Bisnis.com,JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor minyak dan gas bumi (migas) mencapai US$4,51 miliar atau setara Rp80,96 triliun (asumsi kurs Rp17.953 per US$) pada Mei 2026.Angka tersebut melonjak 70,78% dibandingkan dengan nilai impor migas pada Mei 2025 yang sebesar US$2,64 miliar.

"Impor migas sebesar US$4,51 miliar, meningkat 70,78% secara tahunan," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026 secara total mencapai US$17,45 miliar.Angka itu merefleksikan kenaikan 27,89% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$13,64 miliar.

Ateng mengatakan impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026 mayoritas berasal dari Singapura. Nilai impor migas dari negara itu mencapai US$5,1 miliar.

"Negara asal impor migas pada periode Januari sampai Mei 2026 itu utamanya yang pertama dari Singapura, kita impor migasnya yang tadi Januari–Mei sebesar US$5,1 miliar atau sekitar 29,38% terhadap total impor migas," ucap Ateng.

Impor migas terbesar kedua berasal dari Malaysia, yakni sebesar US$3,6 miliar. Angka itu berkontribusi sebesar 20,54% dari total impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Selanjutnya, pemasok impor migas terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS), yakni sebesar US$1,4 miliar sepanjang Januari–Mei 2026. Angka ini berkontribusi sebesar 8,28% dari total nilai impor migas.

Ateng menambahkan bahwa komposisi negara impor migas terbesar Indonesia ini tak mengalami perubahan dibanding tahun lalu. Menurutnya, hanya ada pemain baru yang mulai muncul sebagai negara impor RI terbesar, yakni Brasil.

"Untuk minyak mentah dari Brasil menjadi peringkat keempat di Januari-Mei 2026. Hanya Brasil saja yang naik ke peringkat keempat," katanya.

lebih kepada isu pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi dan standar yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan (Atdag) RI Riyadh di Arab Saudi memastikan bahwa larangan impor unggas dan telur asal Indonesia tidak berkaitan dengan isu halal.

Atdag RI Riyadh Zulvri Yenni mengatakan kebijakan merupakan upaya pemenuhan kualitas mutu barang beredar di pasar domestik.

"Larangan impor ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi lebih kepada isu pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi dan standar yang berlaku," ujar Zulvri dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA) menetapkan larangan impor unggas dan telur secara total dari 40 negara dan parsial dari 16 negara. Larangan terbaru impor dari Indonesia tertuang dalam kebijakan SFDA Nomor 6057 dan mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Zulvri menjelaskan sertifikat halal Indonesia diterima Arab Saudi sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) dan SFDA pada 19 Oktober 2023.

Kebijakan terbaru Arab Saudi ini perlu dilihat sebagai momentum memperbarui status bebas virus flu burung yang dimiliki Indonesia.

Saat ini, Indonesia belum merealisasikan kembali ekspor produk unggas dan telur ke Arab Saudi karena belum didapatkannya status bebas flu burung berdasarkan Laporan World Organization for Animal Health (WOAH) yang terakhir diperbarui pada 28 Januari 2026.

Zulvri menyebutkan realisasi status bebas flu burung akan berdampak positif terhadap pembukaan akses pasar Arab Saudi bagi produk unggas dan telur Indonesia.

SFDA akan terus meninjau berkala daftar larangan impor tersebut seiring perkembangan situasi kesehatan global dari Laporan WOAH terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung yang sangat patogen. Langkah tersebut adalah bentuk komitmen Arab Saudi memantau ketat dinamika epidemiologi global yang terus berkembang.

"Kebijakan baru Arab Saudi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbarui status bebas virus flu burung sesegera mungkin di Laporan WOAH. Hal ini penting agar pangsa ekspor kita tidak diambil negara kompetitor, terutama dari ASEAN seperti Thailand dan Singapura, yang tidak masuk daftar larangan Arab Saudi," kata Zulvri.

Indonesia masuk dalam daftar negara yang terkena larangan total bersama 39 negara dan mitra
dagang Arab Saudi lainnya. Beberapa negara yang masuk dalam daftar tersebut, yakni Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang serta Inggris.

Sementara itu, larangan parsial diberlakukan pada beberapa provinsi dan kota di 16 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Bhutan, Polandia, Togo, Denmark, Rumania, Zimbabwe, Prancis, Filipina, Kanada, Malaysia, Austria, dan Republik Demokratik Kongo.

Saat ini, cara agar produk unggas dan telur Indonesia bisa menembus Arab Saudi adalah melalui pemrosesan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan.

Menurut penjelasan SFDA, daging unggas dan produk terkait yang telah melalui perlakuan panas atau metode pengolahan lain yang cukup untuk menghilangkan virus Newcastle akan dikecualikan dari larangan tersebut.

Proses tersebut juga harus didukung sertifikat kesehatan yang diterbitkan otoritas resmi berwenang di negara asal dan diakui SFDA.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menilai keberlanjutan pembangunan akan sangat dipengaruhi ketersediaan energi khususnya gas bumi. Namun, ketatnya pasokan menjadi salah satu problem.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aryo Djojohadikusumo menilai gas semakin strategis bagi masa depan Indonesia. Pasalnya, gas kini berada di jantung agenda ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

“Tidak mungkin ada ketahanan pangan tanpa pupuk, dan tidak mungkin ada pupuk tanpa gas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Aryo menyampaikan hal tersebut dalam Energy Insights Forum bertajuk Gas Outlook 2026: Powering Energy Resilience with Strong Governance, Kamis (4/12/2025) di Jakarta.

Energy Insights Forum merupakan forum diskusi bulanan hasil kolaborasi KADIN Bidang ESDM dan Katadata Insight Center untuk mendorong ekosistem investasi energi Indonesia yang inklusif, transparan, dan berorientasi ke depan. Forum kali ini didukung EY Indonesia sebagai knowledge partner.

Di dalam forum tersebut, Aryo pun mengingatkan bahwa gas akan menjadi sekitar seperempat bauran energi dalam RUPTL 10 hingga 15 tahun mendatang, terutama untuk menopang hilirisasi industri strategis yang tengah dikejar pemerintah.

“Oleh karena itu, ketersediaan gas akan menentukan keberlanjutan sejumlah prioritas pembangunan,” kata Aryo.

Urgensi yang sama disuarakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang menekankan bahwa ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan dua prioritas utama pemerintahan saat ini. Keduanya memiliki benang merah yang sama dan titik krusialnya adalah gas.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, industrialisasi besar-besaran, serta produksi pupuk dan energi yang stabil. Semua itu, kata Eddy, hanya mungkin dicapai bila pasokan gas aman dan infrastrukturnya siap.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE) Edy Karyanto menjelaskan, pihaknya memetakan kebutuhan 136 konsumen perjanjian jual beli gas (PJBG), serta proyeksi dari lapangan baru dan yang sedang dikembangkan.

“Permintaan [gas di dalam negeri] 2.600 MMSCFD, sementara kapasitas lifting hanya 2.000. Tahun ini shorted, 2026 shorted, bahkan sampai 2034,” ujarnya.

Dia mengatakan, meskipun secara nasional terlihat potensi oversupply dari proyek baru, realitas infrastruktur dan alokasi ekspor membuat pasokan domestik tetap ketat.

“Ada hal-hal yang harus dikolaborasikan, dari kebijakan sampai kesiapan infrastruktur,” katanya.

Pembahasan mengenai prospek pasokan juga diperkaya paparan Partner EY-Parthenon EY Indonesia Eric Listyosuputro. Menurutnya, tren global sebenarnya memberikan kombinasi peluang dan tantangan bagi Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa secara global, suplai gas akan berkembang lebih cepat dibanding permintaan. Pertumbuhan suplai mencapai 7% per tahun yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Qatar.

Sementara itu, permintaan tumbuh sekitar 2% per tahun, dan Asia termasuk Indonesia menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi.

“Gas ini bukan hanya transisi tetapi transisi jangka panjang,” ujarnya merujuk kepada peran gas dalam menurunkan emisi industri berat hingga 40%–60% dibandingkan dengan batu bara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan bahwa Shell Plc tengah menjajaki peluang untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia. Terutama setelah beberapa tahun terakhir hengkang dari RI.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa Shell saat ini telah melakukan joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Kerja sama tersebut mencakup lima wilayah kerja migas di Indonesia.

"Dia (Shell) sudah join sama Kufpec 50:50, dia mengajukan proposal ke Ditjen Migas, ada dua offshore, tiga di onshore, kalau nggak salah," tutur Djoko di gedung DPR RI, dikutip Rabu (12/11/2025).

Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus mengatakan pada bulan Maret lalu, pihaknya telah diundang langsung oleh Shell ke kantor pusat untuk meyakinkan para investor.

Hasil dari pertemuan tersebut, Shell lalu menghadiri gelaran Indonesia Petroleum Association (IPA) dan telah membeli data melalui MDR (Membership Data Room).

"Pak Kepala memerintahkan kami untuk mengundang Shell ke Indonesia di acara gelaran IPA Indonesia Petroleum Association, kami undang balik, beliau hadir dan beliau menyampaikan secara verbal ketertarikan untuk masuk kembali ke Indonesia," ujar Rikky di Kantor SKK Migas dikutip Selasa (22/7/2025).

Menurut Rikky, bukti ketertarikan Shell terhadap investasi hulu migas RI terlihat ketika raksasa global tersebut sudah membeli data MDR seharga US$ 30.000. Oleh karena itu, pihaknya pun ingin memastikan agar Shell merasa nyaman untuk berbagai risiko berinvestasi di Indonesia.

"Dan ini dibuktikan dengan Shell membeli data melalui MDR. Jadi dia yang ikutan juga beli US$ 30.000 itu sudah memasukkan ke negara gitu untuk melihat-lihat opportunity," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — ExxonMobil Corporation claims to have contributed to Indonesia’s energy supply for over 125 years, with investments totaling $23 billion, or approximately IDR 380.51 trillion (exchange rate of IDR 16,544 per $).

ExxonMobil Indonesia Senior Vice President Muhammad Nurdin shared that this investment has been directed across the company’s operations in Indonesia, particularly within the upstream oil and gas sector.