Bisnis.com, MAJALENGKA — Ketergantungan Kabupaten Majalengka terhadap dana transfer untuk pembangunan infrastruktur kian meningkat. Jika sebelumnya pembangunan jalan dan jembatan banyak didanai APBD, kini pembiayaannya lebih banyak berasal dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari tekanan fiskal daerah yang menurun, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur justru meningkat.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan meski ruang anggaran menyempit.

“Kalau kita lihat, dulu APBD kita bisa mencapai sekitar Rp3,5 triliun dengan kemampuan infrastruktur di kisaran Rp350 sampai Rp400 miliar. Sekarang APBD sekitar Rp2,9 triliun, dan kemampuan kita untuk infrastruktur hanya sekitar Rp74 miliar,” ujar Eman di Majalengka, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, kekurangan tersebut tidak membuat pembangunan berhenti. Pemerintah daerah, kata dia, mengandalkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menutup kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang semakin besar.

Dalam skema tahun anggaran 2026, Pemkab Majalengka mencatat total bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk untuk sektor infrastruktur mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Dana tersebut tersebar dalam sejumlah proyek strategis, mulai dari pembangunan jembatan hingga peningkatan jalan kabupaten di berbagai kecamatan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, perubahan struktur fiskal daerah menjadi semakin terlihat. Pada masa ketika APBD masih berada di angka sekitar Rp3,5 triliun, porsi belanja infrastruktur dapat mencapai sekitar Rp350–400 miliar atau lebih dari 10% dari total anggaran daerah.

Pada periode tersebut, sebagian besar proyek jalan dan jembatan dibiayai langsung dari kas daerah.

Namun pada 2026, kondisi tersebut berubah. Dengan APBD sekitar Rp2,9 triliun, alokasi infrastruktur dari anggaran murni daerah hanya sekitar Rp74 miliar, atau kurang dari 3 persen dari total APBD.

Sisanya, sebagian besar pembangunan infrastruktur ditopang oleh dana transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Eman tidak menampik perubahan struktur ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun ia menyebut hal itu sebagai realitas fiskal yang harus dihadapi, bukan semata kelemahan perencanaan daerah.

“Yang penting bagi kami adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat, terutama jalan dan jembatan, tetap bisa dipenuhi. Mau dari APBD atau bantuan pusat, yang utama adalah manfaatnya sampai ke masyarakat,” kata dia.

Data Pemkab Majalengka menunjukkan terdapat sedikitnya 248 titik pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang direncanakan pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 paket pekerjaan telah mulai dieksekusi secara bertahap.

Pemerintah daerah menargetkan tingkat penyelesaian infrastruktur dapat mencapai 92,5% pada akhir tahun anggaran.

Bisnis.com, MAJALENGKA- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meninjau langsung lokasi pergerakan tanah di Blok Godabaya, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Kamis (19/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah provinsi memastikan bantuan tunai Rp10 juta untuk setiap keluarga terdampak serta menyiapkan anggaran Rp1 miliar guna pembangunan hunian dan perbaikan infrastruktur.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu tiba di lokasi bersama Bupati Majalengka, Eman Suherman, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Mereka menyempatkan diri menemui warga terdampak yang sementara ini mengungsi di Balai Desa Sukadana.

Di hadapan warga, Dedi menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menangani dampak bencana secara cepat. Selain bantuan tunai Rp10 juta per keluarga, ia menginisiasi pembangunan rumah panggung berbahan kayu dengan estimasi biaya Rp40 juta per unit. Hunian tersebut dirancang lebih ringan dan fleksibel agar tahan terhadap guncangan.

“Rumah yang dibangun berbahan kayu agar lebih ringan dan tahan gempa. Tetap mengusung unsur tradisional, namun kokoh dan fungsional. Kita ingin warga kembali tinggal dengan aman dan nyaman,” ujar Dedi.

Pemprov Jawa Barat juga mengalokasikan Rp1 miliar untuk mendukung pembangunan rumah kayu tersebut. Anggaran tambahan Rp1 miliar disiapkan untuk perbaikan infrastruktur kawasan melalui program Karya Bakti yang akan melibatkan Kodim setempat. Program ini mencakup penataan akses jalan dan penunjang lingkungan permukiman.

Menurut Dedi, kawasan terdampak tidak hanya akan dipulihkan, tetapi juga ditata ulang dengan konsep “Kampung Wisata”. Konsep ini disebutnya pernah diterapkan di wilayah lain dan dinilai mampu mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

“Saya siapkan dana satu miliar rupiah. Nanti dikerjakan melalui program Karya Bakti. Kita tata jalannya, kita bangun rumahnya dengan baik. Kampung ini harus berubah menjadi Kampung Wisata,” katanya.

Selain memastikan pembangunan hunian, Gubernur meminta Pemerintah Kabupaten Majalengka segera menyiapkan lahan relokasi yang aman dan bebas dari potensi pergerakan tanah.

Relokasi tersebut diharapkan tidak terlalu jauh dari Desa Sukadana agar warga tetap dapat melanjutkan aktivitas sosial dan ekonomi.

Sementara itu, salah seorang warga terdampak, Rohman, mengaku bersyukur atas kunjungan langsung pimpinan daerah. Ia menilai kehadiran gubernur dan bupati menjadi bentuk respons cepat pemerintah terhadap musibah yang dialami warga.

“Kami merasa diperhatikan. Terima kasih karena pemerintah cepat merespons,” katanya.

Sebelumnya, pergerakan tanah melanda Blok Godabaya, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, pada Rabu (11/2/2026) dini hari, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut.

Sekira pukul 02.00 WIB, warga mulai merasakan getaran halus disertai suara gemeretak dari dalam tanah. Tak lama berselang, retakan memanjang muncul di halaman dan lantai rumah, sebagian dinding bangunan terbelah, sementara pondasi perlahan bergeser mengikuti kontur lereng yang labil.

Pergerakan tanah terjadi di area perbukitan dengan panjang zona terdampak ratusan meter, membuat permukaan tanah turun dan bergelombang.

Seiring kondisi yang kian memburuk, warga berinisiatif keluar rumah untuk menyelamatkan diri sebelum aparat desa dan petugas penanggulangan bencana datang melakukan pendataan serta mengevakuasi keluarga yang berada di titik rawan.