh untuk memastikan keberlanjutan suplai air bagi masyarakat.

Menurut dia, aspek terpenting yang harus dipastikan adalah keberlanjutan sumber air baku atau intake agar sistem tetap berfungsi optimal, termasuk saat debit air sungai menurun pada musim kering.

“Pembangunan IPA baja saat ini sudah berproses. Namun kita harus memastikan sumbernya atau intake-nya memang terjaga. Sekarang kondisi sungainya memang sedang tinggi, tapi harus dicek juga saat kondisi kering apakah debitnya masih mencukupi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pembangunan IPA baja ini, katanya, merupakan bagian dari paket Penanganan SPAM Pasca Bencana di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dengan nilai kontrak sebesar Rp277,97 miliar.

Pekerjaan dilaksanakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU dengan kontraktor pelaksana PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ruang lingkup pembangunan SPAM Karang Baru di Kabupaten Aceh Tamiang mencakup pembangunan IPA baja, bangunan intake, bangunan pendukung compact, infrastruktur kawasan, hingga sistem pendukung seperti jaringan perpipaan distribusi.

Dalam site plan pengembangan, kawasan SPAM juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang komunal, area parkir, serta integrasi dengan fasilitas eksisting berupa IPA beton, IPA baja eksisting, dan reservoir beton.

Dody menilai progres pekerjaan saat ini masih berada pada jalur yang sesuai target, meskipun perlu beberapa penyempurnaan teknis yang harus ditindaklanjuti.

“Progresnya saya pikir sudah baik, sudah sesuai dengan jadwal awalnya. Tinggal kita pastikan beberapa hal teknis, termasuk nanti pembangunan pintu air yang menyusul. Karena tantangannya sekarang menentukan titik-titik terendah dengan kondisi morfologi sungai yang sudah sangat berubah,” katanya.

Pembangunan SPAM Karang Baru diharapkan dapat memperkuat ketahanan layanan air minum di Aceh Tamiang pasca bencana, termasuk menjaga keberlanjutan suplai air untuk fasilitas publik dan masyarakat.

“Yang paling penting minimum suplai air tidak terganggu, terutama untuk layanan dasar seperti rumah sakit. Nanti juga akan disiapkan sambungan rumah secara bertahap dengan jumlah sekitar 10.000 kepala keluarga (KK),” ujar Dody.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memerintahkan PT PLN (Persero) untuk menyeimbangkan suplai pembangkit di setiap daerah, sehingga kejadian ‘blackout’ Sumatera tidak terulang.

“Itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah. Jangan terlalu banyak daerah mengalirkan listriknya dari daerah yang cukup jauh, seperti dari (Sumatera) selatan ke utara,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Yuliot menilai bahwa kondisi seperti itulah yang menyebabkan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain memerintahkan PLN untuk menyeimbangkan suplai pembangkit, Yuliot juga meminta PLN melakukan kajian teknis dalam rangka perbaikan sistem.

“Kemudian, untuk sistemnya juga diperbaiki, termasuk adanya pemasangan arde untuk setiap daerah yang rawan,” kata Yuliot.

Arde atau grounding merupakan sistem pengaman pada instalasi listrik yang menghubungkan komponen logam peralatan elektronik ke bumi atau tanah. Fungsinya adalah mengalirkan arus bocor atau tegangan berlebih langsung ke dalam tanah, sehingga mencegah risiko tersengat listrik, korsleting, dan kebakaran.

“Jadi, untuk ke depan, ya kami evaluasi untuk seluruh perbaikan yang dilakukan,” ujar Yuliot.

Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, menjelaskan terjadi fenomena “power swing” di sistem kelistrikan Sumatera akibat hujan lebat, petir, dan angin kencang yang menimbulkan gangguan pada transmisi 275 kV New Aur Duri (terletak di Muaro Jambi, Jambi).

Kestabilan sistem kelistrikan Sumatera lantas terganggu, sebab sebagian besar daya listrik di Sumatera bagian utara dialirkan dari Sumatera bagian selatan.

Fenomena tersebut disusul dengan “trip” atau pemutusan aliran listrik sebagai mekanisme keamanan, yang akhirnya menyebabkan ‘blackout’ di berbagai wilayah Sumatera.

“Tidak ada pemadaman di daerah Lampung dan sebagian besar daerah Palembang. Tetapi pelanggan-pelanggan kami di Jambi, Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh mengalami pemadaman,” kata Edwin.

PLN kemudian melakukan pemeriksaan ihwal gangguan fisik, sebelum menormalkan sistem transmisi.

Ketika sistem transmisi normal, maka berikutnya PLN beralih ke sistem pembangkitan. Hingga Minggu (24/5) pukul 06.00 WIB, PLN telah menormalkan 176 gardu induk yang sempat terdampak. Sejalan dengan proses penormalan tersebut, pasokan listrik kepada pelanggan kembali pulih secara bertahap.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyatakan kelistrikan di Aceh pulih secara bertahap setelah gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai akibat cuaca ekstrem yang berdampak di sebagian wilayah Sumatra pada Jumat (22/5).

"PLN terus melakukan percepatan penormalan agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali sampai ke Pelanggan," kata Manager Komunikasi & TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim di Banda Aceh, Sabtu.

Lukman menjelaskan sebanyak 17 dari total 21 gardu induk yang terdampak telah berhasil dipulihkan hingga Sabtu pukul 05:00 WIB.

Ia mengatakan untuk memastikan perbaikan dan penormalan terhadap gangguan suplai tersebut, PLN mengerahkan ratusan personel yang bekerja non-stop.

"Saat ini tim terus bekerja maksimal untuk memastikan seluruh kelistrikan di Aceh normal kembali setelah pemadaman total akibat gangguan suplai," katanya.

​Pihaknya meminta masyarakat dapat memantau perkembangan informasi melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal komunikasi resmi PLN lainnya.

"Mohon doa dari seluruh masyarakat, tim terus berupaya melakukan penormalan dan kami pastikan listrik akan normal kembali," katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Kemenperin juga saat ini sedang mengakselerasi penggunaan kemasan nonplastik, yakni aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif kemasan untuk digunakan produk industri

Jakarta (ANTARA) - Belakangan ini, tekanan akibat konflik di Timur Tengah mengganggu rantai pasok bahan baku dan suplai plastik dunia. Padahal, plastik merupakan bagian penting yang menopang berbagai sektor, terutama untuk industri.

Ketika pasokan plastik terganggu, efeknya bisa merambat luas dari industri hulu ke hilir, dari produsen hingga konsumen.

Ketegangan geopolitik global dan gangguan jalur distribusi membuat waktu pengiriman bahan bakunya, seperti nafta terganggu. Jika sebelumnya distribusi bisa ditempuh dalam hitungan dua minggu, kini dapat memakan waktu lebih dari satu bulan.

Hambatan ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan produksi, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan tentunya menekan margin pelaku industri.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak bersikap reaktif semata.

Upaya menjaga ketahanan plastik nasional dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, untuk industri besar hingga industri kecil menengah (IKM).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan jaminan ketersediaan plastik dari pelaku industri.

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, industri masih mampu menjaga stok agar tetap aman, meskipun tekanan global terus berlangsung.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting bagi dunia usaha, mengingat pasokan adalah fondasi utama bagi keberlanjutan produksi.

Tanpa itu, industri berpotensi menghadapi risiko penurunan kapasitas, bahkan penghentian operasional dalam skala tertentu.

Di sisi lain, pelaku industri juga menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas.

Produsen petrokimia dalam negeri Lotte Chemical Indonesia memprioritaskan kebutuhan pasar domestik, terutama bagi sektor hilir yang bergantung pada bahan baku plastik.

Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri tidak kalah saing dengan permintaan ekspor.

Selain itu, bagi industri makanan dan minuman, keberadaan plastik bukan sekadar pelengkap. Tanpa kemasan yang memadai, risiko kerusakan produk meningkat yang pada akhirnya dapat mengurangi keuntungan dan suplai.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menekankan kepastian ketersediaan bahan baku sangat penting untuk menjaga kelangsungan produksi dan distribusi pangan.

Ia juga menekankan bahwa gangguan pada sektor kemasan dapat berdampak langsung pada stabilitas harga dan ketersediaan produk di pasaran.

Upaya menjaga

Kesadaran pentingnya peran plastik ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek.

Strategi jangka panjang sudah disusun, salah satunya melalui diversifikasi sumber bahan baku untuk menekan ketergantungan impor yang dinilai sebagai titik lemah.

Bahan baku plastik, seperti nafta baru bisa diproduksi secara nasional sebesar 7,1 juta ton per tahun. Sedangkan kebutuhan per tahun mencapai 9,2 juta ton, artinya masih dibutuhkan impor sebanyak 2,1 juta ton.

Selain itu, industri kini didorong untuk mencari alternatif bahan baku, seperti optimalisasi penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga dalam proses produksi.

Beberapa inisiatif bahkan mulai mengarah pada penggunaan bahan berbasis nabati sebagai substitusi.

Selain diversifikasi, pendekatan ekonomi sirkular juga menjadi upaya yang dilakukan.

Gangguan pasokan bahan baku justru membuka peluang untuk memperkuat sistem daur ulang plastik, mengingat selama ini potensi daur ulang di dalam negeri dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai bahwa kondisi saat ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan industri daur ulang.

Industri daur ulang telah berkontribusi 20 persen terhadap total pasokan bahan baku plastik nasional, yang menunjukkan bahwa perannya tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan industri.

Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas daur ulang, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi kebergantungan pada impor, tetapi juga mengatasi persoalan limbah plastik yang kian menumpuk.

Langkah ini seperti satu dayung, dua pulau terlampaui, menjaga ketahanan bahan baku dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Kemenperin juga saat ini sedang mengakselerasi penggunaan kemasan nonplastik, yakni aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif kemasan untuk digunakan produk industri.

Kemasan jenis ini dinilai sudah cukup kompetitif dan porsinya juga cukup besar, yakni sekitar 28 persen dari total kemasan industri makanan dan minuman.

Kebutuhan nasional untuk kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi.

Selain itu, ada juga berasal dari tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, dan kacang hijau.

Tantangan gangguan rantai pasok plastik global ini tidak berhenti di tingkat industri besar saja. IKM juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap gejolak pasokan dan harga.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa gangguan yang terjadi tidak membebani pengusaha di sektor ini. Berbagai langkah mitigasi dilakukan, mulai dari menjaga stabilitas harga hingga memastikan distribusi bahan baku tetap lancar.

Tujuannya sederhana namun penting, menjaga agar IKM tetap berproduksi dan bertahan di tengah tekanan.

Namun yang perlu digarisbawahi, tanpa sinergi yang kuat, setiap upaya yang dilakukan akan berjalan sendiri-sendiri dan sulit mencapai hasil yang optimal.

Pemerintah dan industri harus berjalan beriringan, saling menjaga dan menguatkan.

Indonesia kini berada pada titik penting dalam perjalanan industrinya. Tekanan yang terjadi bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk berbenah.

Copyright © ANTARA 2026

Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memandang Indonesia harus menerapkan pendekatan kebijakan yang lebih progresif dan presisi, khususnya dalam membangun arsitektur pendanaan alternatif di luar ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah yang perlu dipercepat antara lain penguatan skema local currency settlement (LCT) dalam perdagangan bilateral, eksplorasi penggunaan mata uang dengan biaya dana lebih rendah seperti CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan domestik berbasis rupiah terutama instrumen jangka panjang, serta diversifikasi basis investor dan sumber likuiditas.

“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker dalam sistem keuangan global. Kita harus mulai menjadi arsitek, atau setidaknya co-architect, dari sumber pendanaan kita sendiri,” kata Fakhrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Adapun pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), belum lama ini menegaskan pentingnya stabilitas makroekonomi dan kerja sama global.

Namun, Fakhrul memandang bahwa pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab tantangan struktural yang sedang berlangsung.

“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama, stabilitas, koordinasi, dan kehati-hatian fiskal. Itu penting, tapi tidak cukup. Dunia sudah berubah jauh lebih cepat dari bahasa kebijakan yang mereka gunakan,” ujar dia.

Menurut dia, salah satu perubahan paling fundamental yang belum sepenuhnya direspons adalah ketidakseimbangan dalam sistem likuiditas global.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kecenderungan penurunan suplai dolar global, seiring dengan pengetatan likuiditas, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global.

Di sisi lain, muncul dinamika baru dari internasionalisasi mata uang Tiongkok, khususnya CNH (offshore renminbi), yang mulai mengambil peran lebih besar dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara.

“Kita melihat dua arus besar yang bergerak berlawanan, suplai dolar global yang semakin terbatas, sementara CNH mulai diperluas penggunaannya dalam perdagangan dan pembiayaan. Ini menciptakan ketidakseimbangan baru, tapi sekaligus membuka peluang strategis,” jelas dia.

Fakhrul menilai bahwa kondisi ini bukan sekadar fenomena pasar, melainkan awal dari perubahan arsitektur keuangan global. Namun, peluang tersebut tidak akan otomatis menguntungkan semua negara.

Ia juga mengingatkan bahwa fragmentasi global yang saat ini terjadi bukanlah gangguan sementara, melainkan fase transisi menuju sistem yang lebih multipolar.

Dalam sistem seperti ini, akses terhadap likuiditas dan pembiayaan akan semakin ditentukan oleh jaringan bilateral, regional, dan fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.

“Kalau kita masih membaca dunia dengan kacamata lama, bahwa likuiditas global akan selalu tersedia dan murah, seperti belasan tahun terakhir, kita akan tertinggal. Dunia ke depan adalah dunia di mana likuiditas harus diperjuangkan, bukan diasumsikan,” kata dia.

Lebih lanjut, Fakhrul menekankan urgensi bagi pemerintah dan otoritas untuk menyampaikan arah kebijakan secara lebih eksplisit dan strategis, terutama dalam menjawab perubahan struktur global ini.

“Pasar hari ini tidak hanya menilai stabilitas, tetapi juga arah. Tanpa komunikasi yang jelas tentang bagaimana Indonesia akan beradaptasi dengan fragmentasi global dan perubahan likuiditas ini, kita berisiko kehilangan momentum,” imbuh dia.

Fakhrul pun menegaskan bahwa peluang dari perubahan ini sangat besar, namun juga disertai risiko yang tidak kecil apabila tidak direspons dengan tepat.

Menurutnya, jika Indonesia tidak bergerak cepat dan presisi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pertumbuhan, tetapi masa depan struktur perekonomian.

“Kalau kita hendak menumbuhkan ekonomi sampai 8 persen, kita harus selesaikan masalah pendanaannya yang biasa menjadi masalah bertahun-tahun, dan dalam hal ini, membuka pembiayaan CNH adalah solusi,” tutup Fakhrul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat suplai air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Baru untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan SPAM Karang Baru menjadi prioritas karena perannya yang vital, khususnya bagi RSUD Aceh Tamiang.

"Air bersih adalah kebutuhan mendasar, terlebih untuk rumah sakit. Karena itu, Kementerian PU memastikan suplai air tetap terjaga sambil menyiapkan pembangunan permanen agar ke depan sistem ini lebih bagus lagi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi pemenuhan kebutuhan air bersih pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kementerian PU mempercepat penanganan SPAM Karang Baru melalui metode Design and Build, yang meliputi pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan reservoir baru untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem. Proses pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

Sambil menunggu pembangunan selesai, Kementerian PU telah melakukan langkah-langkah penanganan sementara, antara lain perbaikan sarana penyediaan air minum eksisting yang dikelola oleh PDAM Tirta Tamiang serta optimalisasi pemanfaatan instalasi pengolahan air (IPA) mobile. Upaya ini dilakukan agar pasokan air bersih, khususnya ke RSUD Aceh Tamiang tetap terjaga.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana menjelaskan bahwa penanganan SPAM Karang Baru akan dilakukan secara menyeluruh dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pengolahan air.

"Kami akan membangun instalasi pengolahan air baru dengan kapasitas 100 liter per detik, reservoir baru berkapasitas 1.000 meter kubik, serta IPA baja yang akan kami adakan. Secara keseluruhan, target penyelesaian kami adalah Juli 2026," ujar Dewi.

Dewi menambahkan pembangunan reservoir 1.000 meter kubik telah dimulai dengan pelaksanaan pancang perdana.

Selain itu, Kementerian PU juga akan menambahkan bangunan pra sedimentasi untuk mengatasi tingkat kekeruhan air baku yang sangat tinggi pasca bencana.

"Tadi, kita lihat airnya sangat keruh, jauh di atas ambang batas. Karena itu, kami tambahkan tangki pra sedimentasi agar proses pengolahan lebih optimal dan tidak memerlukan bahan kimia berlebihan," kata Dewi.

Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian PU, kerusakan infrastruktur air minum akibat bencana di Provinsi Aceh tercatat pada 52 SPAM yang tersebar di 11 kabupaten/kota, dengan total kapasitas terdampak mencapai 2.151 liter per detik.

Penanganan dilakukan secara bertahap, terintegrasi, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta pengelola SPAM setempat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng 20 asosiasi pengembang perumahan untuk memastikan ketersediaan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2026.

"BP Tapera juga bersinergi dengan 20 asosiasi pengembang perumahan, yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan pasokan rumah bagi MBR sekaligus sebagai mitra dalam memberikan pengawasan kepada anggotanya dalam membangun rumah yang berkualitas," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh tujuh asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam Pembangunan rumah yaitu Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), Pengembang Indonesia (PI) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Ruang lingkup perjanjian itu meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.

Berdasarkan penyaluran dana FLPP periode tahun 205, REI menjadi asosiasi pengembang perumahan yang tertinggi dalam membangun rumah sebesar 112.557 unit disusul APERSI (80.048 unit), HIMPERRA (36.540 unit), APERNAS (9.235 unit), ASPRUMNAS (8.789 unit), PI (8.198 unit) dan Appernas Jaya (4.905 unit).

“Hingga tahun 2025 penyaluran dana FLPP didukung penuh oleh 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan terus dilanjutkan dengan kualitas rumah yang layak untuk dihuni di tahun mendatang,” kata Heru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengatakan sembilan mobil skind tank pemasok gas elpiji ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji telah tiba melalui Pelabuhan Ulee Lheu di Banda Aceh pada Jumat (5/12), sekitar pukul 12.30 WIB, dengan menggunakan Kapal Wira Lewisa.

"Alhamdulillah kapal pengangkut sembilan mobil skind tank elpiji yang di pasok dari Terminal LPG Arun menuju Banda Aceh lewat jalur laut untuk memenuhi pasokan kebutuhan yang ikut terdampak akibat bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh telah tiba dan proses bongkar berjalan lancar," kata SBM III Aceh Gas, Muhammad Suhanda di Banda Aceh, Sabtu.

Ia menjelaskan sembilan mobil skind tank yang dikirim tersebut langsung menuju ke SPBE untuk bongkar muatan yang selanjutnya didistribusikan melalui agen dan pangkalan di seluruh daerah.

Ia menyebutkan pasokan sembilan mobil tangki dengan kapasitas 135 MT terdiri dari 105 MT subsidi dan 30 MT nonsubsidi. Persediaan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh.

Ia mengatakan dengan masuknya pasokan yang dikirim via laut karena jalur darat terputus akibat banjir dan longsor di Aceh, distribusi gas elpiji akan berjalan normal.

Pengiriman sembilan unit mobil skind tank melalui pelabuhan di Lhokseumawe tersebut penuh dengan perjuangan, karena pada saat pengiriman dan mobil masuk dalam kapal cuaca tidak bersahabat.

"Berkat doa dan dukungan dari semua pihak serta kerja seluruh tim proses pengangkutan dari Lhokseumawe hingga Ulee Lheu, Banda Aceh berjalan lancar. Hari ini pasokan elpiji bersubsidi isi 3 kilogram dapat segera kita distribusi," katanya.

Ia berharap masyarakat tidak perlu panik dan khawatir secara berlebihan karena stok elpiji subsidi dan non subsidi sudah sangat aman.

Menurut dia, untuk tahap pertama akan mendistribusikan secara merata dalam memenuhi kebutuhan gas bagi masyarakat yang sempat terkendala akibat putusnya jalur distribusi via darat akibat banjir dan longsor melanda Aceh.

"Kami juga terus berupaya semaksimal mungkin untuk LPG bisa terus hadir di masyarakat khususnya Aceh serta mohon doa dan dukungan masyarakat untuk suplai selanjutnya bisa berjalan lancar dan aman," katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ekonom menilai percepatan distribusi pangan dan penguatan suplai menjadi kunci untuk menekan potensi lonjakan harga pangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memutus akses logistik di sejumlah wilayah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan kebijakan stabilisasi biaya pakan jagung hingga Januari 2026 memang membantu menahan biaya produksi peternak.

Namun, menurut dia, kebijakan tersebut belum menyentuh permasalahan utama, yakni ketidakseimbangan pasokan ketika permintaan meningkat akibat bantuan pangan skala nasional.

“Menahan biaya pakan ternak hanya akan memengaruhi margin produsen, bukan harga jual ternak,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan suplai protein hewani perlu diperkuat agar peningkatan permintaan dari program jaring pengaman sosial tidak menekan harga di tingkat konsumen.

Selain suplai, pemulihan akses distribusi pangan menjadi faktor krusial terutama di daerah terdampak bencana yang masih terkendala konektivitas.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan wilayah terdampak juga berperan sebagai pemasok pangan untuk provinsi lain, sehingga gangguan distribusi dapat menimbulkan efek domino nasional.

“Sumatera Barat misalnya, sebagai penghasil cabai merah. Jika pasokan terganggu, harga di daerah lain seperti Riau juga bisa naik,” ujarnya.

Menurut dia, dalam situasi darurat ketika jalur swasta terputus, pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah pusat harus diperkuat dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur logistik yang tersedia.

“Pasokan barang terutama kebutuhan pokok harus dipasok oleh pemerintah sembari ada pembangunan ulang ekonomi di daerah bencana,” kata Huda.

Ia mengingatkan semakin lambat pemulihan akses dan suplai, maka risiko kelangkaan dan lonjakan harga semakin tinggi di pasar wilayah terdampak maupun wilayah pemasok yang terdampak imbasnya.

Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga sendiri telah mengerahkan bantuan pangan dan logistik ke tiga provinsi terdampak menggunakan jalur laut, dan udara di beberapa wilayah yang mengalami kerusakan akses darat untuk memastikan suplai tetap terjaga di tengah masa tanggap darurat.

Lebih lanjut, pengamat mengharapkan pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, memastikan cadangan pangan nasional tersalurkan tepat sasaran, serta menyiapkan opsi impor terukur bila suplai domestik belum mencukupi dalam jangka pendek.

Dengan langkah koordinatif dan berbasis data, stabilitas harga pangan diharapkan tetap terjaga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah sedang mengkaji strategi pemanfaatan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia Uni Emirat Arab (Indonesia-UEA CEPA) untuk mempermudah suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah ke Arab Saudi.

Menurutnya, langkah ini dinilai dapat menekan hambatan perdagangan sekaligus menurunkan biaya logistik lantaran skema CEPA memungkinkan pengiriman produk Indonesia ke wilayah UEA tanpa dikenakan pajak.

Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan strategi ini dapat menjadi jembatan awal sambil Indonesia memperkuat negosiasi langsung dengan Arab Saudi terkait akses pasar produk pangan siap saji.

"Kalau dengan Arab Saudi, perjanjian belum selesai. Kan kita sudah ada CEPA dengan Uni Emirat Arab. UEA itu sudah bebas kiriman, kita tidak ada pajak dari UEA, nanti baru ke sana (Arab Saudi)," ujar Zulhas.

Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi, salah satunya adalah terkait regulasi dan standar dari otoritas obat dan makanan Arab Saudi.

Oleh karena itu, Zulhas meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia untuk berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk menghilangkan hambatan-hambatan pada perdagangan makanan.

"Kami putuskan agar BPOM kita di sini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan. Apakah siap saji, apakah itu fresh, ada berapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh," ujarnya pula.

Lebih lanjut, pemanfaatan jalur UEA ini juga dinilai dapat berkontribusi terhadap potensi penurunan biaya haji. Menurutnya, makanan menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembiayaan haji.

Zulhas juga menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut, maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan Indonesia memiliki potensi ekonomi sebesar Rp60 triliun dalam penyediaan atau suplai makanan bagi jamaah haji dan umrah.

Pemerintah telah membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan haji dan umrah.

Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan suplai makanan menjadi prioritas awal karena volume kebutuhan yang sangat besar dan selama ini masih didominasi pasokan dari luar negeri.

"Untuk makanan saja, kita punya 221 ribu haji dan 1,7 juta pelaku ibadah umrah. Nilainya bisa mencapai Rp50 triliun-Rp60 triliun. Nah ini sekarang, sebagian besar itu disuplai oleh negara lain. Ini akan kita coba bagaimana agar kita bisa mensuplai," ujar Zulhas.

Ia menjelaskan bahwa selama ini perputaran dana sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan konsumsi jamaah haji dan umrah hanya terjadi di luar negeri.

Menurut dia, jika Indonesia mampu mengambil peluang untuk memasok makanan tersebut maka perputaran uang itu dapat terjadi di dalam negeri dan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.

Pemerintah sedang menyiapkan langkah agar Indonesia dapat mulai memasok sebagian kebutuhan tersebut, dan secara bertahap memperluas kapasitas sesuai kemampuan industri pangan dalam negeri.

Lebih lanjut, upaya memaksimalkan peluang ekonomi dari suplai makanan ini, sekaligus berpotensi menekan biaya haji.

"Kan uangnya ini kan, masuk ke sana (Arab Saudi) tuh. Nah kalau ini (suplai dari Indonesia), masuk ke sini. Kalau di sana harganya 2 dolar AS, di sini mungkin 1,8 dolar AS, bisa lebih murah kan berarti ongkosnya," jelasnya.

Pada Oktober 2025, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas ekspor produk Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kerja sama itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ekspor nasional, sekaligus memperluas pasar produk Indonesia di sektor haji dan umrah.

"Kita nanti membantu mencarikan suplier, suplier dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang siap untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan jamaah di sana," ujar Budi usai menyaksikan penandatanganan kerja sama Kemendag dengan BPKH di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (16/12).

Kebutuhan jamaah haji dan umrah yang mencapai lebih dari dua juta orang per tahun, menjadi pasar yang sangat potensial untuk produk Indonesia, khusus makanan, bumbu dan perlengkapan ibadah, katanya.

Selain itu, ekspor produk lokal juga memiliki peluang yang besar untuk digunakan oleh jamaah dari negara lain.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Pasar komoditas global sejak 2020 berada dalam kondisi penuh gejolak akibat disrupsi pandemi, kebijakan perdagangan era Trump, perang, hingga sanksi yang mengguncang sisi permintaan dan penawaran.

Melansir the Economist, Jumat (14/11/2025), para analis menilai tahun depan pasar komoditas akan mengalami dinamika yang berbeda-beda.

Sebagaimana diketahui, selera investor terhadap emas melonjak akibat ketidakpastian politik, krisis geopolitik, guncangan perdagangan, serta prospek penurunan suku bunga Amerika yang mendorong pencarian aset aman.

Setelah menembus US$4.000 per ounce pada 2025, harga emas berpotensi melampaui US$4.500 pada 2026, didorong kejutan politik, inflasi tinggi di Amerika, hingga instabilitas global.

Investor ritel maupun bank sentral diperkirakan akan terus memborong emas, sementara perak turut menikmati permintaan tinggi dan tetap bersinar.

Lalu logam industri, yang akan menjadi penentu apakah pasar komoditas secara keseluruhan akan tetap stabil atau justru terjerumus ke tekanan deflasi. Komoditas utama dalam kelompok ini adalah tembaga, yang kerap menjadi barometer kesehatan ekonomi global.

Pada Juli 2025, harga tembaga mencetak rekor di bursa komoditas Amerika setelah Donald Trump mengumumkan tarif 50% untuk impor tembaga. Harga itu sempat turun ketika tarif ternyata hanya berlaku untuk produk berbahan tembaga, namun kembali naik karena kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut bisa diperluas.

Memasuki 2026, harga tembaga diperkirakan tetap fluktuatif karena berbagai faktor saling bertabrakan. Tarif akan membebani ekonomi global dan ketidakpastian dapat menguatkan dolar, sehingga menekan daya beli produsen yang membayar tembaga dalam mata uang lain.

Namun pemangkasan suku bunga oleh The Fed bisa memberikan efek sebaliknya, sementara penjualan mobil listrik global berpotensi melonjak cepat sehingga meningkatkan kebutuhan tembaga untuk baterai, kabel, dan motor listrik. Gangguan suplai dan penundaan proyek baru juga bisa memperketat pasar, ditambah kemungkinan pabrik-pabrik China kembali pulih.

Para pelaku pasar berharap tembaga dapat menjadi penawar "hangover" yang melanda pasar komoditas sepanjang tahun depan. Jika permintaan meningkat dan gangguan pasokan terjadi, tembaga bisa menjadi faktor penyeimbang dalam lanskap komoditas global yang tengah mencari arah.

Sementara itu, komoditas energi dan pangan, yang permintaannya diperkirakan tetap lemah karena tarif impor Amerika menekan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi China belum pulih.

Di sisi lain, suplai melimpah dengan produksi gas alam mencapai rekor tertinggi berkat proyek-proyek baru di Amerika, Qatar, dan negara lain, sementara iklim yang menghangat membuat musim dingin ekstrem semakin jarang terjadi.

Limpahan pasokan juga tampak dari panen gandum, jagung, dan kedelai yang melimpah pada 2025 sehingga meningkatkan stok global. Komoditas paling ikonik dalam kelompok ini adalah minyak mentah, yang diperkirakan tetap berlimpah selama tidak ada blokade penuh Amerika terhadap minyak Rusia dan negara-negara Teluk terus memulihkan produksi yang sebelumnya dipangkas.

Para analis menilai bahwa harga komoditas dalam kategori ini bisa saja jatuh begitu rendah sehingga memicu aksi borong yang berpotensi membangkitkan kembali permintaan. Hal ini menjadi perhatian utama untuk komoditas yang saat ini tengah tertekan akibat kombinasi permintaan lemah dan pasokan berlebih.