Jakarta: Kemajuan inklusi keuangan dalam satu dekade terakhir telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.

Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 mencatat sebanyak 79 persen orang dewasa telah memiliki akun keuangan. Namun, hanya 56 persen yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti dengan penguatan kesehatan finansial (financial health) agar layanan keuangan dapat membantu masyarakat mengelola pendapatan, menghadapi risiko, serta membangun kesejahteraan jangka panjang.

Seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital, perhatian para pelaku industri, regulator, dan organisasi internasional kini mulai bergeser dari sekadar memperluas akses menuju upaya membangun ketahanan finansial masyarakat.

Perubahan fokus tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam panel diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion dalam The 2026 Asia Grassroots Forum, forum tahunan yang diinisiasi Amartha Financial untuk mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional dalam membahas berbagai peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengalaman kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025 lalu menjadi salah satu contoh bagaimana upaya memperkuat kesehatan finansial perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Kunjungan tersebut diawali dengan bertemu langsung dengan pelaku usaha dan komunitas di lapangan sebelum dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku industri dan pemerintah.

Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, proses advokasi di tingkat nasional maupun global perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat serta didukung oleh data yang kredibel.

“Pada akhirnya, semua kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, dan kolaborasi yang benar-benar relevan,” ujar Nancy.

Ia menambahkan, data dan kredibilitas menjadi elemen penting dalam mendorong perubahan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan, para pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Anastuty Kusumowardhani, mengatakan bahwa penguatan kesehatan finansial juga menjadi bagian penting dalam membangun UMKM yang lebih produktif dan berdaya saing. Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Indonesia terus memperkuat pemberdayaan, akses pasar, serta edukasi dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha.

Menurut Anastuty, tantangan berikutnya tidak hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pasar, tetapi juga pada penguatan pola pikir pelaku usaha. Kemampuan menjaga kualitas, memenuhi standar pasar, dan merespons kebutuhan pembeli secara konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM Indonesia.

Pengalaman serupa juga ditemukan Amartha selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, Amartha menjangkau hampir 4 juta perempuan pelaku usaha melalui lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang turut mendukung adopsi layanan digital serta penguatan kapasitas usaha masyarakat di pedesaan.

Berangkat dari pembelajaran tersebut, Amartha terus mengembangkan layanan yang dirancang bersama perempuan melalui pendekatan design with women, sehingga solusi yang dihadirkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan, pengalaman, dan tujuan finansial mereka yang terus berkembang.

“Selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di Indonesia, kami belajar bahwa setiap perempuan memiliki tujuan dan perjalanan finansial yang berbeda. Karena itu, kami percaya solusi yang paling relevan lahir dari mendengarkan kebutuhan mereka dan merancangnya bersama mereka,” ujar Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto.

Menurut Aria, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang dibangun melalui berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari akses keuangan, literasi, pemanfaatan teknologi, hingga dukungan dari ekosistem yang lebih luas.

Seiring semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan, perhatian para pemangku kepentingan kini mulai bergeser pada bagaimana akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi ketahanan dan kesejahteraan finansial yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional agar manfaat inklusi keuangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat akar rumput.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)