Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam penarikan agunan oleh petugas lapangan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS).

Pelanggaran itu ditemukan setelah OJK menyelesaikan pendalaman dugaan tindak kekerasan dalam proses penarikan agunan kendaraan pembiayaan yang melibatkan pihak yang bekerja sama dengan PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) di Serang, Banten.

“Proses pendalaman dilakukan OJK terhadap data dan dokumen terkait serta update informasi dan keterangan pengurus PT TAFS di Jakarta, Senin [22/6] sebagai tindak lanjut dari pemanggilan sebelumnya yang dilakukan pada 8 Juni 2026,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Selain menemukan hal itu, OJK pun memperoleh informasi mengenai adanya dugaan pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan TAFS dan tanpa penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan.

“Terkait dugaan tindak kekerasan yang terjadi, OJK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegas Agus.

Dilanjutkan Agus, sebelumnya TAFS sudah menyampaikan langkah perbaikan yang telah dilakukan. Langkah-langkah itu adalah melakukan penelaahan internal dan langkah korektif, termasuk menghentikan kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan PKS dan SOP yang berlaku.

Kemudian juga menyampaikan data, dokumen, serta klarifikasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan OJK, dan melaporkan perkembangan penanganan kasus secara berkala.

OJK, katanya, meminta TAFS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kegiatan penagihan dan penarikan agunan, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan internal maupun pihak ketiga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Untuk memastikan implementasi perbaikan berjalan secara efektif, TAFS diwajibkan menyampaikan rencana aksi perbaikan dalam waktu 7 hari kerja dan melaporkan implementasinya paling lama 30 [tiga puluh] hari kerja kepada OJK,” jelas Agus.

Agus menyebut, rencana aksi tersebut setidaknya memuat penguatan tata kelola, pengawasan terhadap pihak ketiga, penyempurnaan prosedur penagihan dan penarikan agunan, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya.

“OJK akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK akan mengambil tindakan pengawasan tegas dan/atau mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya.

Di sisi lain, OJK turut mengimbau debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati untuk tidak menjual, mengalihkan, menggadaikan, atau memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebelum perjanjian pembiayaan berakhir.

Bisnis.com, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf kepada para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait kasus keracunan yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah dan menyebut akan menindak penyelenggara.

BGN telah melakukan investigasi dan analisis terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Hal itu disampaikan Dadan usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Pertama saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional meminta maaf kepada para penerima manfaat yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dan kami sudah melakukan investigasi, analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian,” ujar Dadan.

Dari hasil evaluasi awal, BGN akan memberikan sanksi berupa kartu kuning atau lampu kuning kepada sejumlah SPPG yang dinilai melakukan pelanggaran prosedur berat. SPPG yang mendapat kartu kuning akan dievaluasi lebih lanjut dan berpotensi dihentikan sementara operasionalnya dalam jangka waktu tertentu.

“Ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian kita akan evaluasi dan mungkin akan di-stop untuk sementara agak lama,” jelasnya.

Dadan mengungkapkan, salah satu pelanggaran utama yang menyebabkan sanksi tersebut adalah penggunaan bahan baku dari luar tanpa pengawasan proses pengolahan makanan.

“Yang kita berikan kartu kuning itu karena dia mengambil bahan baku dari luar sehingga tidak terawasi cara masaknya. Dan kita akan berikan peringatan cukup keras,” tegasnya.

Selain penindakan terhadap SPPG, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menu makanan dalam program MBG. Beberapa jenis menu dinilai perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan apabila dikonsumsi dalam skala besar tanpa pengendalian mutu yang ketat.

“Beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali,” kata Dadan.

Ke depan, BGN menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan, memperbaiki standar menu, serta memastikan keamanan pangan agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan tidak kembali menimbulkan kejadian serupa.

BGN, kata Dadan, juga akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman baru bagi seluruh SPPG agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih aman. Dadan menjelaskan, sejumlah menu yang aman untuk kelompok kecil dapat menjadi berisiko ketika diproduksi massal tanpa quality control yang memadai.

“Ketika menu itu dikonsumsi aman untuk kelompok kecil, ketika menjadi kelompok besar itu harus dengan quality control yang lebih saksama supaya tidak terbentuk zat-zat yang berbahaya, seperti misalnya nitrosamin dengan kandungan-kandungan yang tinggi,” jelas Dadan.

Seperti diketahui sebelumnya, pada pekan lalu (29/1) sebanyak 131 siswa mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu MBG. Dari jumlah tersebut, puluhan siswa harus dirujuk ke berbagai rumah sakit dan menjalani perawatan intensif.