Jakarta: Kemajuan inklusi keuangan dalam satu dekade terakhir telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.

Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 mencatat sebanyak 79 persen orang dewasa telah memiliki akun keuangan. Namun, hanya 56 persen yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti dengan penguatan kesehatan finansial (financial health) agar layanan keuangan dapat membantu masyarakat mengelola pendapatan, menghadapi risiko, serta membangun kesejahteraan jangka panjang.

Seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital, perhatian para pelaku industri, regulator, dan organisasi internasional kini mulai bergeser dari sekadar memperluas akses menuju upaya membangun ketahanan finansial masyarakat.

Perubahan fokus tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam panel diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion dalam The 2026 Asia Grassroots Forum, forum tahunan yang diinisiasi Amartha Financial untuk mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional dalam membahas berbagai peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengalaman kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025 lalu menjadi salah satu contoh bagaimana upaya memperkuat kesehatan finansial perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Kunjungan tersebut diawali dengan bertemu langsung dengan pelaku usaha dan komunitas di lapangan sebelum dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku industri dan pemerintah.

Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, proses advokasi di tingkat nasional maupun global perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat serta didukung oleh data yang kredibel.

“Pada akhirnya, semua kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, dan kolaborasi yang benar-benar relevan,” ujar Nancy.

Ia menambahkan, data dan kredibilitas menjadi elemen penting dalam mendorong perubahan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan, para pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Anastuty Kusumowardhani, mengatakan bahwa penguatan kesehatan finansial juga menjadi bagian penting dalam membangun UMKM yang lebih produktif dan berdaya saing. Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Indonesia terus memperkuat pemberdayaan, akses pasar, serta edukasi dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha.

Menurut Anastuty, tantangan berikutnya tidak hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pasar, tetapi juga pada penguatan pola pikir pelaku usaha. Kemampuan menjaga kualitas, memenuhi standar pasar, dan merespons kebutuhan pembeli secara konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM Indonesia.

Pengalaman serupa juga ditemukan Amartha selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, Amartha menjangkau hampir 4 juta perempuan pelaku usaha melalui lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang turut mendukung adopsi layanan digital serta penguatan kapasitas usaha masyarakat di pedesaan.

Berangkat dari pembelajaran tersebut, Amartha terus mengembangkan layanan yang dirancang bersama perempuan melalui pendekatan design with women, sehingga solusi yang dihadirkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan, pengalaman, dan tujuan finansial mereka yang terus berkembang.

“Selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di Indonesia, kami belajar bahwa setiap perempuan memiliki tujuan dan perjalanan finansial yang berbeda. Karena itu, kami percaya solusi yang paling relevan lahir dari mendengarkan kebutuhan mereka dan merancangnya bersama mereka,” ujar Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto.

Menurut Aria, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang dibangun melalui berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari akses keuangan, literasi, pemanfaatan teknologi, hingga dukungan dari ekosistem yang lebih luas.

Seiring semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan, perhatian para pemangku kepentingan kini mulai bergeser pada bagaimana akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi ketahanan dan kesejahteraan finansial yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional agar manfaat inklusi keuangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat akar rumput.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan teknologi keuangan (Fintech) Amartha Financial bersama sejumlah organisasi nasional dan internasional meluncurkan Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH). Koalisi ini merupakan upaya lintas sektor yang bertujuan memperkuat agenda kesehatan finansial bagi komunitas akar rumput di Indonesia. Inisiatif ini diharapkan mendorong pendekatan baru dalam inklusi keuangan yang tidak hanya berfokus pada akses layanan keuangan, tetapi juga pada ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran ICFH dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan The 2026 Asia Grassroots Forum. Koalisi ini juga mendapat dukungan dari Ratu Máxima dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA). Perwakilan Ratu Máxima turut hadir dalam peluncuran tersebut.

Kepala Sekretariat ICFH Aria Widyanto mengatakan koalisi tersebut dibentuk untuk memperluas paradigma inklusi keuangan agar tidak berhenti pada peningkatan akses terhadap layanan keuangan, melainkan menghasilkan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Melalui ICFH, kami berharap paradigma inklusi keuangan dapat berkembang lebih jauh, tidak hanya berfokus pada akses, melainkan juga pada ketahanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil nyata yang ingin dicapai, terutama bagi kebutuhan komunitas akar rumput, termasuk UMKM perempuan di perdesaan dan kelompok yang belum terlayani lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Menurut Aria, hingga saat ini ekosistem yang dibangun Amartha telah menjangkau lebih dari 4 juta pelaku usaha perempuan di perdesaan. Dukungan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperkuat ketahanan finansial, mengembangkan usaha secara berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi dalam perekonomian keluarga.

Dukungan terhadap agenda kesehatan finansial juga disampaikan Senior Vice President Social Impact APEMEA Mastercard Center for Inclusive Growth, Subhasini Chandran. Menurut dia, ukuran keberhasilan inklusi keuangan perlu bergeser dari sekadar kepemilikan akses menjadi pemanfaatan layanan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Ia menilai koalisi tersebut dapat memainkan peran penting dalam memperkuat agenda kesehatan finansial bagi komunitas akar rumput di Indonesia, sejalan dengan komitmen Mastercard untuk menghubungkan dan melindungi 500 juta individu serta usaha kecil dalam perjalanan menuju kesehatan finansial yang lebih baik.

Sementara itu, Founder dan Chairperson Kumpul Faye Wongso menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha akar rumput. Menurut dia, kesehatan finansial tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan mengelola usaha, memahami peluang pasar, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Dalam implementasinya, ICFH akan menjalankan tiga agenda utama. Pertama, pengembangan riset dan basis data kesehatan finansial yang relevan dengan kondisi Indonesia serta sensitif terhadap isu gender dan kebutuhan masyarakat akar rumput. Kedua, pembentukan Financial Health Innovation Hub sebagai ruang kolaborasi untuk mengembangkan dan menguji berbagai inovasi keuangan inklusif, seperti alternative credit scoring, open finance, embedded finance, dan layanan keuangan berbasis komunitas. Ketiga, pengembangan platform kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna menyelaraskan agenda dan mendorong aksi bersama.

Selain itu, koalisi akan mengembangkan sejumlah program strategis, antara lain Grassroots Financial Alliance untuk memperluas akses produk keuangan mikro di komunitas perempuan dan perdesaan, Research and Shared Metrics untuk mengukur ketahanan serta pemulihan finansial masyarakat, hingga Innovation Labs sebagai ruang pengembangan model dan solusi yang dapat direplikasi secara lebih luas.

Melalui pembentukan ICFH, Amartha dan para mitra berharap Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan global dalam pengembangan ekosistem kesehatan finansial yang kolaboratif dan berkelanjutan. Inisiatif tersebut juga diharapkan memperkuat peran komunitas akar rumput, khususnya UMKM perempuan, dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Rini memeriksa dompetnya dua kali. Bukan karena ia miskin. Ia punya pekerjaan tetap, tinggal di kontrakan yang layak di pinggiran Jakarta, dan selama bertahun-tahun masuk dalam golongan yang disebut kelas menengah. Tapi belakangan, sesuatu bergeser.

Harga telur naik. Ongkos transportasi naik. Cicilan terasa lebih berat. Gajinya, seperti bulan-bulan sebelumnya, tidak ke mana-mana. Di kantor, beredar kabar soal efisiensi karyawan. Rini tidak tahu apakah namanya ada dalam daftar. Yang ia tahu, bulan ini ia kembali menggeser sebagian tabungan ke rekening harian, bukan untuk kesenangan, tetapi untuk bertahan.

Rini bukan nama nyata. Tapi kisahnya adalah kisah jutaan orang Indonesia hari ini.

Di saat yang sama, pemerintah mengumumkan kabar yang tampaknya bertolak belakang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan, melampaui capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. PDB atas dasar harga berlaku menembus Rp6.187,2 triliun. Para pejabat menyebutnya sinyal optimisme, bukti ketangguhan ekonomi nasional di tengah guncangan global. Lantas, mengapa Rini masih harus menghitung ulang isi dompetnya setiap pagi?

Lalu, dari mana angka itu datang? Jawaban atas pertanyaan itu dimulai dari membongkar isi angka 5,61% itu sendiri. Dari sisi pengeluaran, menurut data BPS konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan menyumbang 54,36% terhadap PDB. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96%. Dua komponen ini bersama-sama berkontribusi 82,65% terhadap total PDB. Sejauh ini tampak wajar.

Yang perlu diperhatikan adalah lonjakan konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81%. Lonjakan ini didorong oleh pencairan gaji ke-14 dan Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur negara, ditambah belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipercepat di awal tahun anggaran. Ini bukan ekspansi yang tumbuh dari produktivitas atau inovasi. Ini adalah suntikan fiskal yang bersifat musiman, yang tidak akan hadir dengan skala yang sama di kuartal berikutnya.

Sisi lapangan usaha pun bercerita serupa. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14%, sebagian besar karena momen Idul Fitri dan program MBG. Transportasi tumbuh 8,04% karena lonjakan mobilitas hari raya. Pertumbuhan ini nyata, namun bersifat siklikal. Sementara sektor pertambangan yang menyumbang 8,69% terhadap PDB justru mengalami kontraksi 2,14%. Ekspor, cerminan daya saing riil, hanya tumbuh 0,90%. Impor justru tumbuh 7,18%, menjadi faktor pengurang yang signifikan.

Dengan kata lain, pertumbuhan 5,61% ini sebagian besar adalah hasil belanja negara yang diakselerasi dan efek musiman yang tidak akan bertahan. Mesin ekonomi yang sesungguhnya, yaitu ekspor, industri pengolahan bernilai tambah tinggi, dan penciptaan lapangan kerja formal, belum berputar sekencang yang diharapkan.

Membaca data-data di atas, sejenak kita perlu berhenti dan melihat ulang gambaran yang lebih dalam, bahwa ada gambaran tentang kemanusiaan dan kesejahteraan semu di balik angka-angka itu.

Selama bertahun-tahun, kelas menengah Indonesia menjadi bantalan sekaligus mesin konsumsi nasional. Mereka membayar pajak, berbelanja, menyekolahkan anak, dan menggerakkan perekonomian dari dalam. Pada 2024, kelas menengah bersama kelompok menuju kelas menengah menyumbang 81,49% dari total konsumsi rumah tangga nasional. Bisa ditegaskan kelas menengah adalah fondasi yang selama ini menopang angka pertumbuhan itu.

Namun fondasi itu sedang retak. BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan turun lagi menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Dalam enam tahun, hampir 10,6 juta orang keluar dari lapisan menengah. Kelompok rentan miskin, mereka yang berada tepat di tepi jurang kemiskinan, meningkat dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta orang pada periode yang sama.

Mereka yang turun kelas bukan karena tidak bekerja keras. Mereka adalah pekerja formal yang terkena PHK, lalu beralih ke pekerjaan informal tanpa jaminan perlindungan. Mereka adalah kepala keluarga yang pendapatannya stagnan sementara pengeluaran untuk pajak, perumahan, pendidikan, dan kesehatan terus merayap naik. Mereka adalah orang-orang yang, meminjam istilah peneliti CELIOS, “makan tabungan” karena pengeluaran sudah melampaui pemasukan.

Melihat kondisi seperti ini, rasanya saya tidak salah jika menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berjalan di jalur yang berbeda.

Ekonom yang Berani Mengkritik Alatnya Sendiri

Kemudian saya ingat seorang peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, Joseph Stiglitz. Ia pernah mengajukan pertanyaan yang mengusik banyak pemerintah di dunia. Dalam laporan berpengaruhnya bersama Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi yang diterbitkan pada 2009, ia berargumen bahwa PDB adalah alat ukur yang sudah usang untuk memotret kesejahteraan masyarakat modern. “Kita mengukur hal yang salah,” tulisnya, “dan akibatnya, kita mengambil keputusan yang salah.”

PDB, menurut Stiglitz, hanya menghitung total nilai produksi, bukan distribusinya. Ia tidak membedakan apakah kekayaan yang dihasilkan dinikmati oleh banyak orang atau terkonsentrasi di tangan segelintir pihak. Ia tidak mencatat apakah seseorang kehilangan pekerjaan dan terpaksa membuka warung kaki lima sebagai sumber penghasilan baru, karena keduanya sama-sama masuk sebagai aktivitas ekonomi yang menambah PDB. Ia juga tidak mengukur kerentanan, ketimpangan, atau kualitas hidup yang sesungguhnya.

Kritik Stiglitz bukan hanya relevan untuk Amerika Serikat atau Eropa tempat ia berteori. Ia sangat relevan untuk Indonesia hari ini, di mana PDB tumbuh 5,61%, tetapi kelas menengah terus menyusut, PHK terus terjadi, dan jutaan orang merasa bahwa kehidupan mereka tidak ikut tumbuh bersama angka itu. Ketika indikator kesejahteraan nyata bergerak berlawanan arah dengan angka PDB, kita sedang menghadapi bukan sekadar paradoks statistik, melainkan pertumbuhan yang eksklusif secara struktural.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Memahami akar masalah adalah langkah pertama. Tapi pemahaman saja tidak cukup. Pertanyaan selanjutnya adalah: apa yang harus berubah, dan siapa yang harus bergerak?

Bagi pemerintah, sudah waktunya PDB tidak lagi menjadi satu-satunya barometer keberhasilan. Indonesia perlu mengadopsi dasbor indikator kesejahteraan yang lebih luas, mencakup pertumbuhan upah riil, kualitas pekerjaan formal, indeks mobilitas kelas sosial, dan tekanan biaya hidup terhadap rumah tangga.

Belanja negara perlu dirancang bukan hanya untuk mendongkrak angka agregat melalui suntikan musiman, melainkan untuk membangun kapasitas struktural jangka panjang. Pelatihan vokasi, penguatan UMKM, dan perlindungan sosial yang menjangkau kelas menengah rentan, bukan hanya kelompok miskin. Jika kelas menengah terus menyusut, mesin konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan itu sendiri yang akan berhenti berputar.

Bagi kita sebagai masyarakat, ada hal yang juga perlu berubah. Pertama, membangun ketahanan finansial yang tidak bertumpu pada satu sumber penghasilan saja. Gelombang PHK mengajarkan bahwa kerentanan terbesar berasal dari ketergantungan tunggal. Mengembangkan keterampilan baru, membangun jaringan penghasilan tambahan, dan mengelola pengeluaran dengan lebih sadar adalah langkah-langkah kecil yang bermakna besar dalam jangka panjang.

Kedua, memperkuat ekosistem ekonomi lokal dengan cara yang paling sederhana: memilih produk dan jasa dari pelaku usaha kecil di sekitar kita, karena uang yang berputar di komunitas sendiri jauh lebih berdampak daripada yang mengalir keluar. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, meningkatkan literasi ekonomi agar kita tidak mudah puas dengan satu angka. Masyarakat yang mampu membaca data dengan kritis adalah masyarakat yang lebih sulit dibungkam oleh statistik yang menyesatkan.

Rini, dan jutaan orang sepertinya, tidak membutuhkan perayaan atas angka PDB. Mereka membutuhkan kebijakan yang benar-benar meringankan beban hidup mereka, dan mereka membutuhkan sesama warga yang cukup peduli untuk menuntut hal itu bersama-sama. Pertumbuhan yang sesungguhnya bukan yang hanya terlihat di atas kertas, melainkan yang terasa di meja makan, di kantong pekerja, dan di masa depan anak-anak mereka.

Bisnis.com, JAKARTA—Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI Anggoro Eko Cahyo menilai kemauan untuk terus belajar menjadi faktor penting yang menentukan perjalanan karier seseorang, selain kemampuan teknis dan kecerdasan.

Menurut Anggoro, proses belajar merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanpa kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi, seseorang berisiko tertinggal dalam persaingan karier yang semakin dinamis.

“Saya bilang belajar adalah tanggung jawab pribadi. Kalau kita tidak belajar kita akan tertinggal,” kata Anggoro dalam acara Halalbihalal Bisnis Indonesia Group 2026 di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Selain kemauan belajar, ia menekankan pentingnya resiliensi dalam menghadapi dinamika karier. Dalam pandangannya, kegagalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan profesional. Namun, kemampuan untuk bangkit dengan cepat menjadi faktor pembeda utama antarindividu.

“Tapi yang membedakan di setiap orang yang gagal itu adalah kecepatan bangkitnya,” ujarnya.

Anggoro juga menilai integritas sebagai fondasi utama dalam membangun karier jangka panjang. Integritas, menurut dia, menjadi nilai dasar yang menentukan keberlanjutan reputasi dan kepercayaan dalam dunia kerja.

“Kalau saya punya integritas jelas, pasti integritas itu adalah modal Anda untuk punya karier yang panjang. Itu jadi values dasar,” kata dia.

Ia menambahkan, keterampilan dapat membuka peluang awal dalam karier, tetapi karakter dan konsistensi menjadi faktor yang menentukan kemampuan seseorang untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Dorong Masyarakat Berinvestasi Emas

Pada kesempatan yang sama, Anggoro juga mengimbau masyarakat untuk mulai berinvestasi emas sebagai salah satu instrumen menjaga nilai kekayaan di tengah dinamika ekonomi.

Menurut dia, tren harga emas yang meningkat dalam jangka panjang membuat logam mulia tersebut menjadi pilihan investasi yang relatif diminati masyarakat. Kenaikan harga emas dalam beberapa dekade terakhir juga memunculkan penyesalan bagi sebagian orang yang belum memulai investasi lebih awal.

"Bagi kami, sebanyak mungkin orang menikmati kenaikan harga emas," kata Anggoro.

Ia menambahkan, investasi emas dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mencapai ketahanan finansial, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

"Bagi yang belum memulai, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di emas," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) mencatat telah membayarkan klaim kesehatan dan santunan meninggal dunia senilai Rp1,07 triliun sepanjang 2025.

Director and Chief Transformation Officer MSIG Life, Ken Terada mengatakan nilai tersebut mencakup biaya perawatan bagi nasabah yang menghadapi risiko kesehatan serta santunan bagi keluarga yang kehilangan.

"Pembayaran klaim tersebut berlangsung di tengah lonjakan biaya medis yang signifikan," katanya dalam siaran pers, Kamis (26/2/2026).

Berdasarkan Laporan Health Trends 2026 dari Mercer Marsh Benefits mencatat medical trend rate Indonesia mencapai 17,9% pada 2025 dan diproyeksikan berada di 17,8% pada 2026.

Angka ini jauh melampaui proyeksi inflasi umum nasional yang berada dalam kisaran 1,5%–3,5% pada 2025–2026 sesuai target Bank Indonesia. Perbedaan ini meningkatkan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga dan menegaskan pentingnya perlindungan asuransi sebagai bagian dari perencanaan keuangan keluarga.

Menurutnya, pembayaran klaim adalah wujud perlindungan perusahaan dalam menjaga ketahanan finansial keluarga. Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan secara konsisten jika ditopang oleh kondisi keuangan perusahaan yang sehat.

Dia menjelaskan kekuatan tersebut tecermin dari tingkat Risk-Based Capital (RBC) MSIG Life sebesar 1.381% per akhir 2025, jauh melampaui ketentuan minimum OJK sebesar 120%.

Sebagai bagian dari MS&AD Insurance Group Jepang, lanjutnya, MSIG Life menerapkan standar pengelolaan risiko global yang menjaga disiplin tata kelola dan memastikan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang.

“Tugas kami adalah memastikan perlindungan benar-benar hadir, sehingga keluarga tetap memiliki ketahanan finansial dan dapat melangkah ke depan dengan lebih percaya diri,” ujarnya.

Jakarta: Perencanaan keuangan keluarga Indonesia kini tak lagi berhenti pada kebutuhan domestik. Pendidikan anak di luar negeri, investasi global, hingga perencanaan warisan lintas generasi menjadi bagian dari strategi finansial modern. Di tengah dinamika ekonomi dunia dan fluktuasi nilai tukar, kebutuhan akan instrumen perlindungan berbasis mata uang global semakin relevan.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) melalui PRUHeritage Syariah Essential Plan USD memberikan produk perlindungan jiwa syariah jangka panjang dalam denominasi dolar AS. Solusi ini dirancang untuk membantu keluarga menjaga kesinambungan nilai aset, sekaligus mengantisipasi risiko inflasi dan volatilitas kurs dalam perencanaan jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, eksposur keluarga Indonesia terhadap kebutuhan berdenominasi dolar AS semakin meningkat. Data Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan bahwa lebih dari 80% transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar AS sebagai mata uang utama. Fakta ini menegaskan posisi USD sebagai acuan dalam pembiayaan pendidikan global, layanan kesehatan internasional, hingga pengelolaan aset lintas negara.

Di sisi lain, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menunjukkan dinamika yang signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kurs rupiah dalam beberapa tahun terakhir bergerak fluktuatif, memperlihatkan pentingnya diversifikasi mata uang dalam strategi perlindungan keuangan keluarga.

President Director Prudential Syariah, Iskandar Ezzahuddin, menilai perencanaan finansial saat ini menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh. Menurutnya, keluarga Indonesia membutuhkan solusi yang mampu menjaga kesinambungan nilai kekayaan dari waktu ke waktu sekaligus selaras dengan prinsip syariah.

“Proteksi bukan hanya tentang mitigasi risiko, tetapi tentang menjaga kesinambungan kualitas hidup keluarga dan memastikan aset yang dibangun hari ini dapat diwariskan dengan utuh dan bermakna. PRUHeritage Syariah Essential Plan USD dirancang untuk mendukung kebutuhan tersebut, memberikan kepastian manfaat, fleksibilitas perencanaan, serta ketenangan bagi keluarga dalam menyiapkan masa depan lintas generasi, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.” tegas dia.

PRUHeritage Syariah Essential Plan USD hadir sebagai bagian dari lini PRUHeritage Syariah Essential Plan yang telah lebih dulu tersedia dalam denominasi rupiah. Dengan tambahan opsi USD, keluarga memiliki fleksibilitas lebih luas dalam menyusun strategi proteksi yang terdiversifikasi.

“Produk ini menawarkan perlindungan hingga usia 100 tahun (whole life protection), sehingga dapat menjadi instrumen warisan jangka panjang. Selain itu, tersedia manfaat Booster Proteksi hingga 50% dari santunan awal, yang dibayarkan secara bertahap pada awal tahun polis ke-6 dan ke-11. Skema ini dirancang untuk membantu menjaga nilai perlindungan di tengah potensi kenaikan biaya hidup,” tegas dia.

Kontribusi yang dibayarkan bersifat tetap selama masa pembayaran, dengan pilihan periode kontribusi yang fleksibel sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta. Pendekatan ini memberikan kepastian perencanaan sekaligus kemudahan dalam pengelolaan arus kas keluarga.

Sebagai produk berbasis syariah, skema perlindungan ini juga mengedepankan prinsip tolong-menolong (ta’awun) antar peserta. Artinya, manfaat yang diterima tidak hanya bernilai finansial, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme solidaritas sesuai nilai-nilai syariah.

Melalui inovasi ini, Prudential Syariah menegaskan komitmennya sebagai mitra keluarga Indonesia dalam membangun fondasi ketahanan finansial jangka panjang. Di tengah ketidakpastian global, perencanaan yang matang dan terdiversifikasi menjadi kunci untuk menjaga kualitas hidup sekaligus memastikan warisan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biaya hidup yang makin mahal pada 2025 membuat banyak keluarga kewalahan. Financial Resilience Index Sun Life Indonesia 2025 mencatat 70 persen masyarakat merasakan kenaikan signifikan biaya kebutuhan sehari-hari.

Pada saat yang sama, 52 persen keluarga belum punya rencana keuangan lebih dari 12 bulan, padahal mayoritas masih berharap bisa membangun kekayaan dan menyiapkan warisan bagi pendidikan generasi berikutnya. Tekanan ini mendorong keluarga mengencangkan ikat pinggang. Sekitar 58 persen keluarga mengurangi belanja yang tidak terlalu penting, sementara 43 persen sudah memangkas kebutuhan yang seharusnya prioritas.

Meski pengeluaran ditekan, harapan jangka panjang tetap kuat. Sebanyak 71 persen ingin meningkatkan kekayaan keluarga dan 73 persen menargetkan warisan kelak untuk pendidikan anak-cucu. President Director Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo menilai keluarga saat ini berada pada posisi sulit karena harus menyeimbangkan kebutuhan harian dengan persiapan masa depan.

“Keluarga Indonesia saat ini berada di persimpangan yang sulit, mereka harus memenuhi kebutuhan mendesak hari ini sambil tetap mempersiapkan masa depan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Karena itu, menurutnya, keluarga membutuhkan solusi yang bisa menjawab dua kebutuhan tersebut sekaligus.

Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia Maika Randini juga menekankan tantangan tiap keluarga berbeda-beda sehingga pendampingan finansial perlu disesuaikan dengan fase kehidupan, mulai dari keluarga muda hingga keluarga mapan yang bersiap menurunkan warisan. Certified Financial Planner Aline Wiraatmaja menambahkan banyak keluarga masih kesulitan membagi fokus antara kebutuhan sekarang dan tujuan jangka panjang. Menurut dia, keluarga perlu kerangka keuangan yang terstruktur agar tetap punya pegangan di masa sulit sekaligus menjaga arah masa depan.

Kenaikan biaya hidup dan lemahnya perencanaan jangka menengah diperkirakan masih menjadi isu besar sepanjang 2025. Di tengah tingginya kebutuhan pendidikan dan keinginan menyiapkan warisan, literasi serta ketahanan finansial rumah tangga menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diperkuat bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked adalah produk yang kompleks.

Oleh sebab itu, Kepala Eksekutif PPDP OJK Ogi Prastomiyono menegaskan perusahaan yang memasarkan produk ini harus memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat.

“Dan manajemen risiko yang baik karena bersifat jangka panjang dan portofolio investasinya terpapar fluktuasi pasar,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, Rabu (26/11/2025).

Sementara itu, dia menyoroti perusahaan asuransi jiwa yang masuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 memiliki ekuitas yang relatif lebih kecil.

Sebab demikian, lanjutnya, OJK menilai ketahanan finansial dan kapasitas perusahaan kategori KPPE 1 untuk mengelola risikonya lebih terbatas.

“Pembatasan ini bertujuan agar perusahaan tetap dapat menjaga perlindungan konsumen sesuai kemampuan finansial dan manajerial yang dimiliki,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, OJK mengungkapkan masih melakukan finalisasi penyusunan rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) ihwal kegiatan usaha dan lini usaha perusahaan asuransi/reasuransi dan perusahaan asuransi/reasuransi syariah berdasarkan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE).

Ogi menekankan penyusunan itu akan dibahas lebih lanjut dengan asosiasi dan industri perasuransian. “OJK masih melakukan finalisasi penyusunan SEOJK tersebut, yang mana bagi KPPE 1 yang memiliki kapasitas lebih kecil tentunya akan terdapat pembatasan terkait jenis lini usahanya,” katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK, dikutip Minggu (21/9/2025).

Sebagai informasi, dalam POJK itu untuk KPPE 1 modal minimumnya adalah Rp500 miliar untuk perusahaan asuransi dan Rp1 triliun untuk perusahaan reasuransi. Sementara itu, untuk perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar dan Rp400 miliar untuk reasuransi syariah.

Adapun, untuk KPPE 2 modal minimumnya adalah Rp1 triliun untuk perusahaan asuransi dan Rp2 triliun untuk perusahaan reasuransi. Untuk perusahaan asuransi syariah sebesar Rp500 miliar dan Rp1 triliun untuk reasuransi syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) Ratu Máxima menegaskan kesehatan keuangan (financial health) dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia dalam jangka panjang jika dilakukan dengan optimal.

Ratu Máxima menilai kesehatan keuangan harus menjadi fokus baru ekosistem keuangan Indonesia. Menurutnya, kesehatan keuangan bukan hanya sekadar gerakan sosial.

Dia menuturkan, hal ini dapat menjadi penggerak ekonomi jangka panjang jika diadopsi secara serius oleh regulator dan pelaku industri.

Ratu Máxima menyampaikan kesehatan keuangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sistem keuangan, ketahanan ekonomi, hingga produktivitas masyarakat.

“Ini bukan hanya isu makro, tetapi juga relevan bagi bank dan fintech, ini bukan CSR. Ini kebutuhan bisnis jangka panjang, memiliki nasabah yang sehat secara finansial membuat lembaga keuangan lebih berkelanjutan," katanya dalam National Financial Health Event di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Ratu Maxima juga memaparkan tiga langkah yang dapat dilakukan oleh regulator Indonesia untuk terus mendorong kesehatan keuangan sebagai agenda nasional.

Pertama, mengarahkan literasi keuangan pada tujuan kesehatan keuangan. Menurutnya, literasi keuangan tidak cukup hanya membuat masyarakat memahami produk.

Dia menuturkan, edukasi harus memastikan produk yang tersedia memang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, terutama terkait perencanaan, tabungan, dan pengelolaan risiko.

Kedua, beralih dari prinsip do no harm menjadi do good dalam perlindungan konsumen. Ratu Maxima menekankan, regulator perlu mengukur apakah suatu produk benar-benar membantu masyarakat membangun ketahanan finansial.

Dia melanjutkan, jika kesehatan finansial menjadi penuntun, regulator akan dapat menilai sebuah produk membantu masyarakat menabung, mengelola risiko, dan menghindari jeratan utang. Menurutnya, perubahan paradigma tersebut akan mendorong inovasi produk yang lebih aman dan berpihak pada konsumen.

Terakhir, regulator juga perlu membangun kesadaran bersama sektor swasta. Ratu Máxima mengatakan kesehatan finansial harus dilihat sebagai bagian dari model bisnis jangka panjang. “Ini bukan tambahan. Ini bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Ratu Maxima, masyarakat yang sehat secara finansial akan mampu menabung, berinvestasi, mengelola guncangan, dan mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko sistemik, tetapi juga meningkatkan daya beli dan produktivitas tenaga kerja.

Ratu Máxima menilai Indonesia memiliki modal kuat melalui program inklusi keuangan dan berbagai gerakan nasional literasi keuangan.

Namun, langkah berikutnya adalah memastikan akses tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tujuan akhirnya adalah membantu masyarakat menjalani kehidupan finansial yang lebih aman, lebih terencana, dan lebih percaya diri,” ujar Ratu Máxima.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tahun yang penuh tekanan pasar global, perubahan regulasi, dan tantangan operasional, perjalanan PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”), Kode Saham (“INCO”) bagian dari Mining Industry (MIND ID) justru menunjukkan ketahanan, kedisiplinan, dan transformasi yang semakin matang.

Pada Analyst Gathering hari ini, perusahaan memaparkan kisah kuat tentang bagaimana eksekusi strategis dan kepemimpinan operasional yang bertanggung jawab terus menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan dunia.

Kinerja Operasional yang Menguat dan Semakin Andal

Stabilitas operasi selama 3Q25 memperkokoh performa sepanjang tahun. Produksi nikel matte mencapai 19.391 ton, naik 4% dibanding triwulan sebelumnya, mendorong total produksi 9M25 menjadi 54.975 ton. Di balik angka ini terdapat perencanaan pemeliharaan yang lebih disiplin, intervensi teknis lebih awal, dan kerja tim yang tak mengenal lelah di site Sorowako.

Momentum tersebut tercermin dalam hasil keuangan yang solid. Pendapatan mencapai US$705 juta, EBITDA berada pada US$166 juta, dan laba bersih meningkat 3% menjadi US$52 juta. Efisiensi di sisi pengadaan dan optimasi energi berhasil menurunkan cash cost nikel matte sebesar 5%, memperkuat daya tahan perusahaan terhadap tekanan eksternal.

Diversifikasi Bisnis Melalui Penjualan Bijih Nikel

Bisnis perusahaan semakin lincah melalui penjualan bijih nikel saprolit, yang mencapai 896.263 WMT hingga September 2025. Langkah ini membuka sumber pendapatan baru, menguatkan margin, dan memberikan fleksibilitas komersial pada kondisi harga global yang menantang.

“Ketahanan finansial itu tidak datang begitu saja, melainkan dihasilkan dari kerja keras dan disiplin,” jelas Rizky Andhika Putra, Chief Financial Officer. “Dengan menata ulang struktur biaya, memperkuat modal kerja, dan membuka sumber pendapatan baru, kami mampu menjaga margin dan likuiditas. Memasuki 2026, prinsip kehati-hatian finansial akan tetap menjadi fondasi kami.”

Tantangan yang Diubah Menjadi Gerak Maju

Paruh pertama 2025 bukan tanpa tantangan—mulai dari gangguan furnace hingga tekanan kenaikan biaya regulasi. Namun alih-alih memperlambat langkah, perusahaan justru mempercepat eksekusi. Jadwal pemeliharaan dipercepat ke 1H25, persiapan rebuilding EF3 dimajukan, dan kontrol biaya diperketat. Semua ini menyiapkan pijakan yang lebih kuat untuk 2H25 dan tahun 2026.

Keselamatan dan Komunitas: Komitmen yang Tidak Pernah Ditawar

Tidak ada capaian yang lebih penting dari keselamatan. Dengan zero fatality year-to-date, penurunan TRIFR menjadi 0,43 dan lebih dari 200 kontrol risiko kritis diverifikasi setiap hari, budaya keselamatan menjadi bukti kedisiplinan dan kepemimpinan yang kuat.

Kinerja Keberlanjutan yang Menguatkan Kredibilitas Indonesia

Serangkaian pengakuan nasional dan internasional—seperti ENSIA Award, Lestari Award, ESG Business Award, Investortrust ESG Award, dan Subroto Award—menggambarkan kekuatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan sosial.

Pencapaian besar lainnya adalah peningkatan Sustainalytics ESG Risk Rating menjadi 23,7, menjadikan perusahaan masuk dalam Top 15 perusahaan pertambangan berisiko ESG terendah di dunia. Upaya menuju sertifikasi IRMA-50 juga terus berlanjut dan memasuki fase critical requirement improvement—penanda keseriusan dalam mematuhi standar pertambangan bertanggung jawab kelas dunia.

Kemajuan Bersejarah dalam Program Pertumbuhan US$9 Miliar

Empat mesin pertumbuhan besar—Pomalaa, Bahodopi, Sorowako Limonite, dan Tanamalia—mencatat progres signifikan dan menjadikan ini salah satu investasi berorientasi energi bersih terbesar di Indonesia:

• Pomalaa (Ford & Huayou): Progres tambang 43,71%, HPAL 33,04%
• Bahodopi (GEI): Progres tambang 89,7%, HPAL 16,72%
• Sorowako Limonite: Progres konstruksi 25,37%
• Tanamalia: Studi kelayakan dan pemilihan mitra teknis berjalan baik

Proyek-proyek ini akan menghasilkan “nikel yang tepat”—kelas 1, rendah karbon, dan dibutuhkan oleh industri baterai kendaraan listrik global.

“Rangkaian proyek pertumbuhan ini bukan hanya investasi, tetapi kontribusi besar bagi negeri,” tutur Muhammad Asril, Chief of Projects. “Setiap persen progres, setiap milestones yang tercapai, dan setiap ton kapasitas baru adalah bagian dari ambisi bersama untuk membangun ekosistem nikel energi bersih yang terintegrasi di Indonesia.”

Eksplorasi Masa Depan untuk Menggandakan Cadangan

Rencana eksplorasi jangka panjang tengah disiapkan untuk membuka potensi mineral hingga 2,5 kali cadangan saat ini, mencakup lebih dari 118.000 hektare di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Mulai 2026, program pengeboran intensif—hingga 6.500 hole per tahun—akan memastikan keberlanjutan pasokan nikel strategis Indonesia di masa depan.

Arah 2026: Efisiensi, Keandalan, dan Transformasi Berkelanjutan

Tahun mendatang akan menjadi fase penting ketika perusahaan membentuk baseline biaya baru, meningkatkan keandalan operasi, dan memperkuat disiplin di tiga area operasi utama: Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa.

Dengan ketidakpastian pasar yang masih terasa dan ekspektasi regulasi yang meningkat, fokus perusahaan memasuki 2026 sangat jelas: meningkatkan keandalan produksi, menjaga standar keberlanjutan tertinggi, mempercepat eksekusi proyek, dan menciptakan nilai bersama bagi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masyarakat Indonesia semakin gemar membeli emas Antam hingga perhiasan. Kondisi ini membuat komoditas tersebut menjadi salah satu pendorong utama inflasi pada Oktober 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan emas perhiasan memberikan andil besar terhadap inflasi Oktober 2025.

Data BPS menunjukkan, inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 sebesar 52,76% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan andil inflasi 0,68%, serta inflasi tertinggi sejak 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022.

Amalia juga menyebut tren kenaikan harga emas di pasar internasional terus berlanjut sepanjang tahun.

Menurutnya, ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi pasar keuangan, dan inflasi mendorong investor mengalihkan aset ke emas sebagaisafe haven. Alhasil, sambung dia, kombinasi faktor makro ini menopang tingginya permintaan emas domestik.

“Animo masyarakat tidak hanya di domestik maupun di tingkat global menganggap emas sebagaisafe haven, sebagai komoditas untuk lindung nilai dari nilai mata uang sehingga mereka menjadikan komoditas emas itu sebagai komoditas investasi,” kata Amalia dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (24/11/2025).

Mengacu data Antam, Amalia menuturkan volume penjualan emas sepanjang Januari—September 2025 sebesar 34.164 kilogram (1.098.398 troy oz). Volumenya meningkat 20% dari capaian penjualan pada periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai 918.450 troy oz.

“Seiring dengan kenaikan harga yang meningkat, juga volume penjualan emas yang meningkat. Itu tadi yang menunjukkan bahwa permintaan masyarakat untuk mengalihkan investasi ke emas juga terlihat dalam tren yang meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan inflasi pada Oktober 2025 mencapai 0,28%, dengan kontribusi signifikan dari emas. Komoditas ini memberikan andil inflasi sebesar 0,21%.

“Jadi sebenarnya kalau emas kita anggap sebagai tidak mengalami kenaikan, sebenarnya inflasi bulan ke bulan itu tanpa emas adalah sebesar 0,07%,” terangnya.

Dia menambahkan, angka 0,07% tersebut merupakan gabungan dari komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga.

Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus turut menyoroti peran emas dalam inflasi. Dia menuturkan, harga emas global yang melonjak ikut mengerek harga domestik.

Akhmad mengatakan inflasi ini terjadi lantaran harga emas yang melonjak cukup tinggi secara internasional, imbas permintaan komoditas emas. Alhasil, harga emas di Indonesia juga melonjak mencapai Rp2,23 juta per gram.

Menurutnya, tren investasi emas di Indonesia terus menguat. Menurutnya, masyarakat memilih emas karena alasan ketahanan finansial.

“Karena emas ini menjadi instrumen pilihan investor Indonesia untuk membangun ketahanan finansial dan menyisihkan dana darurat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ratu Belanda, Maxima selaku United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 24–27 November 2025.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya global memperkuat ketahanan finansial masyarakat dan mendorong integrasi financial health dalam kebijakan nasional Indonesia.

Menurut dokumen resmi UNSGSA, tujuan utama kunjungan Ratu Maxima adalah untuk berinteraksi dengan pemerintah, sektor swasta, dan otoritas sektor keuangan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat kesehatan keuangan masyarakat Indonesia.

Selama berada di Indonesia, Ratu Maxima akan bertemu dengan pejabat pemerintah, regulator, sektor swasta, pelaku layanan keuangan, serta masyarakat di level akar rumput.

Mandat Baru UNSGSA: Dari Inklusi Keuangan ke Financial Health

Ratu Maxima ditunjuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebagai UNSGSA untuk Financial Health pada 25 September 2024. Mandat ini melanjutkan 15 tahun pengabdiannya sebagai Penasihat Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan (2009–2024), tetapi dengan cakupan yang lebih luas.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa peran barunya mendorong sistem keuangan agar membantu orang mengelola keuangan harian mereka, membangun cadangan untuk kebutuhan tak terduga, menabung dan berinvestasi untuk masa depan, serta merasa percaya diri dan aman dalam kehidupan finansial mereka.

Pendekatan financial health menekankan bukan hanya akses terhadap layanan, tetapi apakah layanan itu benar-benar meningkatkan stabilitas hidup masyarakat. UNSGSA menegaskan bahwa financial health adalah hasil dari cara sistem keuangan dirancang, diatur, dan disampaikan, bukan sekadar kebiasaan individu.

Alasan Indonesia Menjadi Destinasi Prioritas

Indonesia dinilai berada pada titik strategis dalam penguatan stabilitas finansial nasional. Meski inklusi keuangan meningkat pesat, masyarakat masih rentan terhadap guncangan ekonomi, penurunan pendapatan, perubahan demografi, dan risiko iklim.

Dokumen UNSGSA menekankan bahwa banyak keluarga Indonesia tetap rentan terhadap hilangnya pendapatan, penuaan, dan risiko terkait iklim—risiko yang dapat melemahkan neraca rumah tangga.

Oleh sebab itu, penguatan financial health menjadi penting karena berkaitan dengan konsumsi nasional, stabilitas perbankan, hingga kesiapan Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Selama empat hari di Indonesia, Ratu Maxima dijadwalkan melakukan sejumlah agenda, antara lain bertemu pejabat tinggi pemerintah untuk membahas integrasi financial health dalam kebijakan nasional.

Termasuk, dialog dengan regulator sistem keuangan, kunjungan ke komunitas dan nasabah lembaga keuangan untuk melihat tantangan lapangan, dan bertemu dengan manajemen industri keuangan dan pelaku inovasi digital.

UNSGSA menilai bahwa solusi finansial harus “customer-centric” dan menekankan kebutuhan akan produk yang terjangkau, mudah digunakan, dan memberi dampak langsung terhadap ketahanan rumah tangga

Empat Pesan Utama UNSGSA Selama Kunjungan

Dalam dokumen tersebut, ada empat pesan penting yang akan dibawa Ratu Maxima selama lawatan ke Indonesia yaitu menjadikan Financial Health Prioritas Nasional, mendorong kemudahan pengelolaan keuangan & ketahanan rumah tangga, memperkuat kesiapan masa depan: pensiun dan tabungan jangka panjang, dan melindungi masyarakat dari penipuan keuangan dan digital fraud.

Untuk diketahui, Ratu Maxima sebelumnya telah mengunjungi Indonesia pada 2012, 2016, dan 2018, terutama dalam agenda inklusi keuangan. Namun kunjungan tahun 2025 ini membawa mandat baru yang lebih komprehensif, menekankan bahwa akses saja tidak cukup—masyarakat perlu stabilitas finansial yang nyata dan berkelanjutan.

Kunjungan UNSGSA pada 2025 sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi besar namun menghadapi tantangan struktural dalam perilaku finansial rumah tangga. Dengan populasi muda, urbanisasi cepat, dan digitalisasi yang masif, Indonesia dinilai perlu memastikan bahwa inovasi keuangan digital melindungi, bukan justru melemahkan, ketahanan masyarakat.