Bisnis.com, JAKARTA—Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menilai keberlanjutan pembangunan akan sangat dipengaruhi ketersediaan energi khususnya gas bumi. Namun, ketatnya pasokan menjadi salah satu problem.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aryo Djojohadikusumo menilai gas semakin strategis bagi masa depan Indonesia. Pasalnya, gas kini berada di jantung agenda ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

“Tidak mungkin ada ketahanan pangan tanpa pupuk, dan tidak mungkin ada pupuk tanpa gas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Aryo menyampaikan hal tersebut dalam Energy Insights Forum bertajuk Gas Outlook 2026: Powering Energy Resilience with Strong Governance, Kamis (4/12/2025) di Jakarta.

Energy Insights Forum merupakan forum diskusi bulanan hasil kolaborasi KADIN Bidang ESDM dan Katadata Insight Center untuk mendorong ekosistem investasi energi Indonesia yang inklusif, transparan, dan berorientasi ke depan. Forum kali ini didukung EY Indonesia sebagai knowledge partner.

Di dalam forum tersebut, Aryo pun mengingatkan bahwa gas akan menjadi sekitar seperempat bauran energi dalam RUPTL 10 hingga 15 tahun mendatang, terutama untuk menopang hilirisasi industri strategis yang tengah dikejar pemerintah.

“Oleh karena itu, ketersediaan gas akan menentukan keberlanjutan sejumlah prioritas pembangunan,” kata Aryo.

Urgensi yang sama disuarakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang menekankan bahwa ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan dua prioritas utama pemerintahan saat ini. Keduanya memiliki benang merah yang sama dan titik krusialnya adalah gas.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, industrialisasi besar-besaran, serta produksi pupuk dan energi yang stabil. Semua itu, kata Eddy, hanya mungkin dicapai bila pasokan gas aman dan infrastrukturnya siap.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE) Edy Karyanto menjelaskan, pihaknya memetakan kebutuhan 136 konsumen perjanjian jual beli gas (PJBG), serta proyeksi dari lapangan baru dan yang sedang dikembangkan.

“Permintaan [gas di dalam negeri] 2.600 MMSCFD, sementara kapasitas lifting hanya 2.000. Tahun ini shorted, 2026 shorted, bahkan sampai 2034,” ujarnya.

Dia mengatakan, meskipun secara nasional terlihat potensi oversupply dari proyek baru, realitas infrastruktur dan alokasi ekspor membuat pasokan domestik tetap ketat.

“Ada hal-hal yang harus dikolaborasikan, dari kebijakan sampai kesiapan infrastruktur,” katanya.

Pembahasan mengenai prospek pasokan juga diperkaya paparan Partner EY-Parthenon EY Indonesia Eric Listyosuputro. Menurutnya, tren global sebenarnya memberikan kombinasi peluang dan tantangan bagi Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa secara global, suplai gas akan berkembang lebih cepat dibanding permintaan. Pertumbuhan suplai mencapai 7% per tahun yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Qatar.

Sementara itu, permintaan tumbuh sekitar 2% per tahun, dan Asia termasuk Indonesia menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi.

“Gas ini bukan hanya transisi tetapi transisi jangka panjang,” ujarnya merujuk kepada peran gas dalam menurunkan emisi industri berat hingga 40%–60% dibandingkan dengan batu bara.

Indonesia memasuki fase penting dalam pembangunan energi. Dalam dua tahun terakhir, perluasan akses listrik menunjukkan kemajuan signifikan, menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya gelap gulita dan menghadirkan perubahan nyata bagi jutaan warga.

Pemerintah mencatat peningkatan tajam pada distribusi listrik ke rumah tangga. Pada 2024, lebih dari 155 ribu rumah mendapatkan sambungan baru melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).Angka ini meningkat menjadi 215 ribu rumah tangga pada 2025. Upaya tersebut diperkuat oleh Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029, yang menargetkan pembangunan jaringan listrik di lebih dari 10 ribu lokasi untuk menghadirkan 1,28 juta pelanggan baru.Di wilayah timur Indonesia-Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara-aliran listrik kini mulai menggerakkan roda ekonomi lokal. Cold storage bagi nelayan, aktivitas pedagang di malam hari, hingga pengurangan penggunaan genset menjadi bukti bahwa elektrifikasi membawa dampak langsung bagi keseharian masyarakat.Fondasi Transisi Energi BersihDosen Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Nurun Najib, menilai capaian elektrifikasi ini merupakan tonggak penting bagi ketahanan energi nasional."Keseluruhan hasil kerja tersebut menjadi penanda keseriusan negara memperkuat ketahanan energi sekaligus menyiapkan fondasi transisi menuju energi bersih," ujarnya, Senin (17/11).Selain program elektrifikasi, proyek-proyek energi besar turut berjalan. Hilirisasi mineral dan investasi energi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan dorongan besar menjadikan sektor energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.Namun, menurut Najib, kemajuan ini juga mengandung tantangan struktural yang perlu dikelola dengan lebih matang-terutama terkait keadilan energi, pemerataan manfaat, dan partisipasi publik.Komitmen Pemerintah: 5.700 Desa Belum Teraliri ListrikDalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses listrik hingga ke pelosok.Ia menyebut, meski Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, masih terdapat 5.700 desa yang belum menikmati listrik."Saya tahu hidup tanpa listrik pakai pelita. Kami targetkan 2029-2030 Insya Allah seluruh Indonesia sudah terlistriki," ujarnya.Program BPBL menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai target tersebut. Bantuan ini menyasar rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).Dari Genset Bising ke Rumah yang HidupSalah satu penerima manfaat BPBL adalah Ruslan (52), warga Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menerima pemasangan listrik gratis pada 16 Juni 2025.Sebelumnya, Ruslan hanya mengandalkan genset kecil yang dinyalakan sesekali. Selain bahan bakarnya mahal dan suaranya bising, dayanya pun terbatas-hanya cukup menyalakan satu atau dua lampu.Kini, lampu menyala setiap malam tanpa rasa khawatir. Bagi Ruslan, listrik bukan sekadar penerangan; listrik membuka waktu belajar lebih panjang bagi anak-anak, memberi ruang istrinya untuk menjahit pesanan hingga malam, dan membuat rumah terasa lebih hidup.Ketimpangan dan Sentralisasi Pengelolaan EnergiMeski capaian elektrifikasi meningkat, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi. Hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur energi sering kali berjalan dalam model pengelolaan terpusat, di mana negara dan korporasi besar memegang kendali utama.Najib menilai pola pembangunan teknokratik seperti ini berpotensi menciptakan ketimpangan baru."Transisi energi masih dijalankan melalui model yang sangat terpusat. Masyarakat sering kali menjadi penerima manfaat pasif, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan makro tidak selalu langsung terasa di tingkat keluarga dan komunitas, terutama di daerah penghasil energi atau wilayah terpencil.Dari Infrastruktur Menuju PartisipasiNajib menegaskan bahwa keadilan energi harus menjadi prinsip utama dalam pembangunan energi ke depan.

Kebijakan selama ini terlalu fokus pada indikator teknis seperti jumlah pelanggan atau kapasitas jaringan, sementara dimensi sosial-siapa yang menguasai dan menikmati manfaat energi-kurang mendapatkan perhatian.Ia menekankan pentingnya memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui model-model seperti:• Energi berbasis komunitas,• Koperasi listrik desa,• BUMDes energi, atau skema kepemilikan bersama.Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi dari proyek energi tidak berhenti di lingkar elite atau korporasi besar, melainkan berputar di tingkat lokal.Demokratisasi Energi sebagai Arah BaruMenurut Najib, demokratisasi energi adalah langkah korektif yang perlu segera ditempuh. Model ini memandang energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga distribusi manfaat dan pembagian kendali."Jika dimensi sosial dan partisipatif dijadikan tolok ukur keberhasilan, transisi energi dapat menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan yang nyata," ujarnya.Ia menyimpulkan bahwa tantangan utama pembangunan energi di Indonesia berada pada dua hal: dominasi pendekatan teknokratik, dan lemahnya inovasi sosial yang menghubungkan infrastruktur energi dengan kebutuhan masyarakat.Menuju Energi yang Adil dan InklusifDengan rasio elektrifikasi yang hampir sempurna dan banyaknya proyek energi baru yang sedang berjalan, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, menurut Najib, pembangunan energi harus melampaui capaian teknis."Elektrifikasi akan kehilangan makna jika hanya berhenti pada perluasan infrastruktur tanpa redistribusi manfaat dan partisipasi masyarakat," tegasnya.Ia menambahkan, arah kebijakan energi ke depan harus memberi ruang lebih besar bagi warga sebagai pemilik dan pengambil keputusan.Pemerataan akses listrik menjadi simbol penting kemandirian nasional. Namun agar cahaya yang menyala di seluruh negeri benar-benar mampu memperkuat daya sosial masyarakat, pembangunan energi wajib dikawal dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan pemberdayaan komunitas.